Surabaya Newsweek- Proyek Angkutan Massal Cepat (
AMC ) Kota Surabaya, sebagian anggota DPRD Kota Surabaya merasa pesimis AMC
bisa terealisasi, melihat anggaran dari APBN yang tidak kunjung cair dan anehnya,
hingga saat ini belum ada kepastian dari pusat terkait, anggaran untuk proyek
AMC. Komisi C DPRD Surabaya bakal menanyakan seputar realisasi pembangunan
angkutan massal cepat (AMC) berupa trem ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
RI.
Wakil Ketua Komisi C Buchori Imron mengatakan,
dalam konsultasi ke kemenhub, pihaknya ingin mengetahui kepastian pembangunan
trem, sekaligus besaran anggaran yang ditanggung Pemerintah Kota Surabaya.
“Sebelumnya, pembiayaan ditanggung penuh APBN.
Kemudian sekarang kabarnya pembiayaan fifty–fifty,” ungkap Buchori Imron.
Politisi PPP ini mengakui, kebijakan pembangunan
AMC sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Namun menurutnya,
kalangan dewan pun mempunyai kewenangan untuk melakukan kontrol.
“Sebenarnya saya pribadi keberatan. Tapi kita
tidak boleh memaksakan kehendak jika memang masyarakat membutuhkannya,” ujarnya
Sesuai rencana, dana yang dibutuhkan untuk
membangun trem sekitar Rp 2,4 triliun. Karena keterbatasan APBN, pembiayaan ditanggung
bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah kota.
Dia khawatir, karena hingga kini masih ada
ketidakpastian proporsi pembiayaan, bisa jadi nantinya akan ditanggung penuh
oleh pemerintah kota.
“Kalau mundur terus, jangan sampai akhirnya beban
ditanggung APBD kota seluruhnya. Separuh saja kita kelabakan,” paparnya
Buchori menegaskan, apabila separuh biaya
ditanggung pemerintah kota, penganggarannya multiyears. Tentunya, terang dia,
akan banyak proyek pembangunan yang dikepras.
Padahal, ketika reses, dirinya menilai masih
banyak pembangunan sarana-prasarana yang dibutuhkan masyarakat.
Vinsensius Awey Anggota komisi C DPRD Surabaya juga menegaskan, pembangunan yang dicanangkan
oleh pemkot itu tidak ada anggarannya. Dalam pernjajian antara kementerian
perhubungan RI, PT KAI dan Pemkot yang akan merealisasikan transportasi trem
akan dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun kata
Awey, informasi yang kami dapatkan dana APBN tidak ada anggarannya, ungkap Awey.
“Sedang bantuan dari Jerman tersebut dipakai untuk
pembangunan transportasi massal regional (Sidoarjo-Surabaya-Gresik-Mojokerto),
bukan untuk Trem,” terangnya.
Awey menjelaskan, proyek trem tidak boleh dikerjakan setengah-setengah.
Bahkan lanjut Awey, menteri Perhubungan sudah menyarakan agar, pekerjaan tersebut
harus dilakukan secara keselurahan. Jadi
Walikota jangan memaksakan proyek tersebut. Kalaupun dikerjakan anggaran
yang ada belum tentu Gubernur Jatim
menyetujui, ucap Awey.
“Sebaiknya Walikota bisa mendahului kepentingan
transportasi regional karna anggaran itu sudah disiapkan, atau proyek lain yang
sifatnya urgentsi dan jangan terpaku pada proyek Trem saja,”tandasnya.
Terpisah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan kota (Bappeko) Kota
Surabaya, Agus imam Sonhaji mengatakan, karena keterbatasan APBN. Maka kita
tinggal mengurangi proyek tersebut, yang seharusnya proyek trem itu mencapai jarak
tempuh 17 Kilo Meter, kita kurangi saja sesuai anggaran yang ada.
“Tinggal mengurangi saja mas, tapi angkanya untuk jarak tempuhnya tentu
tergantung kepada Kementrian Perhubungan,”tandasnya.
Sonhaji menambahkan, Tahap awal sudah disepakati Bu Wali dan Pak Menteri
(Menhub). Kalau yang awal selesai dilanjutkan ke Utara hingga Perak, paparnya
Agus Imam Sonhaji memperkirakan, minggu ini pihaknya dan pemerintah pusat
akan melakukan pertemuan membahas realiasi pembangunan di Surabaya.
“Minggu ini kita rapat di sini,”tambahnya. ( Ham )