Surabaya
Newsweek- Lambanyan BNI untuk membuat Kartu
Keluarga Sejahtera ( KKS ),yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai mitra melalui
Kemensos, berdampak kepada ribuan warga di Surabaya belum memiliki KKS.
Berdasarkan
data yang dimiliki oleh Komisi D DPRD Surabaya, sebanyak 72.590 warga Surabaya
terdaftar sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial
melalui program keluarga sejahtera (PKS).
Menurutnya
jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 keluarga miskin di
Surabaya terhitung 65.991 orang. “Jadi tahun ini jumlahnya 72.590 warga, dari
jumlah itu yang sudah menerima bantuan PKS hanya 16 ribuan, karena mereka sudah
punya KKS,” ujar anggota Komisi D Khusnul Khotimah.
Masih
Khusnul, ribuan warga yang belum menerima kartu karena ada kendala teknis dari
BNI pusat yang ditunjuk sebagai mitra oleh kemensos. Padahal kemensos sudah
menyiapkan anggaran. Hanya saja, untuk pencairan bantuan ini harus melalui
kartu keluarga sejahtera yang dibuat oleh BNI.
“Kendalanya
itu di kartu, kalau anggaran kan dari pusat dan sudah siap, infonya akhir bulan
ini sudah keluar,” terangnya.
Politisi
PDI Perjuangan ini menegaskan, warga Surabaya yang belum menerima bantuan akan
diselesaikan secara bertahap. Mereka tidak perlu khawatir karena data sudah
masuk. Validasi data ini dikumpulkan melalui musyawarah kelurahan (muskel).
Data yang muncul dari kelurahan ini untuan sinkronisasi.
“Data muncul dari kelurahan ini
untuk sinkronisasi data, bantuan pangan non tunai ini kalau dulu raskin, dan
ini dikembangkan menjadi e-warong,” jelasnya.
Besaran biaya yang diterima sebanyak
Rp 110 ribu perbulan. Bantuan ini tidak diberikan dalam bentuk uang, tapi
dirupakan dengan sembako berupa beras, telor, dan gula. Asumsinya, dengan
besaran sebesar itu, akan berwujud menjadi 10 kg beras dan 2 kg gula.
“Tetapi kalau mereka bulan ini hanya
butuh telor ya diberikan telor saja, sisanya tidak akan hangus, akan
diakumulasikan untuk bulan selanjutnya,” ujarnya.
Para pemegang KKS ini akan mengambil
bantuan di warung yang ditunjuk sebagai penyedia di kelurahan masing-masing.
Khusnul berharap, beras yang disediakan harus berkualitas bagus dan harga
murah.
“Misalnya berasnya sudah berkutu
atau menjadi bubuk, asal beratnya tidak berubah, Bulog sebagai pioner siap
mengganti,” jelasnya.
Khusnul menambahkan, masyarakat yang
belum memegang kartu tidak perlu gaduh. Mereka sudah terdata dan sedang
menunggu kartu keluar untuk pencairan bantuan.
“Ya itu tadi, kalau belum menerima
data, bantuannya itu tidak akan hangus, akan diakumulasi,” tambahnya. ( Adv )