“Jika kami sebagai warga Surabaya asli bisa berdagang dengan tenang, harusnya Pemkot juga senang, karena kami tidak lagi mengganggu jalan seperti dulu, artinya kami sekarang sudah tertib,” ucap Umbar Rifai, Rabu (10/5/2017)
Menurutnya, pemaksaan kepada pedagang buah di Tanjungsari agar, pindah ke PIOS merupakan tindakan monopoli, karena pemiliknya swasta.
“Kalau kami diarahkan pindah ke PIOS, ini namanya monopoli, karena PIOS juga swasta, mari bersaing saja yang sehat,” tandasnya.
Tidak hanya itu, Umbar Rifai juga berharap agar, Pemkot Surabaya segera memiliki pasar buah induk, supaya para pedagang seperti dirinya bisa berjualan dengan rasa yang nyaman dan tenang.
“Kami berharap Bu Risma bisa membina dan melindungi kami seperti kasus pasar turi, karena kami yang ada di Tanjungsari sudah trauma dengan kejadian tahun 2010, yang saat itu selalu diobrak terus, sekarang kami hanya pingin tenang,” pintanya.
Terkait aturan, Umbar Rifai berpendapat jika, pencantuman aturan soal sistem penjualan eceran dan grosir yang diberlakukan kepada pedagang, merupakan regulasi yang tidak adil, karena sangat merugikan pedagang.
Padahal, lanjutnya, pasar buah Tanjungsari merupakan salah satu pasar dari lima pasar yang sudah mengantongi ijin, sementara jumlah pasar seluruh Kota Surabaya mencapai ratusan.
“Disini kami memang menjual eceran juga grosir, tetapi kalau ada aturan tentang sistem penjualan yakni eceran dan grosir, tentu akan merugikan pedagang, ini tidak adil,” tandasnya.
Dia juga mengaku jika penjualan dalam skala besar (sistem grosir), tidak bisa dihindari, karena sebagai pedagang tidak mungkin bisa menolak pembeli.
“Kalau ada pengunjung yang berniat membeli dalam jumlah banyak, ya masak kami tolak, tentu kami layani karena, kami justru lebih senang jika dagangan kami terjual dalam jumlah besar,”tambahnya.( Ham )