Polemik Pasar Tanjungsari Disperindag Disoal Komisi B DPRD Surabaya

Surabaya Newsweek -  Lambanya sikap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkot Surabaya , dalam menindaklanjuti polemik pasar Tanjungsari Surabaya, menuai protes keras Komisi B DPRD Surabaya.

Dalam hearing yang digelar Komisi B DPRD Surabaya, Jumat (2/6/2017), Mazlan Mansyur selaku Ketua Komisi B mengatakan bahwa, tindakan tegas seharusnya bisa dilakukan oleh, Dinas Perdagangan dalam menyikapi kasus ini.

"Ini sudah terlalu lama dan berlarut - larut, seharusnya bisa diambil langkah tegas," Ujar Mazlan.
Terbitnya Surat Peringatan Kedua  ( SP -2 ) lantaran, Pedagang Pasar Tanjungsari tidak menghiraukan Surat Peringatan Pertama (SP-1) yang dilayangkan oleh Dinas Perdagangan beberapa waktu lalu. 

Makanya, Dinas Perdagangan kembali mengeluarkan Surat Peringatan Kedua (SP-2) kepada Pasar Tanjungsari 74, Pasar Tanjungsari 36 dan Pasar Dupak Rukun 103 pada Selasa, (30/5/2017).

“Kami sudah mengeluarkan SP-2 tanggal 30 Mei 2017, ini sesuai 14 hari kerja di SP-1 tertanggal 12 Mei 2017,” ungkap  Kepala Dinas perdagangan Kota Surabaya, Arini Pakistyaningsih.

Masih Arini, SP-2 itu waktunya 14 hari, jika dalam waktu 14 hari itu tidak dihiraukan, maka pihaknya tidak segan-segan untuk mengeluarkan SP-3 yang waktunya juga 14 hari.

“Jika SP-3 selesai, maka kami akan langsung bantip (bantuan penertiban) kepada Satpol PP Kota Surabaya,” katanya.

Tujuan isi surat peringatan itu, untuk  mengimbau kepada tiga pengelola pasar, untuk segera mentaati surat izin yang diberikan oleh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya. Sebab, dalam salah satu poin perizinannya melarang untuk berjualan grosir, tapi mereka tetap berjualan grosir.

“Mereka itu melanggar SK ijin yang dilarang menjual grosir, tapi ternyata hal itu, tidak diindahkan,” kata dia.

Setelah mendapatkan penjelasan tentang perijinan Pasar Tanjungsari, Komisi B DPRD Kota Surabaya, meminta penjelasan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, tentang kawasan Pasar Tanjungsari yang merupakan kawasan industri dan tidak boleh ada perdagangan.

Dewi Soeriyawati Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya Tata Ruang yang hadir saat, dengar pendapat itu menjelaskan, kawasan di Pasar Tanjungsari itu, kalau dilihat dari tata ruanganya diperbolehkan dengan syarat. Salah satu syaratnya adalah, lebar jalannya yang harus 10 meter dan berbagai persyaratan lainnya.


“Hal ini diatur dalam permen 20 tahun 2012,” ujarnya.( Ham )

Posting Komentar

0 Komentar