SURABAYA - Terkait pemberitaan asset
Pemkot Surabaya dikomersielkan Bungkam melalui Dinas Pengelolaan Tanah dan
Bangunan mulai angkat bicara,Achmad Eka Mardijanto, Kepala Bidang Pemanfaatan
Tanah Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan saat dikonfirmasi menjelaskan,
bahwa untuk bekas bangunan Kecamatan Lakarsantri yang sekarang ini difungsikan
untuk Yayasan Khoiru Ummah masih dalam kroschek , secepatnya nanti saya koordinasi
dengan Camat dan Lurah.
" Saya chek dulu mas
,nanti secepatnya akan koordinasi dengan Camat dan Lurah terkait bekas bangunan
Kecamatan Lakarsantri," ujar Achmad Eka Mardijanto. Masih kata
Eka, saya terimakasih kasih karena dibantu dikontrol dalam upaya optimalisasi
pengamanan aset- aset Pemkot Surabaya, nanti hari Senin, (17 / 7 /2017), saya
akan koordinasi dengan Camat Lakarsantri dan Lurah."Terimakasih mas saya
dibantu mengontrol untuk upaya optimalisasi pengamanan aset - aset Pemkot
Surabaya , nanti kita jadwalkan hari Senin, ( 17/ 7/2017) kami akan koordinasi
dengan Camat Lakarsantri dan Lurah," katanya menandaskan.
Seperti diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ternyata tak begitu
serius untuk mengamankan beberapa aset miliknya. Bahkan, beberapa aset plat
merah itu banyak yang telah jatuh ke pihak swasta akibat keteledoran dalam
pengawasan asetnya ? Dari informasi yang
dihimpun, hilangnya aset Pemkot itu disebabkan beberapa faktor, diantaranya; diduga adanya permainan antara mafia tanah
dengan oknum pejabat setempat. Ada pula bermodus sewa yang akhirnya berujung
penguasaan oleh pihak swasta.
Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa bekas bangunan Kantor Kecamatan
Lakarsantri Surabaya. Aset Negara ini diketahui telah dikomersilkan oleh mantan
Ketua RW I Kelurahan Lidah Kulon, Budi Harjo ke pihak Yayasan Khoiru Ummah.
Dari data yang dihimpun, Eks bangunan Kantor Kecamatan Lakarsantri itu
dikomersilkan tanpa seijin Pemkot Surabaya, dengan nilai Rp 12 juta per tiga
tahunnya, sejak 2013 lalu. Sewa menyewa
lahan tersebut telah berjalan 4 tahun, kontrak pertama tahun 2013 dan telah
diperbarui tahun 2016. Budi Harjo sendiri ternyata juga tercatat sebagai
pengurus dari Yayasan Khoiru Ummah.
Ironisnya lagi, untuk menghilangkan jejak lahan tersebut adalah aset negara,
Budi Harjo menutup papan nama Aset Pemkot Surabaya dan menempel dengan tulisan
Yayasan Khoiru Ummah. Kendati demikian, tak satupun pihak Pemkot Surabaya,
mulai dari Lurah lidah Kulon, Camat Lakasantri dan Dinas Pengelolahan Tanah Dan
Bangunan (DPTB) Pemkot Surabaya melakukan tindakan tegas atas ulah Budi Harjo
yang berdampak pada potensi hilangnya aset Pemkot Surabaya.
Sewa
Menyewa Rugikan Negara
Sementara itu, Kasintel Kejaksaaan Negeri (Kejari) Surabaya, I Ketut Kasna
Dedi, SH, MH menduga ada potensi kerugian negara pada sewa-menyewa bekas
Kantor Kecamatan Lakarsantri oleh mantan Ketua RW I Kelurahan Lidah Kulon, Budi
Harjo ke pihak Yayasan Khoiru Ummah. Ketut pun berjanji akan melakukan
penyelidikan masalah ini. "Setelah lebaran, kami akan lakukan
penyelidikan,"ujar Ketut saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Kamis
(22/6/2017).
Dikatakan Ketut, potensi kerugian negara bukan dilihat dari
nilainya sewa menyewanya melainkan prosedurnya. "Apakah sewa menyewa aset
Pemkot itu sudah sesuai prosedur apa belum, lalu penentuan nilai sewa apa sudah
ada persetujuan dari Pemkot Surabaya,"sambungnya.
Untuk diketahui, Eks bangunan Kantor Kecamatan Lakarsantri itu dikomersilkan
tanpa seijin Pemkot Surabaya, dengan nilai Rp 12 juta per tiga tahunnya, sejak
2013 lalu. Sewa menyewa lahan tersebut telah berjalan 4 tahun, kontrak pertama
tahun 2013 dan telah diperbarui tahun 2016.
Budi Harjo sendiri ternyata juga
tercatat sebagai pengurus dari Yayasan Khoiru Ummah.Ironisnya lagi, untuk
menghilangkan jejak lahan tersebut adalah aset negara, Budi Harjo menutup papan
nama Aset Pemkot Surabaya dan menempel dengan tulisan Yayasan Khoiru Ummah.
Bersambung.. (Tim)