Berita Terbaru

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

TERPOPULER

Dewan: APBD 2018 Rp. 8,9 Triliun Sangat Cukup Membantu Tebus Beras Warga Miskin

Surabaya Newsweek- Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2018, Pemerintah Kota Surabaya akan memberikan dana tebus beras miskin bagi warga yang belum mendapatkan e-voucher dari pemerintah pusat.
Rencana itu langsung mendapat dukungan kalangan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Seperti disampaikan Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana, berdasarkan data dari pemerintah kota, ada sebanyak 110.000 warga miskin di Surabaya.
Dari jumlah tersebut, hanya 80.000 warga yang saat ini yang sudah tercover dan mencapatkan jatah e-voucher dari pemerintah pusat. Sedangkan sisanya sebanyak 30.000 warga belum mendapat dana untuk menebus beras bantuan.
Oleh sebab itu, warga miskin yang belum tercover dana dari pemerintah pusat tersebut akan dibantu menggunakan dana APBD. Dana tersebut akan dicantolkan dalam KUA-PPAS APBD 2018.
Anggaran yang akan dimasukkan untuk menyediakan dana tebus raskin tahun depan diperkirakan sekitar Rp 16 miliar. Dana itu untuk menebus beras seharga Rp 8.500 per kilogram.
Menurut Titin, sapaan akrab Agustin Poliana, di tahun 2017, APBD Kota Surabaya memang tidak menganggarkan beras sejahtera (rastra). Sebab, diasumsikan semuanya akan tercover program pemerintah pusat.
"Namun ternyata kan nggak semua. Kasihan warga yang tidak dapat. Maka supaya adil dan merata, kita sokong pakai dana APBD saja,” jelas anggota dewan dari PDI Perjuangan ini.
Menurut Titin,  anggaran belanja Pemkot Surabaya di tahun 2018 akan mengalami kenaikan karena ada peningkatan pendapatan. Pembahasan terakhir, dana belanja untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp 8,9 trilliun.
Dengan anggaran sebesar itu, sebut Titin, akan sangat mencukupi jika hanya dipakai untuk membantu tebus beras warga miskin senilai Rp 16 miliar.
“Kalau sudah masuk ke kerangka anggaran KUAPPAS, maka akan semakin mudah untuk bisa masuk ke anggaran belanja di tahun depan,” ujarnya.
Anggota Komisi D yang lain, Reni Astuti mengatakan, penyaluran e-voucher di tahun 2017 masih belum maksimal.
Bahkan dia mendapatkan informasi tahun ini belum dilakukan pencairan dan penyaluran e-voucher.
“Ini harus menjadi evaluasi tersendiri. Kasihan warga Surabaya yang tidak mampu tidak bisa mendapatkan jatah untuk beras,” ucap Reni. ( Ham )

Post Comment

Tidak ada komentar:

Berikan Tanggapan Anda