Surabaya Newsweek- Pembahasan
Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk
APBD 2018, Pemerintah Kota Surabaya akan memberikan dana tebus beras miskin
bagi warga yang belum mendapatkan e-voucher dari pemerintah pusat.
Rencana itu langsung mendapat dukungan
kalangan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Seperti disampaikan Ketua Komisi
D DPRD Surabaya Agustin Poliana, berdasarkan data dari pemerintah kota, ada
sebanyak 110.000 warga miskin di Surabaya.
Dari jumlah tersebut, hanya 80.000 warga yang
saat ini yang sudah tercover dan mencapatkan jatah e-voucher dari pemerintah
pusat. Sedangkan sisanya sebanyak 30.000 warga belum mendapat dana untuk
menebus beras bantuan.
Oleh sebab itu, warga miskin yang belum
tercover dana dari pemerintah pusat tersebut akan dibantu menggunakan dana
APBD. Dana tersebut akan dicantolkan dalam KUA-PPAS APBD 2018.
Anggaran yang akan dimasukkan untuk menyediakan
dana tebus raskin tahun depan diperkirakan sekitar Rp 16 miliar. Dana itu untuk
menebus beras seharga Rp 8.500 per kilogram.
Menurut Titin, sapaan akrab Agustin Poliana,
di tahun 2017, APBD Kota Surabaya memang tidak menganggarkan beras sejahtera (rastra).
Sebab, diasumsikan semuanya akan tercover program pemerintah pusat.
"Namun ternyata kan nggak semua. Kasihan
warga yang tidak dapat. Maka supaya adil dan merata, kita sokong pakai dana
APBD saja,” jelas anggota dewan dari PDI Perjuangan ini.
Menurut Titin, anggaran belanja Pemkot
Surabaya di tahun 2018 akan mengalami kenaikan karena ada peningkatan
pendapatan. Pembahasan terakhir, dana belanja untuk tahun 2018 adalah sebesar
Rp 8,9 trilliun.
Dengan anggaran sebesar itu, sebut Titin, akan
sangat mencukupi jika hanya dipakai untuk membantu tebus beras warga miskin
senilai Rp 16 miliar.
“Kalau sudah masuk ke kerangka anggaran
KUAPPAS, maka akan semakin mudah untuk bisa masuk ke anggaran belanja di tahun
depan,” ujarnya.
Anggota Komisi D yang lain, Reni Astuti
mengatakan, penyaluran e-voucher di tahun 2017 masih belum maksimal.
Bahkan dia mendapatkan informasi tahun ini
belum dilakukan pencairan dan penyaluran e-voucher.
“Ini
harus menjadi evaluasi tersendiri. Kasihan warga Surabaya yang tidak mampu
tidak bisa mendapatkan jatah untuk beras,” ucap Reni. ( Ham )