Berita Terbaru

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

TERPOPULER

Peradi Surabaya Mandul, Enam Advokat Dipecat Bisa Praktek


foto dari Kiri : Pieter Talaway, SH.MH. Ketua Dewan Kehormatan Peradi Jatim. H.Abdul Malik, SH.MH. Ketua DPD KAI Jatim. Purwanto, SH.MH. Wakil Ketua DPC Peradi Surabaya.
SURABAYA - Gonjang-ganjing terkait pemecatan terhadap Enam advokat anggota Peradi Jatim dipastikan tidak bisa berjalan secara efektif. Ini setelah Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) Jatim resmi melakukan pemecatan lantaran melanggar Kode Etik dan Undang – Undang Advokat. Enam pengacara yang dipecat Peradi adalah, : Gede alias Gediyanto, SH. MH. CD, A. Faisal, SH (alm), Ir. Edward Rudy, SH,Hairandha Suryadinata, SH, Albert Riyadi Suwon, SH. M.Kn dan Drs SOKA, SH MH. 

Bahkan, Edward Rudy yang dipecat menjadi anggota Peradi, malahan diangkat menjadi Ketua KAI (Kongres Advokat Indonesia) Cabang Surabaya. Namun,Purwanto, Wakil Ketua DPC Peradi menilai keputusan Dewan Kehormatan Peradi tidak mempunyai sifat eksekutorial dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dapat dilaksanakan di lapangan, sehingga fungsi Dewan Kehormatan diharapkan  menjadi pengayom dan melindungi advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan tidak perlu memberikan sanksi pemecatan sepanjang tidak melakukan pelanggaran berat.

H.Abdul Malik, SH.MH, Ketua DPD KAI Jatim yang dihubungi menyatakan sebenarnya melakukan pelanggaran atau ‘penyerobotan’ terhadap ratusan keanggotaan KAI yang dilakukan ujian ‘verifikasi’ di Jakarta beberapa tahun silam. Menurut Abah Malik panggilan akrabnya, sebelum merekrut anggotanya diteliti dulu siapa yang bisa diangkat menjadi anggotanya dan bukan anggota advokat organisasi lainnya yang diangkat. “Saya mempunyai bukti, bahwa mereka melakukan penyerobotan keanggotaan organisasi kami (KAI), “ ujarnya menegaskan, Rabu, (2/8).       

Seperti diberitakan,“Nantinya advokat yang dikenai sanksi tidak bisa menjalankan tugasnya memberi pendampingan hukum, ” kata Ketua Dewan Kehormatan Peradi Jawa Timur, Pieter Talaway, beberapa waktu lalu.Advokat yang dipecat ini, ujar Pieter, sebenarnya bukan orang baru. Mereka memiliki nama dan sudah praktek lama. “Pemecatan ini juga turun langsung dari pusat. Sebenarnya berat, namun langkah ini harus diambil,” ujarnya. Selain memecat enam anggotanya, Peradi Jatim juga memberikan sanksi pada 25 anggota lainnya yang juga bertindak di luar kode etik. “Sanksi ini berupa skorsing dengan masa waktu beragam sesuai dengan kesalahannya, ” ujarnya.

Langkah ini, lanjut Pieter, diambil agar masyarakat mengetahui bahwa Peradi memiliki dewan pengawas terhadap tindakan profesi advokat. “Ini pelajaran buat kita semua. Agar pengacara tidak semena-mena menjalankan tugasnya,” tegas Pieter. Surat keputusan sanksi ini akan diteruskan ke Mahkamah Agung, seluruh Pengadilan se Indonesia. Sehingga anggora Peradi yang terkena sanksi khususnya pemecatan tidak bisa melakukan pekerjaan advokat selama sanksi berjalan. Disinggung, kemungkinan jika anggota tersebut loncat ke organisasi advokat lainnya ? Menurut Pieter, organisasi lain pasti juga menjunjung Kode Etik Profesi Advokat. “Tidak mungkin menerima anggota baru yang bermasalah dengan kode etik dan Undang-Undang Advokat, ucapnya.

ANULIR SANKSI

Sanksi pemecatan Dewan Kehormatan (DK) Peradi Jatim terhadap Advokat Eduard Rudy pada 14 November 2015 lalu ternyata meninggalkan sejumlah kejanggalan. Majelis Kehormatan DK Peradi yang menyidangkan perkara ini ternyata mengesampingkan azaz praduga tak bersalah atas aduan Wiwik Wijayanti yang mengaku telah diperas Rp 1 miliar dan ditipu oleh Eduard Rudy. Laporan itu diadukan ke DK Peradi Jatim pada 20 Juni 2014 lalu. Sebelumnya, Pada 24 April 2014, Pemilik penggilingan padi UD Tambah Jaya asal Mojokerto ini juga melaporkan Eduard Rudy ke Polda Jatim. 

Perbuatan pidana pemerasan dan penipuan yang ditudingkan ke Eduard Rudy tidak terbukti, Pada 26 September 2014, Polda Jatim menerbitkan surat penghentian penyidikan atau SP3 Nomor B/1430/SP2HP-6/IX/2014/Ditreskrimum. Dijelaskan dalam SP3 tersebut, Laporan Wiwik dinyatakan tidak cukup bukti. Di sinilah letak kejanggalannya, SP3 itu tak menjadi ajuan bagi DK Peradi Jatim untuk menjatuhkan sanksi. Dan pada 14 November 2014, Edward Rudy dinyatakan menyalahi etika profesi dan dijatuhi sanksi pemecatan.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPC Peradi Surabaya,Purwanto  menilai, sanksi yang dijatuhkan DK Peradi Jatim kepada Edward Rudy dan beberapa advokat lainnya haruslah dianulir. "Bukan cuma itu, nama baiknya secara otomatis juga ikut direhabilitasi. DK Peradi, jangan menggunakan pola like and dislike dalam menjatuhkan sanksi yang dijatuhkan,"ujarnya saat dikonfirmasi Soerabaia Newsweek, Kamis, (3/8) melalui ponselnya. Dia meyakini, bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh organisasi Peradi ini otomatis tidak dapat dilaksanakan, karena Mahkamah Agung sebagai institusi tertinggi lembaga pengadil tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut atau membatalkan sumpah advokat yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan UU Advokat.

Dijelaskan Purwanto, akibat perpecahan ditubuh Peradi, Banyak nasib para Advokat yang terhukum karena palu hakim DK Peradi menjadi menggantung. Kendati demikian, sanksi tersebut tak membuat para advokat yang tersanksi tidak bisa beracara lagi. "Sanksi itu berlaku untuk internal organisasi ,mereka masih bisa beracara,apalagi dengan adanya perpecahan ditubuh Peradi menjadi tiga kubu, yaitu; Kubu Fauzi Hasibuan, Junimart Girsang dan Luhut M.Pangaribuan," cetusnya. Organisasi Peradi yang awalnya, diharapkan menjadi organisasi tunggal advokat malahan menambah organisasi-organisasi advokat lama tumbuh kembali, seperti; Organisasi Peradin, bisa mengajukan sumpah di Pengadilan Tinggi (PT). Peradin adalah organisasi sebelum Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia) yang diprakarsai oleh Advokat, Harjono Tjitrosoebono, hidup lagi dengan singkatan nama yang berbeda, imbuhnya.

Ditambahkan oleh Purwanto, beberapa advokat yang telah dijatuhi sanksi pemecatan oleh Peradi sudah tidak relevan lagi.Misalnya, A.Faisal sudah meninggal dunia. Gediyanto alias Gede sudah sakit-sakitan dan tidak menjalankan profesinya sebagai advokat. Sedangkan, Edward Rudi, Albert Riyadi Suwon dan Soka telah beralih menjadi advokat pada organisasi di luar Peradi tidak menemui kendala di lapangan. Untuk itu, dia berharap ada revisi UU Advokat baru agar organisasi advokat menjadi wadah tunggal bagi advokat.

Ditempat terpisah, Edward Rudy sendiri mengaku tidak merasa dirugikan oleh keputusan Majelis Dewan Kehormatan Peradi, karena sebelum sidang tersebut diputuskan saya mengundurkan diri dari persidangan tersebut karena saya anggota KAI sehingga tidak layak organisasi Peradi memberikan sanksi organisasi kepada saya yang bukan anggotanya, katanya menandaskan. “Dan, saya telah diangkat menjadi advokat oleh organisasi KAI sejak tahun 2010 yang ditandatangani oleh Indra Sahnun Lubis, ucapnya sembari menunjukkan surat pengangkatan sebagai advokat KAI,” ujarnya menegaskan. (b)

Post Comment

Tidak ada komentar:

Berikan Tanggapan Anda