Isu Pilgub Jatim, Kode ‘30’Yang dilontarkan Risma Masih Misterius

Surabaya Newsweek- Disela – sela pertemuan dengan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, risma sempat melemparkan kata kode 30, terkait isu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, bahkan Walikota Surabaya  Tri Rismaharini bukan sekali melontarkan ucapan kode 30 kepada Kusnadi, waktu mengantar pulang Sekjen DPP PDIP, ketika masuk mobil Risma juga mengatakan,” Pokoknya 30 iya Pak Kus, nanti saya akan selesaikan semuanya," ujar Risma.

Spontan wartawan bertanya, "Bu Risma, itu kode apa?" namun Walikota Tri Rismaharini hanya membalas dengan senyuman saja, tanpa menjawab pertanyaan wartawan terkait kode 30 itu.

Dalam kunjungan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, yang saat itu didampingi okeh Ketua PDIP Jawa Timur Kusnadi dan Ketua PDIP Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana ke rumah dinas Risma di Jalan Sedap Malam, Senin pagi tadi, memang memicu banyak isu, spekulasi dan analisa.

Terlebih, Sekjen Hasto banyak memuji performance dan kinerja Walikota Risma. Hasto menyebut Risma sebagai salah satu pemilik elektoral tertinggi dalam Pilkada Jawa Timur, selain Syaifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansa.

"Bu Risma dan Ibu Megawati (Ketua Umum DPP PDIP) juga memiliki hubungan persahabatan yang dekat, karena kedua beliau memiliki hobi yang sama, salah satunya tumbuhan dan taman. Jadi tidak sekedar hubungan antara pimpinan partai dan kader, tetapi lebih dari itu," tandas  Hasto.

Yang awalnya isu Pilkada Jawa Timur, pembicaraan bergeser ke soal-soal hubungan Pemprov Jawa Timur dengan daerah-daerah, termasuk program-progam Pemprov Jawa Timur yang secara strategis menjawab kebutuhan rakyat.

Ada kemungkinan kode '30' yang dilontarkan kepada Kusnadi oleh Risma  ada kaitannya dengan pembagian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB, dimana Pemprov Jawa Timur sangat digdaya meraup 70 persen, Pemkot Surabaya 20 persen, sedangkan sisanya  dibagikan ke daerah.

Sempat pada Tahun 2010 saat, pertama kali Risma menjadi Walikota Surabaya, ia telah melancarkan protes pada Pemprov Jawa Timur, agar proporsi untuk Kota Surabaya dinaikkan.
Namun Gubernur Soekarwo dan jajarannya tidak menghiraukan protes Risma. Proporsi pembagian pajak tetap dijalankan sampai hari ini.


"Padahal, kalau jalan-jalan rusak, ya kami dari Pemkot Surabaya yang memperbaikinya. Bukan Pemprov Jawa Timur. Lagi pula penyumbang terbesar Pajak Kendaraan Bermotor paling besar dari Kota Surabaya," ungkap Walikota Surabaya Tri Rismaharini. ( Ham )

Posting Komentar

0 Komentar