Surabaya Newsweek-
Disela – sela pertemuan dengan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, risma sempat
melemparkan kata kode 30, terkait isu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jatim, bahkan Walikota Surabaya Tri
Rismaharini bukan sekali melontarkan ucapan kode 30 kepada Kusnadi, waktu mengantar
pulang Sekjen DPP PDIP, ketika masuk mobil Risma juga mengatakan,” Pokoknya 30 iya
Pak Kus, nanti saya akan selesaikan semuanya," ujar Risma.
Spontan wartawan
bertanya, "Bu Risma, itu kode apa?" namun Walikota Tri Rismaharini
hanya membalas dengan senyuman saja, tanpa menjawab pertanyaan wartawan terkait
kode 30 itu.
Dalam kunjungan Sekjen
DPP PDIP Hasto Kristiyanto, yang saat itu didampingi okeh Ketua PDIP Jawa Timur
Kusnadi dan Ketua PDIP Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana ke rumah dinas Risma di
Jalan Sedap Malam, Senin pagi tadi, memang memicu banyak isu, spekulasi dan
analisa.
Terlebih, Sekjen Hasto
banyak memuji performance dan kinerja Walikota Risma. Hasto menyebut Risma
sebagai salah satu pemilik elektoral tertinggi dalam Pilkada Jawa Timur, selain
Syaifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansa.
"Bu Risma dan Ibu Megawati (Ketua Umum
DPP PDIP) juga memiliki hubungan persahabatan yang dekat, karena kedua beliau
memiliki hobi yang sama, salah satunya tumbuhan dan taman. Jadi tidak sekedar
hubungan antara pimpinan partai dan kader, tetapi lebih dari itu," tandas Hasto.
Yang awalnya isu Pilkada Jawa Timur,
pembicaraan bergeser ke soal-soal hubungan Pemprov Jawa Timur dengan
daerah-daerah, termasuk program-progam Pemprov Jawa Timur yang secara strategis
menjawab kebutuhan rakyat.
Ada kemungkinan kode '30' yang dilontarkan
kepada Kusnadi oleh Risma ada kaitannya
dengan pembagian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB, dimana Pemprov Jawa
Timur sangat digdaya meraup 70 persen, Pemkot Surabaya 20 persen, sedangkan
sisanya dibagikan ke daerah.
Sempat pada Tahun 2010 saat, pertama kali
Risma menjadi Walikota Surabaya, ia telah melancarkan protes pada Pemprov Jawa
Timur, agar proporsi untuk Kota Surabaya dinaikkan.
Namun Gubernur Soekarwo dan jajarannya tidak
menghiraukan protes Risma. Proporsi pembagian pajak tetap dijalankan sampai
hari ini.
"Padahal, kalau jalan-jalan rusak, ya
kami dari Pemkot Surabaya yang memperbaikinya. Bukan Pemprov Jawa Timur. Lagi
pula penyumbang terbesar Pajak Kendaraan Bermotor paling besar dari Kota
Surabaya," ungkap Walikota Surabaya Tri Rismaharini. ( Ham )