Penyerapan Anggaran OPD Turun, Dewan Minta Evaluasi

Surabaya Newsweek- Anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius mendesak Pemkot Surabaya bersikap tegas dan mengevaluasi dinas-dinas yang kinerjanya tidak bagus.
Desakan ini dia sampaikan, karena beberapa proyek fisik dan infrastruktur yang dikerjakan Pemkot Surabaya selama 2017 penyelesaiannya terancam molor.
Tidak hanya itu, legislator yang akrab disapa Awey ini juga minta Pemkot Surabaya mengevaluasi, serta lebih tegas dan berani mem-blacklist orang atau pemilik PT jasa konstruksi/kontraktor pelaksana pembangunan proyek pemkot yang berkinerja tidak bagus.
"Selama ini yang di-blacklist perusahaannya, bukan orangnya. Padahal banyak perusahaan berganti baju atau nama, tapi pemiliknya sama dan bisa ikut lelang di pemkot," ungkap Awey, kemarin.
Hingga memasuki bulan November, tambah Awey, masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang serapannya baru mencapai sekitar 50 persen.
OPD yang serapan anggarannya di kisaran 50 persen, di antaranya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Dari sejumlah OPD, tercatat hanya Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) yang mengalami peningkatan.
Tidak hanya itu, berdasarkan data yang ada di Komisi C sampai bulan Oktober serapan APBD untuk tahun 2017 ternyata juga lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2016. Padahal untuk bulan yang sama pada 2016, serapan anggaran mencapai 61 persen.
Dia mencontohkan, DPRKP CKTR yang dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2017 mendapat tambahan Rp 903,5 miliar ternyata hingga kini baru terserap Rp 37,6 miliar.
Pada PAK APBD 2016, DPRKP CKTR juga menerima tambahan anggaran Rp 554,5 miliar. Dari total anggaran, waktu itu serapannya mencapai Rp 338,5 miliar.
“Memang pada tahun ini penyerapan anggaran APBD 2017 ini mengalami penurunan secara angka. Secara head to head pada tahun 2017 DPRKP CKTR tertinggal 20 persen dalam penyerapan anggaran belanja APBD 2017 ini,” ungkap Awey.
DPUBMP yang tercatat salah satu OPD yang mengalami peningkatan dalam serapan anggaran, kenaikannya ternyata juga tidak terlalu signifikan. Dari total anggaran Rp 1.058 triliun terserap Rp 438,3 miliar atau 41,4 persen.

“Pada tahun lalu Dinas PU menerima anggaran Rp 1,263 triliun dan terserap Rp 499 miliar atau 39,5 persen,” sebut politisi Partai Nasdem ini. ( Ham )

Posting Komentar

0 Komentar