Dewan Usulkan Berbasis IT , Sistem Penanganan Bencana

Surabaya Newsweek- Dewan mengusulkan Badan Penanggulangan Bencana dan Linmas (BPB dan Linmas) Kota Surabaya untuk menyusun sistem penanganan kebencanaan berbasis teknologi informasi (TI).
Usulan itu disampaikan anggota Komisi A DPRD Surabaya Fatkur Rohman, saat rapat bersama dengan jajaran pejabat BPB dan Linmas, di ruang Komisi A, kemarin.
Fatkur mengapresiasi atas seluruh upaya Pemkot Surabaya dalam sosialisasi tanggap bencana. Namun dia juga memberi masukan agar pemerintah kota membangun sistem penanganan kebencanaan berbasis Information technology (IT).
"Saya mengusulkan agar badan ini betul-betul memanfaatkan IT dalam hal mapping (pemetaan) potensi bencana, sekaligus analisa forecasting (peramalan). Sehingga staf, alat atau program-program juga akan menyesuaikan,” kata Fatkur.
Legislator dari PKS ini juga menyebutkan, penyiapan SDM yang andal dengan kualifikasi khusus dan bersertifikat adalah keharusan dalam penanganan kebencanaan.
Untuk itu, dia pun mengusulkan agar SDM dibangun, salah satunya dengan mengirim tim ke negara yang memang terbukti andal dalam hal bencana. Atau, membuat workshop dengan menghadirkan narasumber dari perguruan tinggi.
Fatkur juga menilai perlu, jika Pemkot Surabaya melibatkan LSM yang memang bergerak di bidang bencana. Yakni dengan membuka kerja sama yang ujungnya akan meringankan kerja pemerintah kota.
Sementara itu, dalam rapat di Komisi A, Plt Kepala BPB dan Linmas Irvan Widyanto AMP, SSos MH mengungkapkan, bahwa Pemkot Surabaya sekarang sedang menyusun roadmap peta kebencanaan, meski masih manual.
Program ini, jelas Irvan, sedang dilaksanakan dan akan diintegrasikan dengan Bappeko sebagaimana arahan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Saat ini, sebut Irvan, memang ada banyak potensi kebencanaan perkotaan termasuk daerah rawan banjir, genangan, pohon tumbang, dan kebakaran.
Pihak BPBD, tambah pria yang juga Kasatpol PP Kota Surabaya ini, juga sudah melakukan sosialisasi tanggap bencana ke semua komponen masyarakat. Di antaranya ke sekolah, ibu- ibu posyandu, dan dasawisma.
“Pemerintah selalu gencar melakukan sosialisasi ke warga agar bisa terlibat dalam tanggap bencana,” jelasnya.

Dalam pembahasan Rancangan APBD 2018, BPB dan Linmas disepakati bakal mendapat anggaran sebesar Rp 44,431 miliar, terdiri atas Rp 36,834 miliar anggaran langsung dan Rp 7,596 miliar anggaran tak langsung. ( Ham )

Posting Komentar

0 Komentar