DPRD : Masih Terdapat Sarana dan Prasarana Pendidikan Yang Belum Sesuai Standart



Surabaya - Pengesahan APBD kota Surabaya 2020 mengangkat tema Peningkatan Daya Saing Melalui SDM Berkualitas dan Pembangunan Infrastruktur Ekologis Berkelanjutan. Dengant tema tersebut, maka fokus kinerja pada Pemerataan Pendidikan, Kesehatan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial. 

Wakil Ketua DPRD kota Surabaya, Reni Astuti menyatakan, dari sekian banyak sektor kinerja terebut, alokasi anggaran pendidikan tertinggi yakni 21 persen dari total kekuatan APBD 2020 yang mencapai Rp 10.3 trilliun. Menurut Reni, sektor pendidikan ini sangat menentukan dan menjadi perhatian semua lapisan masyarakat. 

“Jadi tidak heran saat ibu Walikota melakukan mutasi dan rotasi pejabat Pemerintah Kota, yang viral itu pergantian Kepala Dinas Pendidikan. Tidak hanya menjadi pembicaraan di Sosmed (sosial media).

Namun juga dalam obrolan ringan antar guru, wali murid dan juga dewan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan Pendidikan di Surabaya mendapat perhatian dan harapan yang tinggi,” papar politisi dari Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) Surabaya kemarin.

Menurutnya, usai pengesahan APBD 2020 Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini telah melakukan rotasi Kepala Dinas Pendidikan Kota (Dispendik) Surabaya yang sebelumnya di jabat oleh M. Ikhsan kini diganti oleh Soepomo mantan Kepala Dinas Sosial kota Surabaya.

“Pak Soepomo sebagai Kepala Dispendik yang baru di lantik harus segera beradaptasi dan melaju secara tepat dan terukur. Capaian positif kinerja pak Ikhsan harus dilanjutkan, adapun beberapa pekerjaan rumah di bidang pendidikan harus segera dirumuskan solusi strategisnya,” ungkapnya. 

Dia menjelaskan, capaian positif Dispendik Surabaya dimasa kepemimpinan M. Ikhsan yang kini menjabat sebagai Assisten II Sekkota Pemkot Surabaya. Diantaranya, layanan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), hingga Surabaya dapat penghargaan Kihajar Dewantoro.

Kemudian, lanjut Reni, tingginya indeks integritas UNBK, Sekolah Inklusi, Penggalian bakat siswa di berbagai bidang, program peneliti belia, konselor sebaya, beasiswa kuliah, pemberian makanan tambahan (PMT) bagi PAUD dan penanganan anak putus sekolah.

“Ada hal mendesak yang perlu dikaji dan dieksekusi Kadis (Kepala Dinas- Red) yang baru adalah terkait kebijakan PPDB tahun depan. Disparitas kualitas antar sekolah kini makin berkurang, namun harus tetap menjadi perhatian.

Agar pemerataan kualitas pendidikan makin membaik. Keberpihakan kepada sekolah negeri dan sekolah swasta harus berimbang karena guru dan anak didik adalah warga Surabaya. Begitu juga terkait proses ijin operasional sekolah, agar tidak berujung pada penutupan sekolah yang berdampak negatif pada nasib siswa dan guru,” jelasnya.

Reni menambahkan, issue strategis daerah dalam urusan pendidikan yang masih ada saat ini, diantaranya masih terdapat sekolah yang memiliki ketimpangan rasio dalam ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah.

Masih terdapat fasilitas pendidikan yang tidak dalam kondisi baik dan masih terdapat lembaga pendidikan yang belum memiliki sarana prasarana yang belum sesuai standart.

Ia menyampaikan, di masa kepemimpinan Ikhsan, Dispendik Surabaya mampu menetapkan visi Surabaya sebagai barometer dan inspirator pendidikan nasional dengan 4 misi yang diemban yaitu, peningkatan kompetensi guru, peningkatan kompetensi siswa, peningkatan kualitas sekolah dan ketersediaan layanan bermutu. 

“Kadis baru agar perkuat dan lanjutkan visi misi Dispendik yang sudah ada, agar indikator keberhasilan bidang pendidikan yaitu, pemerataan aksestabilitas dan kualitas pendidikan makin membaik,” tambahnya. ( Adv/ Ham)

Lebih baru Lebih lama
Advertisement