Surabaya - Pengesahan
APBD kota Surabaya 2020 mengangkat tema Peningkatan Daya Saing Melalui SDM
Berkualitas dan Pembangunan Infrastruktur Ekologis Berkelanjutan. Dengant tema
tersebut, maka fokus kinerja pada Pemerataan Pendidikan, Kesehatan dan
Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial.
Wakil Ketua DPRD kota
Surabaya, Reni Astuti menyatakan, dari sekian banyak sektor kinerja terebut,
alokasi anggaran pendidikan tertinggi yakni 21 persen dari total kekuatan APBD
2020 yang mencapai Rp 10.3 trilliun. Menurut Reni, sektor pendidikan ini sangat
menentukan dan menjadi perhatian semua lapisan masyarakat.
“Jadi tidak heran saat
ibu Walikota melakukan mutasi dan rotasi pejabat Pemerintah Kota, yang viral
itu pergantian Kepala Dinas Pendidikan. Tidak hanya menjadi pembicaraan di
Sosmed (sosial media).
Namun juga dalam
obrolan ringan antar guru, wali murid dan juga dewan. Ini menunjukkan bahwa
kebijakan Pendidikan di Surabaya mendapat perhatian dan harapan yang tinggi,”
papar politisi dari Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) Surabaya kemarin.
Menurutnya, usai
pengesahan APBD 2020 Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini telah melakukan rotasi
Kepala Dinas Pendidikan Kota (Dispendik) Surabaya yang sebelumnya di jabat oleh
M. Ikhsan kini diganti oleh Soepomo mantan Kepala Dinas Sosial kota Surabaya.
“Pak Soepomo sebagai
Kepala Dispendik yang baru di lantik harus segera beradaptasi dan melaju secara
tepat dan terukur. Capaian positif kinerja pak Ikhsan harus dilanjutkan, adapun
beberapa pekerjaan rumah di bidang pendidikan harus segera dirumuskan solusi
strategisnya,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, capaian
positif Dispendik Surabaya dimasa kepemimpinan M. Ikhsan yang kini menjabat
sebagai Assisten II Sekkota Pemkot Surabaya. Diantaranya, layanan pendidikan
berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), hingga Surabaya dapat
penghargaan Kihajar Dewantoro.
Kemudian, lanjut Reni,
tingginya indeks integritas UNBK, Sekolah Inklusi, Penggalian bakat siswa di
berbagai bidang, program peneliti belia, konselor sebaya, beasiswa kuliah,
pemberian makanan tambahan (PMT) bagi PAUD dan penanganan anak putus sekolah.
“Ada hal mendesak yang
perlu dikaji dan dieksekusi Kadis (Kepala Dinas- Red) yang baru adalah terkait
kebijakan PPDB tahun depan. Disparitas kualitas antar sekolah kini makin
berkurang, namun harus tetap menjadi perhatian.
Agar pemerataan kualitas
pendidikan makin membaik. Keberpihakan kepada sekolah negeri dan sekolah swasta
harus berimbang karena guru dan anak didik adalah warga Surabaya. Begitu juga
terkait proses ijin operasional sekolah, agar tidak berujung pada penutupan
sekolah yang berdampak negatif pada nasib siswa dan guru,” jelasnya.
Reni menambahkan,
issue strategis daerah dalam urusan pendidikan yang masih ada saat ini,
diantaranya masih terdapat sekolah yang memiliki ketimpangan rasio dalam
ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah.
Masih terdapat
fasilitas pendidikan yang tidak dalam kondisi baik dan masih terdapat lembaga
pendidikan yang belum memiliki sarana prasarana yang belum sesuai standart.
Ia menyampaikan, di
masa kepemimpinan Ikhsan, Dispendik Surabaya mampu menetapkan visi Surabaya
sebagai barometer dan inspirator pendidikan nasional dengan 4 misi yang diemban
yaitu, peningkatan kompetensi guru, peningkatan kompetensi siswa, peningkatan
kualitas sekolah dan ketersediaan layanan bermutu.
“Kadis baru agar
perkuat dan lanjutkan visi misi Dispendik yang sudah ada, agar indikator
keberhasilan bidang pendidikan yaitu, pemerataan aksestabilitas dan kualitas
pendidikan makin membaik,” tambahnya. ( Adv/ Ham)