BATULICIN - Praktek pungutan liar (Pungli) di sektor
pelayaran publik sudah mulai dikikis melalui gerakan Satuan Pemberantasan
(Saber) yang dibentuk secara terpadu antara pihak kepolisian dan Pemerintah
Daerah.
Asisten
Bidang Pemerintahan Dan Kesra, Ir. Mariani mengatakan.Pungli dianggap sangat
membebani masyarakat.serta dipastikan merusak wibawa pemerintah.
"Kerena
tugas Birokrasi pemerintah adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
tanpa membeda bedakan golongan tertentu."kata Mariani saat membacakan
sambutan Bupati Tanah Bumbu dalam acara rapat Koordinasi unit pemberantasan
Saber Pungli Kabupaten Tanah Bumbu,diruang rapat Bersujud 1.Rabu (13/14/19).
Menurutnya,
pelayanan yang dilakukan Pemerintah pada dasarnya tidak berorientasi pada
profit, yakni sejatinya pelayanan tersebut untuk kepuasan masyarakat ,sebagai
bentuk tanggung jawab pemerintah."Kami sangat berharap komitmen kita semua
,terkhusus kepada unit pemberantasan Saber Pungli daerah ini untuk aktif
memberantas pungli,"ujarnya.
Sambungnya
,hal demikian akan mendorong semua ASN serta masyarakat untuk berperan aktif
melaporkan kepada unit pemberantasan Saber Pungli,jika itu ada oknum ASN atau
masyarakat yang melakukan pungutan liar.
"Melalui
komitmen itu, kedepannya kita mampu mewujudkan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai
daerah yang bersih dari fungli menuju Good and clean
Governance."tutupnya.
Sementara
itu, kegiatan Rakor tersebut dihadiri Wakapolres Tanbu Kompol. Arief
Prasetya.S.IK. serta Kepala Inpektorat Tanbu. Ikhsan Budiman. (irfan)