BATULICIN
– Tak ada aral Demokrasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan
digelar serentak 9 Desember 2020 mendatang. Untuk itu, Kementrian Dalam Negeri
(Kemendagri) RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pilkada.
Tujuannya,
guna melakukan koordinasi dan memastikan tahapan Pilkada yang akan mulai
dilakukan 15 Juni nanti dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan di
tengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
Rakor
Persiapan Pilkada serentak ini diikuti Wakil Bupati Tanah Bumbu H Ready Kambo
didampingi Ketua KPU Tanbu Makhruri melalui Video Conference (Vicon) di Digital
Live Room Lantai 4 kantor Bupati, Jumat (05/06/2020).
Tercatat
ada 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota di
Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020.
Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian selaku pimpinan rapat mengatakan ada
sejumlah alasan yang mendasari Pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan meski
masih di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang mewabah Indonesia.
Kesepakatan
jadwal pemungutan suara pada 9 Desember mendatang, lanjut Mendagri, juga
berdasarkan hasil Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI
bersma Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pada 27 Mei 2020 lalu.
“Selain
sebagai keputusan politik bersama, alasan Pilkada tetap dilaksanakan meski
dalam kondisi pandemi yaitu sebagai etalase kedewasaan bangsa Indonesia dalam
berdemokrasi. Selain itu juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia siap
untuk berdemokrasi di tengah pandemi seperti hal negara-negara lain di dunia,”
kata Mendagri.
Di
samping itu ungkap Mendagri, alasan lainnya yakni bahwa di dunia internasional,
keberlangsungan pemilu secara terjadwal menjadi penentu indeks demokrasi
(democracy index) dari sebuah negara.
“Indeks
ini setiap tahun dilansir oleh Economist Inteligent Unit (EIU) dan selanjutnya
indeks ini dipakai oleh berbagai lembaga internasional, negara serta investor
dalam menilai sebuah negara,” jelasnya.
Oleh
karenanya, dalam Rakor yang diikuti para kepala daerah terkait atau yang
mewakili tersebut, Mendagri menginstruksikan agar dapat melakukan koordinasi
dengan pihak terkait dalam pelaksanaan Pilkada sehingga seluruh tahapan dapat
berjalan amam, sukses dan lancar.
“Perlu
diingat, Pilkada kali ini kita lakukan dalam kondisi yang berbeda karena harus
mengikuti dan menerapkan protokol kesehatan. Jalankan semua sesuai dengan
aturan dan regulasi yang berlaku dan sudah ditetapkan,” pesannya.
Selain
Mendargi, Rapat koordinasi tersebut juga di ikuti Menteri Politik, Hukum dan
Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dari ruang kerjanya.(maiya)