 |
Holili, sekertaris Fraksi Hanura DPRD
Bangkalan
|
BANGKALAN - Distributif transplanter sebagai hak rakyat
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani bangkalan masih menyisakan
polemik dikalangan anggota DPRD Bangkalan,hal itu tercermin dari ungkapan
Fraksi Hanura. Hal ini ditegaskan oleh Holili,Selasa,(22/12),Sekertaris fraksi
Hanura, terkait bantuan 25 Unit transplanter langsung kepada kepala desa, oleh
Dinas Pertanian Dan Perternakan Kabupaten Bangkalan beberapa waktu lalu.
"Pemberian bantuan transplanter mestinya harus adil,
tidak perlu ada pembedaan antara daerah satu dengan daerah lainya, perlu diketahui,
bantuan 25 unit transplanter diberikan ke 18 kecamatan, masing-masing 1
unit Transplanter di kabupaten bangkalan, sementara selebihnya akan diberikan
kepada daerah irigasi produktif seperti Arosbaya,Bourneh,Trageh, Tanah Merah
dan kamal.
Bantuan transplanter ke kepala desa itu kurang tepat
sasaran. mestinya ke kelompok tani (POKTAN ), bukan ke kepala desa.Mengingat,
Poktan eksistensinya tetap dan mengikat di desa,tidak seperti kepala desa yang
secara sosiologis di desa seringkali terjadi benturan antara klebun
lama dan klebun baru sehingga potensi terjadi konflik cukup besar, di samping
potensi penyalahgunaan wewenang juga sangat besar apalagi jika
terjadi pergantian kepala desa. Di pihak lain juga tidak perlu dengan poktan
yang berbadan hukum,mana ada poktan yang berbadan hukum dikabupaten bangkalan
dan jika kemudian bantuan itu diberikan ke poktan tolong juga data-datanya.
kami jangan di persulit. Tandasnya.
Menurutnya pula,kedepan kalau bangkalan hendak maju
dan sejahtera,pola lama dalam pendistribusian bantuan harus lebih mengedepankan
asas keadilan,bukan bantuan yang terkesan dipilih-pilih, kalau tidak demikian
daerah yang maju akan terus maju sedangkan yang tertinggal akan tetap
tertinggal,itu kurang fair.
Di
pihak lain,kepala dinas pertanian dan peternakan kabupaten bangkalan, juga
harus punya sikap tegas dalam mengambil kebijakan.sebab berdasarkan informasi
yang ada, Abdul Razak, kepala dinas pertanian dan peternakan, terpengaruh oleh
pihak-pihak yang hanya memanfaatkan keadaan,"ungkap politisi Hanura itu.
(Eko)