BOJONEGORO - Untuk menunjang semua pelayanan lebih baik Memang harus di dukung oleh sarana dan prasarana yang baik dengan dukunggan dana memadai.Untuk itu Pemerintah pusat dan daerah telah mengucurkan dana demi terlaksananya pembungunan didesa menjadi baik.
Ironisnya fakta yang terjadi di desa Ngulanan menjadi berbalik. Ketika anggaran tahun 2015 untuk pembangunan jalan terletak di bawah jembatan menuju Dukuh cumpleng, dengan tambahan pemancangan tiang lestrik sebanyak 83 (delapan puluh tiga) buah tidak dikerjakan sesuai dengan harapan masyarakat.
Bahkan tiang listrik hanya tersedia sebanyak 30 (tiga puluh) tiang listrik, itupun belum dipasang terlihat masih tergletak disamping timur rumah Kades. Selain itu Juga ada tambahan jalan paving menuju makam Mbah Wongso. Menurut kepala desa (Kades) biaya dibutuhkan kurang lebihnya dari ADD sekitar Rp 400 juta di tambah dana DD sekitar Rp 500 jutaan.
Dana tersebuat juga ditambah dari uang kas desa hasil jual sewa bengkok perangkat dengan harga rata2 ukuran 7500 satu petak laku Rp 7 juta. Kepala BPD Muslimi menghitung lelang kasdesa senilai Rp 63 juta plus tambahan jual kayu tepatnya di makam atau biasa di sebut punden mbah wongso. pohon yang sangat besar di jual laku Rp 115 juta. Akhirnya total anggaran pembangunan senilai Rp 1milyar lebih.
Masyarakat desa Ngulanan kecewa karena kontrol kerja dari Pemkab Bojonegoro tidak jelas juntrunganya, sehingga dampaknya anggaran sebesar itu menjadi amburadul. Mayoritas warga desa Ngulanan merasa kecewa pada kinerja kepala desa yang baru menjabat selama dua tahun kepemipinanya. Salah satu penyebabnya selama ini setiap kebijakan penggunaan anggaran baik dari ADD.maupun DD termasuk juga lelang aset desa dilakukan dengan cara kurang transparan,sehinga banyak menimbulkan kejanggalan.
Selain itu kades seringkali memberi perintah pada beberapa orang tidak jelas meminta uang pada pengusaha areal air yang di sebut arialan sawah Ketua BPD Ngulanan bernama Muslimin mengaku hingga sekarang belum diberi penjelasan baik itu menyangkut arsip atau SPJ anggaran ADD dan DD, sekaligus dirinya juga membenarkan jika selama ini banyak warga kecewa atas kepemimpinan kades yang baru berjalan dua tahun.
“ Memang kades tersebut pernah juga jadi kades di desa Ngulanan ,akan tetapi pada kepemimpinan periode kali ini jika tidak ada transparansi bisa berakibat hilangnya kepercayaan warga terhadap pemimpin. Sehingga mengganggu kelancaran sistem pemerintahan desa” tegas Muslimin (SPM)