Mengurangi Kemacetan, Komisi C DPRD Surabaya Tekankan Pengelolaan Transportasi Publik

 


Surabaya-Perencanaan pembangunan Tahun Anggaran (TA) 2025 di Kota Surabaya, baik di tingkat Kelurahan maupun Kecamatan untuk penyusunan rencana kerja di Forum OPD telah di mulai

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati, ST berharap, perencanaan pembangunan bukan hanya rutinitas dari pemerintah kota yang harus menyerap anggaran dan mempertanggungjawabkan.

“Namun lebih pada program yang mensolusikan, terukur dan secara riiil menyelesaikan permasalahan utama kota Surabaya secara bertahap,” ucap Aning Rahmawati, Selasa (5/03/2024)

Menurut dia, ada beberapa hal yang harus dicermati dalam forum perangkat daerah terkait permasalahan utama kota Surabaya diantaranya soal pengelolaan sampah dengan anggaran total 581 M.

“Ini sebagian besarnya terserap untuk satgas sampah, satgas taman, tipping fee TPA Benowo, sementara anggaran murni pengelolaan sampah sendiri masih minimalis, sehingga belum nampak inovasi teknologi untuk penyelesaian pengurangan sampah,” ucapnya.

ia menjelaskan, jika pengurangan sampah di persil juga belum nampak keseriusannya baik di penguatan anggaran maupun SDM, sebagai upaya khusus untuk mengurangi secara bertahap.

Artinya, lanjut Aning, diperlukan SDM khusus yang melakukan monev, pendampingan, melakukan kerjasama dengan banyak Lembaga untuk mensukseskan program kampung Surabaya hebat yang targetnya mestinya bisa 600 ton berkurang selama 5 tahun.

“Fokus SDM DLH masih sering teralihkan untuk mengurusi lomba-lomba rutin tiap tahun. Bila perlu keseriusan tadi dibuktikan dengan dibentuk BLUD atau bahkan BUMD yang betul betul fokus pada pengurangan sampah, tentunya kita hitung anggarannya,” ujarnya.

Aning menambahkan, hal lain yang masih menjadi permasalahan serius di wilayah hukum kota Surabaya adalah ketersediaan transpotasi publik.

Masih Aning, pemerintah kota, provinsi dan pusat harus duduk untuk membuat bisnis manajemen pengelolaan transportasi publik di kota Surabaya, utamanya mengurangi kemacetan di wilayah aglomerasi.

“Karena kemacetan di Surabaya berdasarkan data dishub sebagian besarnya dari luar Surabaya,” tandasnya. ( Adv/Ham)



Lebih baru Lebih lama
Advertisement