JAKARTA - Sebagai tindak lanjut atas salah satu tuntutan
buruh Jawa Timur pada Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day lalu,
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil
Elestianto Dardak menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI
Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP RI di Jakarta, Selasa (6/5) malam.
Dalam pertemuan tersebut Gubernur Khofifah, Wagub Emil,
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Lutfil Hakim dan Ketua Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi mendiskusikan rumah
bersubsidi bagi wartawan, buruh, serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
dengan Menteri PKP Maruarar Sirait.
Dalam koordinasi tersebut terkonfirmasi rencananya sementara sebanyak 20.000 unit rumah subsidi akan diperuntukkan
bagi buruh, wartawan, dan masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Timur.
"Salah satu tuntuntan pada Hari Buruh Internasional
(May Day) lalu adalah meminta Pemprov Jatim mengupayakan Rumah Subsidi bagi
buruh. Alhamdulillah, hari ini bersama Ketua PWI dan SPSI Jatim, dan Ketua
Kwarda Pramuka Jatim, kami mendapatkan konfirmasi detail langsung dari Pak Menteri terkait Rumah
Subsidi," ungkap Gubernur Khofifah.
Ia melanjutkan, ke 20.000 unit rumah subsidi tersebut
bisa didapat oleh buruh, wartawan, serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR).
Sementara, rumah subsidi tersebut nantinya dapat diakses
melalui Simulasi Cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP
TAPERA). "Tentu ini kabar baik. Seringkali kami dapat pertanyaan, harapan
dan tuntutan dari masyarakat untuk bisa segera mendapatkan rumah dengan
format-format subsidi," ujarnya.
Khofifah menjelaskan, Program Rumah Subsidi ini dikemas
dalam harga terjangkau dengan menawarkan berbagai kemudahan diantaranya, Uang
Muka 1%, suku bunga tetap 5% sampai lunas hingga maksimal tenor 20 tahun.
Meski dijual dengan harga murah, Gubernur Khofifah
memastikan bahwa rumah subsidi ini memiliki kualitas yang layak huni. "Tentu
rumah yang layak huni, dan rumah dengan kualitas hunian yang baik untuk
memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Timur,"
tegasnya.
Sebagai tahap awal, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa
Pemprov Jatim dan Kementerian PKP telah setuju menyiapkan masing-masing 100
unit rumah subsidi yang berlokasi di Kab. Gresik, untuk diserahkan kepada buruh
dan wartawan pada Juni mendatang.
Tidak hanya kuota khusus rumah subsidi, dalam kesempatan
tersebut turut disetujui kerjasama renovasi 500 unit rumah antara Pemprov Jatim
dan Lippo Group. Rencananya, proses renovasi rumah akan dimulai dari
rumah-rumah bagi Tunawisma di Kota Malang dan Pasuruan.
"Saya dan Mas Emil tentu bahagia sekali karena kita
mendapatkan penjelasan detail. Apalagi malam ini Pak Menteri juga menghadirkan
pak James Riyadi yang akan memberikan support untuk renovasi 500 rumah di Jatim
juga dalam waktu dekat dari Ciputra Group akan support program ini," kata
Khofifah.
Untuk itu, Gubernur Khofifah secara khusus menyampaikan
terima kasih atas respon cepat dari Kementerian PKP RI. Pertemuan tersebut
disebutnya sangat produktif. Ia bahkan berharap agar keputusan dalam pertemuan
tersebut bisa menjadi basis untuk kebijakan yang berlaku untuk umum, tidak
hanya di Jawa Timur.
Di sisi lain, Gubernur Khofifah juga menyatakan
kesiapannya untuk mendukung Program Rumah Subsidi pemerintah. Ia juga
menyanggupi rencana Kementerian PKP untuk meninjau beberapa titik berpotensi
untuk dibangun perumahan rakyat di Jawa Timur. "Mudah-mudahan
dukungan semua pihak kita bisa memberikan penguatan bagi harapan
masyarakat Jatim untuk segera memiliki rumah," pungkasnya.
Sebagai informasi, satu unit rumah subsidi di Jawa Timur
yang masuk Zona 1, dijual mulai harga Rp
166 juta. Dengan rincian Lebar Tanah 60 - 200 m2 dan Lebar Bangunan 21- 36 m2. Sedangkan
persyaratan untuk mendapat KPR - FLPP diantaranya besaran penghasilan perbulan
paling banyak mengikuti aliran masing-masing zona. Kemudian belum memiliki
rumah serta lolos kelayakan Analsia Kredit Bank.
Sementara itu, Menteri PKP RI mengatakan bahwa dirinya
mendorong penuh cita-cita Presiden untuk menyediakan rumah subsidi bagi seluruh
masyarakat. Bersama BP TAPERA, Pemerintah telah menyiapkan menyediakn rumah-rumah bagi kelompok buruh,
guru, petani, nelayan, ART hingga Pekerja Migran Indoneia.
"Pak Presiden memerintahkan kami untuk
memprioritaskan rakyat kecil. Pertama kali di Indonesia dengan total 350.000
unit rumah disiapkan untuk masyarakat. Terbesar sepanjang sejarah perumahan di
Indonesia," jelasnya.
Ia berharap, melalui program rumah subsidi ini akan
menggerakkan perekonomian masyarakat utamanya di level bawah. "Mudah-mudahan
ekonomi Indonesia semakin baik, karena sektor perumahan berhubungan dengan
berbagai industri," harapnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Sekjen Kementerian
PKP RI Didyk Choiroel, Irjen Kementerian PKP RI Heri Jerman, Komisioner BP
TAPERAHeru Pudyo Nugroho, CEO LIPPO Group James Riyadi, Ketua Kwarda Jatim Arum
Sabil, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim
I Nyoman Gunadi dan Kepala BPKAD Jatim Sigit Panoentoen. (yit)