Surabaya – Program Studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur kembali menunjukkan komitmennya terhadap isu keberlanjutan dengan menggelar Seminar Nasional Administrasi Negara (SINAGARA) VII bertajuk “Green Governance: Peran Administrasi Publik dalam Menjawab Tantangan Kebijakan Berorientasi Ramah Lingkungan”, Rabu (15/10/2025).
Acara itu dibuka langsung oleh Dekan FISIBPOL UPN Veteran Jatim, Dr. Catur Suratnoaji dan dihadiri oleh jajaran dekanan serta 320 peserta, yang terdiri dari 251 partisipan daring dan 69 peserta luring. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus aksi nyata untuk meneguhkan peran birokrasi, akademisi, dan komunitas dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.
Pada kesempatan itu, Ketua Tim Kerja Pengendalian Pencemaran Tanah dan Udara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Anjarwati, S.Si., M.Env., yang menjadi narasumber dalam seminar itu menjelaskan bagaimana pemerintah provinsi telah menerapkan kebijakan hijau melalui berbagai instrumen strategis. Ia menyampaikan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) serta komitmen penurunan emisi gas rumah kaca sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.
“Jawa Timur terus mendorong implementasi kebijakan rendah emisi melalui program seperti Desa Berseri, Eco Pesantren, hingga Program Kampung Iklim (Proklim). Upaya tersebut menjadi bukti bahwa prinsip green governance telah diadopsi secara berjenjang dari level provinsi hingga pemerintahan desa,” kata Anjarwati.
Sementara itu, Assoc. Prof. Dr. Ertien R. Nawangsari, M.Si., dosen UPN Veteran Jatim, menegaskan bahwa green governance bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan. Menurutnya, administrasi publik di era perubahan iklim harus bertransformasi menjadi motor penggerak kebijakan pro-lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam presentasinya, Ertien memperkenalkan konsep piramida enam dimensi pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, ekologi, dan spiritual. Keenam dimensi tersebut, katanya, menjadi fondasi penting agar tata kelola publik yang hijau benar-benar berjalan secara konsisten dan terintegrasi lintas sektor.
Narasumber berikutnya, Mochamad Zamroni, pendiri Tunas Hijau Indonesia, menghadirkan perspektif dari sisi komunitas lingkungan. Sejak berdiri pada tahun 1999, Tunas Hijau telah melibatkan lebih dari 200 ribu anak muda dan keluarga dalam gerakan sosial dan edukasi lingkungan, termasuk program Surabaya Eco School yang kemudian menjadi dasar kebijakan lingkungan Kota Surabaya.
Menurut Zamroni, perubahan perilaku adalah inti dari green governance. “Mulailah dari hal sederhana—bawa tumbler, pilah sampah, dan kurangi plastik. Aksi kecil jika dilakukan bersama akan menjadi kekuatan besar untuk bumi,” ujarnya disambut antusias peserta seminar.
Ketiga narasumber sepakat bahwa keberhasilan green governance memerlukan sinergi multipihak antara pemerintah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta. Kolaborasi ini menjadi elemen penting agar kebijakan lingkungan tidak berhenti pada dokumen, tetapi terwujud dalam perilaku dan budaya birokrasi yang hijau.
Koordinator Prodi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur Susi hardjati menegaskan bahwa SINAGARA VII ini tidak hanya menjadi forum ilmiah, namun ini juga mempertegas peran perguruan tinggi sebagai pusat inovasi, edukasi, dan advokasi kebijakan publik berkelanjutan. Melalui riset, inovasi teknologi hijau, serta literasi lingkungan, kampus diharapkan menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola ramah lingkungan.
“Dengan semangat “dari kampus untuk bumi”, Seminar Nasional Administrasi Negara VII menjadi momentum penting bagi UPN Veteran Jatim untuk meneguhkan kontribusinya dalam membangun peradaban hijau Indonesia. Seperti disimpulkan dalam forum ini, green governance bukan sekadar wacana teknokratis, tetapi representasi komitmen moral kolektif untuk menjaga keseimbangan antara manusia, ekonomi, dan alam,” pungkasnya. (Ham)