Pemerintah
Kota (Pemkot) Surabaya mengakselerasi penguatan nilai-nilai gotong royong
melalui program Kampung Pancasila dengan melibatkan pemuda dan 12.000 Aparatur
Sipil Negara (ASN) untuk mendampingi 1.361 Rukun Warga (RW). Langkah ini
ditempuh sebagai upaya menghidupkan solidaritas sosial di tingkat kampung yang
selama ini menjadi fondasi Kota Pahlawan.
Pelibatan
ribuan ASN dan pemuda ini menjadi bagian dari strategi pemkot untuk memastikan
implementasi nilai-nilai Pancasila berjalan konkret di tingkat akar rumput.
Namun, pemkot menyadari, upaya tersebut tidak mungkin berjalan efektif tanpa
dukungan masyarakat, termasuk elemen sosial lainnya.
Komitmen
tersebut ditegaskan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, saat launching Kampung
Pancasila 2026 di RW 2 Krembangan Bhakti, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan
Krembangan, Kamis (16/4/2026). Kegiatan ini turut diikuti tokoh lintas agama,
organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan mahasiswa, serta perwakilan
dari 1.361 RW secara daring.
Wali
Kota Eri Cahyadi mengatakan bahwa kekuatan utama Surabaya terletak pada budaya
gotong royong yang telah terbangun sejak lama. Ia mengingatkan sejak dekade
1960-an, Surabaya dibangun di atas nilai kekeluargaan dan toleransi tinggi.
"Sejak
tahun 1.960 Surabaya itu sudah punya toleransi yang tinggi. Ini yang harus kita
pegang dan kita lanjutkan. Maka kampung Pancasila ini tidak boleh berhenti, dan
Surabaya harus tegak berdiri dengan gotong-royong," ujar Wali Kota Eri.
Untuk
itu, Wali Kota Eri menegaskan semangat Kampung Pancasila tidak boleh berhenti
sebagai slogan, melainkan harus diwujudkan dalam praktik sehari-hari melalui
gotong royong. Sebab, ia mengakui, membangun Surabaya tidak mungkin hanya
bergantung pada pemerintah tanpa dukungan aktif masyarakat, terutama generasi
muda.
"Kalau
njenengan (anda) bilang Surabaya harus sejahtera tanpa pergerakan anak muda,
itu tidak mungkin. Karena tidak mungkin namanya pemerintah daerah menyelesaikan
permasalahan itu sendiri," katanya.
Ia
mencontohkan konsep kesejahteraan kolektif melalui praktik distribusi zakat,
infaq dan sedekah (ZIS) pada masa kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan.
Menurutnya, praktik baik tersebut masih sangat relevan apabila diterapkan di
era sekarang.
"Kenapa
di zaman Sayyidina Utsman itu negerinya makmur. Karena rakyatnya yang mampu,
yang memiliki kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infaq, itu dijadikan satu,
terus diberikan kepada siapa di kampung itu yang membutuhkan," tuturnya.
Oleh
sebabnya, melalui Kampung Pancasila, Pemkot Surabaya mendorong penguatan pada
berbagai bidang, termasuk lingkungan, sosial budaya, kemasyarakatan dan
ekonomi. Di bidang lingkungan, Wali Kota Eri mengajak warga mulai memilah
sampah dari rumah karena memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk
kegiatan sosial.
"Bayangkan
kalau (botol plastik) itu sudah dipisah di masing-masing RW, kemudian botolnya
dijual, itu bisa menghasilkan uang, masuk ke kas RW, dibuat pergerakan sosial.
Itu luar biasa," ujarnya.
Sedangkan
pada bidang sosial budaya, program ini juga diarahkan untuk memperkuat
solidaritas antarwarga, khususnya membantu masyarakat kurang mampu melalui
mekanisme gotong royong. Ia menggarisbawahi pentingnya penyaluran bantuan yang
tepat sasaran dengan mengutamakan kebutuhan warga di RW setempat.
"Karena
kita kadang-kadang tidak mau mengeluarkan sedekah kita ke RW, tapi lewat
lembaga lain. Akhirnya lembaga lain tadi tidak mengeluarkan infaqnya yang kita
bantukan ke RW kita, tetapi ke tempat lain. Padahal di dalam RW kita ada yang
masih tidak bisa sekolah, ada yang masih miskin," paparnya.
Ia
menegaskan setiap persoalan seharusnya bisa diselesaikan di tingkat RW dengan
dukungan pemerintah. Namun, hal itu mensyaratkan adanya laporan aktif dari
masyarakat, mulai dari Kader Surabaya Hebat (KSH), PKK, maupun pengurus RT/RW.
"Jadi
kalau ada masalah fasum (fasilitas umum) atau anak tidak bisa sekolah, itu
harusnya selesai di RW dengan pemerintah kotanya turun. Tapi apakah pemerintah
kota (sendiri) bisa? Tentu tidak bisa kalau tidak ada laporan, tidak ada
pergerakan dari RW. Karena itu saya berharap setiap RW akan didampingi oleh
ASN," katanya.
Di
samping itu, Wali Kota Eri juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk
mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan kelompok keagamaan, untuk terlibat aktif
dalam pendampingan Kampung Pancasila. Baginya, keberhasilan Surabaya dalam
menuntaskan berbagai persoalan, tidak hanya ditentukan oleh pemerintah
melainkan gotong royong warga.
"Insyaallah
kita akan bergerak bersama, kita akan bergandengan tangan untuk menjadikan
Surabaya sejahtera. Bukan karena wali kotanya, tapi karena RT/RW, PKK, KSH, dan
tokoh masyarakat yang ada di Surabaya," tegasnya.
Sementara
itu, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Kampung Pancasila Kota Surabaya Irvan
Widyanto menambahkan bahwa program ini diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan
masyarakat di tingkat RW dengan menitikberatkan pada nilai gotong royong.
"Program
Kampung Pancasila ini sendiri bagaimana memberdayakan seluruh unsur masyarakat
yang ada di level RW untuk bersama-sama berkolaborasi," kata Irvan.
Irvan
juga menuturkan gagasan Kampung Pancasila tidak lepas dari pengalaman Surabaya
saat menghadapi pandemi Covid-19. Pada masa itu, nilai-nilai gotong royong
tumbuh secara spontan di tengah masyarakat tanpa menunggu intervensi
pemerintah.
"Di
semua (kampung) itu terjadi, dan itu tanpa diperintah. Jadi spontanitas gotong
royong (warga) dilakukan untuk mengatasi masalah di kampung itu sendiri,"
tutur Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya
ini.
Pengalaman
tersebut kemudian dirumuskan Wali Kota Eri Cahyadi menjadi filosofi Kampung
Pancasila, dengan memperkuat solidaritas sosial di tingkat RW untuk membantu
warga yang membutuhkan. Karenanya, program ini menyasar berbagai persoalan,
mulai dari pencegahan stunting dan gizi buruk, akses pendidikan bagi anak,
hingga pemberdayaan ekonomi warga.
Sebagai
bentuk penguatan Kampung Pancasila, Pemkot Surabaya menerjunkan sekitar 12.000
ASN sebagai pendamping. ASN dan para pemuda di wilayah setempat akan
mendampingi 1.361 RW agar program ini berjalan efektif dan menjangkau kebutuhan
warga secara langsung.
"Kurang
lebih sekitar 12.000 ASN yang ada di pemerintah kota itu ditujukan secara
langsung untuk menjadi ASN Pendamping. Total ada 1.361 RW itu akan didampingi
ASN pendamping untuk bersama-sama dengan warga masyarakat," terang Irvan.
Dalam pelaksanaannya, Kampung Pancasila dibagi ke dalam empat pilar utama. Keempat pilar tersebut meliputi lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi, dan sosial budaya. Irvan pun menggarisbawahi kunci keberhasilan program terletak pada keterlibatan seluruh elemen masyarakat. "Jadi diharapkan semua elemen terlibat tanpa memandang suku, tanpa memandang agama apapun," tutupnya. (ADV)