 |
| Anas Karno Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya tinjau langsung pelayanan IKD |
Surabaya-Pelayanan jemput bola perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Selasa (08/09/2026). Mendapat respon dari DPRD Surabaya, Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno turun langsung kelapangan untuk melihat warga.
Anas mendatangi lokasi layanan di Jalan Panjang Jiwo Gang Besar Nomor 04 dan melihat langsung proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Ia juga menyapa serta berdialog dengan warga yang memanfaatkan layanan tersebut.
Anas menjelaskan, respons tersebut menjadi bukti bahwa pelayanan publik yang hadir langsung di lingkungan masyarakat memang dibutuhkan.
“Saya sengaja datang langsung ke lokasi untuk melihat bagaimana pelayanan ini dirasakan warga. Ternyata masyarakat sangat terbantu ketika pelayanan didekatkan kepada mereka. Ini yang harus kita dorong terus,” ujar Anas.
Ia mengatakan, transformasi digital tidak boleh hanya berhenti pada pembuatan sistem atau aplikasi. Digitalisasi harus menghasilkan pelayanan yang semakin mudah dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
“Digitalisasi jangan sampai bikin jarak dengan masyarakat. Jangan sampai warga yang tidak terbiasa dengan teknologi justru kesulitan. Teknologi harus membuat pelayanan semakin dekat, cepat dan sederhana,” jelasnya.
Dia menyampaikan, pola jemput bola menjadi salah satu solusi agar transformasi digital benar-benar inklusif. Terlebih bagi warga lanjut usia, warga dengan keterbatasan mobilitas maupun masyarakat yang memiliki kesibukan sehingga sulit datang ke kantor pelayanan.
Anas mendorong agar, pola pelayanan seperti ini tidak hanya dilakukan di kelurahan, tetapi dapat diperluas melalui Balai RW dan titik-titik pelayanan yang dekat dengan permukiman warga.
“Kalau bisa pemerintah yang mendatangi warga. Jangan selalu warga yang harus mencari pelayanan. Ketika pelayanan hadir di tengah masyarakat, manfaatnya langsung terasa,” ungkapnya.
Anas menambahkan, inovasi di tingkat kelurahan sangat strategis karena kelurahan merupakan wajah pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pelayanan publik bukan hanya sistemnya canggih, tetapi apakah warga merasa dimudahkan. Kalau warga bisa dilayani lebih dekat, lebih cepat dan lebih sederhana, berarti pemerintah benar-benar hadir,” bebernya. ( Adv/Ham)