Surabaya Newsweek- Pembangunan Angkutan Massal Cepat ( AMC ), di
Kota Surabaya terkendala dengan
pendirian depo di sekitar Joyoboyo. Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Camelia
Habibah, mengungkapkan, isi perjanjian kerjasama antara Pemkot Surabaya, PT KAI
dan kementrian Perhubungan dalam merealisasikan Angkutan Massal Cepat,
Untuk Trem pemerintah
kota sebagai penyedia lahan dan pembangunan menggunakan dana APBD , untuk
operasionalnya berada di kewenangan PT
KAI. Namun, karena sebagian lahan yang
akan dimanfaatkan sebagai Depo Trem ditempati oleh warga. Maka, pemerintah
pusat meminta pemerintah kota untuk menertibkannya.
“ Ini dilematis,
karena pemkot tidak bisa menertibkannya, karena sebagian lahan yang akan
dimanfaatkan ditempati oleh warga ” terangnya
Menurut Habibah,
penertiban tidak akan bisa dilakukan
oleh pemerintah kota, karena bukan aset daerah. Ia mengatakan bahwa lahan
tersebut milik PT KAI, maka penertiban rumah warga yang tinggal di
kawasan itu, harusnya menjadi kewenangan PT KAI. Sedangkan untuk jumlah rumah warga yang ada di
sekitar depo Joyoboyo sebanyak 426 unit.
“Jika pemkot
tertibkan, akan digugat oleh warga, karena bukan lahan miliknya, sebab yang
punya kewenangan adalah PT KAI pemilik lahan tersebut, ” tandasnya.
Habibah belum mengetahui alasan PT KAI belum
menertibkan hunian yang berdiri di sekitar depo PT KAI. Hanya saja ia
memperkirakan kendala penggusuran,
karena tak ada dana kerohiman bagi warga.
“Sampai saat ini saya
belum mengetahui alasan PT KAI tidak menertibkan bangunan disekitar depo,
Sedangkan untuk dana kerohiman itu tidak ada, dari APBD maupun APBN,” jelasnya.
Rencananya, Komisi C
akan memanggil beberapa pihak terkait, diantaranya PT KAI, Bappeko, Asisten
Sekkota dan lainnya, untuk mencari solusi masalah pengalihan warga yang tinggal
di sekitar depo Joyoboyo,.
“Apakah nanti Pemkot
yang akan mencarikan lahan dari asetnya,
kemudian PT KAI yang mengajukan pembangunan rusunawa atau opsi ada lainnya,” ujarnya.
Habibah mengatakan,
selain masalah depo, pihaknya juga meminta Pemerintah Kota melakukan kajian
sosial, berkaitan dengan karakter masyarakat. Ia khawatir peralihan warga dari
yang sebelumnya menggunakan angkutan pribadi ke angkutan massal mengalami
kesulitan. Menurutnya, warga harus nyaman dulu menggunakan angkutan umum.
“ Harusnya Pemkot
melakukan kajian terkait karakter masyarakat, yang awalnya mengunakan angkutan
pribadi ke angkutan massal, untuk itu, apakah pemkot sudah sampling
kesana,” kata Habibah.
Ia menambahkan,
persoalan lain yang harus diselesaikan adalah, belum ada lahan Pemkot , maupun
anggaran untuk pembebasan central park, karena di beberapa jalur yang dilalui
harus ada penitipan mobil.
“ Masih belum ada
anggaran pembebasan Central Park, jika tidak ditunjang itu, tentu akan sepi
peminatnya. Akhirnya kan mubazir pembangunannya,” tambahnya.( Ham )