Surabaya Newsweek- Agenda tahunan yakni berbuka puasa bersama
anak Yatim Piatu dari Yayasan Bhakti Persatuan, kembali digelar untuk yang
ketiga kalinya oleh DPRD Kota Surabaya, Sabtu ( 26/ 5/ 2018 ) dan ratusan anak
yatim piatu ini, memadati kantor wakil rakyat sejak pukul 16.00 Wib
Ketua DPRD Kota
Surabaya Armudji mengungkapkan bahwa acara ini didasari atas rasa syukur dari
DPRD Kota Surabaya. Ke depannya, Ia pun berharap dan berusaha untuk
meningkatkan jumlah anak yatim piatu yang diundang.
"Alhamdulillah
tahun ini bisa mendatangkan ratusan. Insya Allah, nanti kalau gedung DPRD yang
baru sudah jadi, kita akan tingkatkan menjadi ribuan anak yatim," kata
Armudji.
Menanggapi hal itu,
Ridwan Sugiarto Harjono selaku Ketua Yayasan Bhakti Persatuan sebagai mitra
DPRD Kota Surabaya mengaku siap, untuk bersama-sama menggelar syukuran itu
kelak.
"Kalau memang
untuk anak-anak yatim piatu, mau seribu atau dua ribu kami siap, Nggak usah kuwatir," ungkap Jon, sapaan
akrabnya.
Di sisi lain, Bambang
yang merupakan salah satu anak yatim piatu di acara itu, mengaku sangat bahagia
atas acara yang digelar oleh, para wakil rakyat ini.
"Seneng Mas.
Makanannya juga enak-enak. Terima kasih Bapak Ibu anggota DPRD. Sering-sering
diundang acara gini juga nggak apa-apa," ujar Bambang. ( Ham)
BANYUWANGI - Untuk mengenalkan
potensi yang dimiliki pemerintahan desa/kelurahan seperti; kerajinan, distinasi
pariwisata yang dimiliki oleh desa/kelurahan melalui video visual yang bisa
diakses keseluruh dunia melalui internet.
Sehingga masyarakat dunia bisa mengenal
potensi yang dimiliki desa/kelurahan, yang nanti diharapkan bisa mendongkrak
perekonomian masyarakat desa/kelurahan. Disini pemerintahan desa/kelurahan
dituntut kriatifvitas, berinovasi desanya, maupun kelurahan, yang akan
dilombakan dan di festivalkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyaraka dan Desa
Banyuwangi. (DPMD).
Untuk itu DPMD Banyuwangi pada hari Kamis (24/5) bertempat di aula DPMD
mengadakan “Sosialisasi Lomba Vidio & Festival Inovasi Desa/Kelurahan,
dengan nara sumber kepala bidang “ Usaha Ekonomi Desa, H. Heru Eko Wahyudi. SH
“ dari Radar Banyuwangi dan “Kasi
Perencanaan Ivaloasi Pembangunan Desa, A. Kusni. SH” dan yang diundang 189
pemerintahan desa, 28 kelurahan dan 25 pemerintah kecamatan.
Acara sosialisasi Lomba Vidio Kriatif
& Festival Inovasi Desa/Kelurahan dibuka oleh Kepala DPMD Banyuwangi yang
diwakili Kepala Bidang (Kabid) Desa “Faisol” sekitar pukul 10.00 WIB.
“Faisol “
menjelaskan bahwa kita menjalankan tugas pada tahun anggaran 2018, kita
adakan sosialisasi rencana akan diadakan lomba video kriatif yang memasuki
tahun ke tiga, juga hal yang baru terkait festival inovasi desa/kelurahan.
Festival Inovasi desa/kelurahan yang
diadakan pada tanggal 20-22 Juli dan sifatnya penilian, tampilan dari pameran
yang nantinya di evaloasi dan diberikan penghargaan/apresiasi. Terkait
dengan bantuan keuangan Dana Desa (DD)
maupun Alokasi Dana Desa (ADD), sekarang ini kita sudah masuk pada triwulan ke
2 hampir bulan terakhir.
DD,masih
banyak desa yang belum mengajukan “pencairaan DD’ kurang lebih 30 desa
dari 189 desa untuk tahap 1. Berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan RI No
50/2017 ,penyerapan DD tahap ke 1 paling lambat minggu ke 3 bulan Juni 2018,
kalau tidak bisa terserap sanksinya, “ desa tidak bisa menyerap tahun anggaran
DD.
Untuk tahap ke 2 desa segera mengajukan
tahap ke 2 DD, dan bisa segera diajukan, anggaran sudah ada di kas daerah,
tetapi kita himpun dahulu di DPMD paling tidak ada 20-50 baru kita teruskan ke
BPKAD, karena BPKAD DD tahap 1 harus selesai, tinggal 30 desa yang belum menyelesaikan.
Kalau tahap ke 2 paling lambat minggu
ke 3 bulan Juli. Kalau tahap ke 2 tidak
terserap, berarti tahap ke 3 tidak bisa terrealisasi, dan hanya bisa menyerap
tahap 1 saja minggu ke 4 bulan Juni. Untuk tahap ke 3nya laporan ditunggu
sampai tanggal 7 juli, dan laporan tahap 1 dan Tahap 2 harus sudah selesai,
minimal ada penyerapan 75 %.
Kalau akhir bulan Juli kita bisa
menyampaikan, atau KKPN busa transfer ke kas daerah bulan Agustus bisa
mencairkan tahap ke 3, ini butuh kerja cepat dan kerja cerdas. Katanya.
Kabid Usaha Ekonomi Desa menjelaskan
bahwa lomba video riatif inisudah memasuki tahun ke 3 dan pendaftaran tanpa
biaya, sebab melalui anggaran APBD denga 2 tema yaitu ; pelayanan public
desa/kelrahan dan Potensi local desa/kelurahan. Pendaftaran 28 Mei-14 Juli.
Work shop bersama para ahli perfileman, seperti Gaarin.
Pembuatan film 26 Juni-09 Juli.pengumpulan film 10-13 Juli. Penjurian 16-18 juli. Uploanding Top 10. 19-25 Juli. Awarding 28 Juli Hadia. Juara
1 10 juta. Juara 2 7,5 juta, Juara 3 5 juta dan juara favorit 5 juta.
Persyaratan; dorasi video minimal 2
menit, dan maximal 4 menit. Tim video kreatif trdiri 3-5 orang. Karya original
, belum pernah diikutkan lomba. Menampilkan tulisan video kriatif logo kab.
Banyuwangi dan logo JP-Raba dalam video. Menyerahkan surat rekomendasi dari
dsa/kelurahan.
“ Bayu” Sangat pentingn lomba video
kriatif ini, sebab bsa sebagai publikasi desanya, sebagai dukumentasi desa, dan bisa berpengalaman dengan
kamerahman kelas tinggi. Publikasi / promasi sangat mahal dan penting bagi prodak.
Festival inivasi desa menerut Kasi Perencanaan Ivaloasi Pembangunan Desa “
A.Kusni SH. “ menjelaskan bahwa Inovasi merupaka trobosan baru dari hasil engembangan ,
pemanfaatan pengetahuan ,ketrampilan, dan pengalaman, baik secara individu,
maupun elompok untuk menciptakan ,memperbaruisebuah produk, baik dalam
bentukbarang jasa yang bisamemberikan nilai tambah, baik di bidang
infrasstuktur, sumberdaya manusia, ekonomi dan social budaya.
Maksud dan Tujuannya mengangkat jenis
inovasi yang dimiliki / difasilitasi desa dan keluraha. Sebagai media pamer,
inovasiyang dikembangkan masyarakat, serta hasildan durasiwaktu yang diperlukan
oleh suatuproses produksi setelah penggunaan inovasi.
Media penyampaian ide, informasi dan
gagasan secara visual suatau inovasi kegiatan/proses produksi. Bertujuan untuk
mendukung pembangunan desa yang lebih kriatif dalam mendorongpengembangan
pembangunan ekonomi local dan pengembangansumberdaya manusia.
Temanya 1. Inovasi Teknologi/Proses
Produksi dan 2.Inovasi Pelayanan Publik desa/kelurahan. Pendaftaran 28 Mei-14
Juli. Seleksi 25 Juli.Peserta tiap kecamatan menampilkan dua peserta inivasi .
dunia pendidikan dari SMP,SMU, SMK, Perguruan Tinggi.
Persyaratan tema yang dipilih 1 atau 2 atau keduanya.
Inovasi yang dipamerkan bisa bersifat baruatau merupakan hasil modidifikasi.
Tim inovasi terdiri 3 -5 orang. Menyerahkan surat rekomendasi dari
desa/kelurahan. Karya orosinil belum pernah diikutkan pameran. Katanya. (jok)
 |
| Foto dari kiri, Kepala Bappeda,Suharto dan Kabag Kesra, Suyadi |
TULUNGAGUNG
-
Saling lempar dan saling tuding pun kian terjadi, gejolak bantuan
dana hibah 2017 yang di duga melanggar ketentuan.Kelompok
masyarakat atau Organisasi yang ingin mendapatkan hibah dari APBD monggo
mengajukan satu tahun sebelumnya, agar di tahun berikutnya mendapatkan. Ormas,
LSM atau kelompok Masyarakat harus terdapaftar di kemenkumham.
Pihak Kesra hanya mengajukan dan mengusulkan saja ke Bappeda, realisasi
atau tidak ada di Bappeda. Jadi, pengajuan proposal kelompok Masyarakat yang
realisasikan Bappeda. Setelah itu Kesra yang membantu pencairan. Bila Yayasan
atau Kelompok yang mendapatkan bantuan melalui APBD tahun 2017 masih kurang,
nanti bisa minta tambah dan akan
mendapatkan bantuan dana dari Perubahan Anggaran Keuangan ( PAK ) di Tahun yang
sama.
Dalam satu tahun sebuah Yayasan atau
Kelompok kemasyarakatan hanya mendapatkan bantuan satu kali baik itu bantuan
dari APBD maupun PAK. Bila ada kelompok melanggar ketentuan itu bisa empat kali
mendapatkan dengan nama yang sama
pemberi hibah akan terkena proses hukum pidana. Karena dalam
permasalahan itu bisa terjadi tumpang tindih atau dobel anggaran, maka di
wajibakan Satu kelompok Satu ketua dalam mendapatkan hibah, ucap, kabag kesra
menuturkan, Jumat,(11/05).
Di konfirmasi, Kepala Bappeda Suharto
melalui Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Eni Dwi Agustin
mengatakan, Kabag Kesra Suyadi
sebenarnya tahu kewenangan hibah itu BPKAD. Kalau Kabag Kesra cerita yang
menyetujui BAPPEDA sangat salah toh, yang mencairkan kan BPKAD ya gak benar
lah, salah banget lo. Yang benar menyetujui dan yang menentukan TAPD Tim
Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ), pungkasnya. Hibah telah diatur Kementrian Dalam Negeri ( Kemendagri ) dan di
atur oleh Peraturan Daerah ( PERDA ), kalau Pak Suyadi tidak tahu wajar dong,
kan beliaunya hanyalah Teknis.
Perlu di ketahui bahwa Bappeda hanya
sebagai Perencana bukan sebagai penentu mendapatkan hibah itu tuturnya.Masih
Eni melanjutkan, pak Suyadi itu tidak tahu dan tidak bisa membedakan antara
biaya langsung dan biaya tidak langsung, kalau yang langsung berkaitan dengan
program dan perencananya Bappeda, sedangkan hibah biaya tidak
langsung perencanaannya bukan di Bappeda.
Yang kewenangannya ada di BPKAD. Semua
yang menentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Ketua Tim Ir. Sekretaris Daerah, Ir. Indra Fauzi, yang di
sampaikan Kabag Kesra itu salah. Kan sudah di jelaskan bahwa aturan ada di
Permendagri No.14 tahun 2016.
Saat
pengajuan proposal sudah terseleksi, bila ada nama dua yang cair itu tidaklah
mungkin malah terjadi dobel anggaran. Tidak mungkin di cairkan pasti di suruh milih salah satu sama BPKAD,
aturan sudah jelas melarangnya. Kalau tetap di paksakan berarti melanggar
aturan bisa terkena hukum pidana,”
tandasnya, Jumat
(11/05).
Selama ini Masyarakat mencoba menaati
peraturan, akan tetapi, oknum Pemerintah Daerah yang selalu melanggar aturan.
Padahal segala larangan sudah ditetapkan Pemerintah Pusat bahkan Kementrian
Dalam Negeri. Namun, Eni Dwi ketika menyampaikan itu terlalu bertele tele
menghindari pertanyaan wartawan. Memang menyayangkan bancakan hibah oleh oknum
pejabat dengan sistem pembagian tidak adil, inilah yang bisa mendatangkan
gejala Kolusi,Korupsi dan Nepotisme. Bantuan hibah dari pemerintah daerah sewaktu
waktu bisa saja menyalahi oleh ulah oknum.
Sekarang sedang menjelang pemilihan
umum kepala daerah, bisa saja terjadi bantuan hibah digunakan sebagai alat
politik bagi yang mencalonkan kembali. Kekuatiran bisa saja di salah gunakan
para tim sukses karena dianggap telah berjasa. Berbagai praktik yang di gunakan
bisa menonjok APBD, dapat di katakan kurang tepat sasaran. (N70)
Surabaya NewsWeek- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya
melalui Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) kembali menggelar kegiatan tahunan
yakni lomba foto. Kegiatan ini merupakan serangkaian dari Peringatan Hari Jadi
Kota Surabaya ke 725. Dalam lomba foto tahun ini, Pemkot Surabaya mengambil
tema "Enjoy Public Space” yang dipilih karena Kota Surabaya sangat
terkenal dengan semakin banyaknya ruang publik yang tersedia untuk memanjakan
warganya.
Tiga dewan juri profesional pun disiapkan dalam mendukung
penilaian juara. Yakni, Pakar Tata Kota ITS Johan Silas, Ketua PSS Surabaya Tan
Josua Victor dan Dosen Fotografi Universitas Widya Mandala Surabaya Noveina
Dugis. Sebanyak 28 karya foto terbaik dipamerkan di Grand City Surabaya,
panitia mengambil tiga juara dan 10 nominator terbaik yang sebelumnya telah
dilakukan penilaian oleh para dewan juri.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam sambutannya yang
disampaikan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya
M. Taswin mengatakan bahwa sebuah karya foto selain menjadi sebuah dokumen yang
penting, juga bisa menginspirasi banyak orang, melalui pesan yang disampaikan.
Selain itu, lanjutnya, selama ini Pemkot Surabaya menyampaikan hasil-hasil
pembangunan kemajuan kota melalui media foto. Maka dari itu, Pemkot Surabaya
sangat mendukung sekali dengan dunia fotografi.
“Dalam konteks Kota Surabaya, saya juga menggunakan foto
sebagai salah satu cara menyampaikan hasil-hasil pembangunan Kota Surabaya,
dalam paparan saya.” kata dia, saat membuka pameran foto bertempat di Grand
City Surabaya, Jum’at, (25/05/18).
Disisi lain, sambungnya, para insan fotografi Surabaya
juga mempunyai peran penting dalam membantu menyampaikan pembangunan kota di
mata dunia. Oleh karena itu, pemerintah Surabaya menyampaikan ucapan terima
kasih kepada para insan fotografi yang telah membantu dalam mempromosikan kota
Surabaya di mata dunia.
“Karena itu pentingnya dunia fotografi, maka Pemkot
Surabaya secara rutin menyelenggarakan kegiatan ini,” terangnya.
Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Muhammad Fikser
menambahkan acara ini merupakan agenda rutin tahunan sebagai bagian untuk
memeriahkan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-725 pada 31 Mei 2018. Untuk tahun
ini, tema "Enjoy Public Space” dipilih, karena Kota Surabaya sangat
terkenal dengan semakin banyaknya ruang terbuka yang berbeda dengan kota-kota
lain.
“Melalui lomba foto ini, kita ingin mengenalkan dimana
keceriaan warga kota, dimana memanfaatkan sarana dan prasana yang disiapkan
oleh Pemerintah Kota,” ujarnya.
Apalagi, menurutnya, tahun 2017 Pemkot Surabaya mendapatkan
penghargaan Learning City Awards dari UNESCO, terkait dengan ruang terbuka.
Melalui agenda tahunan ini, pemerintah ingin menyampaikan kepada warganya agar
bisa menikmati fasilitas publik yang telah disediakan oleh Pemkot Surabaya.
“Melalui pameran ini, kita juga ingin mengenalkan kepada
warga Surabaya. Silahkan warga datang menikmati fasilitas dan berbagai isinya,”
pungkasnya. ( Ham )
Surabaya NewsWeek- Demi
penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik lagi, Badan Pengelola Keuangan Haji
(BPKH) siap untuk melakukan efisiensi pelayanan kepada para calon jamaah haji.
Hal itu diungkapkan
oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Haji, Dr. Anggito Abimanyu pada acara Fokus
Group Discussion yang digelar bersama Ikatan Sarjana Ekonomi lndonesia (ISEI)
Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur, Jumat (25/5/2018).
"Demi efisiensi,
BPKH telah mendukung Kemenag untuk melakukan Pembayaran operasional Haji dan
Pengembalian BPIH Khusus kepada travel-travel Haji. BPKH juga ditugaskan
melakukan Pengadaan mata uang Reyal untuk Operasional Haji di Arab Saudi,"
kata Anggito.
"Desain virtual
account uang kredibel juga tengah dirancang untuk dapat lebih menunjang
hal itu," ungkapnya.
Di sisi lain, Anggito
juga membeberkan bahwa investasi pada instrumen yang aman dan optimal serta
likuid juga tengah dipertimbangkan oleh BPIH.
"Itu adalah
prioritas jangka pendek untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan
haji," ujarnya.
Masih Anggito, saat
ini masih ada beberapa tantangan dalam pengelolaan keuangan haji. “Antara Iain
selisih antara biaya operasional haji dengan penerimaan oleh jamaah dan
kenaikan biaya operasional dan mismatch nilai tukar antara pendapatan serta
biaya operasional haji," pungkas Anggito.
Sebagai informasi,
Asosiasi Travel dan akademisi di Jawa Timur serta OJK (Otorifas Jasa Keuangan)
juga perwakilan Bank Indonesia turut hadir dalam diskusi yang diselenggarakan
di Hotel Bumi Surabaya itu.( Ham )
Surabaya NewsWeek- Belum lama
ini, Perusahaan Daerah ( PD ) Rumah Potong Hewan ( RPH ) Pegirikan Surabaya,dikunjungi
Ir.Fini Mufiani,MSi
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Direktorat Jenderal ( Dirjen ) Peternakan dan Kesehatan
Hewan.( PKH) kementerian pertanian.
Kunjungan ini merupakan sikap respon positif,
dari Dirjen PKH Kementerian Pertanian, setelah setahun mendapatkan kabar, bahwa RPH Surabaya berhasil
memproses daging olahan yang Halal, Murah dan Higienis berupa kemasan daging
dingin segar,
“Kami sangat terkesan
dan tertarik dengan proses olahan daging dingin kamasan disini, karena merupakan
satu-satunya RPH yang memiliki proses seperti ini. Dan ini bisa dijadikan
percontohan secara nasional. Lantas, apa yang bisa kami bantu?,” ucap Fini
kepada jajaran Direksi RPH. Jumat (25/5/2018)
Mendapatkan apresiasi
dari salah satu Direktur di lingkungan Dirjen PKH Kementerian Pertanian, Teguh
Prihandoko Dirut PD Rumah Potong Hewan (RPH) pegirikan Surabaya mengaku, akan
mempertahankan inovasi ini, dengan tetap menjaga prosesnya dengan cara Asuh,
Aman, Sehat dan Utuh.
“Memang ini baru
tahapan penjajagan dan sharing ide, untuk dibahas di Jakarta, namun kami tetap
terus berjuang lebih keras lagi dan mengharapkan dukungan pemkot, sebagai
stockholder / pemilik, untuk bisa merealisasikan semua program yang telah kami
rencanakan, demi program ketahanan pangan di daerah dan pusat,” ungkap Teguh
Prihandoko.
Teguh menjelaskan,
dengan proses Asuh, Aman, Sehat dan Utuh, kami tetap mempertahankan olahan
daging lokal, karena dengan demikian akan semakin meningkatkan pertumbuhan
ekonomi di tingkat daerah.
TULUNGAGUNG - Embung Desa Nglurup bakal terwujud. Setelah
selama tiga tahun lebih Desa melalui Pemda Tulungagung menunggu jawaban
pengajuan permohonan dari Propinsi Jawa Timur. Dimana kedelapan warga
Dusun Pokolimo
dengan pemerintah Desa Nglurup dan Pemda bersepakat pembebasan lahan dengan
ganti rugi yang setara. Ganti rugi lahan ke warga di ambil luas lahan kanan
kiri masing-masing
satu setengah meter dan panjangnya sekian meter.
Pengukuran
lahan sudah di ukur disaksikan warga, karena proyek embung harus selesai dikerjakan
Desember 2018 ini. Embung memang menjadi prioritas Dana Desa di tahun 2018,
atau penampung air skala besar dan dipertegas Peraturan Menteri No 19 tahun 2017. Karena
Desa sangat membutuhkan penahanan infrastruktur air dengan mengairi persawahan
soalnya pertanian adalah bidang utama yang menghidupi Desa-Desa maka embung menjawabnya.
Dengan
adanya embung yang di miliki Desa Desa, bakal panen sekali dalam satu tahun.
Embung khususnya
bisa membantu
petani ketika musim kemarau tiba. Kepala Desa Mutmainah selama ini memang
sangat gigih agar masyarakat Desa Nglurup Kecamatan Sendang memiliki embung
yang bakal dapat memperlancar air pertanian. Semua yang dikerjakan pemerintah
Desa Nglurup semata untuk kepentinga masyarakat secara keseluruhan, ucap wanita
itu.
Untuk
menuju lokasi embung jauhnya dari kantor Desa ke lokasi hampir empat kilo meter
cukup di lalui kendaraan roda empat. Lalu berjalan kaki kurang lebih empat
ratus meter menuju ke lokasi embung di bangun. Hari itu Kamis (24/5), bersama Kaur Pemerintahan,
Duki dan petugas DAS Brantas terjun ke lokasi melihat titik tertentu yang bakal di
bangun untuk lintasan material dan alat berat mengingat Desember ini embung
sudah selesai. Sehingga pihak Desa
bekerja keras agar tepat dengan waktu yang di tentukan sesuai targetnya.
(NAN)
