TULUNGAGUNG
- Jumlah guru sekolah SDN 1 Tawangsari PNS 8,
honorer 4, rumbel 8, siswa 234, dipimpin seorang kepala sekolah,
M.Dardiri. Sekolah merupakan peraih prestasi berupa piagam penghargaan dari
kejuaraan lomba voli antar siswa yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Walau kurangnya perhatian dari
Pemerintah gedung dan buku perpustakaan belum mendapatkan tidak membuat
kendur semangat para guru. Sutris, guru
olah raga yang selalu mengajarkan semangat untuk belajar kepada anak didik,
dengan telaten membimbing murid muridnya agar tidak ketinggalan dengan sekolah
lain," bersaing itu perlu dengan cara cara mendidik agar sekolahnya lebih
maju," katanya, tidak terlepas dukungan kepala sekolah yang turut
mensuport setiap waktu kegiatan yang dijalankan oleh rekan rekan guru, dimulai
bidang olah raga juga dibidang lainnya," ujarnya.
Majunya sekolah, lagi - lagi rencana pemerintah
dibangunkannya gedung perpustakaan dan buku perpustakaan masih samar samar,
tiga tahun yang silam lahan sudah diukur, di acc, sampai memasuki tahun 2019
ini belum juga direalisasi. Disdikpora
Kabupaten Tulungagung dapat memperhatikannya dengan fasilitas yang belum
sekolah dapatkan.
Tanah yang ditempati kedua sekolah dasar
negeri itu tanah yang diwakafkan oleh pondok pesantren mempunyai silsilah dari
keluarga keraton
Solo nomor 10, Jogja
nomor 21, Tulungagung nomor 8, setiap tahunnya Jogja mengirim prajurit prajuritnya
ke pondok yang berada di belakang gedung sekolah.
Rabu dan Kamis siswa SDN 2 memakai pakaian adat Jawa, pagi
sekolah digunakan SD sore MI, sambung penjaga sekolah SDN 2, Yanto. Jarak
sekolah dengan SDN 1 kurang lebih 500 meter. Untuk SDN 1 jumlah guru PNS 5, GTT
12, siswa 126 orang punya gedung perpustakaan dan ratusan buku pelajaran,
sering menerima bantuan dari pemerintah, “ujar warga.
Kepala sekolah
SDN 1 Tawangsari, Titik.Sukristiandari saat ditemui mengatakan, sekolahnya lagi
ada kegiatan seleksi gugus, pesertanya dari siswa kelas 1V dan V dari 7 lembaga
sekolah dengan
materi matematika dan IPA selama satu hari. Hasil Seleksi gugus akan diadu
ditingkat se-Kecamatan
dan pemenangnya diadu ke tingkat Kabupaten awal atau akhir Pebruari nanti, “ucap
Titik ke S.Newsweek. (Nan)
SURABAYA - Tim Intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya berhasil
mengeksekusi Bambang Harijanto Hadi Sujono,SE terpidana kasus pemalsuan merk
dagang. Bos pabrik Ac yang tinggal di Perum Galaxy Bumi Permai Surabaya ini ditangkap
sekitar jam 17.30 WIB di Jl Margomulyo Surabaya, Selasa (15/1/2019). "Iya
tadi kami tangkap 17.30 WIB di Jalan Margomulyo, saat DPO keluar dari gudang
miliknya," kata Kasi Intel Kejari Surabaya I Ketut Kasna, Selasa
(15/1/2019).
Usai menjalani pemeriksaan, Bambang
langsung dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dieksekusi ke Rumah
Tahanan Kelas 1 Surabaya di Medaeng. "Terpidana dieksekusi berdasarkan
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1587 K/Pid.sus/2017 Tanggal 16 Nopember
2017 dengan amar putusan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar pasal 90, 91, 94 UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merk. Dan
menjatuhkan pidana selama 1 tahun dan 6 bulan penjara dan denda sebesar
Rp. 50.000.000 subsider 2 bulan kurungan," terangnya.
Kronologi penangkapan, tim Intelejen
Kejari mendapat informasi keberadaan terpidana di daerah Citraland, kemudian
tim bergerak ke lokasi tersebut. Sekitar pukul 12.00 WIB terpidana berpindah
lokasi ke daerah pergudangan Margomulyo. Saat dilakukan penyisiran, diketahui
gudang terpidana terletak di pergudangan Margomulyo blok F14, kemudian tim
melakukan pemantauan hingga Pkl. 16.55 WIB. Saat terpidana meninggalkan gudang
bersama istrinya dengan mengendarai mobil Innova warna hitam Nopol L 1157 ZO. Pkl.
17.00 Tim melakukan penghadangan dan menangkapnya.
Untuk diketahui, pemalsuan merk yang dilakukan
Bambang terjadi pada 26 Juni 2014 di toko Apollo milik Ong Tommy Ongkowidjojo.
Di toko itu, Ong memperdagangkan AC merk Panasonic dari hasil pelanggaran merk
Panasonic milik orang lain yang terdaftar umum merk Ditjen HKI Dephumham RI. (ban)
SURABAYA - Eduard Rudy, Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI)
Surabaya dan IPHI Surabaya akhirnya divonis bebas atas kasus dugaan penipuan
dan penggelapan. Kasus yang menjerat menjerat Rudy sebagai terdakwa ini
dinyatakan murni perdata atau onslag.
Dalam amar putusannya, ketua majelis
hakim Maxi Sigarlaki menyatakan, tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum
(JPU) Nur Rachman yang sebelumnya menuntut Rudy dengan hukuman 5 bulan penjara.
Pasalnya pada kasus ini, Rudy telah melakukan sebagian uang milik Dian Sanjaya
(pelapor).
Terlebih lagi di persidangan telah
terungkap adanya perdamaian antara Rudy dan Dian Sanjaya atas kasus ini.
“Menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagai dakwaan alternatif
pertama, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana,” tegas hakim
Maxi pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa
(15/1/2019).
Selain itu, hakim Maxi juga
memerintahkan agar terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. “Serta
memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya,”
katanya saat membacakan amar putusan.
Atas vonis tersebut, Rudy melalui
kuasa hukumnya Taufan Hidayat langsung menyatakan menerima. Di lain pihak, JPU
Nur Rachman masih menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut. Usai sidang,
Taufan Hidayat menilai vonis onslag yang dijatuhkan hakim Maxi terhadap Rudy
telah memenuhi rasa keadilan. Pasalnya, sejak awak sudah jelas bahwa kasus ini
murni perdata.
“Perkara ini diwali dari perjanjian
perdata sesuai pasal 1235 dan 1338 KUHAP, perjanjian itu bahkan telah
disepakati kedua belah pihak. Perjanjian antara klien saya dengan pihak pelapor
kan harus digantungkan pada syarat tangguh, syaratnya klien kami harus
memenangkan lelang,” katanya.
Sementara itu, Rudy sendiri mengaku
bersyukur atas vonis yang dijatuhkan hakim Maxi. Menurutnya, sejak awal dirinya
tidak memiliki niat buruk terhadap Dian Sanjaya. “Sekitar 95 persen uang yang
sudah saya kembalikan ke pelapor. Lha kebetulan saat itu saya sedang operasi
jantung di Singapura. Terus bagaimana saya bisa menghubungi, kondisi saya tidak
sadar usai operasi jantung,” bebernya.
Namun saat selesai operasi dan
kembali ke Indonesia, Rudy kaget mendengar kabar bahwa kasus tersebut justru
telah dinyatakan P21. “Tapi saat itu saya yakin bahwa kasus ini murni perdata,
dan sekarang terbukti dengan vonis majelis hakim,” tegas Rudy.
Tak hanya Rudy, Abdul Malik, DPD KAI
Jatim juga angkat bicara atas vonis terhadap Rudy. Menurutnya, KAI akan
melakukan pembelaan terhadap anggotanya terjerat perkara pidana. “Saat itu Pak
Rudy saya minta menyerahkan data-datanya untuk dipelajari, setelah kami
pelajari terlihat jelas bahwa perkaranya merupakan perkara perdata, akhirnya
kami sepakat untuk melalukan pembelaan terhadap Pak Rudy,” kata Malik.
Dalam dakwaan dijelaskan, Rudy
dilaporkan ke Polda Jatim oleh Dian Sanjaya atas kasus dugaan penipuan dan
penggelapan Rp 3,9 miliar. Uang tersebut diserahkan Dian untuk mengikuti lelang
rumah di Pakuwon.
Namun Rudi justru dituding menggelapkan uang
tersebut lantaran rumah tersebut tak bisa dibeli. Atas laporan Dian tersebut,
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim lantas menyatakan berkas perkara atas nama Rudi
telah P-21 alias sempurna. (ban)
SURABAYA - Karena merasa ditipu, seorang nenek di Surabaya akhirnya
melaporkan Tuk Yulianto, Direktur Utama (Dirut) PT Bank Amar Indonesia ke Polda
Jatim. Kini kasus ini masih tahap penyelidikan oleh penyidik Polda Jatim.
Nenek berusia 72 tahun yang
melaporkan Tuk Yulianto ke Polda Jatim yaitu bernama Mariani Tanubrata. Laporan
polisi atas nama Tuk Yulianto terdaftar dengan nomor: TBL/36/I/2019/UM/JATIM.
Mariani melalui kuasa hukumnya yaitu
Trisno Hardani menceritakan kronologis kasus penipuan dan penggelapan yang
menimpa Mariani. “Awalnya terjadi perjanjian kesepakatan dengan Bank Amar
jaminan itu akan diserahkan secara sukarela dengan sistem AYDA dari Juli 2014
sampai Juli 2019. Namun pada Desember 2017, klien saya bayar sebesar Rp 6
miliar ke Bank Amar,” terangnya kepada wartawan, Rabu (16/1/2019).
Pembayaran Rp 6 miliar tersebut
dilakukan secara bertahap, dengan melalui dua bilyet giro (BG) senilai Rp 4,5
miliar dan Rp 1 miliar. “Klien saya mendapat uang Rp 6 miliar itu dari meminjam
kepada temannya,” bebernya.
Mariani membayar Rp 6 miliar dengan tujuan untuk
mengurangi jumlah hutang di Bank Amar. Tapi ternyata pada 28 Desember 2018,
barang jaminan itu justru di lelang oleh Bank Amar. “Dengan lelang itu, klien
kami merasa dirugikan dan akhirnya melaporkan ke Polda Jatim,” ungkap advokat
yang akrab disapa Pak Tris ini. Saat ditanya sudah sejauh apa laporan tersebut,
Trisno mengaku masih tahap penyelidikan. “Masih tahap penyelidikan, belum ada
penetapan tersangka,” pungkasnya. (Ban)
SURABAYA - Bali Luxury Villa & Spa digugat atas pelanggaran hak
cipta dan ganti rugi siaran Piala Dunia 2014 oleh PT Inter Sport Marketing.
Atas gugatan tersebut, kuasa hukum Bali Rich Luxury Villa & Spa meminta
agar gugatan tersebut ditolak.
Dalam gugatan ini, Bali Luxury Villa
& Spa digugat ganti rugi total mencapai Rp 1 triliun lebih karena dianggap
telah menyiarkan tayangan langsung Piala Dunia 2014 tanpa izin PT Inter Sport
Marketing. Hotel yang berlokasi di Jalan Mertanadi, Kerobokan Kelod, Kuta
Utara, Badung, Bali ini
Atas hal itu, Yoyok Wijaya dan
Mochamad Asikin, duabkuasa hukum Bali Luxury Villa & Spa akhirnya angkat
bicara. Menurut Yoyok, petugas sweeping dari PT Inter Sport Marketing datang
menginap ke Bali Rich Luxury Villa & Spa. “Saat itu mereka cek-in di kamar
hotel dan meminta petugas hotel mencarikan chanel televisi yang menayangkan
pertandingan Piala Dunia 2014,” ujarnya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya,
Rabu (16/1/2019).
Kemudian petugas hotel mengubah
chanel ke stasiun ANTV yang tengah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2014.
Dari situ, petugas sweeping dari PT Inter Sport Marketing memotret televisi
yang sedang menyiarkan siaran langsung Piala Dunia. “Kemudian hasil fotonya
dipakai untuk bukti gugatan,” terangnya.
Atas hal itu, Yoyok menilai sebagai
investigasi dadakan yang sengaja diciptakan PT Inter Sport Marketing untuk
menjebak Bali Rich Luxury Villa & Spa. “Kami merasa seperti dijebak,
padahal manajemen Bali Rich Luxury Villa & Spa sama sekali tidak pernah
berniat untuk menggelar nonton bareng seperti itu,” tegas Yoyok.
Yoyok menjelaskan, Bali Rich Luxury
Villa & Spa memang pernah menerima somasi dari PT
Inter Sport Marketing. Tapi yang
jelas somasi itu diabaikan karena Bali Rich Luxury Villa & Spa tidak pernah
menggelar nonton bareng Piala Dunia 2014.
Apalagi, lanjut Yoyok, lisensi yang
diberikan FIFA Internasional kepada PT Inter Sport Marketing tidak jelas dasar hukumnya,
meski telah didaftarkan di KemenkumHam. Sehingga perjanjian lisensi antara FIFA
dan PT ISM tidak mengikat pihak ke tiga. “Perjanjian antara FIFA dan PT Inter
Sport Marketing itu tidak mengikat pihak ketiga. Lisensi itu juga hanya sebatas
baru didaftarakan di KemenkumHam dan belum mendapatkan persetujuan diterima
atau ditolak,” terang Yoyok.
Ia bahkan merasa heran mengapa Bali
Rich Luxury Villa & Spa harus membayar ganti rugi untuk moment perhelatan
Piala Dunia 2014. Pasalnya, Bali Rich Luxury Villa & Spa tidak pernah
mendapatkan surat edaran, brosur maupun surat yang lain yang berisi himbauan,
sosialisasi maupun pemberitahuan bahwa PT Inter Sport Marketing sebagai
pemegang lisensi dari FIFA.
Sementara itu, dalam jawaban
gugatannya, Yoyok meminta agar majelis hakim yang diketuai Dedi Fardiman
menolak gugatan PT Inter Sport Marketing untuk seluruhnya. “Kami menilai
gugatan ini prematur karena penggugat sebagai pemilik hak lisensi dari FIFA
tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 19
Tahun 2002 tentang HAKI,” pungkas Yoyok.
Perlu diketahui, dalam gugatan nomor
22/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga.Sby, dijelaskan bahwa PT Inter Sport
Marketing menggugat Bali Rich Luxury Villa & Spa. Gugatan tersebut diajukan
lantaran PT Inter Sport Marketing mengantongi lisensi hak siar Piala Dunia 2014
di Brazil. (ban)
