Berita Terbaru

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

TERPOPULER

BATULICIN - Dalam rangka mempermudah pelayanan publik khususnya dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan maka Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) meluncurkan Elektronik Smart (E-SMART). E-SMART ini pertama kali  diluncurkan, Senin (16/7/2018) di Kantor Bupati Tanah Bumbu.
E-SMART ini merupakan bagian dari proyek perubahan dalam rangka Diklat PIM Tingkat III Program Pelaksanaan Teknis di Bidang Pembendaharaan dan Kas Daerah pada BPKAD Tanah Bumbu yang dibuat oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Yovi Satria Rahmatullah, SH,MM.
Saat peluncuran  tersebut, Yovi Satria Rahmatullah mengatakan E-Smart adalah sistem informasi monitoring Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana  (SP2D) Online dari BPKAD Tanah Bumbu yang tujuannya untuk menciptakan alur proses transaksi keuangan yang cepat, efektif, efesien, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, E-SMART yang dibuat ini merupakan bagian dari proyek perubahan pengembangan sistem informasi elektronik pengelolaan keuangan. Secara teknisnya E-Smart ini dapat menginformasikan data keuangan dan penyerapan anggaran secara online sebagai bahan dalam rangka monitoring dan evaluasi. "E-SMART ini dibuat untuk menginformasikan dokumen yang akan diproses menjadi SP2D, " sebut Yovi.
Adapun manfaat dari E-SMART, menurutnya, dapat memotong alur birokrasi dan juga  menghindari sisi negatif dari pelayanan publik. Dalam hal ini mengindari adanya pungli. Selain itu, dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan SKPD Pemkab Tanbu maupun masyarakat dalam mengurus berbagai administrasi pengelolaan keuangan daerah. 
"SKPD maupun masyarakat tidak perlu lagi datang kekantor untuk menanyakan keberadaan dokumennya. Tetapi cukup dengan membuka E-Smart saja sudah bisa mengetahui SP2D yang terbit," ujarnya.
Sementara itu, pada saat peluncuran  E-Smart,  Plt Bupati Tanbu Sudian Noor melalui Sekda Rooswandi Salem mengatakan pemerintah daerah sangat mengapresiasi dengan dibuatnya E-Smart yang diharapkan dapat mendukung penuh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah,Khususnya terkait pencairan SP2D dengan mudah, cepat dan aman. (MC/ADV/MAIYA)
Surabaya NewsWeek- Tiga terobosan atau inovasi layanan publik Pemerintah Kota Surabaya masuk Top 99 Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pun memaparkan tiga inovasi itu dihadapan Tim Panel Independen di Kantor Kemenpan RB, Rabu (18/7/2018).

Tiga inovasi itu adalah pertama, pelayanan publik 6 in 1 yang meliputi pengurusan akte lahir, kematian, perkawinan, perceraian, surat pindah datang, dan pindah keluar secara online. Kedua, inovasi Tahu Panas (tak takut kehujanan dan tak takut kepanasan) yang merupakan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi sosial daerah kumuh. Ketiga, inovasi Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda.

Wali Kota Risma mengatakan mengatakan identitas seorang warga itu adalah hak asasi, karena warga itu bisa diakui oleh negara karena identitasnya itu. Oleh karena itu, pihak Pemkot Surabaya selalu memberikan yang terbaik dan termudah untuk masyarakat Surabaya dalam mengurus identitasnya.

“Makanya, kami buat program 6 in 1 ini. Dengan inovasi ini maka masyarakat Surabaya bisa mengurus enam hal sekaligus secara online, yaitu akte lahir, kematian, perkawinan, perceraian, surat pindah datang, dan pindah keluar. Melalui inovasi ini, maka masyarakat bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya dan tidak perlu lgi datang ke kantor Dispendukcapil,” kata Wali Kota Risma seusai paparan.

Meski ada inovasi ini, namun tetap tidak meninggalkan peran serta RT/RW. Wali Kota Risma menjelaskan ketika mengurus akte perceraian dan pernikahan, pasti ada surat dan dokumentasinya, sehingga apabila lewat gereja, tinggal meng-copy surat dari gereja lalu diupload ke aplikasi yang telah disediakan Pemkot Surabaya.

“Aplikasi ini sudah bisa diakses melalui mobil App mulai tahun lalu, tapi kalau secara online sudah lama, dulu hanya pakai alat semacam ATM, tapi sekarang sudah cukup pakai handphone,” kata dia.

Sedangkan untuk inovasi Tahu Panas (tak takut kehujanan dan tak takut kepanasan), merupakan program dari Dinas Sosial Surabaya dalam perbaikan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi sosial daerah kumuh. Penanganan program ini dilakukan secara terpadu, baik dalam hal perbaikan fisik, lingkungan, sosial  maupun ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan.

“Program yang sudah berjalan sejak tahun 2003 ini terdiri dari perbaikan rumah tidak layak huni dan pembuatan jamban sehat. Tiap tahunnya terus meningkat dan harus melalui musyawarah dari kampung,” jelasnya.

Sementara inovasi Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda berfokus pada pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga miskin dan pejuang muda. Tujuan dari Pahlawan Ekonomi ini untuk mengentas warga miskin supaya secepatnya keluar dari kemiskinannya itu. Yang dilakukan Pemkot Surabaya adalah menghidupkan mesin kedua, yaitu para istri atau ibu-ibu rumah tangga.

“Jadi, kalau misal suaminya sudah bekerja sebagai tukang becak, tapi masih saja miskin, maka harus digerakkan mesin kedua, yaitu para istri, sehingga kita support programnya dengan nama Pahlawan Ekonomi,” kata dia.

Sedangkan untuk anak muda yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi masih punya keinginan untuk akses ekonomi lebih baik, maka Pemkot Surabaya memfasilitasinya dengan namanya Pejuang Muda. “Jadi, mereka ini kita ajari pelatihan membuat makanan, handycraf dan beberapa pelatihan lainnya,” imbuhnya.

Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu menjelaskan para peserta Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda itu diberi pelatihan untuk mengembangkan bisnis UKM, mulai dari  pelatihan, hingga pendampingan sampai ke tahap pengemasan, promosi dan pemasaran produk.  

“Mereka ini hanya produknya, untuk marketing hampir seluruhnya kita, tapi kita ajarkan mereka memasarkannya. Biasanya kita menyebut Go Global, Go Digital, dan Go Finance. Jadi, dari hulu hingga hilir selalu kita damping,” tegasnya.

Dengan berbagai terobosan itu, maka dapat mengangkat perekonomian warga Kota Surabaya. Saat ini, pendapatan rendah warga Surabaya yang dulunya 34 persen tinggal 8 persen. Sedangkan pendapatan menengah dulunya 40 persen dan pendapatan tinggi 14 persen, sekarang yang tinggi sudah mencapai 41 persen dan sisanya pendapatan menengah.


“Jadi, sangat mengangkat dan mengentas kemiskinan, pendapatan menengah dan bawah ini ikut terkatrol. Makanya, saat ini angka kemiskinan di Kota Surabaya hanya tinggal 5 persen dari yang awalnya sekitar 12 persen,” pungkasnya.( Ham )
Surabaya Newsweek- Anugrah Ariyadi legislator asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP) melakukan protes sebab namanya dicoret dari daftar bakal calon anggota legislatif Surabaya dalam Pemilihan Legislatif 2019.      

"Kami sudah mengirim surat keberatan terkait berubahnya nama-nama bakal caleg pada saat pendaftaran di KPU Surabaya kemarin (17/7) ke DPC PDIP Surabaya, agar bisa diteruskan ke DPD PDIP Jatim dan DPP PDIP," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anugrah Ariyadi.
     
Masih Anugrah, selain dirinya yang dicoret dari daftar caleg, ada beberapa bakal caleg yang saat ini menjadi anggota DPRD Surabaya mengalami pergeseran daerah pemilihan (dapil) yakni Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana yang semula bakal caleg di dapil 2 Surabaya kini berubah di dapil 1 Jatim.
     
Sedangkan anggota Komisi B DPRD Surabaya Erwin Tjahyuadi yang semula bakal caleg dapil 3 Surabaya berubah menjadi dapil 1 Surabaya dan anggota Komisi C DPRD Surabaya Riswanto yang semula di dapil 3 Surabaya berubah menjadi dapil 4 Surabaya.
     
Begitu juga anggota Komisi A DPRD Surabaya Budi Leksono yang semula nomor 1 di dapil 1 Surabaya turun di nomor 2 digantikan Taru Sasmita yang semula  nomor 5 di dapil 1 Surabaya menjadi nomor 1 di dapil 1 Surabaya.
     
"Semua bacaleg tersebut protes dengan mengirim surat keberatan," tandasnya.
     
Menurut Anugrah,  SK DPP PDIP terkait susunan nama-nama bakal caleg yang telah didaftarkan ke KPU Surabaya tersebut telah melanggar poin 5 dari SK DPP PDIP Nomor 4.458/IN/DPP/VII/2018 Tentang Instruksi Pemenangan Pemilu Legislatif 2019.
     
Pada poin 5 SK DPP tersebut berbunyi bagi petahana anggota DPRD Surabaya yang berprestasi baik, memiliki basis pemilih yang baik dan tidak melakukan pelanggaran disiplin partai wajib dicalonkan kembali. 
     
Bahkan, tidak boleh memindahkan dapil petahana kecuali permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau berdasarkan penilaian DPP partai bahwa yang bersangkutan memiliki catatan kinerja yang tidak baik.
     
"Saya sama sekali tidak melanggar poin 5 itu. Kalau saya melanggar sejak awal oleh DPC tidak akan diakomodir oleh bacalegnya. Begitu juga di DPD akan didrop tidak akan dinaikkan ke DPP karena ada pelanggaran berat yang menjadi catatan di partai. Saya bersih tidak ada catatan di partai yang berhubungan dengan itu," ungkapnya.
     
Ia menilai ada yang mencoba bermain-main dalam persoalan ini. Hanya saja, Anugrah tidak mau menyebut siapa oknum yang bermain-main tersebut sehingga namanya dicoret dari daftar bakal caleg. 
     

Untuk saat ini yang dilakukan Anugrah baru sebatas menempuh cara sesuai mekanisme yang ada dengan mengirim surat ke DPC PDIP Surabaya dan DPD PDIP Jatim. Anugrah berharap ada solusi. ( Ham)

Surabaya Newsweek- Sebanyak 24 delegasi dari Pemerintahan Kota Petaling, Malaysia, melakukan kuinjungan di Pemkot Surabaya. Senior Assistant Director of Information Technology Administration & QRD, Jafizatul Azlinda yang memimpin rombongan ini,  diterima Kepala Sub Bagian Layanan Informasi Bagian Humas Pemkot Surabaya Jefry di co-workingspace gedung Siola pada Rabu (18/7/2018).

Menurut Senior Assistant Director of Information Technology Administration & QRD Jafizatul Azlinda, dasar kunjungan dilakukan karena Kota Petaling Jaya ingin menerapkan konsep learning city atau pengembangan kota secara menyeluruh di negaranya.

Pihaknya, juga ingin mendapat pengalaman sekaligus mempelajari bagaimana upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, memperoleh penghargaan best pratice Learning City yang diberikan UNESCO di Cork, Irlandia tahun 2017. 

“Jadi kami ingin mendapatkan award semacam itu dengan cara belajar di Surabaya lalu mengaplikasikan di Kota Petaling Jaya,” ujar Azlinda saat meninjau co-workingspace di gedung Siola.

Azlinda menyatakan, hal spesifik yang ingin diwujudkan Pemkot Petaling Jaya dari Kota Surabaya adalah, taman baca dan co-workingspace. Baginya, kedua fasilitas ini sangat baik sebagai wadah bagi anak-anak muda, untuk mengasah bakat dan minatnya utamanya dari segi pendidikan.

“Di Kota Petaling Jaya juga ada tapi, lebih ke pusat cyber dan kebanyakan digunakan untuk bermain game, bukan belajar. Nanti kita segera terapkan disana,” ungkapnya.

Ia mengaku akan menerapkan hal ini di Kota Petaling Jaya dalam waktu dekat. “Kira-kira 1 atau 2 bulan ke depan segera kami terapkan,” ungkapnya.

Dirinya juga berharap, muncul kerjasama antara Pemkot Ketaling Jaya dengan Pemkot Surabaya. “Kami sangat menginginkan kerjasama yang erat antar kedua negara,” tandasnya.

Setelah mendapatkan ilmu dari Pemkot Surabaya terkait pengembangan kota, Azlinda berharap, seluruh stakeholder terus berkomunikasi dan bekerjasama dalam mewujudkan pengembangan kota yang dihuni sekitar 800 ratus jiwa penduduk ini.

Sebelum mengunjungi co-working space, rombongan delegasi terlebih dahulu singgah ke BLC yang ada di Taman Prestasi, Rumah Matematika, Rumah Bahasa dan Perpustakaan serta Taman Flora. “Saya kagum dan bangga melihat fasilitas dan taman yang ada di Surabaya,” tambah Azlinda. ( Ham )

MOJOKERTO - Sebanyak 54 pelaku ekonomi mengikuti Pameran dan Lomba Ekonomi Kreatif Unggulan Kabupaten Mojokerto Tahun 2018, yang digelar Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Selasa (17/7) pagi di Pendopo Graha Majatama. 

Kepala Bappeda, Hariyono, mengatakan bahwa tujuan pameran ini adalah untuk membangun dan memetakan ekonomi kreatif di Kabupaten Mojokerto. “Kami ingin melakukan pemetaan, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh dinas-dinas terkait. 

Ada lima kriteria yang kami gunakan untuk menilai. Antara lain adanya nilai inovasi, ramah lingkungan, memiliki orientasi pasar, bernilai estetika serta mengutamakan kearifan lokal. Nantinya pemenang akan kami kenalkan ke Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang ada di Jakarta,” urai Hariyono. 

Penyerahan hadiah kepada para pemenang, akan dilakukan saat resepsi kenegaraan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 Tahun 2018 tanggal 17 Agustus mendatang. 

Sebagai informasi, ekonomi kreatif sendiri adalah sebuah konsep baru dalam ekonomi, yang menjadikan ide dan kreativitas manusia sebagai faktor utama dalam menjalankan produktivitas kerja. Hal ini bermanfaat untuk memunculkan inovasi baru yang tentunya dapat memenuhi permintaan pasar. 

Ekonomi kreatif juga secara otomatis mampu mendorong inovasi berkembang lebih cepat. Banyak ide-ide baru bermunculan dan tentunya membuat pemenuhan kebutuhan manusia makin mudah. Contohnya, untuk makan saja kita tidak perlu repot untuk memasak, karena bisa pesan melalui smartphone saja. Inovasi ini muncul sebagai akibat dari adanya ekonomi kreatif. (rs)
JOMBANG - Polres Jombang gelar tiga kegiatan sekaligus dalam satu hari. Kegiatan diawali pada jam 7.00 wib upacara peringatan HUT Bhayangkara ke 72. Kegiatan dilanjutkan serah terima Jabatan Waka Polres lama kepada Waka polres baru pada jam 13.00 wib. Sedangkan Kegiatan ketiga pisah sambut Waka polres yang dilaksanakan jam 20.00 wib.Rabu (11/7/2018)

Upacara Hari Bhayangkara ke 72 Tahun 2018 Polres Jombang tersebut ambil tema ” semangat promotor Polri siap mengamankan agenda kamtibmas tahun 2018 dan 2019″. Kapolres Jombang AKBP Fadli Widiyanto SIK, MH sebagai Inspektur upacara, dihadiri Plt Bupati Jombang, Forkopimda, Kepala BNI 46, manager Bravo, ketua PC NU, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua KONI, jajaran Polres dan Polsek. Bertempat di Lapangan Mapolres Jombang.

AKBP Fadli Widiyanto SIK. SH, MH dalam amanatnya megutip amanat Presiden RI Ir. H. Joko Widodo secara tertulis, Presiden menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pengabdian anggota POLRI yang saat ini bertugas di daerah-daerah terpencil, di wilayah perbatasan, di wilayah pulau terdepan Indonesia, serta anggota POLRI yang sedang mengemban misi Internasional.

“Beliau mengapresiasi kinerja POLRI yang sudah mengamankan arus mudik lebaran dan pelaksanaan sholat Idul Fitri , sehingga umat islam dapat beribadah dengan tenang. Terlebih atas kinerja POLRI yang sudah mengamankan situasi PILKADA Serentak 2018, baik sebelum, saat pelaksanaan, maupun sesudahnya,” jelasnya. 

Presiden mengungkapkan kabar baik, bahwa dunia Internasional telah menempatkan Indonesia ke dalam daftar 10 negara aman di dunia berdasarkan “Law and Order Index”. Itu merupakan sebuah pencapaian yang membanggakan kita semua. Ini sebuah capaian yang harus kita jaga dan pertahankan. Ini sebuah capaian hasil kerja elemen bangsa yang di dalamnya tentu ada peran anggota POLRI. 

Presiden berpesan agar POLRI terus mampu berinovasi dan memaksimalkan teknologi untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya tindak kejahatan yang mengancam keamanan dalam negeri, terutama tindak kejahatan trans nasional, seperti kejahatan cyber, human trafficking, drug trafficking, dan Terorisme." Papar Fadli saat menjadi Inspektur upacara.

Selesai gelar Upacara, pada jam 13.00 wib, kapolres Jombang pimpin Serah terima jabatan (Sertijab) Waka Polres Jombang dari Kompol Edith Yuswo Widodo SIK kepada kompol Budi Setiyono SIK MH di Graha Bhayangkara Polres Jombang. Kegiatan dilanjutkan pada jam 20.00 wib yaitu pisah sambut wakapolres bertempat di gedung Bungtomo pemkab Jombang.

Saat diwawancarai dari berbagai media mengatakan, "Mutasi Jabatan bentuk Implementasi penerapan pembinaan karier di tubuh Polri. Selain itu pergantian jabatan atau mutasi di lingkungan Polri merupakan wujud pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan tugas yang dihadapi" jelasnya

“Berat rasanya melepas pak Edith dan semoga beliau senang dan mampu bekerja ditempat baru dengan penuh semangat. Apa yang dicita citakan harus terlaksana. Untuk wakapolres yang baru supaya segera bisa beradaptasi.Semoga allah melimpahkan kesejahteraan kepada kita semua”. Marilah kita semua mendoakan negara kita menjadi negara gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo”. Pungkasnya. (Jit)

TULUNGAGUNG - Sebelum dilakukan penahanan Kepala Desa Sumberingin Kulon Kecamatan Rejotangan, Suprapto lebih dulu diperiksa oleh unit tindak pidana korupsi (Tipikor) secara maraton. Kemudian langsung dilakukan penahanan  pada Senin, (16/7) kemarin. Karena unsur telah mencukupi di malam hari itu juga unit Tipikor melakukan penahanan.

Alasannya, mencegah melarikan diri dan mengulangi perbuatan serta menghilangkan barang bukti. Anggaran yang diduga diselewengkan belum dapat diketahui detailnya menunggu kesiapan oleh penyidik. Kades tersebut diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk  memperkaya diri sendiri serta merugikan  keuangan negara. 

Kasus dugaan korupsi itu sebelumnya sudah diselidiki lebih dalam oleh polisi dan diduga ada temuan penggunaan dana Anggaran Dana  Desa (ADD)/ Dana Desa (DD) pada tahun 2015-2016. Status  tersangka yang disandangnya berdasarkan hasil gelar perkara, unsur-unsurnya telah terpenuhi.

Diduga tersangka melanggar pasal 2 ayat  (1), pasal 3 dan atau pasal 9 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana  korupsi sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999.   

Diduga dengan sengaja membuat administrasi serta berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdapat kerugian negara dan mengikat dengan wewenangnya sebagai pejabat negara di pemerintahan Desa. Selain itu, Kades diduga tersangkut Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumberingin Kulon pada 2017 kini terus di selidiki.

info, atas kasus tersebut beberapa perangkat desa mengundurkan diri tidak dilibatkan dalam penggunaan DD dan ADD di pemerintahan desa tersebut. Selain itu, menemukan kegiatan  pelaksanaan dalam kegiatan DD dan ADD yang diduga tidak mengacu petunjuk teknis melenceng dari Rencana Anggaran Biaya (RAB ). (N70)