Berita Terbaru

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

TERPOPULER

SURABAYA - (Februari 2019)Paguyuban Custemers Sipoa (PCS) sebuah perkumpulan yang menjadi wadah bernaung bagi para korban konsumen Sipoa Group yang berjumlah 900 (Sembilan ratus korban) atau sebagian yang tergabung dalam Laporan Polisi: LPB/373/III/UM/2018/UM/JATIM, tanggal 26 Maret 2018, yang telah disidangkan dan telah diputus perkaranya pada hari Jumat 15 Februari 2019, meminta Jaksa Agung H.M Prasetyo, SH dan Kajati Jawa Timur, Soenarta untuk tidak melakukan upaya hukum banding. Karena para terdakwa dengan Paguyuban PCS, telah menandatangani surat pernyataan dan penyerahan atas benda-benda (bergerak dan tidak bergerak) dalam perkara a quo tersebut setelah dieksekusi, nantinya sesuai nilai sisa kewajiban akan dikembalikan kepada para korban sebagai refund-nya (baik melalui uang cash dalam sitaan, maupun penjualan asset secara bersama dalam benda sitaan).

“Kebijakan tidak melakukan upaya banding untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Mengingat asas social justice dan manfaat sehingga para korban dapat segera mendapatkan kembali hak-haknya secara tuntas, serta keadilan sosial, dan kemaslahatan bersama ini terpenuhi, terutama akan memasuki  Pemilu 2019, dimana Kota Jawa Timur harus dibuat kondusif. Tidak ada tindakan dan pengerahan masa atas kasus kasus hukum tersebut sehingga ketertiban umum terjaga dan terpelihara. Kemanfaatan hukum harus diberi prioritas perhatian. Jangan sampai penerapan dan penegakan hukum justru menimbukan keresahan masyarakat ” ujar Masbuhin, SH Ketua Tim Advocate PCS kepada wartawan di Kejati Jawa Timur, usai mendampingi penyerahan surat yang memuat permintaan resmi paguyuban kepada Kajati Jawa Timur untuk tidak melakukan upaya hukum banding(18/2)

Sebagaimana diketahui, para terdakwa  kasus Sipoa Budi Santoso, Ir. Klemens Sukarno Candra, dan Aris Birawa telah divonis oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Sifa’urosoddin (15/2) 6 (enam) bulan penjara di pengadilan negeri Surabaya. Salah satu pertimbangannya adalah karena seluruh kerugian 87 orang pelapor telah dikembalikan para terdakwa. Dalam peerkara ini, Kejati Jatim menuntut 1 (satu) tahun penjara, namun oleh Jampidum Kejagung dinaikkan menjadi 3 (tiga) tahun penjara. Karena hal inilah Jampidum Kejagung dicurigai oleh para terdakwa terlibat dalam praktrek mafia hukum yang menimpanya. 

Dalam amar putusan ,seluruh barang dan harta benda yang disita dikembalikan kepada para terdakwa, dan dari mana barang-barang itu disita. “Di dalam barang-barang bukti yang dikembalikan itulah, sebagian akan dipakai untuk kepentingan pengembalian uang konsumen. Dan ini yang disebut azas manfaat dalam penegakan hukum. Sesuai tujuan hukum  untuk mewujudkan the greatest happiness  of the greatest number ” ujar Masbuhin, SH lagi.

Berdasarkan catatan, Sipoa Grup telah  memberikan refunds kepada para konsumen. Pertama, kepada 87 konsumen pelapor LP Nomor: LBP/373/2018/UM/JATIM, yang pada tanggal 7 dan 10 Desember 2018, sudah memberikan refunds lunas dari kami sebesar Rp. 11,6 milyar. Bersamaan dengan telah selesainya pembayaran refunds, 76 orang konsumen sekaligus pelapor dalam perkara ini,  atas nama Dikky Setiawan dan kawan-kawan, melakukan penandatangan perdamaian (dading), dengan Budi Santoso,  Ir. Klemens Sukarno Candra, dan Aris Birawa. Kedua, pada tanggal 15 Januari 2019, para terdakwa telah menandatangani Perdamaian (dading) dengan 40  (empat puluh) orang konsumen dari Paguyuban P2S, yang menjadi pelapor  laporan polisi Nomor: LPB/1576/XII/2017/UM/JATIM tanggal   18 Desember 2017. 

Dalam Perdamaian ini para terdakwa telah membayar dalam bentuk tunai sebesar    Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan Rp. 7.200.000.000,- (tujuah milyar dua  ratus juta rupiah) berupa 3 (tiga) unit rumah di Royal Town Regency, Gunung Anyar Surabaya, dengan status Sertipikat Hak Milik No. 1431, 02701, dan 02748. Untuk 26 orang konsumen lain belum berkehendak untuk diberi refunds. Ketiga, kepada 200 orang konsumen yang tergabung dalam Tim Baik-Baik, melalui mekanisme pemberian asset sebagai jaminan. Keempat, membuat kesepakatan penyelesaian damai, dengan 900 (Sembilan ratus) konsumen lain yang tergabung dalam PCS. Kelima, melakukan perjanjian kesepakatan pemberian jaminan dengan Tim Victory yang dipimpin oleh Rudy Jukianto.

Menurut Masbuhin, SH hampir semua kelompok paguyuban konsumen  Sipoa yang ada, ikut memberikan dukungan  terhadap permintaan agar jaksa tidak melakukan upaya banding. Apabila tidak banding, berarti jaksa telah mewakili dan menjalankan aspirasi dan kepentingan seluruh konsumen. Dalam kaitan ini, hanya kelompok mafia yang hendak mencaplok asset Sipoa Grup yang berkepentingan mendorong jaksa untuk melakukan upaya banding.”Kami ingin melihat, apakah jaksa dalam perkara ini berkemauan mewakili kepentingan para konsumen atau malah berpihak kepada kepentingan mafia. Kami hanya mengingatkan, para konsumen akan menduduki kantor Kejati Jatim bila jaksa melakukan banding,” ujarnya lagi.

PRAKTEK MAFIA HUKUM

Dalam pledooi (Nota Pembelaan) terdakwa Budi Santoso, Ir. Klemens Sukarno Candra, dan Aris Birawa dijadikan terdakwa, dan  telah  didakwa JPU melanggar pasal penggelapan dan penipuan, dalam proses penyidikan yang direkayasa, yang berlatar belakang, adanya kelompok -- yang diidentifikasi sebagai Konsorsium Mafia Surabaya - yang  ingin merampas asset perusahaan PT. Bumi Samudra Jedine (Sipoa Grup) senilai  Rp. 687,1 milyar, dengan “memperalat” instrumen pelaporan yang diorganisir, penyidikan dan pra penuntutan, yang diduga melibatkan mantan petinggi  Polda Jawa Timur. Para terdakwa berpendapat peristiwa semacam ini  dapat merusak iklim investasi di Jawa Timur, yang tidak boleh terulang kembali dalam negara yang berlandaskan Pancasila.

Dalam pledooi (Nota Pembelaan) para terdakwa dintimidasi  oleh seorang pengacara yang direkomendasikan oknum penyidik, di dalam tahanan Polda Jawa Timur, dan dipaksa menandatangani pernyataan agar bersedia menjual aset perusahaan  berupa sebidang tanah dengan status HGB No. 71/Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoardjo, luas 59.924 m2, yang bernilai  Rp. 687,1 milyar, namun harga telah dibandrol Konsorsium Mafia Surabaya hanya sebesar  Rp. 150 milyar. Bila permintaan itu tidak dipenuhi, para terdakwa diancam akan ada 50 Laporan Polisi lagi bakal digulirkan, yang dapat membuat diri para terdakwa sampai mati tetap berada di penjara. Meskipun mengalami penindasan, pafra terdakwa dengan tegas berulang kali menolak.

Dalam  bahasa terang para terdakwa mengaku merupakan korban praktek mafia hukum, yang melibatkan pengusaha hitam, oknum pengacara hitam, oknum wartawan hitam, dan oknum anggota DPR hitam. Dalam persidangan  mengemuka adanya sejumlah anggota DPR yang ditengarai telah mengintervensi kasus Sipoa diduga bertujuan mem-back up kepentingan mafia Surabaya dengan berlindung dibalik fungsi pengawasan. Dipakai frasa “mafia hukum” lantaran tidak ada lagi stigma yang lebih tepat untuk dilekatkan kepada para pelakunya.

Ketika ditanya mengenai adanya kunjungan 17 orang anggota Komisi III DPR RI yang dipimpin Desmon J Mahesa ke Polda Jawa Timur pasca putusan kasus Sipoa (18/2), Masbuhin, SH mengatakan akan berpikir positip, sebagai bentuk kegiatan biasa mengisi masa reses. Namun kita tetap mencermati kemungkinan adanya praktek “sambil menyelam  minum air”, mengingat Kajati Jawa Timur dan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ikut diundang di Polda. Peristiwa titip menitip sangat mungkin bisa terjadi. 

Tapi ia optimis bila hal itu ada belum tentu Ketua PT Surabaya yang dikenal berintegritas bersedia dilobby oknum untuk kepentingan mafia yang ingin mencaplok asset Sipoa Grup. “Bila intervensi oleh oknum DPR RI itu terjadi  maka 2500 orang konsumen akan beramai-ramai demo ke DPR RI di Jakarta melaporkan ke Mahkamah Kehormatan DPR dan KPK. Caleg DPR RI asal Jatim akan kita kampanyekan agar tidak dipilih rakyat karena membantu kepentingan mafia” ujarnya. Peter Yowono Ketua PCS. (Ban)
 Wibisono : Utang Pemerintahan Jokowi harus di Audit*
 
JAKARTA-Menjelang debat pilpres 2019 kedua, Calon presiden nomor 02 Prabowo mengkritik jumlah Utang yang membengkak,isu ini pernah dilontarkan oleh Prabowo Subianto dan menyebut Sri Mulyani sebagai Menteri Pencetak Uang, ujar pengamat Infrastruktur dan Pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) Wibisono mengatakan ke media di jakarta.

Menurutnya Utang Indonesia memang naik sangat signifikan secara rasio terhadap GDP pada era pemerintahan Jokowi, menurut data Global Finance per Desember 2018, rasio utang Indonesia pada GDP sudah mendekati angka keramat 30% (persen), tutur Wibi, panggilan akrabnya.

Menurut Gede Sandra,Peneliti dari Lingkar Studi Perjuangan (LSP),mengatakan bahwa dalam rilis APBN 2019 (31 Oktober 2018), saya melihat pemerintah dalam hal ini Kemenkeu telah melakukan penggelapan. Kalau penggelapan berarti alias perampok berdasi di tubuh rezim semua Megah  Proyek harus di audit,ujarnya

Saya sebut penggelapan karena secara sengaja item pembayaran cicilan pokok utang tidak dicantumkan dlm Belanja Pemerintah Pusat non-KL (poin 2 hal. 33). Yang dicantumkan Kemenkeu hanya item  
(a) pembayaran bunga utang,  (b) cadangan penanggulangan subsidi energi  
(c) bencana NTB dan Sulteng
(d) cadangan pooling fund bencana.

Buktinya terjadi ketidak sesuaian aljabar penjumlahan antara poin (2) Belanja non-KL dengan item-itemnya a), b), c), dan d) pada semua kolom (Outlook 2018, RAPBN 2019, dan APBN 2019). 

Ambil contoh dikolom Outlook 2018. Di sana disebut Belanja non-KL sebesar Rp 640,2 Trilyun. Pembayaran bunga utang Rp 249,4 Trilyun, subsidi energi Rp 163,5Trilyun, cadangan penanggulangan bencana NTB Sulteng dan cadangan poling bencana Rp 0.

Seharusnya penjumlahan item a + b + c + d = Rp 640,2 Trilyun. Tapi ternyata penjumlahan item-item tersebut = Rp 249,4 Trilyun + Rp 163,5 Trilyun + Rp 0 + Rp 0 = Rp 412,9 Trilyun. Terdapat kekurangan sebesar Rp 227,3 Trilyun.

Jadi nilai Rp 227,3 trilyun ini seharusnya item apa di Belanja non-KL? Kemenkeu  harus menjelaskan. Kalau tidak ingin kami tuduh telah menggelapkan angka. Jangan menghina intelektualitas kami, publik yang berada di luar pemerintahan, jangan kira kami tidak mampu lakukan perhitungan aljabar sederhana ini,kata peneliti senior ini.

Dia menerangkan, seharusnya diperjelas saja bahwa Rp 227,3 trilyun itu adalah item Pembayaran Cicilan Pokok Utang. Walaupun jumlah itu sepertinya terlampau kecil karena berdasarkan Struktur Jatuh Tempo Utang di website DJPPR disebutkan utang SBN yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp 278 Trilyun dan pinjaman jatuh tempo Rp 76 Trilyun, yg bila dijumlahkan adalah Rp 355 Trilyun. Tolong diperjelas lagi kepada publik, tandasnya

Apakah Kemenkeu takut nanti bila diketahui publik, ternyata belanja APBN untuk utang, meliputi pembayaran bunga utang dan cicilan pokok utang, menjadi yang terbesar di APBN?, Karena bila dijumlahkan keduanya sebagai kewajiban utang (debt service), pembayaran bunga utang sebesar Rp 249,4 Trilyun dan cicilan pokok Rp 355 Trilyun, nilainya menjadi Rp 604,4 Trilyun utk APBN 2018. Atau anggaplah kita gunakan angka cicilan pokok utang yang “digelapkan"saja, sebesar Rp 227,3 Trilyun, sehingga total kewajiban utang menjadi Rp 476,7 Trilyun.

Jumlah keduanya tetap jauh melebihi anggaran infrastruktur (Rp 410,4 triliun) yang menjadi kebanggaan pemerintahan Presiden Jokowi. Artinya prioritas APBN pemerintahan ini sebenarnya adalah *pembayaran kewajiban utang*, bukan *infrastruktur*,pungkasnya
BLITAR  - Blitar dalam mewujudkan semboyan Amazing Blitar sebagai daerah yang mempunyai potensi wisata terus berbenah, munculnya destinasi wisata sebagai wahana rekreasi bagi masyarakat Blitar tentunya sangatlah menunjang ketertarikan Blitar Raya sebagai salah satu pilihan tempat tujuan rekreasi bagi masyarakat baik di Jawa Timur maupun di Blitar dan sekitarnya. 

Seperti saat ini seorang Agung Riyadi salah satu pengusaha yang sukses di bidang Entertaint  dalam kegiatan Pekan Raya Jakarta pada tahun 2007, berawal dari wahana permainan lalu tahun 2009 berkembang ke wahana lampion, 2016 ke wahana Dancing Fountain (Air mancur menari) dan 2018 on air Balon (terbang dengan Balon udara). 

Maraknya wahana dancing fountain de beberapa kota di Indnesia ini terinpirasi dari kota kota besar di luar negeri salah satunya Dubai seperti yang disampaikan pemilik wahana dancing fountain Agung Riyadi “ Kalau lampion  sebetulnya inspirasi sendiri, kalau dancing fountain kita lihat di Dubai”. Walaupun Blitar termasuk skala kota kecil tidak menjadi kendala untuk wahana dancing fountain ini menjadi salah satu wahana yang wajib dikunjungi oleh masyarakat “  Kita sesuaikan harga jual tiketnya tidak terlalu mahal. Rp.30.000,- untuk week day (akhir pekan/libur) dan 25.000 untuk hari biasa. “ ujar Agung. 

Wahana Lampion dan Dancing Fountain ini identik dengan wisata malam  layaknya seperti di kota Batu (BNS) tentunya tersajikan dengan beberapa tema lampion seperti animal, bunga, padang light, tunnel (terowongan lampu) selain itu ada optional lain seperti euro banji, trambolin.   

Menariknya wahana dancing fountain ini dalam 4 sesi pertunjukan salah satu sesi ditampilkan water screen  yaitu pemutaran film 3 D yang layarnya air mancur, munculnya audio visual diudara membuat pengunjung takjub seakan menyaksikan kehadiran sosok makhluk hidup diudara seperti nyata seperti kesaksian pengunjung Meliyana, “ Saya takjub dengan pemutaran film berlayar air mancur seakan akan semua hadir nyata di kegelapan, sungguh luar biasa “.   

Munculnya api dari air mancur dan ikut menari ini juga merupakan sensasi lain dari yang lain yang merupakan sesi pertunjukan dalam dancing fountain ini. Investasi yang di gunakan dalam wahana ini bukanlah modalk yang kecil karena untuk satu wahana dancing fountain ini menghabiskan dana sebesar 17 Milyar. “ budget ini untuk mobilitas angkut dan transportnya, kemudian SDM, genset, solar gitu gitu ya perkiraan sekitar 700 an juta, tapi kalau untuk pembelian total semua sekitar 17 M.” Ungkap Agung. 

Sejauh ini Agung Riyadi sudah mempunyai 8 lokasi wahana dancing fountain tersebar di Indonesia 4 permanen dan 4 even (Mobil) salah saunya yang permanen ada di Bali. Wahana Dancing Fountain ini di lounching tgl 15 Februari 2019 bertempat di Prasada Hall Jl.Kusuma Bangsa Kanigoro Kab Blitar dan akan berlangsung sampai 17 Maret 2019. (VDZ)
SURABAYA - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya memutuskan memenangkan gugatan perdata No 324/Pdt.G/2018/PN SBY, Yos Sugianto Mardanus melawan Noviyanti Sri Suwarinah, SH, Leo Alphons Sadhaka, dan drg. Maria Lisdiana Tandjung serta Johannes Hendra Mardanus. 

Ketua majelis hakim Pujo Saksono dalam amar putusannya menyatakan bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhanya, dan menyatakan tergugat I Noviyanti Sri Suwarinah, SH, tergugat II Leo Alphons Sadhaka, tergugat III drg. Maria Lisdiana Tandjung dan tergugat IV Johannes Hendra Mardanus telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,

"Mengadili, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa tergugat I, II, III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum," ucap hakim Pujo Saksono membacakan putusannya di ruang sidang garuda 1 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (14/2/2019).

Lebih penting lagi, dalam amar putusannya, Pujo juga menyatakan bahwa Putusan PK No. 480 PK/Pdt/2017 tanggal 28 September 2017 sudah tidak berkekuatan hukum mengikat lagi. "Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas harta/barang-barang tidak bergerak milik tergugat," lanjut Hakim Pujo.

Bukan itu saja, Hakim Pujo Saksono juga menghukum tergugat I, II,  III dan IV diwajibkan untuk membayar secara tanggung renteng kerugian materiil berupa sisa piutang dan kerugian Penggugat atas hilangnya kesempatan/harapan memperoleh keuntungan dari peluang dunia usaha sebesar 10% / tahun selama 16 tahun adalah sebesar Rp. 71.895.040.000,-dengan perhitungan harga emas murni saat ini sebesar Rp. 585.000.000,- perkilogram.

"Dan menghukum para tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini dan menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat penyelesaian perkara ini," pungkas Hakim Pujo Saksono.

Atas dikabulkannya gugatan tersebut, Sudarmaji selaku kuasa hukum Yos Mardanus mengucapkab terimakasih atas kearifan majelis hakim yang telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti juga saksi-saksi fakta yang diajukan.

"Saya berterimakasih atas kearifan majelis hakim, artinya, kwitansi asli itu ada, dan sejak putusan ini dibuat maka putusan PK 480 sudah tidak berkekuatan hukum mengikat lagi," kata Sudarmaji usai sidang.

Namun, meski gugatan tersebut dikabulkan keseluruhan oleh majelis hakim, ternyata Darmaji belum bisa melakukan sita jaminan atas keseluruhan obyek tanah dan bangunan atas perkara ini, "Untuk sita jaminan, kita hanya ajukan sekitar 9 atau 10 obyek, saya lupa itu," tambah Darmaji.

Diketahui, gugatan ini awalnya diajukan untuk menyatakan bahwa Kwitansi/Hutang dengan jaminan pribadi yang ditanda tangani oleh Ben Limanto (red, dahulu bernama Lee Bong Liang) tanggal 4 September 2002 atas pinjaman dan kesepakatan pembayaran 29 Kilogram emas murni, dan Kwitansi / Hutang dengan jaminan pribadi yang ditanda tangani oleh Louisanne Hanwari (red, dahulu bernama Han Loei Nio) tanggal 4 September 2002 atas pinjaman dan kesepakatan pembayaran 31 Kilogram emas murni ada ASLInya, bukan turunan atau biasa disebut Copy Colationee. (Ban)
SURABAYA - Ahmad Dani Prasetyo (ADP), terdakwa dalam kasus ujaran kebencian yg di dakwa telah melanggar UU ITE, kembali di sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan agenda pembacaan tanggapan dari JPU. (14/02)

Dengan penjagaan ektra ketat, terdakwa  yang juga musisi terkenal dengan group band DEWA tersebut, di bawa ke ruang persidangan Cakra melalui barisan polisi yang membuat pagar betis di sepanjang lorong hingga ke ruang sidang. 

Dipimpin oleh ketua majelis hakim R. Anton W. SH., MH, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahmad Hari Basuki, dari Kejati Jatim membacakan tanggapan dari JPU terkait  nota keberatan (eksepsi) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya. 

Dalam tanggapannya, JPU dengan tegas menolak semua eksepsi terdakwa yang beralih terjun ke dunia politik itu, karena sudah memenuhi syarat formilnya. JPU tidak sependapat dengan penasihat hukum, dan memohon majelis menolak eksepsi terdakwa dalam putusan sela. 

" JPU  tidak sependapat dengan penasihat hukum, memohon kepada majelis hakim PN Surabaya untuk menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa Ahmad Dani Prasetyo dalam putusan selan, dan berharap majelis hakim dapat melanjutkan kembali persidangan. " jelas JPU Hari

Setelah mendengar tanggapan dari JPU, hakim Anton kemudian memutuskan untuk menunda sidang pada pekan depan dengan agenda putusan sela. Awal dari kasus ini, ketika ADP membuat vlog yang bermuatan ucapan 'idiot' saat ia berencana menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya beberapa waktu lalu.

Kemudian hal tersebut dilaporkan oleh aktivis Koalisi Bela NKRI ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Pelapor merupakan salah satu elemen yang berdemo menolak deklarasi #2019GantiPresiden. (Ban)