Berita Terbaru

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

TERPOPULER

Surabaya Newsweek- Kinerja Romi Wicaksono Direktur Keuangan dan Administrasi yang diduga telah ‘bersengkongkol’ dengan  Bela Bima Direktur Jasa dan Niaga PD RPH, untuk menjatuhkan Direktur Utama PD RPH Teguh Prihandoko dari jabatannya, padahal, menurut data yang dilaporkan oleh Dirut bahwa kedua Direktur ini telah melanngar Perda dan Perwali terkit tupoksi jabatannya, yang seharusnya koordinasi atau melaporkan segala pekerjaannya dan segala pengambilan putusan rapat yang harus melibatkan Dirut, namun hal ini tidak dilakukan oleh Dua Direktur ini yang jabatannya dibawah naungan Dirut PD RPH.

Tidak mau disudutkan Dua Direktur ini melakukan aksi balas dendam dengan melaporkan kebijakan Dirut yang tidak melibatkan dua direktur ini, beranggapan bahwa Dirut individualistis.

Teguh Prihandoko Dirut PD RPH mengatakan, sesuai data yang terlampir dan sudah di dilaporkan ke Walikota Surabaya, oleh Dirut PD RPH menyebutkan bahwa Dua direktur yakni Direktur Keuangan dan Administrasi Romi Wicaksono dan Direktur Jasa dan Niaga Bela Bima sudah melakukan perbuatan diluar kewenangan, sehingga secara sengaja melakukan pelanggaran Perda dan Perwali Kota Surabaya, dimana dua direksi tersebut  telah dilaporkan  dalam surat Nomor : 093/ Xeks.Op/ RPH Surya / 2017.

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2017, telah terbit surat instruksi bernomor : 054/ IX / Int – UR / RPH Surya /2017 tentang kebijakan Operasional yang ditandatangani oleh dua Direksi ( Direktur Jasa dan Niaga, Direktur Administrasi dan Kuangan ) tanpa sepengetahuan Direktur Utama.

2. Surat undangan ke badan pengawas  ( Bawas ) No 0077/ X / Eks .Op/ RPH Surya / 2017 tanggal 04 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh dua Ddireksi ( Direktur Administrasi dan Keuangan, Direktur Jasa dan Niaga ) tanpa sepengetahuan serta tanpa mengundang Direktur Utama.

3. Telah terjadi pengeluaran dana perusahaan beberapa kali oleh direksi, sedangkan SPMU belum di otorisasi oleh Direktur Utama.

4. Terjadi perekrutan tenaga  marketing oleh direksi tanpa persetujuan dari Direktur Utama.

5. Terjadi penurunan kinerja dibidang penjualan daging, akibat adanya perubahan jam operasional rumah daging tanpa persetujuan Direktur Utama.

6. Terjadi adanya pembatalan SPPD Direktur Utama oleh Direktur Administrasi dan Keuangan tanpa koordinasi serta penjelasan kepada Direktur Utama.

7. Terjadi pembatalan pembayaran kepada vendor/ pemasok oleh Direktur Administrasi dan Keuangan , yang mana semua persyaratan dokumen pendukung telah dipenuhi tanpa koordinasi serta penjelasan kepada Direktur Utama.

8.  adanya laporan tertulis kepada Direktur Utama dari dua direksi ( Direktur Administrasi dan Keuangan , Direktur Jasa dan Niaga ) atas tugas – tugas pokok yang menjadi tanggungjawab dua direksi sesuai tupoksi masing – masing.

Direktur Utama Teguh Perihandoko juga menjelaskan bahwa, Surat Perintah Mengeluarkan Uang ( SPMU ) telah dibuat oleh Direktur Administrasi dan Keuangan sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan 6 Nopember 2017.


“Saya mengetahui uang itu dicairkan sebelum saya tandatangani, melalui Bank jatim, dengan adanya tindakan tersebut, maka dengan ini saya melepaskan tanggungjawab atas segala resiko hukum, yang timbul atas pencairan uang yang dilakukan oleh Direktur Administrasi dan Keuangan,”ungkap Teguh Prihandoko Direktur PD RPH. ( Ham )          


Surabaya Newsweek- Kasus Pungutan Liar ( Pungli ) ditambah lagi dengan pemalsuan surat Kartu Keluarga ( KK )  yang dilakukan oleh staf Kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng dinilai tidak bisa di tolerir , bahkan aksi nekad yang dilakukan Sugeng berbuntut pada permasalahan Pidana, yang selama ini masih ditangani oleh Inspektorat Kota Surabaya.

Pemalsuan surat KK terkuak , ketika saudara korban Andi mengecak ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil ( Dispendukcapil ) Kota Surabaya, ia kaget bahwa KK dan KTP yang sudah jadi tidak terdaftar pada Dispendukcapil, spontan saudara korban yang diberi kepercayaan untuk mengurus KK, KTP dan akte kelahiran  milik Sri Wulansari yang saat ini menjadi korban, melaporkan masalah ini kepada Inspektorat Kota Surabaya.

Gerak cepat kinerja Inspektorat patut diacungi jempol, pasalnya ketika menerima laporan dari saudara korban , Kepala Inspektorat Sigit Sugiharsono langsung memerintahkan anak buahnya, untuk membuat surat panggilan terhadap Camat dan staf Kecamatan Dukuh Pakis untuk mengklarifikasi laporan saudara korban terkait pungutan liar.

Ketika dikonfirmasi Camat Dukuh Pakis Hari Setio Widodo melalui selulernya membenarkan bahwa, Inspektorat telah mengirimkan surat terhadapnya dan stafnya, ia mengatakan bahwa dirinya dan stafnya sudah datang ke Inpektorat sesuai surat panggilan.

”Staf dan saya sudah memenuhi panggilan Inspektorat, kasusnya kita masih menunggu hasil pemeriksaan  Inspektorat, staf itu itu bukan kali pertama melakukan biro jasa, namun sering kali, itu kan tidak boleh sebenarnya mas dan saya sudah menegur, tapi iya tapi tetap saja seperti itu,”ujar Hari Setio Widodo Camat Dukuh Pakis.  

Tempat terpisah Edi Christijanto Kepala Bagian Administrasi  Pemerintahan dan Otonomi Daerak Kota Surabaya diruang kerjanya membeberkan, “kalau masalah pungli dan pemalsuan surat KK yang dilakukan, oleh staf Kecamatan Dukuh Pakis itu fatal dan itu masuk kategori sangsi berat,”tandas Edi.

Masih Edi,  mengacu pada Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 ayat 7 dan 8 dijelaskan bahwa , setiap PNS dilarang memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun, baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun ( Pasal 7 ). Setiap PNS dilarang  menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun, juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya ( Pasal 8 ).     


“Untuk hukuman disiplinnya, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS,”tambahnya. ( Ham )
Surabaya Newsweek- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kebudayaan dan Pawiwisata (Disbudpar) bakal mengembangkan gedung kesenian dan budaya di Kota Surabaya. Rencananya Disbudpar akan memusatkan gedung kesenian di alah satu pusat perbelajaan teknologi, Hi Tech Mall yang terletak di jalan Kusuma Bangsa.

“Nantinya kawasan seni yang letaknya berada di belakang Hi Tech Mall akan diramaikan kembali lewat pameran seni dan budaya,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Widodo Suryantoro saat menggelar jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya pada Senin, (11/12/2017).

Disampaikan Widodo, pemilihan gedung kesenian di Hi Tech Mall dipengaruhi beberapa faktor salah satu alasannya kontrak pemilik stand akan habis dalam waktu dekat. “Tahun 2018 sudah banyak menyerahkan stand kepada kami, padahal kontraknya habis tahun 2019,” ujar Widodo.

Nantinya, lanjut Widodo, gedung kesenian yang mulai digarap tahun 2018 itu akan ditampilkan secara modern mulai dari, fasilitas gedung, kolaborasi beberapa alat musik lawas, pertunjukan ludruk, wayang dan pantonim. “Semua akan diramu dengan konsep teknologi modern, namun tetap tidak meninggalkan budaya lama,” terang Pria berkacamata itu.

Lebih lanjut, apabila gedung kesenian tersebut sudah jadi, pemkot akan menerapkan beberapa regulasi salah satunya terkait peminjaman gedung. Dikatakan Widodo, meskipun peminjaman gedung hanya diperuntukan untuk komunitas seni surabaya saja, dirinya tetap memiliki aturan terkait peminjaman gedung.

“Apabila komunitas seni yang ada di surabaya ingin meminjam gedung diminta membuat proposal untuk diserahkan kepada wali kota terkait tujuan penggunaan gedung seni, setelah disetujui pihaknya akan memproses kelanjutannya,” jelasnya.


Ke depan untuk melancarkan rencana dan usaha membanguin surabaya melalui kesenian, Widodo mengajak Dewan Kesenian Surabaya (DKS) untuk bersinergi dengan Disbudpar. “Kami ini kan mitra, makanya saya berharap bisa membangun Kota Surabaya lewat kesenian,” pungkasnya. ( Ham )
Surabaya Newsweek- Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk membangun Masjid As-Sakinah di tempat semula berdirinya masjid, terlebih akan dibangun lebih besar dan lebih megah, mendapat respons positif dari para alim ulama. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya, menyampaikan bahwa tidak ada masalah dengan rencana pembangunan masjid As-Sakinah bila dibangun di tempat awalnya dan dibangun lebih besar. Para alim ulama juga menyampaikan harapannya agar pembangunan Masjid As-Sakinah bisa segera selesai. 

Sekretaris Umum MUI Jatim, Ainul Yaqin menyampaikan, pihaknya mendukung rencana Pemkot Surabaya untuk membangun masjid di tempat awal dengan lebih baik dan lebih luas sehingga bisa menampung lebih banyak jamaah. Menurutnya, yang terpenting adalah wujud masjid kelihatan lebih baik dan tidak bercampur dengan gedung lain. 

“Yang direncanakan pemkot sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki syariat. Bahwa bangunan masjid adalah tanah waqaf yang tidak boleh ditukar fungsikan untuk yang lain. Entry poinnya di sana. Kami sangat mendukung, dengan harapan masjid yang dibangun lebih baik dan lebih luas,” jelas Ainul Yaqin dalam jumpa pers di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Senin (11/12). 

Ketua PCNU Kota Surabaya, Muhibbin Zuhri menyampaikan, untuk membangun masjid baru yang lebih besar, maka membongkar masjid yang lama adalah keniscayaan. Yang terpenting, sambung Muhibbin, pemkot menyediakan lokasi dan fasilitas yang memadai agar aktivitas ibadah tetap bisa dilakukan di lokasi tersebut. “Ini penting agar aktivitas seperti ibadah sholat jumat yang selama ini dilaksanakan di masjid yang dibongkar, dapat tetap dilaksanakan di lokasi yang telah disediakan selama proses pembangunan,” jelas Muhibbin.  

Sedangkan Ibrahim selaku Wakil Ketua PDM Surabaya, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkunjung ke Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini untuk menyampaikan sikap dari PDM Muhammadiyah terkait masjid As-Sakinah. Beberapa poin tersebut, jelas Ibrahim, diantaranya bahwa pembangunan masjid di lingkungan tersebut, hendaknya menjadi ruang bagi publik. Bukan hanya untuk dewan saja agar syiarnya lebih menggema. Kedua, masjid dibangun kembali lebih luas dan megah agar menampung jamaah lebih banyak. “Serta ada tempat dan fasilitas pengganti sholat yang memenuhi syarat. Bila memang memenuhi syarat-syarat tersebut, kami sepakat,” ujar Ibrahim. 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tata Ruang Kota Surabaya, Ery Cahyadi menyampaikan, dalam proses pembangunan masjid As-Sakinah, pemkot mendengar masukan dari para alim ulama. “Dalam membangun masjid, pemkot hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh para alim ulama,” ujar Ery Cahyadi.


Dalam jumpa pers tersebut, Ery juga menyampaikan masjid As-Sakinah akan dibangun lebih besar sembari memperlihatkan gambar desain masjid tersebut. Ery menyebut luasan bangunannya 15x24 meter dan anggarannya jadi satu dengan renovasi pembangunan gedung dewan. “Pembangunan masjid baru ini ditargetkan selesai pada Desember 2018,” sambung Ery.( Ham )
Surabaya Newsweek- Lambatnya kasus Pungutan Liar ( Pungli ) Oleh Staf Kecamatan Dukuh Pakis, ada dugaan adanya konspirasi antara Camat Dukuh Pakis dan bawahannya, terbukti kasus ini hanya diam ditempat, belum adanya laporan Camat kepada Inspektorat selama ini, bahkan kasus ini mencuat ketika saudara korban Andi  melaporkan ke Inspektorat, dugaan kuat juga ada indikasi bahwa Camat Dukuh Pakis Hari Sulistiyo  berusaha melindungi anak buahnya yang melakukan Pungli dengan cara menjadi Biro Jasa kepengurusan KTP, KSK dan akte kelahiran dengan cara meminta biaya sebesar Rp. 8,2 Juta kepada warga Kelurahan Dukuh Pakis yang bernama Sri Wulansari.

Saat dikonfirmasi Edi Christijanto M.Si  Kepala Bagian  Administrasi  Pemerintahan dan Otonomi Daerah  Kota Surabaya mengatakan bahwa dirinya akan memanggil Camat Dukuh Pakis , untuk mengkroscek kebenaran berita di media selama ini, terkait kasus pungutan yang dilakukan oleh staf Kecamatan.

“Secepatnya nanti Camat Dukuh Pakis, akan saya panggil, untuk mengetahui kronologis terjadinya punggutan di wilayah Kecamatan Dukuh Pakis, yang dilakukan oleh anak buahnya,”ujar Edi Christijanto.

Masih Edi, Jika benar- benar terjadi adanya punggutan liar, yang pasti ada sangsi yang harus dia terima, ia juga menambahakn, bahwa perbuatan staf Kecamatan Dukuh Pakis  dibilang cukup berani , karena Walikota Surabaya sering mewanti0 wanti PNS jangan sampai melakukan punggutan liar.

“Jika ini benar – benar terjadi dan terbukti , maka yang melakukan akan dikenai sangsi, jaman sekarang kok berani ya seperti itu, padahal Walikota Surabaya sering member imbauan kepada seluruh PNS , jangan sampai melakukan punggutan liar,”tambahnya.

Kepala Inspektorat Kota Surabaya Sigit Sugiharsono menegaskan bahwa, laporan sudah ia terima, terkait punggutan liar dengan cara menjadi  biro jasa pengurusan oleh, staf Kecamatan Dukuh Pakis dari  saudara korban, nanti kita akan panggil Camat beserta staf Kecamatan.


“Pemanggilan Camat dan Staf suratnya sudah saya tandatangani dan dikirim, tinggal menunggu datangnya, kasus ini  laporan langsung dari saudara korban,”tandasnya. ( Ham ) 
Surabaya Newsweek- Wakil Ketua DPRD Surabaya Darmawan mendorong pemerintah kota lebih peduli dengan keberadaan usaha kecil menengan (UKM), khususnya di kawasan bekas lokalisasi Dolly.
Kepedulian itu bisa diwujudkan misalnya dengan mewajibkan seluruh kantor pemerintah di lingkungan Pemkot Surabaya, untuk menggunakan produk hasi UKM setempat.
“Harus didorong demikian. Selama ini Pemkot Surabaya belum sepenuhnya mengapresiasi produk UKM hadir di kantor pemerintah kota,” kata Darmawan, kemarin.
Dia menyebut, di kantor-kantor pemkot setiap hari pasti ada rapat. "Suguhannya harus produk olahan dan hasil UKM. Saya jamin setiap hari ada puluhan kantor yang menggelar rapat,” ujarnya.
Tanpa kepedulian yang lebih dari pemkot, tambah Darmawan, pihaknya khawatir UMKM di eks lokalisasi Dolly pelan-pelan akan mati suri.
Menurutnya, di eks lokalisasi Dolly terdapat sekitar 34 UKM. Namun, sebutnya, saat ini hanya sekitar sepuluh UKM yang masih berjalan.
“Kemana sisanya? Setelah ditelusuri mereka tak lagi bisa menjalankan roda UKM. Mereka berhenti berproduksi, karena produk-produknya tak terserap pasar,” jelas legislator dari Partai Gerindra yang akrab disapa Aden ini.
Tidak hanya, ungkap Darmawan, UKM di bidang lainnya seperti batik, sandal dan sepatu juga bisa lebih diberdayakan dengan berkoordinasi lewat pemkot.
Seperti produk batik, diharapkan bahan maupun pakaian yang dipakai aparatur sipil negara (ASN) bisa dari pengrajin batik di Dolly.
Sejumlah souvenir juga bisa diambilkan dari pengrajin Dolly untuk tamu dari luar kota hingga luar negeri.
Malahan pemkot bisa mengajak para tamu tersebut untuk datang ke kawasan Dolly melihat kegiatan produksi para pelaku UKM di sana.
Di sisi lain, banyaknya pesanan produk UKM juga akan menarik pekerja untuk bisa bergabung dengan UKM itu.
“Dengan UKM yang berkembang, kebutuhan pekerja semakin banyak. Kan bisa mempekerjakan masyarakat sekitar,” terang Aden.
Persoalan klasik seperti kekurangan modal dan pangsa pasar, imbuh Darmawan, bisa diatasi Pemkot Surabaya dengan cara dicarikan bantuan kredit lunak dan tanpa agunan, agar UKM tersebut kembali berdaya.

Dengan sejumlah solusi itu, harap Aden, maka UKM di Dolly bisa berkembang dan terkenal. Masyarakat di sekitar kawasan Dolly pun juga bisa semakin sejahtera.( Ham ) 
Surabaya Newsweek- Kelanjutan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur masih menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di tahun 2018 mendatang. Beberapa proyek infrastruktur tersebut diantaranya tinggal proses penyelesaian.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Agus Imam Sonhaji menyampaikan, dari total kekuatan APBD Kota Surabaya sebesar Rp 9,11 triliun di tahun 2018, sebanyak 22,86 persen atau senilai 2,083 triliun  diperuntukkan bagi infrastruktur. 

Menurut Agus Sonhaji, salah satu pembangunan infrastruktur yang menjadi perhatian pemkot adalah meneruskan penyelesaian proyek box culvert Banyu Urip yang masih kurang enam kilometer. “Kami akan meneruskan pembangunan box culvert Banyu Urip untuk sampai ujung. Ini masih kurang 6 kilometer dan ini akan kami kerjakan bertahap (multi years). Selain untuk menambah panjang jalan baru, ini juga berfungsi untuk pematusan,” tegas Agus Sonhaji di acara media gathering yang digelar di Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Jumat (8/12). 

Selain melanjutkan proyek box culvert Banyu Urip, pembangunan infrastruktur yang menurut Agus Sonhaji menjadi fokus di 2018 adalah pembangunan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalur Lingkar Luar Timur (JLLT), dan menuntaskan ujungnya jalur Middle East Ring Road (MERR). Dia menyebut di tahun ini, pemkot melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan akan fokus pada pembebasan lahan dan tahun depan mulai pembangunan fisik. 

Penambahan jalan-jalan baru juga menjadi concern pemkot. Menurut Agus Sonhaji, infrastruktur pembangunan jalan menjadi fokus Pemkot Surabaya karena berpengaruh dalam menunjang perekonomian di Kota Surabaya. Dengan jalan diperbanyak, lalu lintas akan semakin lancar dan ekonomi masyarakat akan meningkat. “Ini penting untuk menekan biaya logistik. Termasuk juga pemeliharaan jalan existing,” sambung Agus Sonhaji.  

Sebagai bagian dari fokus pada proyek jalan tersebut, pejabat kelahiran Kediri ini menyebut pemkot juga akan menuntaskan pembangunan frontage road di tahun 2018. Untuk FR sisi barat yang sampai di depan rumah sakit islam, tahun depan akan dikebut pengerjaannya. 

Pembangunan infrastruktur yang juga menjadi fokus pemkot di tahun 2018 adalah terkait penanganan banjir. Salah satunya adalah penambahan pompa baru. Baik penambahan pompa air baru maupun penambahan kapasitasnya. “Harapannya, ketika hujan deras, pompa air ini bisa memompa air lebih cepat. Fokusnya adalah mempersingkat lamanya genangan, merendahkan tinggi genaangan dan menyempitkan luasan genangan,” sambung pejabat yang pernah menjabat Kepala Dinas Cipta Karya ini.

Selain pembangunan infrastruktur, pemkot juga mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pendidikan. Yakni mencapai 24,10 persen atau sebesar 2,196 triliun dari kekuatan APBD Surabaya di tahun 2018. Serta pelayanan masyarakat sebesar 19,23 persen dan kesehatan sebesar 10,46 persen.

Pakar pembangunan kota dari ITS, Aryo Sulistyo menyampaikan, besarnya anggaran untuk pendidikan tersebut sesuai dengan motto Surabaya. Khusus untuk pembangunan infrastruktur, Aryo berharap pemkot selain fokus pada penataan kota juga fokus pada pencegahan banjir.


“Ini karena wilayah Surabaya itu 30 persen nya itu lebih rendah dari permukaan laut. Untuk itu, penting agar pembangunan box culvert yang sudah bagus dibangun berkelanjutan, jangan sepotong-sepotong. Itu harapan kami selaku akademisi,” ujarnya.(Ham )
Surabaya Newsweek- Mewujudkan kota yang ramah lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerahnya. Masyarakat juga bisa ikut memberikan kontribusi nyata. Termasuk dari lingkungan sekolah. Selama bertahun-tahun, ada banyak pihak di sekolah di Surabaya yang aktif dalam upaya penyelamatan lingkungan melalui program Surabaya Eco School.   

Kontribusi nyata dari siswa/siswi, guru dan kepala sekolah serta komunitas peduli ingkungan di Surabaya dalam upaya penyelamatan lingkungan, mendapatkan apresiasi positif dari Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Menurut wali kota, atas kontribusi yang terus-menerus dilakukan untuk Surabaya, mereka layak untuk disebut sebagai pahlawan yang tidak terlihat.

"Saya bangga. Kalian murid-murid, guru dan kepala sekolah yang luar biasa. Kalian terus menerus memberikan perhatian kepada Surabaya. Kalian sudah memberikan kontribusi positif untuk kota ini. Kalian adalah pahlawan yang tidak terlihat,” ujar Wali Kota Tri Rismaharini di acara Awarding Surabaya Eco School 2017 yang digelar di gedung Balai Budaya, Sabtu (9/12).  

Menurut wali kota, penghargaan tersebut mungkin tidak ada artinya bila sekadar dimaknai dari nilainya. Namun, ada hal yang jauh lebih penting dari penghargaan tersebut. Yakni upaya konsisten untuk ikut menyelamatkan lingkungan. 

“Yang terpenting, kita harus terus-menerus melakukan upaya ini. Tidak usah kecil hati atau minder bila dianggap pasukan kuning. Sebab, kalian telah ikut berkontribusi untuk menyelamatkan kota ini,” sambung wali kota. 
                                                                                                          
Direktur Surabaya Eco School, Anggrian Permana menyampaikan, Surabaya Eco School merupakan program jangka panjang satu semester yang melibatkan seluruh SD dan SMP di Surabaya. Kegiatannya berpatokan pada lingkungan hidup di sekolah masing-masing. 

“Hari ini ending programnya, kami memberikan apresiasi sebanyak mungkin pada sekolah yang sudah konsisten dalam melakukan gerakan lingkungan hidup di sekolahnya,” tegas Anggrian. 

Menurut Anggrian, program Surabaya Eco School yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, aktivitasnya diantaranya gerakan massal yang melibatkan seluruh elemen sekolah, juga ada gerakan lingkungan hidup yang bersifat momentum seperti pengomposan, pengumpulan sampah, membuat area resapan biopori, dan gerakan pembuatan konten kreatif seperti mading dan instagram. Termasuk juga melakukan worskhop yang telah diikuti 630 sekolah. 

“Ini sudah tahun ketujuh. Goal nya adalah bagaimana mengajak seluruh warga sekolah untuk berubah karakternya menjadi peduli lingkungan hidup. Dimulai dengan pengomposan, pemilahan sampah, dan kegiatan seperti ini. Kami bekerjasama dengan dinas pendidikan. Tapi untuk materi dari kami sendiri,” sambung Anggrian.


Acara Awarding Surabaya Eco School 2017 tersebut berlangsung heboh. Ratusan murid/guru dan kepala sekolah hadir. Beberapa dari mereka mengenakan aneka kostum daur ulang hasil karya mereka sendiri. Termasuk juga tampil dengan iringan alat musik dari sampah non organik yang menghasilkan bunyi-bunyian yang merdu untuk dinikmati. (Ham )