Berita Terbaru

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

TERPOPULER



Surabaya Newsweek- Agenda tahunan yakni berbuka puasa bersama anak Yatim Piatu dari Yayasan Bhakti Persatuan, kembali digelar untuk yang ketiga kalinya oleh DPRD Kota Surabaya, Sabtu ( 26/ 5/ 2018 ) dan ratusan anak yatim piatu ini, memadati kantor wakil rakyat sejak pukul 16.00 Wib  

Ketua DPRD Kota Surabaya Armudji mengungkapkan bahwa acara ini didasari atas rasa syukur dari DPRD Kota Surabaya. Ke depannya, Ia pun berharap dan berusaha untuk meningkatkan jumlah anak yatim piatu yang diundang.

"Alhamdulillah tahun ini bisa mendatangkan ratusan. Insya Allah, nanti kalau gedung DPRD yang baru sudah jadi, kita akan tingkatkan menjadi ribuan anak yatim," kata Armudji.

Menanggapi hal itu, Ridwan Sugiarto Harjono selaku Ketua Yayasan Bhakti Persatuan sebagai mitra DPRD Kota Surabaya mengaku siap, untuk bersama-sama menggelar syukuran itu kelak.

"Kalau memang untuk anak-anak yatim piatu, mau seribu atau dua ribu kami siap,  Nggak usah kuwatir," ungkap Jon, sapaan akrabnya.

Di sisi lain, Bambang yang merupakan salah satu anak yatim piatu di acara itu, mengaku sangat bahagia atas acara yang digelar oleh, para wakil rakyat ini.

"Seneng Mas. Makanannya juga enak-enak. Terima kasih Bapak Ibu anggota DPRD. Sering-sering diundang acara gini juga nggak apa-apa," ujar  Bambang. ( Ham)

BANYUWANGI - Untuk mengenalkan potensi yang dimiliki pemerintahan desa/kelurahan seperti; kerajinan, distinasi pariwisata yang dimiliki oleh desa/kelurahan melalui video visual yang bisa diakses keseluruh dunia melalui internet. 

Sehingga masyarakat dunia bisa mengenal potensi yang dimiliki desa/kelurahan, yang nanti diharapkan bisa mendongkrak perekonomian masyarakat desa/kelurahan. Disini pemerintahan desa/kelurahan dituntut kriatifvitas, berinovasi desanya, maupun kelurahan, yang akan dilombakan dan di festivalkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyaraka dan Desa Banyuwangi. (DPMD). 

Untuk itu DPMD Banyuwangi  pada hari Kamis (24/5) bertempat di aula DPMD mengadakan “Sosialisasi Lomba Vidio & Festival Inovasi Desa/Kelurahan, dengan nara sumber kepala bidang “ Usaha Ekonomi Desa, H. Heru Eko Wahyudi. SH “  dari Radar Banyuwangi dan “Kasi Perencanaan Ivaloasi Pembangunan Desa, A. Kusni. SH” dan yang diundang 189 pemerintahan desa, 28 kelurahan dan 25 pemerintah kecamatan.

Acara sosialisasi Lomba Vidio Kriatif & Festival Inovasi Desa/Kelurahan dibuka oleh Kepala DPMD Banyuwangi yang diwakili Kepala Bidang (Kabid) Desa “Faisol” sekitar pukul 10.00 WIB.

“Faisol “  menjelaskan bahwa kita menjalankan tugas pada tahun anggaran 2018, kita adakan sosialisasi rencana akan diadakan lomba video kriatif yang memasuki tahun ke tiga, juga hal yang baru terkait festival  inovasi desa/kelurahan.

Festival Inovasi desa/kelurahan yang diadakan pada tanggal 20-22 Juli dan sifatnya penilian, tampilan dari pameran yang nantinya di evaloasi dan diberikan penghargaan/apresiasi. Terkait dengan  bantuan keuangan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD), sekarang ini kita sudah masuk pada triwulan ke 2 hampir bulan terakhir.

DD,masih  banyak desa yang belum mengajukan “pencairaan DD’ kurang lebih 30 desa dari 189 desa untuk tahap 1. Berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan RI No 50/2017 ,penyerapan DD tahap ke 1 paling lambat minggu ke 3 bulan Juni 2018, kalau tidak bisa terserap sanksinya, “ desa tidak bisa menyerap tahun anggaran DD.

Untuk tahap ke 2 desa segera mengajukan tahap ke 2 DD, dan bisa segera diajukan, anggaran sudah ada di kas daerah, tetapi kita himpun dahulu di DPMD paling tidak ada 20-50 baru kita teruskan ke BPKAD, karena BPKAD DD tahap 1 harus selesai, tinggal 30 desa yang belum menyelesaikan.

Kalau tahap ke 2 paling lambat minggu ke  3 bulan Juli. Kalau tahap ke 2 tidak terserap, berarti tahap ke 3 tidak bisa terrealisasi, dan hanya bisa menyerap tahap 1 saja minggu ke 4 bulan Juni. Untuk tahap ke 3nya laporan ditunggu sampai tanggal 7 juli, dan laporan tahap 1 dan Tahap 2 harus sudah selesai, minimal ada penyerapan 75 %. 

Kalau akhir bulan Juli kita bisa menyampaikan, atau KKPN busa transfer ke kas daerah bulan Agustus bisa mencairkan tahap ke 3, ini butuh kerja cepat dan kerja cerdas. Katanya.

Kabid Usaha Ekonomi Desa menjelaskan bahwa lomba video riatif inisudah memasuki tahun ke 3 dan pendaftaran tanpa biaya, sebab melalui anggaran APBD denga 2 tema yaitu ; pelayanan public desa/kelrahan dan Potensi local desa/kelurahan. Pendaftaran 28 Mei-14 Juli.

Work shop bersama  para ahli perfileman, seperti Gaarin. Pembuatan film 26 Juni-09 Juli.pengumpulan film 10-13 Juli. Penjurian  16-18 juli. Uploanding Top  10. 19-25 Juli. Awarding 28 Juli Hadia. Juara 1 10 juta. Juara 2 7,5 juta, Juara 3 5 juta dan juara favorit 5 juta.

Persyaratan; dorasi video minimal 2 menit, dan maximal 4 menit. Tim video kreatif trdiri 3-5 orang. Karya original , belum pernah diikutkan lomba. Menampilkan tulisan video kriatif logo kab. Banyuwangi dan logo JP-Raba dalam video. Menyerahkan surat rekomendasi dari dsa/kelurahan. 

“ Bayu” Sangat pentingn lomba video kriatif ini, sebab bsa sebagai publikasi desanya, sebagai dukumentasi  desa, dan bisa berpengalaman dengan kamerahman kelas tinggi. Publikasi / promasi sangat mahal dan penting bagi prodak.

Festival inivasi desa menerut Kasi  Perencanaan Ivaloasi Pembangunan Desa “ A.Kusni SH. “ menjelaskan bahwa Inovasi merupaka  trobosan baru dari hasil engembangan , pemanfaatan pengetahuan ,ketrampilan, dan pengalaman, baik secara individu, maupun elompok untuk menciptakan ,memperbaruisebuah produk, baik dalam bentukbarang jasa yang bisamemberikan nilai tambah, baik di bidang infrasstuktur, sumberdaya manusia, ekonomi dan social budaya.

Maksud dan Tujuannya mengangkat jenis inovasi yang dimiliki / difasilitasi desa dan keluraha. Sebagai media pamer, inovasiyang dikembangkan masyarakat, serta hasildan durasiwaktu yang diperlukan oleh suatuproses produksi setelah penggunaan inovasi.

Media penyampaian ide, informasi dan gagasan secara visual suatau inovasi kegiatan/proses produksi. Bertujuan untuk mendukung pembangunan desa yang lebih kriatif dalam mendorongpengembangan pembangunan ekonomi local dan pengembangansumberdaya manusia.

Temanya 1. Inovasi Teknologi/Proses Produksi dan 2.Inovasi Pelayanan Publik desa/kelurahan. Pendaftaran 28 Mei-14 Juli. Seleksi 25 Juli.Peserta tiap kecamatan menampilkan dua peserta inivasi . dunia pendidikan dari SMP,SMU, SMK, Perguruan Tinggi.
Persyaratan  tema yang dipilih 1 atau 2 atau keduanya. 

Inovasi yang dipamerkan bisa bersifat baruatau merupakan hasil modidifikasi. Tim inovasi terdiri 3 -5 orang. Menyerahkan surat rekomendasi dari desa/kelurahan. Karya orosinil belum pernah diikutkan pameran. Katanya. (jok)

Foto dari kiri, Kepala Bappeda,Suharto dan Kabag Kesra, Suyadi
TULUNGAGUNG - Saling lempar dan saling tuding pun kian terjadi, gejolak bantuan dana hibah 2017 yang di duga melanggar ketentuan.Kelompok masyarakat atau Organisasi yang ingin mendapatkan hibah dari APBD monggo mengajukan satu tahun sebelumnya, agar di tahun berikutnya mendapatkan. Ormas, LSM atau kelompok Masyarakat harus terdapaftar di kemenkumham.  

Pihak Kesra hanya mengajukan  dan mengusulkan saja ke Bappeda, realisasi atau tidak ada di Bappeda. Jadi, pengajuan proposal kelompok Masyarakat yang realisasikan Bappeda. Setelah itu Kesra yang membantu pencairan. Bila Yayasan atau Kelompok yang mendapatkan bantuan melalui APBD tahun 2017 masih kurang, nanti  bisa minta tambah dan akan mendapatkan bantuan dana dari Perubahan Anggaran Keuangan ( PAK ) di Tahun yang sama. 

Dalam satu tahun sebuah Yayasan atau Kelompok kemasyarakatan hanya mendapatkan bantuan satu kali baik itu bantuan dari APBD maupun PAK. Bila ada kelompok melanggar ketentuan itu bisa empat kali mendapatkan dengan nama yang sama  pemberi hibah akan terkena proses hukum pidana. Karena dalam permasalahan itu bisa terjadi tumpang tindih atau dobel anggaran, maka di wajibakan Satu kelompok Satu ketua dalam mendapatkan hibah, ucap, kabag kesra menuturkan, Jumat,(11/05).
 
Di konfirmasi, Kepala Bappeda Suharto melalui Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Eni Dwi Agustin mengatakan,  Kabag Kesra Suyadi sebenarnya tahu kewenangan hibah itu BPKAD. Kalau Kabag Kesra cerita yang menyetujui BAPPEDA sangat salah toh, yang mencairkan kan BPKAD ya gak benar lah, salah banget lo. Yang benar menyetujui dan yang menentukan TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ), pungkasnya. Hibah telah diatur  Kementrian Dalam Negeri ( Kemendagri ) dan di atur oleh Peraturan Daerah ( PERDA ), kalau Pak Suyadi tidak tahu wajar dong, kan beliaunya hanyalah Teknis.

Perlu di ketahui bahwa Bappeda hanya sebagai Perencana bukan sebagai penentu mendapatkan hibah itu tuturnya.Masih Eni melanjutkan, pak Suyadi itu tidak tahu dan tidak bisa membedakan antara biaya langsung dan biaya tidak langsung, kalau yang langsung berkaitan dengan program dan perencananya Bappeda, sedangkan hibah biaya tidak langsung  perencanaannya bukan di Bappeda. Yang  kewenangannya ada di BPKAD. Semua yang menentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Ketua Tim Ir. Sekretaris Daerah, Ir. Indra Fauzi, yang di sampaikan Kabag Kesra itu salah. Kan sudah di jelaskan bahwa aturan ada di Permendagri No.14 tahun 2016. Saat pengajuan proposal sudah terseleksi, bila ada nama dua yang cair itu tidaklah mungkin malah terjadi dobel anggaran. Tidak mungkin di cairkan  pasti di suruh milih salah satu sama BPKAD, aturan sudah jelas melarangnya. Kalau tetap di paksakan berarti melanggar aturan bisa terkena hukum pidana,” tandasnya, Jumat (11/05)

Selama ini Masyarakat mencoba menaati peraturan, akan tetapi, oknum Pemerintah Daerah yang selalu melanggar aturan. Padahal segala larangan sudah ditetapkan Pemerintah Pusat bahkan Kementrian Dalam Negeri. Namun, Eni Dwi ketika menyampaikan itu terlalu bertele tele menghindari pertanyaan wartawan. Memang menyayangkan bancakan hibah oleh oknum pejabat dengan sistem pembagian tidak adil, inilah yang bisa mendatangkan gejala Kolusi,Korupsi dan Nepotisme. Bantuan hibah dari pemerintah daerah sewaktu waktu bisa saja menyalahi oleh ulah oknum.

Sekarang sedang menjelang pemilihan umum kepala daerah, bisa saja terjadi bantuan hibah digunakan sebagai alat politik bagi yang mencalonkan kembali. Kekuatiran bisa saja di salah gunakan para tim sukses karena dianggap telah berjasa. Berbagai praktik yang di gunakan bisa menonjok APBD, dapat di katakan kurang tepat sasaran. (N70)

Surabaya NewsWeek- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) kembali menggelar kegiatan tahunan yakni lomba foto. Kegiatan ini merupakan serangkaian dari Peringatan Hari Jadi Kota Surabaya ke 725. Dalam lomba foto tahun ini, Pemkot Surabaya mengambil tema "Enjoy Public Space” yang dipilih karena Kota Surabaya sangat terkenal dengan semakin banyaknya ruang publik yang tersedia untuk memanjakan warganya.

Tiga dewan juri profesional pun disiapkan dalam mendukung penilaian juara. Yakni, Pakar Tata Kota ITS Johan Silas, Ketua PSS Surabaya Tan Josua Victor dan Dosen Fotografi Universitas Widya Mandala Surabaya Noveina Dugis. Sebanyak 28 karya foto terbaik dipamerkan di Grand City Surabaya, panitia mengambil tiga juara dan 10 nominator terbaik yang sebelumnya telah dilakukan penilaian oleh para dewan juri.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam sambutannya yang disampaikan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya M. Taswin mengatakan bahwa sebuah karya foto selain menjadi sebuah dokumen yang penting, juga bisa menginspirasi banyak orang, melalui pesan yang disampaikan. Selain itu, lanjutnya, selama ini Pemkot Surabaya menyampaikan hasil-hasil pembangunan kemajuan kota melalui media foto. Maka dari itu, Pemkot Surabaya sangat mendukung sekali dengan dunia fotografi.

“Dalam konteks Kota Surabaya, saya juga menggunakan foto sebagai salah satu cara menyampaikan hasil-hasil pembangunan Kota Surabaya, dalam paparan saya.” kata dia, saat membuka pameran foto bertempat di Grand City Surabaya, Jum’at, (25/05/18).

Disisi lain, sambungnya, para insan fotografi Surabaya juga mempunyai peran penting dalam membantu menyampaikan pembangunan kota di mata dunia. Oleh karena itu, pemerintah Surabaya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para insan fotografi yang telah membantu dalam mempromosikan kota Surabaya di mata dunia. 

“Karena itu pentingnya dunia fotografi, maka Pemkot Surabaya secara rutin menyelenggarakan kegiatan ini,” terangnya.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Muhammad Fikser menambahkan acara ini merupakan agenda rutin tahunan sebagai bagian untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-725 pada 31 Mei 2018. Untuk tahun ini, tema "Enjoy Public Space” dipilih, karena Kota Surabaya sangat terkenal dengan semakin banyaknya ruang terbuka yang berbeda dengan kota-kota lain.

“Melalui lomba foto ini, kita ingin mengenalkan dimana keceriaan warga kota, dimana memanfaatkan sarana dan prasana yang disiapkan oleh Pemerintah Kota,” ujarnya.

Apalagi, menurutnya, tahun 2017 Pemkot Surabaya mendapatkan penghargaan Learning City Awards dari UNESCO, terkait dengan ruang terbuka. Melalui agenda tahunan ini, pemerintah ingin menyampaikan kepada warganya agar bisa menikmati fasilitas publik yang telah disediakan oleh Pemkot Surabaya.

“Melalui pameran ini, kita juga ingin mengenalkan kepada warga Surabaya. Silahkan warga datang menikmati fasilitas dan berbagai isinya,” pungkasnya. ( Ham )


Surabaya NewsWeek- Demi penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik lagi, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) siap untuk melakukan efisiensi pelayanan kepada para calon jamaah haji.

Hal itu diungkapkan oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Haji, Dr. Anggito Abimanyu pada acara Fokus Group Discussion yang digelar bersama Ikatan Sarjana Ekonomi lndonesia (ISEI) Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur, Jumat (25/5/2018).

"Demi efisiensi, BPKH telah mendukung Kemenag untuk melakukan Pembayaran operasional Haji dan Pengembalian BPIH Khusus kepada travel-travel Haji. BPKH juga ditugaskan melakukan Pengadaan mata uang Reyal untuk Operasional Haji di Arab Saudi," kata Anggito.

"Desain virtual account uang kredibel juga tengah dirancang untuk dapat lebih menunjang hal itu," ungkapnya.

Di sisi lain, Anggito juga membeberkan bahwa investasi pada instrumen yang aman dan optimal serta likuid juga tengah dipertimbangkan oleh BPIH. 

"Itu adalah prioritas jangka pendek untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan haji," ujarnya.

Masih Anggito, saat ini masih ada beberapa tantangan dalam pengelolaan keuangan haji. “Antara Iain selisih antara biaya operasional haji dengan penerimaan oleh jamaah dan kenaikan biaya operasional dan mismatch nilai tukar antara pendapatan serta biaya operasional haji," pungkas Anggito.

Sebagai informasi, Asosiasi Travel dan akademisi di Jawa Timur serta OJK (Otorifas Jasa Keuangan) juga perwakilan Bank Indonesia turut hadir dalam diskusi yang diselenggarakan di Hotel Bumi Surabaya itu.( Ham )

Surabaya NewsWeek- Belum lama ini, Perusahaan Daerah ( PD ) Rumah Potong Hewan ( RPH ) Pegirikan Surabaya,dikunjungi Ir.Fini Mufiani,MSi Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Direktorat Jenderal ( Dirjen ) Peternakan dan Kesehatan Hewan.( PKH) kementerian pertanian.

Kunjungan ini merupakan sikap respon positif, dari Dirjen PKH Kementerian Pertanian, setelah setahun mendapatkan kabar, bahwa RPH Surabaya berhasil memproses daging olahan yang Halal, Murah dan Higienis berupa kemasan daging dingin segar,    

“Kami sangat terkesan dan tertarik dengan proses olahan daging dingin kamasan disini, karena merupakan satu-satunya RPH yang memiliki proses seperti ini. Dan ini bisa dijadikan percontohan secara nasional. Lantas, apa yang bisa kami bantu?,” ucap Fini kepada jajaran Direksi RPH. Jumat (25/5/2018)

Mendapatkan apresiasi dari salah satu Direktur di lingkungan Dirjen PKH Kementerian Pertanian, Teguh Prihandoko Dirut PD Rumah Potong Hewan (RPH) pegirikan Surabaya mengaku, akan mempertahankan inovasi ini, dengan tetap menjaga prosesnya dengan cara Asuh, Aman, Sehat dan Utuh.

“Memang ini baru tahapan penjajagan dan sharing ide, untuk dibahas di Jakarta, namun kami tetap terus berjuang lebih keras lagi dan mengharapkan dukungan pemkot, sebagai stockholder / pemilik, untuk bisa merealisasikan semua program yang telah kami rencanakan, demi program ketahanan pangan di daerah dan pusat,” ungkap Teguh Prihandoko.

Teguh menjelaskan, dengan proses Asuh, Aman, Sehat dan Utuh, kami tetap mempertahankan olahan daging lokal, karena dengan demikian akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

“Promosi daging Rawis Suroboyo dengan harga 72.500, merupakan harga khusus dari rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya yang ke 725,”tandas Teguh Prihandoko Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Pegirikan Surabaya.( Ham )
TULUNGAGUNG - Embung Desa Nglurup bakal terwujud. Setelah selama tiga tahun lebih Desa melalui Pemda Tulungagung menunggu jawaban pengajuan permohonan dari Propinsi Jawa Timur. Dimana kedelapan warga Dusun Pokolimo dengan pemerintah Desa Nglurup dan Pemda bersepakat pembebasan lahan dengan ganti rugi yang setara. Ganti rugi lahan ke warga di ambil luas lahan kanan kiri masing-masing satu setengah meter dan panjangnya sekian meter. 


Pengukuran lahan sudah di ukur disaksikan warga, karena proyek embung harus selesai dikerjakan Desember 2018 ini. Embung memang menjadi prioritas Dana Desa di tahun 2018, atau penampung air skala besar dan dipertegas Peraturan Menteri No 19 tahun 2017. Karena Desa sangat membutuhkan penahanan infrastruktur air dengan mengairi persawahan soalnya pertanian adalah bidang utama yang menghidupi Desa-Desa maka embung menjawabnya. 


Dengan adanya embung yang di miliki Desa Desa, bakal panen sekali dalam satu tahun. Embung khususnya bisa membantu petani ketika musim kemarau tiba. Kepala Desa Mutmainah selama ini memang sangat gigih agar masyarakat Desa Nglurup Kecamatan Sendang memiliki embung yang bakal dapat memperlancar air pertanian. Semua yang dikerjakan pemerintah Desa Nglurup semata untuk kepentinga masyarakat secara keseluruhan, ucap wanita itu. 


Untuk menuju lokasi embung jauhnya dari kantor Desa ke lokasi hampir empat kilo meter cukup di lalui kendaraan roda empat. Lalu berjalan kaki kurang lebih empat ratus meter menuju ke lokasi embung di bangun. Hari itu Kamis (24/5), bersama Kaur Pemerintahan, Duki dan petugas DAS Brantas terjun ke lokasi melihat titik tertentu yang bakal di bangun untuk lintasan material dan alat berat mengingat Desember ini embung sudah selesai. Sehingga pihak Desa  bekerja keras agar tepat dengan waktu yang di tentukan sesuai targetnya. (NAN)