Berita Terbaru

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

TERPOPULER

TULUNGAGUNG - Jumlah guru sekolah SDN 1 Tawangsari PNS 8,  honorer 4, rumbel 8, siswa 234, dipimpin seorang kepala sekolah, M.Dardiri. Sekolah merupakan peraih prestasi berupa piagam penghargaan dari kejuaraan lomba voli antar siswa yang tidak bisa dipandang sebelah mata. 

Walau kurangnya perhatian dari Pemerintah gedung dan buku perpustakaan belum mendapatkan tidak membuat kendur semangat para guru. Sutris, guru olah raga yang selalu mengajarkan semangat untuk belajar kepada anak didik, dengan telaten membimbing murid muridnya agar tidak ketinggalan dengan sekolah lain," bersaing itu perlu dengan cara cara mendidik agar sekolahnya lebih maju," katanya, tidak terlepas dukungan kepala sekolah yang turut mensuport setiap waktu kegiatan yang dijalankan oleh rekan rekan guru, dimulai bidang olah raga juga dibidang lainnya," ujarnya. 

Majunya sekolah, lagi - lagi rencana pemerintah dibangunkannya gedung perpustakaan dan buku perpustakaan masih samar samar, tiga tahun yang silam lahan sudah diukur, di acc, sampai memasuki tahun 2019 ini belum juga direalisasi. Disdikpora Kabupaten Tulungagung dapat memperhatikannya dengan fasilitas yang belum sekolah dapatkan. 

Tanah yang ditempati kedua sekolah dasar negeri itu tanah yang diwakafkan oleh pondok pesantren mempunyai silsilah dari keluarga keraton Solo nomor 10, Jogja nomor 21, Tulungagung nomor 8, setiap tahunnya Jogja mengirim prajurit prajuritnya ke pondok yang berada di belakang gedung sekolah. Rabu dan Kamis siswa SDN 2 memakai pakaian adat Jawa, pagi sekolah digunakan SD sore MI, sambung penjaga sekolah SDN 2, Yanto. Jarak sekolah dengan SDN 1 kurang lebih 500 meter. Untuk SDN 1 jumlah guru PNS 5, GTT 12, siswa 126 orang punya gedung perpustakaan dan ratusan buku pelajaran, sering menerima bantuan dari pemerintah, ujar warga. 

Kepala sekolah SDN 1 Tawangsari, Titik.Sukristiandari saat ditemui mengatakan, sekolahnya lagi ada kegiatan seleksi gugus, pesertanya dari siswa kelas 1V dan V dari 7 lembaga sekolah dengan materi matematika dan IPA selama satu hari. Hasil Seleksi gugus akan diadu ditingkat  se-Kecamatan dan pemenangnya diadu ke tingkat Kabupaten awal atau akhir Pebruari nanti, “ucap Titik  ke S.Newsweek. (Nan)
SURABAYA - Tim Intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya berhasil mengeksekusi Bambang Harijanto Hadi Sujono,SE terpidana kasus pemalsuan merk dagang. Bos pabrik Ac yang tinggal di Perum Galaxy Bumi Permai Surabaya ini ditangkap sekitar jam 17.30 WIB di Jl Margomulyo Surabaya, Selasa (15/1/2019). "Iya tadi kami tangkap 17.30 WIB di Jalan Margomulyo, saat DPO keluar dari gudang miliknya," kata Kasi Intel Kejari Surabaya I Ketut Kasna, Selasa (15/1/2019).

Usai menjalani pemeriksaan, Bambang langsung dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dieksekusi ke Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya di Medaeng. "Terpidana dieksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1587 K/Pid.sus/2017 Tanggal 16 Nopember 2017 dengan amar putusan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 90, 91, 94 UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merk. Dan menjatuhkan pidana selama 1 tahun dan 6 bulan penjara dan denda sebesar  Rp. 50.000.000 subsider 2 bulan kurungan," terangnya.

Kronologi penangkapan, tim Intelejen Kejari mendapat informasi keberadaan terpidana di daerah Citraland, kemudian tim bergerak ke lokasi tersebut. Sekitar pukul 12.00 WIB terpidana berpindah lokasi ke daerah pergudangan Margomulyo. Saat dilakukan penyisiran, diketahui gudang terpidana terletak di pergudangan Margomulyo blok F14, kemudian tim melakukan pemantauan hingga Pkl. 16.55 WIB. Saat terpidana meninggalkan gudang bersama istrinya dengan mengendarai mobil Innova warna hitam Nopol L 1157 ZO. Pkl. 17.00 Tim melakukan penghadangan dan menangkapnya.

Untuk diketahui, pemalsuan merk yang dilakukan Bambang terjadi pada 26 Juni 2014 di toko Apollo milik Ong Tommy Ongkowidjojo. Di toko itu, Ong memperdagangkan AC merk Panasonic dari hasil pelanggaran merk Panasonic milik orang lain yang terdaftar umum merk Ditjen HKI Dephumham RI. (ban) 
SURABAYA - Eduard Rudy, Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Surabaya dan IPHI Surabaya akhirnya divonis bebas atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Kasus yang menjerat menjerat Rudy sebagai terdakwa ini dinyatakan murni perdata atau onslag.

Dalam amar putusannya, ketua majelis hakim Maxi Sigarlaki menyatakan, tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nur Rachman yang sebelumnya menuntut Rudy dengan hukuman 5 bulan penjara. Pasalnya pada kasus ini, Rudy telah melakukan sebagian uang milik Dian Sanjaya (pelapor).

Terlebih lagi di persidangan telah terungkap adanya perdamaian antara Rudy dan Dian Sanjaya atas kasus ini. “Menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagai dakwaan alternatif pertama, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana,” tegas hakim Maxi pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (15/1/2019).

Selain itu, hakim Maxi juga memerintahkan agar terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. “Serta memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya,” katanya saat membacakan amar putusan.

Atas vonis tersebut, Rudy melalui kuasa hukumnya Taufan Hidayat langsung menyatakan menerima. Di lain pihak, JPU Nur Rachman masih menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut. Usai sidang, Taufan Hidayat menilai vonis onslag yang dijatuhkan hakim Maxi terhadap Rudy telah memenuhi rasa keadilan. Pasalnya, sejak awak sudah jelas bahwa kasus ini murni perdata.

“Perkara ini diwali dari perjanjian perdata sesuai pasal 1235 dan 1338 KUHAP, perjanjian itu bahkan telah disepakati kedua belah pihak. Perjanjian antara klien saya dengan pihak pelapor kan harus digantungkan pada syarat tangguh, syaratnya klien kami harus memenangkan lelang,” katanya.

Sementara itu, Rudy sendiri mengaku bersyukur atas vonis yang dijatuhkan hakim Maxi. Menurutnya, sejak awal dirinya tidak memiliki niat buruk terhadap Dian Sanjaya. “Sekitar 95 persen uang yang sudah saya kembalikan ke pelapor. Lha kebetulan saat itu saya sedang operasi jantung di Singapura. Terus bagaimana saya bisa menghubungi, kondisi saya tidak sadar usai operasi jantung,” bebernya.

Namun saat selesai operasi dan kembali ke Indonesia, Rudy kaget mendengar kabar bahwa kasus tersebut justru telah dinyatakan P21. “Tapi saat itu saya yakin bahwa kasus ini murni perdata, dan sekarang terbukti dengan vonis majelis hakim,” tegas Rudy.

Tak hanya Rudy, Abdul Malik, DPD KAI Jatim juga angkat bicara atas vonis terhadap Rudy. Menurutnya, KAI akan melakukan pembelaan terhadap anggotanya terjerat perkara pidana. “Saat itu Pak Rudy saya minta menyerahkan data-datanya untuk dipelajari, setelah kami pelajari terlihat jelas bahwa perkaranya merupakan perkara perdata, akhirnya kami sepakat untuk melalukan pembelaan terhadap Pak Rudy,” kata Malik.

Dalam dakwaan dijelaskan, Rudy dilaporkan ke Polda Jatim oleh Dian Sanjaya atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan Rp 3,9 miliar. Uang tersebut diserahkan Dian untuk mengikuti lelang rumah di Pakuwon.

Namun Rudi justru dituding menggelapkan uang tersebut lantaran rumah tersebut tak bisa dibeli. Atas laporan Dian tersebut, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim lantas menyatakan berkas perkara atas nama Rudi telah P-21 alias sempurna. (ban) 
SURABAYA - Karena merasa ditipu, seorang nenek di Surabaya akhirnya melaporkan Tuk Yulianto, Direktur Utama (Dirut) PT Bank Amar Indonesia ke Polda Jatim. Kini kasus ini masih tahap penyelidikan oleh penyidik Polda Jatim.

Nenek berusia 72 tahun yang melaporkan Tuk Yulianto ke Polda Jatim yaitu bernama Mariani Tanubrata. Laporan polisi atas nama Tuk Yulianto terdaftar dengan nomor: TBL/36/I/2019/UM/JATIM.

Mariani melalui kuasa hukumnya yaitu Trisno Hardani menceritakan kronologis kasus penipuan dan penggelapan yang menimpa Mariani. “Awalnya terjadi perjanjian kesepakatan dengan Bank Amar jaminan itu akan diserahkan secara sukarela dengan sistem AYDA dari Juli 2014 sampai Juli 2019. Namun pada Desember 2017, klien saya bayar sebesar Rp 6 miliar ke Bank Amar,” terangnya kepada wartawan, Rabu (16/1/2019).

Pembayaran Rp 6 miliar tersebut dilakukan secara bertahap, dengan melalui dua bilyet giro (BG) senilai Rp 4,5 miliar dan Rp 1 miliar. “Klien saya mendapat uang Rp 6 miliar itu dari meminjam kepada temannya,” bebernya.

Mariani membayar Rp 6 miliar dengan tujuan untuk mengurangi jumlah hutang di Bank Amar. Tapi ternyata pada 28 Desember 2018, barang jaminan itu justru di lelang oleh Bank Amar. “Dengan lelang itu, klien kami merasa dirugikan dan akhirnya melaporkan ke Polda Jatim,” ungkap advokat yang akrab disapa Pak Tris ini. Saat ditanya sudah sejauh apa laporan tersebut, Trisno mengaku masih tahap penyelidikan. “Masih tahap penyelidikan, belum ada penetapan tersangka,” pungkasnya. (Ban) 
SURABAYA - Bali Luxury Villa & Spa digugat atas pelanggaran hak cipta dan ganti rugi siaran Piala Dunia 2014 oleh PT Inter Sport Marketing. Atas gugatan tersebut, kuasa hukum Bali Rich Luxury Villa & Spa meminta agar gugatan tersebut ditolak.

Dalam gugatan ini, Bali Luxury Villa & Spa digugat ganti rugi total mencapai Rp 1 triliun lebih karena dianggap telah menyiarkan tayangan langsung Piala Dunia 2014 tanpa izin PT Inter Sport Marketing. Hotel yang berlokasi di Jalan Mertanadi, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Bali ini 

Atas hal itu, Yoyok Wijaya dan Mochamad Asikin, duabkuasa hukum Bali Luxury Villa & Spa akhirnya angkat bicara. Menurut Yoyok, petugas sweeping dari PT Inter Sport Marketing datang menginap ke Bali Rich Luxury Villa & Spa. “Saat itu mereka cek-in di kamar hotel dan meminta petugas hotel mencarikan chanel televisi yang menayangkan pertandingan Piala Dunia 2014,” ujarnya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (16/1/2019). 

Kemudian petugas hotel mengubah chanel ke stasiun ANTV yang tengah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2014. Dari situ, petugas sweeping dari PT Inter Sport Marketing memotret televisi yang sedang menyiarkan siaran langsung Piala Dunia. “Kemudian hasil fotonya dipakai untuk bukti gugatan,” terangnya.

Atas hal itu, Yoyok menilai sebagai investigasi dadakan yang sengaja diciptakan PT Inter Sport Marketing untuk menjebak Bali Rich Luxury Villa & Spa. “Kami merasa seperti dijebak, padahal manajemen Bali Rich Luxury Villa & Spa sama sekali tidak pernah berniat untuk menggelar nonton bareng seperti itu,” tegas Yoyok.

Yoyok menjelaskan, Bali Rich Luxury Villa & Spa memang pernah menerima somasi dari PT
Inter Sport Marketing. Tapi yang jelas somasi itu diabaikan karena Bali Rich Luxury Villa & Spa tidak pernah menggelar nonton bareng Piala Dunia 2014.

Apalagi, lanjut Yoyok, lisensi yang diberikan FIFA Internasional kepada PT Inter Sport Marketing tidak jelas dasar hukumnya, meski telah didaftarkan di KemenkumHam. Sehingga perjanjian lisensi antara FIFA dan PT ISM tidak mengikat pihak ke tiga. “Perjanjian antara FIFA dan PT Inter Sport Marketing itu tidak mengikat pihak ketiga. Lisensi itu juga hanya sebatas baru didaftarakan di KemenkumHam dan belum mendapatkan persetujuan diterima atau ditolak,” terang Yoyok.

Ia bahkan merasa heran mengapa Bali Rich Luxury Villa & Spa harus membayar ganti rugi untuk moment perhelatan Piala Dunia 2014. Pasalnya, Bali Rich Luxury Villa & Spa tidak pernah mendapatkan surat edaran, brosur maupun surat yang lain yang berisi himbauan, sosialisasi maupun pemberitahuan bahwa PT Inter Sport Marketing sebagai pemegang lisensi dari FIFA.

Sementara itu, dalam jawaban gugatannya, Yoyok meminta agar majelis hakim yang diketuai Dedi Fardiman menolak gugatan PT Inter Sport Marketing untuk seluruhnya. “Kami menilai gugatan ini prematur karena penggugat sebagai pemilik hak lisensi dari FIFA tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAKI,” pungkas Yoyok.

Perlu diketahui, dalam gugatan nomor 22/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga.Sby, dijelaskan bahwa PT Inter Sport Marketing menggugat Bali Rich Luxury Villa & Spa. Gugatan tersebut diajukan lantaran PT Inter Sport Marketing mengantongi lisensi hak siar Piala Dunia 2014 di Brazil. (ban)