BATULICIN
– Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) melakukan nota
kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor
Pertanahan Tanah Bumbu. MoU ini terkait dengan percepatan pelaksanaan
sertifikasi tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Penandatanganan MoU dilaksanakan di Kantor Bupati Tanah Bumbu di Batulicin, Selasa (16/10) oleh Bupati Tanah Bumbu, Sudian Noor, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, Endah Nur Cahaya. Kemudian dilanjutkan penandatanganan MoU antara Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kab Tanbu, Mahriadi Noor , dengan Kepala Kantor Pertanahan Tanbu.
Bupati Tanah Bumbu, Sudian Noor, mengatakan MoU yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kantor Pertanahan dalam upaya menjaga aset milik pemerintah daerah sehingga legal kepemilikannya. “MoU yang dilakukan ini untuk meningkatkan legalitas kepemilikan tanah aset milik pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Bupati juga mengucapkan terimakasih kepada Kantor Pertanahan Tanah Bumbu yang sudah membantu pemerintah daerah dan masyarakat dengan banyaknya sertifikat tanah yang diterbitkan.
Terkait sertifikasi tanah, sebut Bupati, pelaku UKM di Tanah Bumbu banyak yang legalitas kepemilikannya masih berupa segel. Untuk itu diharapkan agar Kantor Pertanahan dapat melakukan percepatan sertifikasi tanah agar masyarakat pelaku UKM tersebut memiliki kepastian dalam hal meningkatkan perekonomian.
Adapun yang menjadi ruang lingkup MoU ini diantaranya sertifikasi tanah aset pemkab Tanbu yang legalitas kepemilikannya masih berupa SPPFBT, Segel, Sporadik, sejenisnya. Balik nama sertifikat tanah milik Pemkab Tanbu yang belum atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, pemecahan sertifikat tanah, pengembalian batas tanah aset Pemkab Tanbu, sertifikasi tanah yang perolehannya tukar menukar dari perorangan, badan hukum, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
Kemudian, sertifikasi tanah aset milik Pemkab Tanbu yang perolehannya dari hibah dari perorangan, badan hukum, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat (Kementerian). (Mc/Adv/Maiya)
Penandatanganan MoU dilaksanakan di Kantor Bupati Tanah Bumbu di Batulicin, Selasa (16/10) oleh Bupati Tanah Bumbu, Sudian Noor, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, Endah Nur Cahaya. Kemudian dilanjutkan penandatanganan MoU antara Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kab Tanbu, Mahriadi Noor , dengan Kepala Kantor Pertanahan Tanbu.
Bupati Tanah Bumbu, Sudian Noor, mengatakan MoU yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kantor Pertanahan dalam upaya menjaga aset milik pemerintah daerah sehingga legal kepemilikannya. “MoU yang dilakukan ini untuk meningkatkan legalitas kepemilikan tanah aset milik pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Bupati juga mengucapkan terimakasih kepada Kantor Pertanahan Tanah Bumbu yang sudah membantu pemerintah daerah dan masyarakat dengan banyaknya sertifikat tanah yang diterbitkan.
Terkait sertifikasi tanah, sebut Bupati, pelaku UKM di Tanah Bumbu banyak yang legalitas kepemilikannya masih berupa segel. Untuk itu diharapkan agar Kantor Pertanahan dapat melakukan percepatan sertifikasi tanah agar masyarakat pelaku UKM tersebut memiliki kepastian dalam hal meningkatkan perekonomian.
Adapun yang menjadi ruang lingkup MoU ini diantaranya sertifikasi tanah aset pemkab Tanbu yang legalitas kepemilikannya masih berupa SPPFBT, Segel, Sporadik, sejenisnya. Balik nama sertifikat tanah milik Pemkab Tanbu yang belum atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, pemecahan sertifikat tanah, pengembalian batas tanah aset Pemkab Tanbu, sertifikasi tanah yang perolehannya tukar menukar dari perorangan, badan hukum, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
Kemudian, sertifikasi tanah aset milik Pemkab Tanbu yang perolehannya dari hibah dari perorangan, badan hukum, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat (Kementerian). (Mc/Adv/Maiya)
MADIUN
- Bertempat di Ruang Rapat Praja Mukti Puspem
Mejayan, selasa 9 Oktober 2018 telah diadakan acara Penyuluhan Hukum Terpadu
yang dibuka olah Bupati Madiun Achmad Dawami.
Pada kesempatan tersebut Bupati Madiun menjelaskan tentang betapa pentingnya pemerintahan yang sadar hukum. Pada saat ini, masyarakat sangat membutuhkan tauladan dari para aparatur pemerintah dan tokoh masyarakat yang bisa dijadikan panutan yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Pada kesempatan tersebut Bupati Madiun menjelaskan tentang betapa pentingnya pemerintahan yang sadar hukum. Pada saat ini, masyarakat sangat membutuhkan tauladan dari para aparatur pemerintah dan tokoh masyarakat yang bisa dijadikan panutan yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Penyuluhan hukum terpadu merupakan salah satu bentuk upaya preventif dalam
mengurangi pelanggaran hukum dan tindak pidana. Hal ini dimaksudkan setelah
mengikuti kegiatan ini dan mendapatkan informasi seperti ini, agar bisa
diteruskan kepada warga masyarakat di desanya, dan diharapkan permasalahan
hukum di lingkungan kita dapat dilakukan cegah tangkal secara bersama-sama.
Perlu diketahui materi penyuluhan hukum terpadu ini terkait tentang perlindungan Perempuan dan anak, tentang proses penyidikan dan penentuan tindak pidana khusus, peradilan tata usaha Negara dalam rangka pendampingan pembangunan kabupaten Madiun dan proses perceraian dan pembagian warisan menurut agama islam.
Turut hadir dalam penyuluhan hukum terpadu yaitu sebagai narasumber dari Polres Madiun, Kejaksaan negeri Kabupaten Madiun, pengadilan agama madiun dan peserta penyuluhan yaitu, Kepala dusun, tokoh masyarakat atau agama dan warga Desa se-Kecamatan Geger, Dolopo dan kebonsari sebanyak 129 peserta. ( Jhon/Humas Kab.Mdn )
Perlu diketahui materi penyuluhan hukum terpadu ini terkait tentang perlindungan Perempuan dan anak, tentang proses penyidikan dan penentuan tindak pidana khusus, peradilan tata usaha Negara dalam rangka pendampingan pembangunan kabupaten Madiun dan proses perceraian dan pembagian warisan menurut agama islam.
Turut hadir dalam penyuluhan hukum terpadu yaitu sebagai narasumber dari Polres Madiun, Kejaksaan negeri Kabupaten Madiun, pengadilan agama madiun dan peserta penyuluhan yaitu, Kepala dusun, tokoh masyarakat atau agama dan warga Desa se-Kecamatan Geger, Dolopo dan kebonsari sebanyak 129 peserta. ( Jhon/Humas Kab.Mdn )
SURABAYA - Sidang lanjutan dugaan penipuan penggelapan yang
menjadikan Edward Rudi kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.Yang
Di Ketuai Majelis Hakim Maxi. Pada persidangan yang terbuka untuk umum yang
digelar diruang sidang Sari 2, Rabu (17/10), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nur
Rahman menghadirkan Dian Sanjaya, korban penipuan dan penggelapan .
Dihadapan majelis hakim yang
diketuai Maxi Sigarlaki, Dian Sanjaya menerangkan banyak hal termasuk adanya
pengembalian uang yang sudah dilakukan Edward . Lebih lanjut Dian
mengatakan, bahwa Edward Rudi sudah mengembalikan uangnya sebesar Rp. 3,59
Miliar. Jadi, saat ini terdakwa masih harus membayar Rp. 310 juta. "Edward
Rudi memang sudah mengembalikan uang saya sebesar Rp. 3,59 miliar. Jadi sisa
uang masih Rp. 310 juta," ujar Dian.
Dian juga mengatakan, sebenarnya ia
masih menginginkan Edward Rudi dapat membayar seluruh uang pembelian rumah
tersebut. Menanggapi kesaksian Dian Sanjaya ini, Tofan Hidayat, penasehat
hukum terdakwa Edward Rudi mengatakan bahwa perkara ini sebenarnya tidak bisa
dikatakan sebagai perkara pidana melainkan perkara perdata.
"Perkara ini tidak bisa
dikatakan pidana. Dian Sanjaya sendiri mengakui bahwa terdakwa sudah
mengembalikan uangnya, " ujar Tofan. Dan uang yang sudah terdakwa
kembalikan sebesar Rp. 3,59 miliar itu, lanjut Tofan, dikembalikan terdakwa
dihadapan penyidik. Terdakwa masih harus mengembalikan Rp. 310 juta.
Tofan juga menambahkan, jika
terdakwa dikatakan sudah menipu apalagi menggelapkan uang korban itu juga tidak
benar karena sejak MoU itu ditanda tangani dan ada masalah dengan proses
lelang, korban tidak pernah bertemu dengan terdakwa dikarenakan terdakwa sedang
menjalani operasi jantung. Untuk pemulihan pasca operasi jantung tersebut,
membutuhkan waktu hingga 4 bulan lamanya. (BAN)
Surabaya NewsWeek- Aksi nekat yang dilakukan oleh Kepala
Sekolah SDN Simokerto, menuai laporan ke Inspektorat Kota Surabaya, salah satu
guru yang enggan namanya disebutkan telah melaporkan Kepala sekolahnya yang
telah melakukan tindakan yang menyalahi aturan.
Adapun rincian laporannya ke Inspektorat Surabaya adalah,
Kepala sekolah SDN Simokerto telah mengambil alih keuangan Bopda, yang
seharusnya dipegang oleh bendahara sekolah, siswa penerima Bantuan Siswa Miskin
( BSM ) harus memberi sejumlah uang untuk pencairan, mengadakan tabungan siswa
dan dibagikan pada kenaikan kelas dan harus memberi sejumlah uang untuk
pencairan, menjual buku – buku pelajaran untuk siswa nya.
Laporan tersebut akhuirnya ditindaklajuti oleh Kepala
Inspektorat Surabaya sigit Sugiharsono, dengan memanggil para saksi dari lingkungan
SDN Simokerto , untuk mengklarifikasi kebenaran laporan tersebut.
Alhasil laporan tersebut menurut Kepala Inspektorat benar
adanya, sesuai dengan keterangan saksi dan salah satu pelapor, menurut Sigit
dari hasil keterangan saksi dan pelapor, pihaknya akan mendalami kasus ini dan
menindaklanjuti untuk diproses.
“Laporan yang dikirim ke Inspektorat Surabaya, ternyata
benar adanya, saat para saksi yang
dipanggil menjelaskan dan membenarkan isi laporan yang dikirim ke Inspektorat,
untuk itu kasus ini akan kami tindaklajuti, ” ujar Sigit Sugiharsono Kepala
Inspektorat Kota Surabaya.
Saat dikonfirmasi Kepala Sekolah SDN Simokerto Titik Sumarliyah terkait, beralihnya keuangan Bopda yang dipegang Kepala
Sekolah, yang seharusnya dipegang oleh bendahara, ia mengatakan, “kalau masalah
itu, sudah ditangani oleh Inspektorat dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya,
jenengan ( Kamu – Red ) langsung saja konfirmasi kepada mereka,”
tandas Titik Sumarliyah Kepala SDN Simokerto . ( Ham )
TULUNGAGUNG - Karena tidak tahan
melihat bodi istri sahabatnya, oknum guru SMAN di Tulungagung berhasil
memasukkan U ke dalam rumah. Pengintaian selingkuh oknum guru M berhasil di
grebek warga. Sementara oknum guru M di ketahui mengajar guru fisika di Smuboy
selamat dari pemeriksaan sebagai pegawai
negri sipil ( PNS ).
Terbongkarnya pasangan selingkuh itu berawal
Warga yang curiga gerak gerik yang mencurigakan. Warga kemudian menggerebeknnya
sekitar pukul 00,00 wib di rumah oknum guru perumahan bale tentrem no 22, desa
bendosari kecamatan ngantru minggu malam Senin (1/10).
Dimalam penggrebekan amukan warga berhasil di
padamkan M dan U tidak di giring ke kantor desa. Awalnya, M enggan
mengakui sekedar menolong U tidur dirumah membawa semua pakaian layaknya
pasangan suami istri sah. U pun mengganggap tidak ngapa ngapain hanya numpang
tidur karena suaminya Subur Mulyono asli lampung KTP desa bendosari jarang
pulang, lalu oknum guru M menolong yang tidak jauh dari tempat tinggalnya,
kelitnya.
Mendengar pengakuan istri, Subur Mulyono yang
bekerja di pabrik plastik di surabaya pulang ke Tulungagung mendapat kabar
perselingkuhan istri dengan sahabatnya. Setiba dirumah istri pun menghilang,
melalui whatsapp yang terkirim di phonselnya yang intinya", kau bukan
milikku lagi, kau bukan siapa siapaku lagi ya ".
Hampir pukul 18.00 wib, U dan oknum guru M dan
Subur bertemu di polsek ngantru di dampingi perangkat desa dan warga. Laporan
perselingkuhan berujung damai asalkan U dan oknum guru M tidak menetap di desa
itu lagi. Menurut Subur, sebelumnya
mendapat surat panggilan dari PA ( pengadilan agama ) Tulungagung pada (15/9), atas gugatan cerai
istrinya dan Senin (2/10).
 |
| Jarot, Ketua panitia PTSL Desa Kedungrejo, Kce.Tanjunganom Nganjuk. |
NGANJUK - Dalam pemantauan wartawan di lapangan keterkaitan PTSL
(Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjung
Anom Kab.Nganjuk terbilang sukses wujudkan PTSL di daerah itu. Betapa tidak,
pekerjaan tersebut dilembur hingga hingga siang dan malam selama berbulan-bulan
agar dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
Jarot juga menyampaikan ucapan terima kasih pada panitia
di tingkat pusat maupun daerah, termasuk kepada masyarakat yang telah
mempercayakan kepengurusan tanahnya kepada panitia sehingga program ini
terselenggara dengan baik, kata Jarot.
Dikatakan lebih lanjut oleh Jarot, dikediamannya mengatakan “Saya yang bertanggung
jawab terkait tarikan Rp 600 ribu kalau mengacu SKB 3 Menteri biayanya Rp 150 ribu itu, jelas tidak mencukupi. “Kalau biaya sebesar Rp 600 ribu baru
mencukupi itupun untuk pos-pos tertentu
untuk beli materai, patok.
Bahkan patok yang
sudah dibuat banyak yang patah dan mengganti
dengan patok baru. Untuk biaya uang lembur konsumsi, yang ngukur itu sudah jelas arahnya uang. Khusus bagi yang
kurang paham, silahkan datang ke kantor panitia siap menjelaskan.
Sedangkan, kalau ada yang tidak percaya terhadap yang saya jelaskan, maka saya tinggalkan. Silahkan diurus sendiri-sendiri biar tahu,” ujar Jarot
menambahkan. (Lin)
BATULICIN - Oktober ini
sudah memasuki Bulan Eliminasi Kaki Gajah (Belkaga). Melalui momen ini
Pemerintah Daerah bertekad menyelamatkan masyarakat Kabupaten Tanah
Bumbu agar terbebas dari penyakit menular tersebut.
Sebagai upaya penyelamat itu Bupati Tanah Bumbu H. Sudian Noor menyerukan kepada masyarakat maupun jajarannya agar turut berpartisipasi mensukseskan program Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) kaki gajah (Filariasis).
"Kami berharap POPM ini akan terlaksana 90 persen dari jumlah penduduk sehingga untuk tahun 2019 kita targetkan Kabupaten Tanah Bumbu akan terbebas dari penyakit membahayakan itu, "kata H. Sudian Noor di sela acara POPM di halaman Kantor Bupati Senin (15/10).
Kepala Dinas Kesehatan Tanahbumbu,
H Damrah, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran microfilaria di Tanahbumbu.
Selain memberikan pengobatan sebagai bentuk langkah pencegahan, Dinas Kesehatan Tanah Bumbu juga memberikan pengetahuan tentang penyakit kaki gajah dan cara penularannya, serta cara mengantisipasinya.
Ia mengharapkan masyarakat benar-benar mengonsumsi obat yang sudah diberikan oleh tim kesehatan dengan tujuan agar semua masyarakat terbebas dari penyaklit filariasis.
Dijelaskannya, daerah Tanbu termasuk daerah endemis terhadap penyakit membahayakan itu. "Berdasarkan data Kemenkes RI, kata Damrah, apabila microfilaria itu melebihi dari 1 persen maka wajib di lakukan antisipasi melalui minum obat."pungkasnya. (Mc/Adv/Maiya)
Sebagai upaya penyelamat itu Bupati Tanah Bumbu H. Sudian Noor menyerukan kepada masyarakat maupun jajarannya agar turut berpartisipasi mensukseskan program Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) kaki gajah (Filariasis).
"Kami berharap POPM ini akan terlaksana 90 persen dari jumlah penduduk sehingga untuk tahun 2019 kita targetkan Kabupaten Tanah Bumbu akan terbebas dari penyakit membahayakan itu, "kata H. Sudian Noor di sela acara POPM di halaman Kantor Bupati Senin (15/10).
Kepala Dinas Kesehatan Tanahbumbu,
H Damrah, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran microfilaria di Tanahbumbu.
Selain memberikan pengobatan sebagai bentuk langkah pencegahan, Dinas Kesehatan Tanah Bumbu juga memberikan pengetahuan tentang penyakit kaki gajah dan cara penularannya, serta cara mengantisipasinya.
Ia mengharapkan masyarakat benar-benar mengonsumsi obat yang sudah diberikan oleh tim kesehatan dengan tujuan agar semua masyarakat terbebas dari penyaklit filariasis.
Dijelaskannya, daerah Tanbu termasuk daerah endemis terhadap penyakit membahayakan itu. "Berdasarkan data Kemenkes RI, kata Damrah, apabila microfilaria itu melebihi dari 1 persen maka wajib di lakukan antisipasi melalui minum obat."pungkasnya. (Mc/Adv/Maiya)
