Berita Terbaru

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

TERPOPULER

BATULICIN - Untuk menghabiskan waktu yang tersisa Tim Satgas Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) 101 Kodim 1022 Tanah Bumbu menyempatkan waktu bermain Volly dengan warga lingkungan sekitar lokasi TMMD. Yakni dikelurahan Batulicin. 
Hal itu mereka lakukan karena selama 2(dua) minggu mereka telah bekerja keras membuka jalan baru, membedah rumah dan membedah langgar/mushollah yang mana hal itu mereka lakukan demi  kepentingan masyarakat luas khususnya masyarakat Tanah Bumbu. 
Sungguh sangat jelas terlihat keakraban dan kekompakan masyarakat dengan TNI benar benar terjalin hubungan yang hamonis antara keduanya, baik disaat ketika bekerja membuka jalan dan mmbedah rumah maupun disaat sedang melepas lelah bermain bola Volly dengan warga. 
"Inilah bukti kemanunggalan TNI dengan rakyat, selalu kompak disegala hal, dan ini harus terus dipertahankan agar kemanunggalan TNI dengan warga tetap lestari sepanjang masa"tutur pasi Intel Kodim 1022 Tnb. Kapten Inf Budi Sarjono. 
Artinya lanjut Budi kemanunggalan itu bukan hanya ketika TNI memiliki pekerjaan akan tetapi kemanunggalan itu harus tetap lestari bersama rakyat. "Artinya semanjang masa, karena dengan kemanunggalan TNI dengan rakyat maka negara akan kuat dan negara lain tidak berani memandang sebelah mata dengan Indonesia" bebernya. 
Sementara itu seorang warga yang ikut bermain Bola Volly dengan TNI mengatakan bahwa berolah raga atau bermain Volly dengan  TNI sungguh nyaman dirasa, mereka baik - baik semua. "sebagai warga kecil kami merasa bersyukur dapat bermain Volly dengan TNI, kebaikan mereka membuat hati kami jadi nyaman jadi adem ayem dan tidak ada rasa takut, justru kami merasa terlindungi bila bersama TNI, bravo TNI"pungkasnya. (MAIYA)
BATULICIN - 3Berbeda dari sebelumnya,di tiap  pelantikan para pejabat dilakukan di kantor Bupati. Namun  pelantikan kali ini digelar di kawasan Expo Mappanretasi Pagatan. 

Sedikitnya 100 pejabat fungsional itu dilantik Wakil Bupati Tanah Bumbu H.Sudian Noor  lapangan Banteng Kecamatan Kusan Hilir Jumat (20/04). "Pelantikan ini sengaja di tempatkan disini,  ini kerena, kita ingin  memaknai dan meramaikan suasana hari jadi Kabupaten Tanah Bumbu ke 15,"ujar Wabup.

Namun makna lebih penting itu adalah semangat melayani kepada masyarakat. Sebab pelantikan itu sendiri  menuntut para pejabat agar mampu menjawab berbagai tantangan kedepan yang kian komplek ditengah masyarakat.

"Tuntutan dari itu, para pejabat harus mampu melakukan inovasi dengan kata lain pejabat harus punya gebrakan positif. Sebab hanya inovasi yang menjawab tantangan itu semua,"imbuhnya.

Terkait promosi jabatan dalam lingkup Pemerintah, diakuinya itu akan selalu ada. Sebab dalam tata kelola pemerintahan,  mutasi itu  juga sebuah keharusan selagi kebutuhan dan situasi  organisasi menghendaki  demikan.

"Untuk itu yang perlu kita  cermati, bahwa umtk mendudukan seseorang pada jabatan tertentu  harus benar benar  memiliki kapabilitas kompetensi  dan juga kemampuan bekerja sama serta yang tak kalah penting  adalah  menjunjung etika moral sebagai pejabat," tutupnya. (MC/ADV/MAIYA)
BATULICIN - Bedah rumah milik Asmuni (42) yang terletak di Rt 07 Rw 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tinggal menyisahkan pembuatan plafon dan sedikit pengecetan.

Hal ini disampaikan oleh Pasi Intel Kodim 1022 /Tanah Bumbu (TNB) Kapten Inf. Budi Sarjono."tinggal pemasangan plafon dan kekurangan pengecetan, setelah itu bedah rumah milik Asmuni telah selesai"sebut Budi.

Sementara itu bedah rumah milik Muhammad Yusuf  warga Rt 15 Rw 03 kel. Batulicin kemarin sudah pada fhinising akhir. "Mudah-mudahan bedah rumah milik Muhammad Yusuf hari ini tinggal merapikan saja"tambahnya.

Terkait bedah rumah yang semuanya berada dilingkungan Kelurahan Batulicin ditanggapi positif oleh Lurah Batulicin Hendro Satria Rakhmatullah , S.STP. "kami sangat bangga atas kinerja TNI, melalui program TMMD warga kami mendapat bedah rumah sehinnga kami benar- benar merasa terbantu dengan adanya bedah rumah ini, kami berharap tahun depan kalau bisa TMMD 102 dilaksanakan di Kelurahan Batulicin lagi"pintanya. (MAIYA)
Faizal Mirza (kiri) dan Dimas Aryo.
SURABAYA - PT Griya Telaga Mas selaku perusahaan pengembang Apartemen Batakan Hills di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) dinyatakan Pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN)/Surabaya. 

Pernyataan Pailit itu disampaikan majelis hakim yang diketuai Sifa'urosidin pada persidangan akhir  Rapat Umum Putusan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) diruang sidang Sari, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (18/4).

Ditolaknya proposal perdamian yang  diajukan PT Griya Telaga Mas selaku debitur terhadap para kreditur menjadi pertimbangan pailitnya perusahaan pengembang Apartemen Batakan Hills tersebut. 

"Pada Rapat Umum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini, kami selaku majelis hakim menolak laporan yang diajukan kreditur dan PT Griya Telaga Mas dinyatakan pailit, karena proposal perdamaian dari debitur ditolak oleh seluruh kreditur secara aklamasi,"ucap Hakim Sifa'ufosidin  saat membacakan amar putusannya.

Terpisah, Dimas Aryo SH, MM selaku staf pengurus kurator saat dikonfirmasi mengatakan, permohonan PKPU ini diajukan oleh seorang kreditur bernama Dudi dan diikuti oleh kreditur lain, diantaranya pihak Kreditur Separatis dari pihak Bank Mega dan Bank Kaltimtara, serta Kreditur Konkuren atau selaku konsumen.

"Memang para kreditur menolak secara aklamasi proposal perdamaian yang diajukan debitur. Alasannya, Karena selama ini mereka merasa tidak ada kepastian dalam pembayaran yang diajukan Debitur melalui proposal tersebut," kata Dimas Aryo SH, MH saat dikonfirmasi usai pembacaan putusan Pailit.

Perlu diketahui, Putusan Pailit PT Griya Telaga Mas tersebut bermula dari permohonan PKPU yang diajukan Dudi salah seorang pembeli Apartemen Batakan Hills. Sepanjang proses kepailitan tersebut, Dudi selaku pemohon telah menujuk Faisal Miza, SH,. MH,. CIP,. CRA,. CLA, Hendy Rizki Hasibuan, SH,. CLA, dan Tommy Sugih,SH sebagai Pengurus. 

Warga Bandung ini merasa dirugikan atas mangkraknya pembangunan Aparteman Batakan Hills selama tiga tahun. Upaya PKPU tersebut dilakukan Dudi lantaran tidak adanya kepastian lanjutnya pembangunan apartemen yang telah dibelinya. Tak hanya itu, tidak adanya niat baik dari PT Griya Telaga Mas untuk mengembalikan uang pembelian apartemen itu juga menjadi alasan yang kuat pada permohonan PKPU ini. 

Ditengah Rapat Umum PKPU itu, ternyata banyak kreditur lain yang juga merasa dirugikan atas mangkraknya pembangunan apartemen yang berjumlah 300 unit kamar tersebut. Setidaknya ada 42 kreditur dan dua perbankan yang turut pada proses kepailitan PT Griya Telaga Mas, dengan tagihan kerugian total Rp 50 Miliar dari  tagihan sejak tanggal 20 Maret 2017 lalu. (Komang)
BATULICIN - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu menggelar Tablik Akbar di Lapangan Benteng Desa Matone Kecamatan Kusan Hilir Kamis Malam (19/04). Dalam Tausyiah itu menghadirkan Da'i  kondang dari Makassar yakni Ustad Das at Latief.

Dalam ceramahnya, Ustadz mengajarkan betapa pentingnya  sholat sunnah Dhuha.Sholat yang dikerjakan pada jam 08. pagi  itu  tentu akan memberi keberkahan dalam kehidupan manusia. "Sholat Dhuha sangat erat kaitannya dengan perkara dunia. Barang siapa yang mengamalkannya 2 rakat atau 8 rakaat maka Allah SWT  akan membukakan pintu rezeki dan akan mengeluarkan segala bentuk kesusahan baginya, "sebut Ustadz.

Lanjutnya, perkara rezeki tak semata sholat sunnah  Dhuha, sholat  5 waktu  yang wajib  pun manjadi bagian penting untuk  diamalkan setiap hari.Ustadz pengisi ceramah Damai Indonesiaku TV One itu  menjelaskan, sholat wajib adalah sumber dari segala kebahagiaan dunia  maupun keselamatan  akhirat.

"Bapak ibu mungkin dapat membedakan, bahwa kehidupan orang yang sholat dan tidak sholat jauh berbeda. terutama keberkahan rezekinya. Maka itu kalau kesulitan  hidup kita  belum keluar dan ingin selalu diluaskan rezeki segeralah perbaiki sholat,"terangnya.

Hal itu belum lengkap tanpa disertai dengan  selalu berbuat baik dengan orang tua. Menurutnya, ridho Allah tergantung ridho orang tua. "pada kesimpulannya kalau mau rezeki berkah dan bertambah maka  perbaiki sholat wajib maupun shunah.  Muliakan orang tua, perbanyak shodaqoh   kerena tak  ada orang bangkrut kerena shodaqoh justru rezekinya akan terus bertambah,"tutupnya.

Sementara itu, kegiatan Tablik Akbar dihadiri Wakil Bupati Tanbu H.Sudian Noor beserta keluarga. Turut hadir anggota DPRD Propinsi Kalsel M.Safrudin H Maming. sejumlah anggota DPRD Tanbu serta Muspika Kecamatan Kusan Hilir maupun sejumlah pejabat dilingkup Pemkab Tanbu. (Mc/Adv/Maiya)
JAKARTA - Protes keras insan pers atas kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh Dewan Pers kian deras mengalir dari berbagai penjuru tanah air. Gerakan protes itu makin memuncak akibat maraknya tindakan kriminalisasi terhadap pers di berbagai daerah namun Dewan Pers terlihat diam saja, bahkan terkesan ikut mendorong agar para jurnalis kritis dipenjarakan.

Menyikapi permasalahan ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia Wilson Lalengke telah mengambil langkah hukum sebagai upaya mengakomodir aspirasi para wartawan dan media dari berbagai daerah yang merasa dirugikan oleh kebijakan dan aturan yang dibuat oleh Dewan Pers. Pada Kamis. 19 April 2018, kedua pimpinan organisasi pers ini resmi melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menunjuk tim kuasa hukum yang diketuai Dolfi Rompas, SH, MH.

Berbagai aturan dan kebijakan Dewan Pers yang dinilai melampaui kewenangannya antara lain adalah melaksanakan kegiatan wajib bagi wartawan Indonesia untuk ikut Uji Kompetensi Wartawan melalui Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan yang ditetapkan sendiri oleh Dewan Pers dengan cara membuat peraturan-peraturan sepihak. Tindakan yang dilakukan Dewan Pers ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena melampaui kewenangan fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) UU Pers.

“Berdasarkan fungsi Dewan Pers tersebut tidak ada satupun ketentuan yang mengatur Dewan Pers sebagai lembaga yang dapat menyelenggarakan uji kompetensi wartawan,” ujar Dolfi Rompas, selaku kuasa hukum penggugat.

Perbuatan Dewan Pers menyelenggarakan kegiatan uji kompetensi wartawan juga sangat bertentangan atau menyalahi Pasal 18 ayat (4) dan (5) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: _“(4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen. (5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah”._

Kegiatan uji kompetensi wartawan tersebut di atas juga menyalahi atau melanggar pasal 1 ayat (1) & (2); dan pasal 3, serta pasal 4 ayat (1) & (2) Peraturan Pemerintah tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. “Jadi sangat jelas di sini aturan hukum menjelaskan bahwa lembaga yang berwenang menetapkan atau mengeluarkan lisensi bagi Lembaga Uji Kompetensi atau Lembaga Sertifikasi Profesi adalah BNSP bukannya Dewan Pers. Sehingga Lembaga Uji Kompetensi Wartawan yang ditunjuk atau ditetapkan Dewan Pers dalam Surat Keputusannya adalah ilegal dan tidak memiliki dasar hukum dan sangat merugikan wartawan,” imbuh Dolfie Rompas.

Sementara itu, Hence Mandagi selaku Ketua Umum DPP SPRI menegaskan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi organisasi wartawan yang menetapkan sendiri peraturannya dengan cara membuat dan menerapkan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan kepada seluruh organisasi pers masuk kategori Perbuatan Melawan Hukum. Akibat perbuatan tersebut menyebabkan anggota dari organisasi-organisasi Pers yang memilih anggota Dewan Pers pada saat diberlakukan UU Pers tahun 1999 kini kehilangan hak dan kesempatan untuk ikut memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers. Dan bahkan organisasi-organisasi pers tersebut, termasuk SPRI, tidak dijadikan konstituen Dewan Pers akibat peraturan yang dibuat oleh Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan dengan menetapkan sepihak bahwa hanya tiga organisasi pers sebagai konstituen Dewan Pers yakni PWI, Aji, dan IJTI.

Mandagi juga mengatakan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi terhadap perusahaan pers dengan cara membuat Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, sangat bertentangan dan melampaui fungsi dan kewenangan Dewan Pers sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf g UU Pers. “Dampak dari hasil verifikasi perusahaan pers yang diumumkan ke publik menyebabkan media massa atau perusahaan pers yang tidak atau belum diverifikasi menjadi kehilangan legitimasi di hadapan publik. Perusahaan pers yang belum atau tidak diverifikasi mengalami kerugian materil maupun imateril karena kehilangan peluang dan kesempatan serta terkendala untuk mendapatkan belanja iklan,” jelas Mandagi.

Selain itu, ada edaran Dewan Pers terkait hasil verifikasi perusahan pers di berbagai daerah menyebabkan sejumlah instansi pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum di daerah mengeluarkan kebijakan yang hanya melayani atau memberi akses informasi kepada media yang sudah diverifikasi Dewan Pers. Hal ini sangat merugikan perusahaan pers maupun wartawan yang bekerja pada perusahan pers yang dinyatakan belum lolos verifikasi Dewan Pers, karena mengalami kesulitan dalam memperoleh akses informasi dan akses pengembangan usaha.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke menegaskan, pihaknya mengajukan gugatan ini sebagai bentuk pembelaan kepada seluruh pekerja media, secara khusus terhadap para jurnalis yang terdampak langsung dengan kebijakan Dewan Pers selama ini. Dua kasus yang diadukan dan ditangani PPWI yang terkait langsung dengan kebijakan Dewan Pers menjadi pertimbangan PPWI Nasional, sehingga merasa perlu melibatkan diri dalam proses gugat-menggugat secara hukum ini.

Kasus itu menurut data PPWI adalah :

1. Kriminalisasi terhadap dua jurnalis Aceh, Umar Effendi dan Mawardi terkait pemberitaan tentang “Tidak Sholat Jumat seorang oknum anggota DPRA, Azhari alias Cage, yang dimuat di media online Berita Atjeh dan berdasarkan rekomendasi Dewan Pers mereka akhirnya dijebloskan ke penjara.

2. Kriminalisasi terhadap pers yang menimpa Pemimpin Umum media Jejak News Ismail Novendra terkait berita tentang dugaan KKN oknum pengusaha yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Kapolda Sumatera Barat, dan meraup beberapa proyek strategis di sejumlah instansi pemerintah di Sumatera Barat. Kasus ini tetap berlanjut ke Pengadilan Negeri setempat meskipun Dewan Pers telah merekomendasikan agar kasus tersebut diselesaikan dengan menggunakan UU Pers, namun polisi tetap memproses menggunakan pasal 310 dan 311 KUHP.

Salah satu kesimpulan dari dua kasus di atas, menurut Lalengke, bahwa sebenarnya rekomendasi Dewan Pers, dari pangkal hingga ke ujung hanyalah akal-akalan saja dan tidak membantu, serta tidak berguna alias tidak diperlukan. “Untuk itu Dewan Pers perlu ditinjau kembali atau dibubarkan saja sebelum uang negara habis digunakan untuk biaya operasional lembaga yang tidak berguna bagi dunia jurnalisme di negeri ini,”  pungkas Wilson Lalengke. (b)