Berita Terbaru

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

TERPOPULER


Surabaya NewsWeek- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berkomitmen menyediakan ruang bagi pelaku kesenian di Kota Pahlawan. Ke depannya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menempatkan pusat kegiatan seni di satu tempat. 

Rencananya, gedung pusat pertokoan Hi-Tech Mall dan Taman Remaja Surabaya (TRS) yang berada di kompleks Taman Hiburan Rakyat (THR) akan dioptimalkan menjadi pusat kegiatan seni.

Wali Kota Risma mengatakan selain sebagai tempat pagelaran seni, gedung Hi-Tech Mall dan TRS berencana ditujukan sebagai pusat berlatih dan panggung penampilan para seniman. Ia ingin, Kota Surabaya memiliki ruang baru untuk para seniman. Karena menurutnya, selama ini kompleks Balai Pemuda masih kurang untuk menampung kreativitas para seniman.

“Selama ini kan di Balai Pemuda, cuman kan kurang. Kan kesenian itu ada seni lukis, seni suara, seni tari, seni kriya. Nah aku pingin anak-anak bisa belajar di situ,” kata Wali Kota Risma, Minggu, (23/09/18).

Bahkan ia menargetkan, Surabaya bisa mempunyai gedung kesenian yang menampilan pertunjukan seni ludruk secara rutin. Jika pada akhirnya kawasan kompleks Taman Hiburan Rakyat (THR) digabung, dia berharap lokasi tersebut bisa menampung berbagai macam seni.

“Karena sekarang Surabaya sudah destinasi wisata. Setiap minggu itu ada pentas seni di situ (Balai Pemuda). Tapi Kan ndak bisa misalnya wayang orang digabung dengan srimulat atau ludruk, karena gedungnya cuman satu,” ujarnya.

Maka dari itu, Wali Kota Risma ingin Kota Pahlawan bisa memiliki gedung kesenian baru di Surabaya. Selama ini, bagian belakang dari gedung Hi-Tech Mall dan THR rutin digunakan untuk tampilan ludruk. Namun demikian, karena letaknya kurang strategis dan tidak terlihat dari jalan besar, banyak masyarakat yang kurang tahu keberadaan gedung THR yang masih aktif hingga sekarang.

“Aku pingin ada gedung kesenian yang baik di Surabaya. Karena kalau (gedung) Srimulat itu di belakang terus, kapan hidupnya. Itu ditarik ke depan,” jelasnya.

Menurutnya, Surabaya yang didapuk sebagai kota destinasi wisata perlu sebuah ruang khusus baru untuk pertunjukan seni. Oleh karena itu, mantan Kepala Bappeko Kota Surabaya ini ingin agar seniman bisa mendapatkan akses untuk berekspresi dan berkegiatan di dunia kesenian secara luas.

“Karena Surabaya sekarang sebagai destinasi wisata. Kan ndak bisa gedungnya (seni) cuman satu,” ujar wali kota perempuan pertama di Surabaya ini.

Sementara terkait biaya operasional, Wali Kota Risma mengaku masih mencari skema keuangan yang pas untuk cost operasional di gedung kesenian tersebut. Namun ia menargetkan, nantinya penggunaan gedung itu bisa gratis. 

Sehingga para seniman bisa luas mengekspresikan kreativitasnya. “Harapanku semua free. Anak-anak yang latihan disitu bisa free. Kemudian masyarakat yang mau nonton bisa free,” pungkasnya. (Ham)


Surabaya NewsWeek- Mekanisme pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS mulai hari ini berubah. Berdasarkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS tahun 2018, rujukan berobat harus melalui tipe D sebelum ke tipe C, B dan A. Peraturan baru ini pun berimbas kepada pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, termasuk di Kota Surabaya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rahmanita mengatakan dalam rangka menyikapi peraturan baru yang dinilai merugikan masyarakat ini, Wali Kota Surabaya Tri Rismahairni mengirimkan surat kepada Kementerian Kesehatan dan Direktur Utama BPJS agar meninjau ulang mekanisme pelayanan rujuk berobat. Pasalnya, prosedur baru tersebut membebani masyarakat dan rumah sakit, dan Surabaya sudah merasakan dampak peraturan baru itu.

“Bu Wali Kota sudah membuat surat ke Kemenkes dan Dirut BPJS yang isinya meminta peraturan itu ditinjau ulang,” kata Febria Rahmanita saat jumpa pers di Kantor Humas Pemkot Surabaya, Sabtu (22/9/2018).

Menurut Febria, dalam peraturan baru itu, alur rujukannya semakin panjang. Padahal selama ini, pasien berobat mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, yakni puskesmas, klinik maupun dokter praktek swasta kemudian bisa dirujuk ke rumah sakit tipe D, C dan B atau ke semua tipe rumah sakit. Namun, kini mekanismenya harus berjenjang dari D ke C, B dan A.

“Padahal, di Kota Surabaya ini jumlah rumah sakit tipe D hanya sebanyak 9 rumah sakit, tipe C sebanyak 10, tipe B 11 rumah sakit dan tipe A ada 2 rumah sakit, yakni Rumah sakit Dr. Soetomo dan RSAL,” kata dia.

Ia menjelaskan setiap hari jumlah pasien yang berobat di puskesmas sekitar 100 – 400 pasien. Jika dirata-rata tiap hari, ada 200 pasien yang berobat di 63 puskesmas yang ada di Kota Pahlawan ini, itu artinya sekitar 12 ribu hingga 24 ribu pasien yang membutuhkan pelayanan di fasilitas kesehatan di tingkat satu.

Ia khawatir, dengan jumlah yang relatif besar tersebut tak mampu dilayani oleh rumah sakit tipe D. Pasalnya, di rumah sakit tersebut, jumlah tenaga dokter dan jenis pelayanannya juga terbatas. “Di tipe D jumlah dokter yang menangani penyakit tertentu biasanya 1-2 orang,” ujarnya.

Padahal menurutnya, jumlah peserta BPJS di Kota Surabaya sekitar 2,2 juta pasien. Dari jumlah itu, sebanyak 452 ribu orang adalah peserta PBI, dimana premi BPJS dibayar oleh Pemkot Surabaya. Kadinkes Kota Surabaya menyampaikan, jumlah premi BPJS warganya yang ditanggung pemerintah kota mencapai Rp 10,5 M, tiap bulannya.

Namun demikian, pemerintah kota berupaya memberikan kemudahan pelayanan kesehatan bagi warganya. Untuk mengurangi beban masyarakat, pemerintah kota menggunakan alternatif lain yakni cara manual. Meski imbasnya, anggaran yang dibutuhkan akan bertambah. 

“Karena tak bisa diklaimkan ke BPJS, pemkot nanti akan intervensi,” katanya.
Jumlah rumah sakit di Surabaya sekitar 60 unit. Dari jumlah itu sebanyak 40 rumah sakit yang sudah bekerjsama dengan BPJS.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Jatim Dodo Anondo mengatakan peraturan baru ini nantinya akan tambah mempersulit masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatannya. Bahkan, ia menduga akan banyak antrian di berbagai tempat pelayanan kesehatan. 

“Saya tidak bisa membayangkan banyaknya antiran nanti di berbagai tempat pelayanan kesehatan, karena ini memang banyak kendalanya,” pungkasnya. ( Ham )

TULUNGAGUNG - Pascapencapean ini untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dalam membuat embung air desa, sebagai fungsi sarana menunjang produk tanaman desa, ternak ikan, sawah dan lain lain. Dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja dan teknologi lokal untuk meningkatkan tambahan upah, mengurangi kemiskinan sekaligus mendukung penurunan angka stunting yang di laksanakan seluruh desa seperti program Bumdes.  Kini desa nglurup Kecamatan Sendang setapak demi setapak melangkah menuju kedepan untuk mensukseskan dan meraih rencana program pemerintah.

Usai pembangunan embung air pembangunan gorong gorong untuk mengalirkan air yang berada di bawah permukaan tanah. Tiga prioritas lainnya selain embung adalah program penciptaan unggulan desa, desa harus mampu menemukan keunggulan utama yang menjadi fokus bagi desa dalam membangun desanya. Karena alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh daerah/ kabupaten yang untuk desa paling sedikit sepuluh persen pembagiannya yang untuk desa secara proposional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dalam penerusan itu desa kususnya desa nglurup kecamatan sendang Tulungagung di bawah kepemimpinan ibu mutmainah makin tahun makin berkembang dan dalam tahun ini anggaran dana desa di salurkan di beberapa titik dusun diantaranya terdapat lima dusun yaitu dusun nglurup pembangunan rabat jalan kurang lebih 700 meter, dusun babat pembanugunan gorong gorong besar, dusun kalirejo pembangunan rabat jalan kurang lebih 500 meter, dusun pokolimo pembangunan rabat jalan kurang lebih 450 meter selesai di kerjakan dan dusun jambuwok pembangunan rabat jalan masih dalam pengerjaan kurang lebih 600 meter dan lain lain. 

Target kerja pemerintah desa dari pembangunan keseluruhannya hingga lainnya sekarang sudah dapat dirasakan oleh warga lain, yang terutama bagi warga setempat yang salah satunya Sugiarti 30 tahun mengatakan, sangat berterima kasih dengan pemerintah pusat maupun pemerintah desa nglurup yang selama ini hasil pembangunan di desanya dengan anggaran bersumber dari dana desa telah dapat kami rasakan, ucap ibu beranak satu itu pada, Senin (24/9), di lokasi dusun kalirejo. 

Ibu itu berharap kedepan di bawah ke pemimpinan ibu mutmainah siapapun itu, desa nglurup semoga tetap terus maju di bidang pertaniannya, tambah ibu yang memiliki anak usia dua tahun bernama Devandra. Kemudian warga yang tidak mau menyebutkan namanya menambahkan, pembangunan ini adalah salah satu lintas cepat mengangkut hasil panen dengan cepat, ketika musim hujan medan yang di lalui tidak menemukan hambatan, jalan jalan desa sudah di bangun sangat baik dengan pengerjaan bertahap, ucapnya siang.  (N70 /Bb)
BOJONEGORO - Pelantikan, Dr. Hj. Anna Mu'awanah dan Drs. Budi Irawanto, M.Pd berlangsung di Gedung Grahadi Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dr. Hj.Anna Mu'awanah dan Drs. Budi Irawanto, M.Pd. akan memimpin Kabupaten Bojonegoro, 2018-2023.

Atas pelantikan pemimpin baru Kabupaten Bojonegoro tersebut, Drs. M. Syaifuddin Yulianto beserta keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bojonegoro mengucapakan selamat dan sukses, masyarakat Kabupaten Bojonegoro sudah memiliki pemimpin baru.  " Sebuah harapan baru akan diberikan oleh Dr.Hj. Anna Mu'awanah dan Drs. Budi Irawanto selama lima tahun kedepan".jelasnya, Senin (24/09/2018).

Selain itu, ia berharap semoga tujuan Dr. Hj. Anna Mu'awanah dan Drs. Budi Irawanto untuk ngayomi-ngopeni rakyat di Kabupaten Bojonegoro dapat terwujud dengan dukungan seluruh masyarakat dan stakeholder yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga cita-cita memakmurkan dan mensejahteran rakyat Bojonegoro dapat tercapai tanpa hambatan yang berarti. (*)
BATULICIN  - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Senin (24/09).

Dengan berbagai ketentuan APK itu di sosialisasikan di tengah Partai peserta Pemilu. Dengan menghadirkan Kepala Bawaslu Kab. Tanbu Kamaluddin Malewa serta sejumlah SKPD. Kepala Kantor Kesbangpol Darmiadi mengatakan sosialisasi ini bertujuan agar pemilu 2019 bisa dilaksanakan dengan tertib dan sesuai aturan terutama terkait pemasangan alat peraga kampanye.

"Sebagaimana pengganti  dari Perbup nomor 2 tahun 2013 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka Pemasangan alat peraga kampanye di Tanah Bumbu telah diatur dengan Peraturan Bupati No 43 Tahun 2018.". katanya.

Darmiadi menambahkan, Perbup ini menjadi acuan tempat pemasangan tepat, dan berbagai ketentuan yang harus diatati serta disepakati bagi parpol peserta Pemilu. "Melalui acuan dari Perbup itu kita diharapkan semua sepakat hingga alat peraga kampanye yang dipasang nantinya sesuai peraturan dan tertib tanpa ada berbenturan  dengan ketertiban umum," tutupnya.

Tercatat  dalam Perbup tersebut. ketentuan pemasangan APK termuat larangan diantaranya, tempat ibadah  seperti  Mushola,  gereja, pura dan lainnya sepanjang radius 10 meter.  Kemudian sekolah atau lembaga pendidikan lainnya sepanjang radius 10 meter. Kantor Pemerintah termasuk TNI Polri, BUMN,  BUMD dan perumahan dinas sepanjang radius 10 meter.

Untuk tempat pelayanan Kesehatan terdiri dari rumah sakit, Puskesmas, Posyandu ,Poskesdes dan lainnya.  Berikutnya Pelabuhan Samudera Batulicin dan pelabuhan penyeberangan feri dan Bandara Taman Kota, hutan kota dan sekitar monumen

Diantara ketentuan pemasangan, maka APK dilaksanakan sejak tiga hari setelah peserta Pemilu ditetapkan hingga dimulainya masa tenang.  Pada saat memasuki masa tenang APK tidak dibenarkan lagi terpasang dan peserta Pemilu wajib membersihkan APK tersebut. (mc/adv/maiya)

Ketua Dewan Penasehat LPKAN Indonesia, Laksmana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, SH. menandatangani persetujuan dlm struktur organisasi LPKAN, didampingi Ketum RH.Ali Zaini.
SURABAYA - “LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara), lahir dari kedaulatan rakyat yang memiliki hak berpartisipasi untuk ikut mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu cara partisipasi itu, berbentuk pengawasan terhadap kinerja aparatur Negara,” demikian diungkapkan Ketua Umum LPKAN, HR Ali Zaini, menjawab pertanyaan, Minggu, (23/9), terkait rencana Rapimnas LPKAN Indonesia di Jakarta, Rabu, (26 September 2018).

Sebagai lembaga kontrol sosial, LPKAN Indonesia sangat menyadari banyak yang harus dilakukan untuk membantu masyarakat. Menangani dan mengakselerasi segala bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di lingkungan sosial kita. Langkah tepat dan taktis dilakukan dengan melengkapi unsur-unsur (bidang) sesuai kondisi yang dibutuhkan saat ini, ujar Ali Zaini. Semua unsur ada dalam struktur Dewan Pengurus, Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar LPKAN Indonesia dalam wadah ini; antara lain; Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy  Purdijatno,SH,mantan Menkopolhukam, Irjen.Pol.Wisjnu Amat Sastro, mantan Kapolda Sumut; Antasari Azhar, mantan  Ketua KPK, Wibisono Aktifis pergerakan. Letjen TNI (Purn) Prof.Dr. Syarifudin Tippe, mantan Dansesko dan mantan Rektor Unhan, Dosen, Advokat dan pengusaha. 

Ketua Dewan Penasehat LPKAN Indonesia, Laksmana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno SH. menerima baju seragam dari Ketum LPKAN, RH.Ali Zaini di Jakarta.
Dikatakan lebih lanjut, Visi LPKAN adalah terwujudnya masyarakat madani, adil dan makmur serta terciptanya Good Government dan Clean Governance. Sedangkan misi LPKAN; turut serta mengawasi kinerja pemerintahan demi terwujudnya pemerintahan yang transparan dalam segi layanan maupun informasi; Turut serta memberikan sumbangsih pemikiran dan pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang berintegritas dan bermoral; turut serta mengawasi praktek monopoli persaingan usaha yang berimplikasi terhadap tindakan koruptif dan nepotisme.

LPKAN Indonesia lahir sebagai kontrol sosial maupun pemberi input terhadap kebijakan pemerintah. LPKAN adalah lembaga kontrol sosial yang netral (independen). Netralitas dan Independensi ini dimaksudkan, kami tidak berafiliasi terhadap salah satu partai politik. “Dengan demikian, LPKAN akan fokus memperjuangkan visi dan misi yang sudah dicanangkan itu. Segenap anggota LPKAN siap melaksanakan perintah sesuai arahan dan petunjuk Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar,” cetusnya.

 Dia menambahkan, Kami siap mengawal, membantu dan mengedukasi masyarakat dari berbagai sektor. Di sisi lain, LPKAN siap untuk bekerjasama dan membantu peran pemerintah sebagai pelayan publik serta mencari solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan. Meskipun, langkah kerja LPKAN berkoordinasi dengan pihak pemerintah namun kami akan tetap berteriak keras menyuarakan jeritan nurani rakyat. Diharapkan semua mata melihat dan telinga mendengar bahwa jeritan rakyat harus ditangani secara serius. LPKAN akan berada di di garda terdepan untuk membela kepentingan rakyat, katanya menandaskan. 

Saat ini LPKAN Indonesia sudah terbentuk sebanyak 9 DPD Provinsi, antara lain; Jawa Timur, Jawa Tengah,DI Yogjakarta, Jawa Barat, DKI, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat. “Saya dan segenap pengurus DPP LPKAN yang sedang bersilaturahmi dalam wadah Rapimnas dengan Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar,  Insya Allah adalah insan-insan pejuang yang memiliki tanggung jawab moral, berkomitmen terhadap kebenaran dan konsisten serta mengutamakan kepentingan masyarakat Indonesia,” pungkas Ali Zaini, Ketua LPKAN Indonesia. (b)