Berita Terbaru

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

TERPOPULER


Surabaya NewsWeek- Gerakan peduli lingkungan hidup sekolah atau biasa disebut Surabaya Eco School 2018 kembali digelar. Launching program lingkungan hidup yang sudah menginjak tahun kedelapan itu dilaksanakan di Graha Sawunggaling, Jum’at, (21/9/2018).

Sebelum acara dimulai, beberapa pelajar SDN Kaliasin I menampilkan nyanyian bertemakan kebersihan diiringi alat musik semacam drum yang terbuat dari tong sampah bekas. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ikut memainkan alat musik tersebut.

Sesekali dirinya menengok pelajar yang ada disebelahnya untuk menyesuaikan irama pukulan. “Ayo semuanya senyum dan tepuk tangan,” ajak Wali Kota Risma sebelum acara pembukaan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Risma berpesan agar semua orang harus menanam kebaikan dalam bentuk apapun. Salah satunya, lanjut Dia, menanam tanamansansivera yang mampu menyerap racun atau polusi udara terbesar diantara tanaman yang lain.

“Bukan untuk gaya-gayaan, tapi saya ingin warga surabaya sehat dan ini untuk anak cucu kita kedepannya,” pesannya diiringi tepuk tangan.

Selain itu, kata Wali Kota Risma, pengurangan pengunaan botol dan sedotan plastik menjadi perhatian penting. Sebab, kedua benda tersebut acapkali menyumbat saluran dan rumah pompa yang kemudian mengakibatkan banjir.

“Makanya, saya terapkan pembayaran bus suroboyo dengan botol plastik, bukan uang,” terang wali kota sarat akan prestasi tersebut.  

Mengusung tema “Kendalikan Sampah Plastik”, Aktivis sekaligus Ketua Senior Tunas Hijau Mochamad Zamroni menuturkan, bahwa persoalan sampah plastik menjadi masalah global. Oleh karenanya, masyarakat dan sekolah-sekolah harus mampu mengendalikan sampah plastik.

“Caranya dengan membentuk, melaksanakan dan mengolah sampah secara mandiri dan berkelanjutan,” sambung Zamroni.

Disampaikan Zamroni – sapaan akrabnya, beberapa kiat sukses dari kegiatan surabaya eco school 2018 antara lain, larangan penggunaan sedotan plastik minuman dan makanan dalam kemasan sekali pakai bagi seluruh warga sekolah, ajakan warga sekolah mengganti botol plastik menggunakan tumbler atau botol minuman yang bisa digunakan jangka panjang serta memisahkan sampah organik/daun dengan menampung di komposter sekolah.

“Nanti akan ada apresiasi bagi warga sekolah yang sudah melakukan aksi nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup baik di sekolah maupun rumahnya,” urainya.

Ke depan, Zamroni berharap jumlah sekolah zero waste (sekolah tanpa sampah kemasan makanan dan minuman sekali pakai) di Surabaya yang sampai saat ini berjumlah 16 sekolah bisa meningkat pada akhir tahun 2018. “Semoga bisa mencapai 50 sekolah,” sambungnya.

Lebih lanjut, akan ada serangkaian pelaksanaan Surabaya Eco School 2018 diantaranya, launching program, workshop lingkungan hidup I, lomba yel-yel, lomba poster, lomba jingle, bersih-bersih pantai jembatan suramadu, workshop II, pembinaan lingkungan hidup dan terakhir awarding.

“Pada workshop tahap I setiap sekolah diminta langsung membuat rencana aksi lingkungan berkelanjutan dan merealisasikan rencana tersebut terutama pada pengolahan sampah,” terang Zamroni. 
Di akhir acara, Wali Kota Risma bersama Kepala Dinas Pendidikan, Ikhsan dan kepala sekolah SD/SMP se-surabaya juga melaunching gerakan membawa tumblerke sekolah sekaligus pengaunegrahan ecopreneur tingkat SD/SMP bagi siswa, guru dan kepala sekolah.( Ham )


Surabaya NewsWeek- Pemerintah Kota Surabaya kembali menerima hibah dari Bank Jatim berupa alat berat, mobil ambulance dan Dump Truck. Hibah itu diberikan oleh Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim R Soeroso dan diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Balai Kota Surabaya, Jumat 
(21/9/2018).

Proses serahterima hibah itu dimulai dengan pertemuan di ruang kerja wali kota sekaligus dilakukan penandatanganan penyerahan hibah. Selanjutnya, diserahkan pula kunci simbolis di halaman Balai Kota Surabaya.

Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim R Soeroso mengatakan Bank Jatim itu selalu mendukung berbagai program pemerintah daerah di Jawa Timur, termasuk Kota Surabaya. Bagi Bank Jatim, wajib hukumnya untuk membantu apabila ada CSR yang harus dikeluarkan, karena hal ini untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

“Programnya Bu Wali Kota (Risma) ini sangat banyak, dan Surabaya bisa kita lihat tamannya sudah indah sekali, jalannya bersih sekali dan sekarang sudah tidak banjir lagi di Surabaya,” kata Soeroso seusai menyerahkan hibah dari Bank Jatim itu.

Soeroso yang merupakan warga asli Surabaya itu mengaku dulunya di rumahnya selalu menjadi langganan banjir. Tapi sekarang sudah terbebas dari genangan itu. “Jadi, ini menunjukkan bahwa Bu Wali Kota (Risma) ini sukses memimpin Kota Surabaya. Saya juga ikut bangga atas kepemimpinan Bu Risma ini,” ujarnya.

Soeroso pun enggan merinci total bantuan yang telah diserahkan kepada Pemkot Surabaya itu. Sebab, bagi dia yang paling penting bukan nominalnya, tapi bagaimana CSR itu bisa bermanfaat bagi rakyat dan warga Surabaya. “Apalagi menurut saya, Bu Risma ini sudah turut membesarkan Bank Jatim dengan sangat luar biasa,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak Bank Jatim yang telah memberikan hibah kepada Pemkot Surabaya. Sebetulnya, kata dia, hibah alat berat itu mendadak karena baru tadi pagi tiba di Kota Surabaya. Sedangkan mobil ambulace dan Dump Truck itu memang sudah selesai sebelumnya.

“Saya memang sengaja tarik lebih cepat, karena setelah ini Dinas PU Bina Marga dan Pematusan kerja 24 jam untuk menyiapkan musim hujan. Makanya saya butuh peralatan yang banyak supaya pekerjaan umum ini bisa bekerja lebih cepat lagi,” tegasnya.

Menurut Wali Kota Risma, alat berat itu sangat bermanfaat bagi warga Kota Surabaya, karena nantinya alat berat itu akan digunakan untuk mengeruk sungai atau kali, membuat waduk dan berbagai proyek Dinas PU Bina Marga dan Pematusan lainnya. 

“Dengan ketambahan satu unit alat berat ini, maka alat berat milik kita sekarang 63 unit,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma juga berharap para pelaku usaha untuk berkontribusi membantu berbagai program Pemkot Surabaya. Sebab, apabila tidak banjir, maka usahanya pasti lebih besar dan warganya juga bisa cepat kaya.

Ia juga menjelaskan alasan konsen dalam menangani banjir di Kota Surabaya. Ia mengaku pernah mendapatkan keluhan warga Surabaya bahwa tidak bisa kayak arena setiap tahun terkena banjir.

“Bu, kita ini tidak bisa kaya-kaya, karena kami setiap tahunnya kebanjiran, sehingga harus membeli kulkas baru dan TV baru karena kena air semua. Tapi sekarang sudah tidak banjir lagi. Nah, yang usahanya tumbuh, silahkan membantu program pemerintah kota,” ujarnya.

Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu juga menambahkan bahwa semakin lama permukaan air laut itu semakin tinggi, sehingga sebetulnya penanganan banjir itu tidak pernah selesai. Makanya, dia terus melakukan berbagai pembangunan, termasuk membangun tanggul laut untuk mencegah banjir.

“Surabaya itu sebetulnya sudah seperti Nederland yang berada di bawah permukaan air laut kalau air laut pasang. Makanya kita harus terus mencegah banjir,” pungkasnya ( Ham )

BLITAR - Rapat paripurna penyampaian penjelasan Bupati Blitar terhadap nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2018, di gelar pada hari Selasa (18/9/) malam 20.00 WIB di ruang sidang Kantor DPRD Kabupaten Blitar, berjalan dengan lancar.

Rapat di pimpin oleh Ketua DPRD Suwito Saren Satoto bersama Wakil Ketua, Heri Romadhon (Partai PAN), Maskur, Spd (Partai PKB), Sugianto (Partai Gerinda), 36 anggota dewan yang hadir dari 50 anggota yang ada, Forpimda, selurah jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan Camat serta Kepala Desa / Kelurahan.

Dalam sambutanya Suwito menerangkan bahwa, ” agenda rapat paripurna ini dilaksanakan atas surat Bupati Blitar no. 900/1.203/409.204.02/2018 tanggal (17/9/18) perihal, penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan penjabaran rancangan peraturan bupati tentang perubahan APBD “, jelasnya.

Di kesempatan kali ini Bupati Blitar Drs. H. Rijanto MM tidak hadir dalam sidang, selajutnya di wakilkan oleh Marhaenis UW selaku wakil Bupati yang nantinya akan membacakan teks Bupati tentang nota keuangan perubahan.

Sedangkan isinya, bahwa untuk penyusunan ranperda tentang rancangan perubahan anggaran APBD 2018 berpedoman pada, PP no.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri no.13 tahun 2006 tentang peruturan perubahan pengelolaan keuangan daerah dan yang terakhir berubah menjadi Permen no. 21 tahun 2011,Permen Dalam Negeri no. 33 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan APBD.

Dalam penyususan APBD, pemerintah daerah mengakomodir dari kebijakan pemerintah pusat yang terdiri dari ; dana BOS, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagai Hasil Cukan Dan Tembakau (DBHCT), Dana Bagi Hasil Pajak atau Bukan Pajak (DBHPBP) dan sedangkan kebijakan Provinsi terdiri dari ; Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Bantuan Keuangan Khusus, Dana Estimasi Kenaikan Gaji, sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya atau Silfa yang harus digunakan pada tahun berjalan saat ini, penyesuai program dan kegiatan yang telah disepakati Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Blitar yang tertuang dalam Perda no. 9 tahun 2011 tentang APBD tahun 2018.

Selain itu, estimasi perubahan anggaran APBD di tahun 2018 ini kurang lebih sebesar 2 T, 333 M, 129 Jt dan mengalami kenaikan kurang lebih sebesar 38 M, 100 Jt atau (1,66%) dari APBD murni tahun 2018 kurang lebih sebesar 2 T, 295 M, 59 Jt. sedang rincianya adalah; dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang lebih sebesar 227 M, 469 Jt, Dana Perimbangan kurang lebih sebesar 1 T, 549 M, 32 Jt, pendapatan lain – lain yang sah kurang lebih sebesar 506 M, 658 Jt. sehingga perubahan anggaran APBD tahun 2018 di proyeksikan kurang lebih sebesar 2 T, 428 M, 65 Jt dan mengalami kenaikan kurang lebih sebesar 81 M, 239 Jt atau (3,46%) jika di bandingkan sebelum adanya perubahan.

Ditempat terpisah, Marhaenis menuturkan,” point PAK (perubahan anggaran keuangan) adalah, apabila anggaran APBD untuk melaksanakan kegiatan program pemerintah tidak mencukupi maka perlu adanya perubahan dan selama anggara APBD Induk itu ada ” tuturnya.

terakhir, PAK ini disampaikan bahwa penyerapan anggaran dari APBD induk sudah berjalan tepat waktu dan sesuai target dan apa yang menjadi pertanyaan berbagai pihak tentang pelaksanaan penyerapan yang dianggap lamban itu tidak benar “, Ujarnya.(VDZ)

BLITAR – Sidang lanjutan setelah penyampaian nota keuangan yang di gelar kemarin, selasa (18/9/18), sedangkan kali ini, angenda sidang rapat paripurna adalah menyampaikan pandangan umum fraksi – fraksi terhadap nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2018, Rabu (19/9/18) ditempat yang sama, kantor DPRD Kabupaten Blitar.

Sidang langsung di pimpin oleh Ketua DPRD Suwito Saren Satoto bersama Wakil Ketua, Maskur, Spd dari (Partai PKB), Sugianto (Partai Gerinda) dan dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Forpimda, seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan Camat serta Kepala Desa / Kelurahan.

Dalam menanggapi nota keuangan Bupati, dalam hal ini tanggapan fraksi – fraksi bervariatif. namun ke 6 fraksi tersebut intinya semua memberikan koreksi kepada Pemkab Blitar, minim didalam penyerapan keuangan kurang dari 30%. untuk itu mengharap lebih mengedepankan percepatan penyerapan keuangan, dimana di dalam Perubahan Anggran ini mempuyai waktu yg singkat, sehingga didalam penyerapan keuangan nantinya untuk melaksanakan kebutuhan pembangunan segera dapat di rasakan oleh masyarakat. selain itu adanya pemborosan anggran yang disebabkan perencanaan yang kurang matang dan dilakukan secara sporadis, sehingga mengakibatkan bongkar bangun bangunan.

Menanggapi pandangan dari berbagai fraksi , Marhaenis UW Wakil Bupati Blitar mewakili Eksekutif, mengomentari positif dari hasil semua tanggapan fraksi. ” tentuanya semua sebagai bahan evaluasi dan positif bagi kami untuk melangkah kedepanya “, tuturnya.

Selain hal tersebut, ada sedikit berbeda dengan fraksi PDIP dalam tanggapanya. menurutnya, APBD Perubahan adalah bagian politik anggaran, dimana untuk memenuhi target pelaksanaan program kerja di dalam APBD Perubahan tidak memasukan apa yang belum dilaksanakan di APBD Induk yang belum tercapai, sehingga fraksi PDIP menilai Rancangan APBD Perubahan belum memenuhi. 

Selain itu menanggapi program baru seperti; ganti rugi kali bogel sebesar 10 M harus segera direalisasikan karena anggaran itu bukan Multiyears., Alat uji Ker di dinas Perhubungan Senilai 5,6 M harus memperhatikan kwalitas barang nantinya,jika perlu mencari referensi daerah lain., pembelian Damkar baru dan Servis senilai 1,8 M, sama halnya memperhatikan kwalitas barang., persiapan Adipura dan pembelian lain – lain senilai 2,2 M,harus mampu bekerja keras., dan pengangkatan saudara Puguh Imam Sutanto Sos. untuk menjabat merangkap Plt Kepala PUPR apakah sesuai prosedur pengangkatanya?, padahal didalam tubuh PUPR itu sendiri ada yang lebih senior berdasarkan kepangkatanya.

Menanggapi hal di atas, Wakil Bupati Blitar menambahkan, ” untuk pengangkatan kepala PLT Dinas PUPR , barang tentu Bupati lebih tahu dengan itu semuanya dan mekanisme yang dipakai apa, saya yakin beliau mempuyai pedomanya. dan hal lain nanti sebagai bahan evalusasi TPAPD “, tandasnya. (VDZ)

Surabaya NewsWeek- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri mulai akhir bulan ini hingga awal bulan. Dalam lawatannya ke luar negeri itu, Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu akan menjadi pembicara di berbagai event internasional. Bahkan, ia juga akan menerima penghargaan tokoh dunia.
Kunjungan ke luar negeri itu akan dimulai pada 22 September-3 Oktober 2018 ke New York dan Nairobo. Awalnya, Wali Kota Risma akan menjadi pembicara pada Global Counter Torrorism Forum di New York. “Yang mengadakan acara ini Pemerintah Belanda,” kata Wali Kota Risma di ruang kerjanya, Kamis (20/9/2018).

Selanjutnya, Wali Kota Risma akan menjadi pembicara acara One Planet Summit di New York pada 26 September 2018. Dalam event ini, ia merupakan satu-satunya wali kota yang menjadi pembicara. “Nanti, topiknya disitu tentang perubahan iklim,” ujarnya.

Setelah acara itu, ia sebenarnya ingin pulang dulu ke Surabaya, tapi karena dia mendapatkan penghargaan, ia langsung menuju ke Nairobi. Di sana, ia akan menerima penghargaan Scroll of Honor UN Habitat yang merupakan penghargaan tokoh dunia yang sangat berpengaruh.

“Yang memberikan ini di bawah UN Habitat langsung, makanya nanti mereka memberikan penghargaan di kantor pusat UN Habitat. Mereka memberikan penghargaan atas perubahan iklim, sebagai arsitek kota dan lainnya. Ini yang kasik rekom juga IAI (Ikatan Arsitek Indonesia),” imbuhnya.

Selasai acara itu, Wali Kota Risma akan pulang dulu ke Surabaya dan akan berangkat lagi tanggal 6 Oktober 2018. Sebab, keesokan harinya, 7 Oktober 2018, Wali Kota yang sarat prestasi ini akan menjadi pembicara pada Bridges for Cities dengan topic Cities of Tomorrow: Technological Solutions and Holistic Approach for Sustainable Cities di Vienna, Austria.

“Mereka itu ngundangnya sudah satu tahun lalu. Nanti saya akan berbicara masalah bahan-bahan untuk Sustainable Development. Saya berbiara bahan-bahan itu sudah berkali-kali, termasuk juga ketika bertemu dengan Pangeran Charles,” ujarnya.

Sebetulnya, lanjut dia, pada tanggal 10 Oktober 2018 itu akan menjadi pembicara lagi di Brussels. Tapi, acara ini masih akan dicek lagi karena waktu di Vienna berbicara pada sore hari. 

“Sebenarnya, di sana saya akan menjadi pembicara pada IUC City to City Event dengan topic penanganan Global Warming dan Global Covenant Of Mayors karena board member Global Covenant of Mayors,” kata dia.

Kunjungan ke luar negeri berikutnya yaitu ke Korea Utara pada tanggal 12 Oktober 2018. Dalam kunjungan kali ini, ia bertindak sebagai Presiden UCLG ASPAC, sehingga nantinya akan bertemu dengan wali kota-wali kota dan kepala daerah untuk berdiskusi tentang program UCLG ASPAC ke depannya dan apa saja yang perlu diprioritaskan.

“Nanti ketemu dengan mereka itu, akan membicarakan apa yang bisa dikerjakan atau tidak bisa dikerjakan. Karena semua negara peraturannya berbeda-beda dan tidak mesti sama,” pungkasnya. ( Ham )


Surabaya NewsWeek- Tiga inovasi layanan publik milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil meraih penghargaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI dalam Top 99 (Sinovik).
Ketiga inovasi tersebut diantaranya, 6 in 1 meliputi akte lahir, kematian, perkawinan, perceraian, surat pindah datang dan pindah keluar secara online. Kedua, inovasi Tahu Panas (tak takut kehujanan dan tak takut kepanasan) yang merupakan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi sosial daerah kumuh. Ketiga, inovasi Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda.
Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara, Syafruddin mengatakan, pelayanan publik yang ada di Indonesia sudah berjalan baik, hanya saja kurang terekspos. Oleh karena itu, dirinya berharap acara ini dapat menjadi cerminan bagi negara-negara internasional lainnya.
“Jangan selalu kita berkaca keluar, tapi orang luar harus berkaca kepada kita,” ujar Syafruddin seusai acara di Hotel Shangri - La, Surabaya pada Rabu, (19/9/2019).
Dirinya juga mengatakan para penerima penghargaan malam ini akan kembali dilombakan untuk menjadi 40 terbaik dan akan diumumkan pada November 2018 mendatang. “Nanti akan diseleksi lagi, tahun ini akan berujung 40 yang terbaik bersamaan saat acara International Public Service Forum di Jakarta,” tambah Syarifuddin.
Ke depan, Syafruddin berharap dengan agenda penghargaan yang dimulai sejak tahun 2014 ini dapat menjadi ajang transfer dan pengalaman antar instansi daerah. Mall pelayan publik harus ditingkatkan. “Semoga semakin semangat dan bermotivasi dalam melayani masyarakat,” sambungnya.
Sedangkan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan tujuan awal berbagai inovasi itu bukan untuk meraih penghargaan, melainkan untuk mempermudah layanan masyarakat. “Gol akhir dari semua inovasi ini adalah warga Surabaya sejahtera,” tegas Wali Kota Risma usai menerima penghargaan.
Masih Wali Kota Risma, kesuksesan Pemkot Surabaya dalam melayani publik karena menerapkan sistem pembangunan sustainability (pembangunan berkelanjutan). Baginya,  sustainability itu sangatlah penting agar mampu mendongkrak sistem pelayanan publik. “Jadi bukan hanya dapat penghargaan lalu selesai, tidak seperti itu,” terangnya.
Adapun kompetisi penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 ini diikuti oleh Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerahdengan rincian, 16 kementerian, 20 lembaga, 18 provinsi, 16 kota, dan 39 kabupaten. ( Ham )


BANYUWANGI - Sesuai program Bupati Banyuwangi H. Abdullah Azwar Anas M.Si yang lebih focus ke “Eko Toursm” yang selalu digalakkan , dimana  otomatis masyarakat yang ada didalamnya, terutama masyaraat pedesaan  wajib ikut membangun desanya melalui obyek lingkungan yang sehat, makanan yang sehat, dan alami. Dan wisatawan mancanegara senang dengan yang bersifat alami.

Untuk itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banyuwangi mengadakan “ Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Produktif” melalui “pelatihan pengelolahan pakan ternak, dan kompos masyarakat pedesaan “

Pelatihan diadakan di kantor kecamatan Singojuruh Banyuwangi selama 3 hari dari hari Senin 17/9 sampai hari Rabu 19/9.dengan nara sumber dari BUMDes Banyuwangi “Hj. Emi “  ketua UKM desa Gitik kecamatan Rogojampi “ Fanjil” 

Menurut keterangan kepala DKMB Banyuwangi melalui Bidang Kelembagaan Masyarakat Sosial Budaya “ Novi’ menjelaskan “ sekarang ini segala yang dibutuhkan kesehatan  manusia, yang baik melalui alami,  apalagi bahan yang di komsumsinya, yang baik berasal dari Alami seperti Herbal, dan tanaman organic, maupun yang dikomsumsi hewan yang mau di komsomsi manusia yang baik dari makannanya dari olahan bahan organic.

Pelatihan –pelatihan ini guna mendorong “Program Eko Toursm” yang diprogramkan oleh Bupati Banyuwangi, disini masyarakat harus ikut andil didalamnya, dengan membangun desanya, juga untuk dirinya yang nanti bisa bermanfaat bagi dirinya, maupun masyarakat melalui “ Pemberdayaan Masyarakat Produktif ” melalui pelatihan – pelatihan pembuatan makanan ternak yang organic dan kompos. 

Pelatian ini diikuti oleh 80 peserta pelatiahan dari  kecamatan Singojuruh ada dua kelompok karang taruna. Dari kecamatan Songgon diikuti  empat kelompok desa yaitu desa Bangunsari. Desa Balak. Desa Bangunsari. Desa Sumberbulu.Untuk kecamatan Glemmore satu kelompok dan kecamatan Sempu dari desa Jambewangi.

Para peserta pelatihan langsung meratekkan  pelatian yang bahan dan peralatannya sudah disiapkan. Seperti pembuatan kompos, bahan dasarnya dari kotoran hewan, bisa kotoran ayam, dicampur dengan ,katul. Bisa juga sekem, serabut kelapa, serabut ijuk, dio campur, diulet sampai rata, terus diberi fermentor secukupnya.

Demikian untuk makanan ternak. Bahan dasarnya bisa tebon batang jagung, ,rumput damen, atau rumput-rumputan di campur dengan fermentar yang berguna untuk menumbuhkan “mikro arganisme, sehimgga bisa melunakan bahan, dan di biarkan selama 3 hari. Setelah 3 hari di fermentasi bahan – bahan  pembuatan pupuk organic maupun pakan ternak supaya halus di giliong dengan mesin yang sudah disediakan.

Diharapkan para peserta yang mengikuti pelatihan makanan ternak organic maupun pupuk organic ini bisa dikembangkan kemasyarakat yang nantinya bisa menuju tujuan yang utama yaitu “Masyarakat Produktif” sehingga bisa menciptakan lapangan kerja, maupun bisa menambah pergerakan perekonomian rakyat. Katanya. (jok)