Surabaya NewsWeek- Gerakan peduli lingkungan hidup sekolah atau
biasa disebut Surabaya Eco School 2018 kembali digelar.
Launching program lingkungan hidup yang sudah menginjak tahun kedelapan itu
dilaksanakan di Graha Sawunggaling, Jum’at, (21/9/2018).
Sebelum acara dimulai,
beberapa pelajar SDN Kaliasin I menampilkan nyanyian bertemakan kebersihan
diiringi alat musik semacam drum yang terbuat dari tong sampah bekas. Pada
kesempatan tersebut, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ikut memainkan alat
musik tersebut.
Sesekali dirinya
menengok pelajar yang ada disebelahnya untuk menyesuaikan irama pukulan. “Ayo
semuanya senyum dan tepuk tangan,” ajak Wali Kota Risma sebelum acara
pembukaan.
Dalam sambutannya,
Wali Kota Risma berpesan agar semua orang harus menanam kebaikan dalam bentuk
apapun. Salah satunya, lanjut Dia, menanam tanamansansivera yang
mampu menyerap racun atau polusi udara terbesar diantara tanaman yang lain.
“Bukan untuk gaya-gayaan,
tapi saya ingin warga surabaya sehat dan ini untuk anak cucu kita kedepannya,”
pesannya diiringi tepuk tangan.
Selain itu, kata Wali
Kota Risma, pengurangan pengunaan botol dan sedotan plastik menjadi perhatian
penting. Sebab, kedua benda tersebut acapkali menyumbat saluran dan rumah pompa
yang kemudian mengakibatkan banjir.
“Makanya, saya
terapkan pembayaran bus suroboyo dengan botol plastik, bukan uang,” terang wali
kota sarat akan prestasi tersebut.
Mengusung tema
“Kendalikan Sampah Plastik”, Aktivis sekaligus Ketua Senior Tunas Hijau
Mochamad Zamroni menuturkan, bahwa persoalan sampah plastik menjadi masalah
global. Oleh karenanya, masyarakat dan sekolah-sekolah harus mampu
mengendalikan sampah plastik.
“Caranya dengan
membentuk, melaksanakan dan mengolah sampah secara mandiri dan berkelanjutan,”
sambung Zamroni.
Disampaikan Zamroni –
sapaan akrabnya, beberapa kiat sukses dari kegiatan surabaya eco school 2018
antara lain, larangan penggunaan sedotan plastik minuman dan makanan dalam
kemasan sekali pakai bagi seluruh warga sekolah, ajakan warga sekolah mengganti
botol plastik menggunakan tumbler atau botol minuman yang bisa
digunakan jangka panjang serta memisahkan sampah organik/daun dengan menampung
di komposter sekolah.
“Nanti akan ada
apresiasi bagi warga sekolah yang sudah melakukan aksi nyata untuk menjaga
kelestarian lingkungan hidup baik di sekolah maupun rumahnya,” urainya.
Ke depan, Zamroni
berharap jumlah sekolah zero waste (sekolah tanpa sampah
kemasan makanan dan minuman sekali pakai) di Surabaya yang sampai saat ini
berjumlah 16 sekolah bisa meningkat pada akhir tahun 2018. “Semoga bisa
mencapai 50 sekolah,” sambungnya.
Lebih lanjut, akan ada
serangkaian pelaksanaan Surabaya Eco School 2018 diantaranya, launching
program, workshop lingkungan hidup I, lomba yel-yel, lomba poster, lomba
jingle, bersih-bersih pantai jembatan suramadu, workshop II, pembinaan
lingkungan hidup dan terakhir awarding.
“Pada workshop tahap I
setiap sekolah diminta langsung membuat rencana aksi lingkungan berkelanjutan
dan merealisasikan rencana tersebut terutama pada pengolahan
sampah,” terang Zamroni.
Di akhir acara, Wali
Kota Risma bersama Kepala Dinas Pendidikan, Ikhsan dan kepala sekolah SD/SMP
se-surabaya juga melaunching gerakan membawa tumblerke sekolah
sekaligus pengaunegrahan ecopreneur tingkat SD/SMP bagi siswa,
guru dan kepala sekolah.( Ham )
Surabaya NewsWeek- Pemerintah Kota Surabaya
kembali menerima hibah dari Bank Jatim berupa alat berat, mobil ambulance dan
Dump Truck. Hibah itu diberikan oleh Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim R Soeroso dan diterima langsung oleh Wali Kota
Surabaya Tri Rismaharini di Balai Kota Surabaya, Jumat
(21/9/2018).
Proses serahterima hibah itu dimulai dengan
pertemuan di ruang kerja wali kota sekaligus dilakukan penandatanganan penyerahan
hibah. Selanjutnya, diserahkan pula kunci simbolis di halaman Balai Kota
Surabaya.
Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa
Timur Tbk atau Bank Jatim R Soeroso mengatakan Bank Jatim itu selalu mendukung
berbagai program pemerintah daerah di Jawa Timur, termasuk Kota Surabaya. Bagi
Bank Jatim, wajib hukumnya untuk membantu apabila ada CSR yang harus
dikeluarkan, karena hal ini untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
“Programnya Bu Wali Kota (Risma) ini sangat
banyak, dan Surabaya bisa kita lihat tamannya sudah indah sekali, jalannya
bersih sekali dan sekarang sudah tidak banjir lagi di Surabaya,” kata Soeroso
seusai menyerahkan hibah dari Bank Jatim itu.
Soeroso yang merupakan warga asli Surabaya itu
mengaku dulunya di rumahnya selalu menjadi langganan banjir. Tapi sekarang
sudah terbebas dari genangan itu. “Jadi, ini menunjukkan bahwa Bu Wali Kota
(Risma) ini sukses memimpin Kota Surabaya. Saya juga ikut bangga atas
kepemimpinan Bu Risma ini,” ujarnya.
Soeroso pun enggan merinci total bantuan yang
telah diserahkan kepada Pemkot Surabaya itu. Sebab, bagi dia yang paling
penting bukan nominalnya, tapi bagaimana CSR itu bisa bermanfaat bagi rakyat
dan warga Surabaya. “Apalagi menurut saya, Bu Risma ini sudah turut membesarkan
Bank Jatim dengan sangat luar biasa,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri
Rismaharini mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak Bank Jatim yang telah
memberikan hibah kepada Pemkot Surabaya. Sebetulnya, kata dia, hibah alat berat
itu mendadak karena baru tadi pagi tiba di Kota Surabaya. Sedangkan mobil
ambulace dan Dump Truck itu memang sudah selesai sebelumnya.
“Saya memang sengaja tarik lebih cepat, karena
setelah ini Dinas PU Bina Marga dan Pematusan kerja 24 jam untuk menyiapkan
musim hujan. Makanya saya butuh peralatan yang banyak supaya pekerjaan umum ini
bisa bekerja lebih cepat lagi,” tegasnya.
Menurut Wali Kota Risma, alat berat itu sangat
bermanfaat bagi warga Kota Surabaya, karena nantinya alat berat itu akan
digunakan untuk mengeruk sungai atau kali, membuat waduk dan berbagai proyek
Dinas PU Bina Marga dan Pematusan lainnya.
“Dengan ketambahan satu unit alat
berat ini, maka alat berat milik kita sekarang 63 unit,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma juga
berharap para pelaku usaha untuk berkontribusi membantu berbagai program Pemkot
Surabaya. Sebab, apabila tidak banjir, maka usahanya pasti lebih besar dan
warganya juga bisa cepat kaya.
Ia juga menjelaskan alasan konsen dalam
menangani banjir di Kota Surabaya. Ia mengaku pernah mendapatkan keluhan warga
Surabaya bahwa tidak bisa kayak arena setiap tahun terkena banjir.
“Bu, kita ini tidak bisa kaya-kaya, karena
kami setiap tahunnya kebanjiran, sehingga harus membeli kulkas baru dan TV baru
karena kena air semua. Tapi sekarang sudah tidak banjir lagi. Nah, yang
usahanya tumbuh, silahkan membantu program pemerintah kota,” ujarnya.
Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya
itu juga menambahkan bahwa semakin lama permukaan air laut itu semakin tinggi,
sehingga sebetulnya penanganan banjir itu tidak pernah selesai. Makanya, dia
terus melakukan berbagai pembangunan, termasuk membangun tanggul laut untuk
mencegah banjir.
“Surabaya itu sebetulnya sudah seperti
Nederland yang berada di bawah permukaan air laut kalau air laut pasang.
Makanya kita harus terus mencegah banjir,” pungkasnya ( Ham )
BLITAR - Rapat paripurna penyampaian penjelasan Bupati
Blitar terhadap nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
tahun 2018, di gelar pada hari Selasa (18/9/) malam 20.00 WIB di ruang sidang
Kantor DPRD Kabupaten Blitar, berjalan dengan lancar.
Rapat di pimpin oleh Ketua DPRD Suwito Saren Satoto bersama
Wakil Ketua, Heri Romadhon (Partai PAN), Maskur, Spd (Partai PKB), Sugianto
(Partai Gerinda), 36 anggota dewan yang hadir dari 50 anggota yang ada,
Forpimda, selurah jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan
Camat serta Kepala Desa / Kelurahan.
Dalam sambutanya Suwito menerangkan bahwa, ” agenda rapat
paripurna ini dilaksanakan atas surat Bupati Blitar no.
900/1.203/409.204.02/2018 tanggal (17/9/18) perihal, penyampaian rancangan
peraturan daerah tentang perubahan APBD dan penjabaran rancangan peraturan
bupati tentang perubahan APBD “, jelasnya.
Di kesempatan kali ini Bupati Blitar Drs. H. Rijanto MM
tidak hadir dalam sidang, selajutnya di wakilkan oleh Marhaenis UW selaku wakil
Bupati yang nantinya akan membacakan teks Bupati tentang nota keuangan
perubahan.
Sedangkan isinya, bahwa untuk penyusunan ranperda tentang
rancangan perubahan anggaran APBD 2018 berpedoman pada, PP no.58 tahun 2005
tentang pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri no.13 tahun
2006 tentang peruturan perubahan pengelolaan keuangan daerah dan yang terakhir
berubah menjadi Permen no. 21 tahun 2011,Permen Dalam Negeri no. 33 tahun 2011
tentang pedoman penyusunan APBD.
Dalam penyususan APBD, pemerintah daerah mengakomodir dari
kebijakan pemerintah pusat yang terdiri dari ; dana BOS, Dana Alokasi Umum
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagai Hasil Cukan Dan Tembakau (DBHCT),
Dana Bagi Hasil Pajak atau Bukan Pajak (DBHPBP) dan sedangkan kebijakan
Provinsi terdiri dari ; Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Bantuan Keuangan
Khusus, Dana Estimasi Kenaikan Gaji, sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya atau
Silfa yang harus digunakan pada tahun berjalan saat ini, penyesuai program dan
kegiatan yang telah disepakati Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Blitar
yang tertuang dalam Perda no. 9 tahun 2011 tentang APBD tahun 2018.
Selain itu, estimasi perubahan anggaran APBD di tahun 2018
ini kurang lebih sebesar 2 T, 333 M, 129 Jt dan mengalami kenaikan kurang lebih
sebesar 38 M, 100 Jt atau (1,66%) dari APBD murni tahun 2018 kurang lebih
sebesar 2 T, 295 M, 59 Jt. sedang rincianya adalah; dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD) kurang lebih sebesar 227 M, 469 Jt, Dana Perimbangan kurang lebih sebesar
1 T, 549 M, 32 Jt, pendapatan lain – lain yang sah kurang lebih sebesar 506 M,
658 Jt. sehingga perubahan anggaran APBD tahun 2018 di proyeksikan kurang lebih
sebesar 2 T, 428 M, 65 Jt dan mengalami kenaikan kurang lebih sebesar 81 M, 239
Jt atau (3,46%) jika di bandingkan sebelum adanya perubahan.
Ditempat terpisah, Marhaenis menuturkan,” point PAK (perubahan anggaran keuangan) adalah, apabila anggaran APBD untuk melaksanakan
kegiatan program pemerintah tidak mencukupi maka perlu adanya perubahan dan
selama anggara APBD Induk itu ada ” tuturnya.
terakhir, PAK ini disampaikan bahwa penyerapan anggaran dari
APBD induk sudah berjalan tepat waktu dan sesuai target dan apa yang menjadi
pertanyaan berbagai pihak tentang pelaksanaan penyerapan yang dianggap lamban
itu tidak benar “, Ujarnya.(VDZ)
BLITAR –
Sidang lanjutan setelah penyampaian nota keuangan yang di gelar kemarin, selasa
(18/9/18), sedangkan kali ini, angenda sidang rapat paripurna adalah
menyampaikan pandangan umum fraksi – fraksi terhadap nota keuangan rancangan
peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2018, Rabu (19/9/18) ditempat
yang sama, kantor DPRD Kabupaten Blitar.
Sidang langsung di pimpin oleh Ketua DPRD Suwito Saren
Satoto bersama Wakil Ketua, Maskur, Spd dari (Partai PKB), Sugianto (Partai
Gerinda) dan dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Forpimda, seluruh
jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan Camat serta Kepala
Desa / Kelurahan.
Dalam menanggapi nota keuangan Bupati, dalam hal ini
tanggapan fraksi – fraksi bervariatif. namun ke 6 fraksi tersebut intinya semua
memberikan koreksi kepada Pemkab Blitar, minim didalam penyerapan keuangan
kurang dari 30%. untuk itu mengharap lebih mengedepankan percepatan penyerapan
keuangan, dimana di dalam Perubahan Anggran ini mempuyai waktu yg singkat,
sehingga didalam penyerapan keuangan nantinya untuk melaksanakan kebutuhan
pembangunan segera dapat di rasakan oleh masyarakat. selain itu adanya
pemborosan anggran yang disebabkan perencanaan yang kurang matang dan dilakukan
secara sporadis, sehingga mengakibatkan bongkar bangun bangunan.
Menanggapi pandangan dari berbagai fraksi , Marhaenis UW
Wakil Bupati Blitar mewakili Eksekutif, mengomentari positif dari hasil semua
tanggapan fraksi. ” tentuanya semua sebagai bahan evaluasi dan positif bagi
kami untuk melangkah kedepanya “, tuturnya.
Selain hal tersebut, ada sedikit berbeda dengan fraksi PDIP
dalam tanggapanya. menurutnya, APBD Perubahan adalah bagian politik anggaran,
dimana untuk memenuhi target pelaksanaan program kerja di dalam APBD Perubahan
tidak memasukan apa yang belum dilaksanakan di APBD Induk yang belum tercapai,
sehingga fraksi PDIP menilai Rancangan APBD Perubahan belum memenuhi.
Selain itu menanggapi program baru seperti; ganti rugi kali
bogel sebesar 10 M harus segera direalisasikan karena anggaran itu bukan
Multiyears., Alat uji Ker di dinas Perhubungan Senilai 5,6 M harus
memperhatikan kwalitas barang nantinya,jika perlu mencari referensi daerah
lain., pembelian Damkar baru dan Servis senilai 1,8 M, sama halnya memperhatikan
kwalitas barang., persiapan Adipura dan pembelian lain – lain senilai 2,2
M,harus mampu bekerja keras., dan pengangkatan saudara Puguh Imam Sutanto Sos.
untuk menjabat merangkap Plt Kepala PUPR apakah sesuai prosedur
pengangkatanya?, padahal didalam tubuh PUPR itu sendiri ada yang lebih senior
berdasarkan kepangkatanya.
Menanggapi hal di atas, Wakil Bupati Blitar menambahkan, ”
untuk pengangkatan kepala PLT Dinas PUPR , barang tentu Bupati lebih tahu
dengan itu semuanya dan mekanisme yang dipakai apa, saya yakin beliau mempuyai
pedomanya. dan hal lain nanti sebagai bahan evalusasi TPAPD “, tandasnya. (VDZ)
Kunjungan ke luar negeri itu akan dimulai pada
22 September-3 Oktober 2018 ke New York dan Nairobo. Awalnya, Wali Kota Risma
akan menjadi pembicara pada Global Counter Torrorism Forum di New York. “Yang
mengadakan acara ini Pemerintah Belanda,” kata Wali Kota Risma di ruang
kerjanya, Kamis (20/9/2018).
Selanjutnya, Wali Kota Risma akan menjadi
pembicara acara One Planet Summit di New York pada 26 September 2018. Dalam
event ini, ia merupakan satu-satunya wali kota yang menjadi pembicara. “Nanti,
topiknya disitu tentang perubahan iklim,” ujarnya.
Setelah acara itu, ia sebenarnya ingin pulang
dulu ke Surabaya, tapi karena dia mendapatkan penghargaan, ia langsung menuju
ke Nairobi. Di sana, ia akan menerima penghargaan Scroll of Honor UN Habitat
yang merupakan penghargaan tokoh dunia yang sangat berpengaruh.
“Yang memberikan ini di bawah UN Habitat
langsung, makanya nanti mereka memberikan penghargaan di kantor pusat UN
Habitat. Mereka memberikan penghargaan atas perubahan iklim, sebagai arsitek
kota dan lainnya. Ini yang kasik rekom juga IAI (Ikatan Arsitek Indonesia),”
imbuhnya.
Selasai acara itu, Wali Kota Risma akan pulang
dulu ke Surabaya dan akan berangkat lagi tanggal 6 Oktober 2018. Sebab,
keesokan harinya, 7 Oktober 2018, Wali Kota yang sarat prestasi ini akan
menjadi pembicara pada Bridges for Cities dengan topic Cities
of Tomorrow: Technological Solutions and Holistic Approach for Sustainable
Cities di Vienna, Austria.
“Mereka itu ngundangnya sudah satu tahun lalu.
Nanti saya akan berbicara masalah bahan-bahan untuk Sustainable
Development. Saya berbiara bahan-bahan itu sudah berkali-kali, termasuk
juga ketika bertemu dengan Pangeran Charles,” ujarnya.
Sebetulnya, lanjut dia, pada tanggal 10
Oktober 2018 itu akan menjadi pembicara lagi di Brussels. Tapi, acara ini masih
akan dicek lagi karena waktu di Vienna berbicara pada sore hari.
“Sebenarnya, di
sana saya akan menjadi pembicara pada IUC City to City Event dengan topic
penanganan Global Warming dan Global Covenant Of
Mayors karena board member Global Covenant of Mayors,” kata dia.
Kunjungan ke luar negeri berikutnya yaitu ke
Korea Utara pada tanggal 12 Oktober 2018. Dalam kunjungan kali ini, ia
bertindak sebagai Presiden UCLG ASPAC, sehingga nantinya akan bertemu dengan
wali kota-wali kota dan kepala daerah untuk berdiskusi tentang program UCLG
ASPAC ke depannya dan apa saja yang perlu diprioritaskan.
“Nanti ketemu dengan mereka itu, akan
membicarakan apa yang bisa dikerjakan atau tidak bisa dikerjakan. Karena semua
negara peraturannya berbeda-beda dan tidak mesti sama,” pungkasnya. ( Ham )
Surabaya NewsWeek- Tiga
inovasi layanan publik milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil meraih
penghargaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kemenpan RB) RI dalam Top 99 (Sinovik).
Ketiga inovasi
tersebut diantaranya, 6 in 1 meliputi akte lahir, kematian,
perkawinan, perceraian, surat pindah datang dan pindah keluar secara online.
Kedua, inovasi Tahu Panas (tak takut kehujanan dan tak takut kepanasan) yang
merupakan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi
sosial daerah kumuh. Ketiga, inovasi Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda.
Menteri Pendayagunaan
dan Aparatur Negara, Syafruddin mengatakan, pelayanan publik yang ada di
Indonesia sudah berjalan baik, hanya saja kurang terekspos. Oleh karena itu, dirinya
berharap acara ini dapat menjadi cerminan bagi negara-negara internasional
lainnya.
“Jangan selalu kita
berkaca keluar, tapi orang luar harus berkaca kepada kita,” ujar Syafruddin
seusai acara di Hotel Shangri - La, Surabaya pada Rabu, (19/9/2019).
Dirinya
juga mengatakan para penerima penghargaan malam ini akan kembali dilombakan
untuk menjadi 40 terbaik dan akan diumumkan pada November 2018 mendatang.
“Nanti akan diseleksi lagi, tahun ini akan berujung 40 yang terbaik bersamaan
saat acara International Public Service Forum di Jakarta,” tambah Syarifuddin.
Ke depan, Syafruddin
berharap dengan agenda penghargaan yang dimulai sejak tahun 2014 ini dapat
menjadi ajang transfer dan pengalaman antar instansi daerah. Mall pelayan
publik harus ditingkatkan. “Semoga semakin semangat dan bermotivasi dalam
melayani masyarakat,” sambungnya.
Sedangkan, Wali Kota
Surabaya Tri Rismaharini mengatakan tujuan awal berbagai inovasi itu bukan
untuk meraih penghargaan, melainkan untuk mempermudah layanan masyarakat. “Gol
akhir dari semua inovasi ini adalah warga Surabaya sejahtera,” tegas Wali Kota
Risma usai menerima penghargaan.
Masih Wali Kota Risma,
kesuksesan Pemkot Surabaya dalam melayani publik karena menerapkan sistem
pembangunan sustainability (pembangunan berkelanjutan).
Baginya, sustainability itu sangatlah penting agar mampu
mendongkrak sistem pelayanan publik. “Jadi bukan hanya dapat penghargaan lalu
selesai, tidak seperti itu,” terangnya.
Adapun kompetisi
penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 ini diikuti oleh Lingkungan Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerahdengan rincian, 16 kementerian, 20 lembaga, 18
provinsi, 16 kota, dan 39 kabupaten. ( Ham )
BANYUWANGI -
Sesuai program Bupati Banyuwangi H.
Abdullah Azwar Anas M.Si yang lebih focus ke “Eko Toursm” yang selalu
digalakkan , dimana otomatis masyarakat
yang ada didalamnya, terutama masyaraat pedesaan wajib ikut membangun desanya melalui obyek
lingkungan yang sehat, makanan yang sehat, dan alami. Dan wisatawan mancanegara
senang dengan yang bersifat alami.
Untuk itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (DPMD) Banyuwangi mengadakan “ Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Produktif” melalui “pelatihan pengelolahan pakan ternak, dan kompos masyarakat
pedesaan “
Pelatihan diadakan di kantor kecamatan Singojuruh Banyuwangi
selama 3 hari dari hari Senin 17/9 sampai hari Rabu 19/9.dengan nara sumber
dari BUMDes Banyuwangi “Hj. Emi “ ketua
UKM desa Gitik kecamatan Rogojampi “ Fanjil”
Menurut keterangan kepala DKMB Banyuwangi melalui
Bidang Kelembagaan Masyarakat Sosial Budaya “ Novi’ menjelaskan “ sekarang ini
segala yang dibutuhkan kesehatan
manusia, yang baik melalui alami,
apalagi bahan yang di komsumsinya, yang baik berasal dari Alami seperti
Herbal, dan tanaman organic, maupun yang dikomsumsi hewan yang mau di komsomsi
manusia yang baik dari makannanya dari olahan bahan organic.
Pelatihan –pelatihan ini guna
mendorong “Program Eko Toursm” yang diprogramkan oleh Bupati Banyuwangi, disini
masyarakat harus ikut andil didalamnya, dengan membangun desanya, juga untuk dirinya
yang nanti bisa bermanfaat bagi dirinya, maupun masyarakat melalui “
Pemberdayaan Masyarakat Produktif ” melalui pelatihan – pelatihan pembuatan makanan ternak yang organic dan
kompos.
Pelatian ini diikuti oleh 80
peserta pelatiahan dari kecamatan
Singojuruh ada dua kelompok karang taruna. Dari kecamatan Songgon diikuti empat kelompok desa yaitu desa Bangunsari.
Desa Balak. Desa Bangunsari. Desa Sumberbulu.Untuk kecamatan Glemmore satu
kelompok dan kecamatan Sempu dari desa Jambewangi.
Para peserta pelatihan langsung meratekkan pelatian yang bahan dan peralatannya sudah
disiapkan. Seperti pembuatan kompos, bahan dasarnya dari kotoran hewan, bisa
kotoran ayam, dicampur dengan ,katul. Bisa juga sekem, serabut kelapa, serabut
ijuk, dio campur, diulet sampai rata, terus diberi fermentor secukupnya.
Demikian untuk makanan ternak. Bahan dasarnya bisa
tebon batang jagung, ,rumput damen, atau rumput-rumputan di campur dengan
fermentar yang berguna untuk menumbuhkan “mikro arganisme, sehimgga bisa
melunakan bahan, dan di biarkan selama 3 hari. Setelah 3 hari di fermentasi
bahan – bahan pembuatan pupuk organic
maupun pakan ternak supaya halus di giliong dengan mesin yang sudah disediakan.
Diharapkan para peserta yang mengikuti pelatihan
makanan ternak organic maupun pupuk organic ini bisa dikembangkan kemasyarakat
yang nantinya bisa menuju tujuan yang utama yaitu “Masyarakat Produktif”
sehingga bisa menciptakan lapangan kerja, maupun bisa menambah pergerakan
perekonomian rakyat. Katanya. (jok)
