Surabaya NewsWeek- Program
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018 untuk SMP Swasta menuai
masalah, hal itu disampaikan para Kepala Sekolah SMP Swasta di Kota Surabaya
saat mengadu kepada Komisi D DPRD, Selasa (28/8/2018).
Salah satu pokok aduan
mereka adalah perihal skema PPDB agar sekolah-sekolah Swasta tidak kekurangan
siswa.
"Saat ini
teman-teman SMP Swasta mengalami penurunan siswa secara drastis. Hingga 70
persen," kata Erwin Darmogo, Koordinator MKKS (Musyawarah Kerja Kepala
Sekolah) SMP Swasta Kota Surabaya.
Lebih lanjut, Erwin
menambahkan apabila tidak ada skema PPDB yang jelas dan transparan maka bukan
tidak mungkin akan semakin banyak SMP Swasta yang gulung tikar di Kota Surabaya.
Dan skema PPDB itu harus melibatkan kami dari pihak swasta ini dalam
perancangannya.
"Kalau kami terus
dibiarkan saja seperti ini, maka kejadian penurunan jumlah siswa hingga 70
persen di tahun ajaran 2018/2019 akan kembali terjadi," tambah Erwin.
Pada kesempatan ini,
Ia bersama rekan-rekan MKKS SMP Swasta Kota Surabaya juga berharap agar diberi
kesempatan untuk berdialog langsung dengan Wali Kota ataupun Kepala Dinas
Pendidikan terkait masalah PPDB.
"Kami ingin bisa
berdialog untuk menyampaikan uneg-uneg kami langsung kepada Bu Risma ataupun
Kadispendik," Erwin berharap.
Lanjut kordinator
MKKS, beberapa tahun yang lalu memang kami pernah diajak berdialog. "Tapi
akhir-akhir ini sudah tidak pernah lagi. Tidak pernah diajak dialog soal PPDB.
Hanya seputar TPP saja," pungkasnya.
Di waktu yang sama
Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Junaedi, terkait masalah tersebut
menjelaskan, keluhan dari MKKS dan BMPS, saya selaku anggota dewan
mengapresiasi keluh kesah fakta dilapangan seperti PPDB yang sebelumnya
10 kelas jadi 3 kelas dan yang hilang 7 kelas.
" Untuk hal itu
ke depan regulasi-regulasi dinas pendidikan kota Surabaya seyogyanya, mengajak
komunikasi dengan MKKS swasta. Jangan membangun sekolah negeri begitu banyak
tapi rasa keadilan PPDB untuk swasta tidak ada," ucap Junaedi wakil ketua
Komisi D Surabaya.
Masih menurut Ketua
fraksi Demokrat, dan kebijakan inilah yang akan kita berikan input ke dinas
pendidikan kota Surabaya. " Karena tadi ada yang mengeluhkan kalau dia
sudah mengadaikan sertifikat rumahnya untuk biaya operasional di sekolah.
Karena ada beberapa Bopda yang ngendon tiga bulan," ucapnya.( Ham )