Surabaya NewsWeek- Pengesahan perubahan nama Jalan Gunungsari
dan Jalan Dinoyo dalam rapat paripurna di DPRD Kota Surabaya, Jatim, Sabtu, diwarnai
"walk out" atau keluar dari ruang rapat oleh dua anggota DPRD
Surabaya dari Partai Nasdem.
"Saya pribadi
tidak bertanggung jawab apapun dari hasil rapat paripurna ini," kata
anggota DPRD Surabaya Vinsensius Awey saat mengutarakan penolakan perubahan
nama jalan di rapat paripurna.
Menurut dia, perubahan
nama Jalan Gunugsari dan Dinoyo di Kota Surabaya memiliki nilai histori yang
tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan perubahan dua nama jalan di Bandung,
Jawa Barat yakni Jalan Gazebo menjadi Majapahit dan Jalan Kopo Pendek menjadi
Hayam Wuruk .
"Tidak ada warga
yang terdampak, hanya hotel Pullman yang di Jalan Gazebo yang dikorbankan. Jadi
ini tidak imbang. Ini yang kami sayangkan. Apa bedanya dengan penjajah yang
merubah nama jalan itu," katanya.
Aksi "walk
out" yang dilakukan Awey tersebut diikuti juga dengan anggota dewan dari
Partai Nasdem, Fatchul Muid yang juga merupakan ketua pansus perubahan nama
Jalan tersebut.
Pada saat paripurna
berlangsung, Muid sempat mengutarakan mundur dari posisinya sebagai ketua
pansus perubahan nama jalan dengan pertimbangan banyak penolakan dari warga
Surabaya.
Selain itu, lanjut
dia, Muid juga mengatakan banyak tekanan terhadap dirinya, agar mempercepat
pembahasan pansus sebelum 17 Agustus meski waktu pembahasan pansus masih lama
atau awal September mendatang.
Mendapati hal itu,
pimpinan rapat paripurna yang juga Wakil ketua DPRD Surabaya Masduki Toha
menegaskan, pihaknya tidak menolak dan melarang pengunduran diri Muid karena
tidak ada aturannya.
"Kami tidak bisa
menerima pengunduran Fatchul Muid, karena tidak ada aturannya. Pansus sudah
diberi waktu tiga bulan. Perubahan nama jalan tidak kali ini saja, tapi
sebelumnya sudah ada yakni Jalan MERR menjadi Jalan Ir. Soekarno," kata
politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Anggota pansus
lainnya, Reni Astuti mengatakan pada awal pembahasan ditemukan perubahan nama
Jalan Gunungsari membawa dampak terhadap ratusan warga di tiga RT.
"Namun hasil
akhir pembahasan pansus tidak ditemukan warga yang terdampak alias 0 KK,"
ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Hal sama juga
dikatakan anggota pansus lainnya, Sudirjo. Ia mengatakan pihaknya sudah
bersusah payah membahas dan memutuskan sikap terkait perubahan nama jalan ini.
"Bahkan kami
mendatangkan pakar sejarah dan masyarakat terdampak.Jadi kalau ada yang bilang
ada yang menekan, maka saya katakan tidak ada tekanan. Saya sendiri tidak mau
menekan atau ditekan oleh siapapun," ujarnya.
Sementara itu, Wakil
Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana saat menghadiri rapat paripurna mengapresiasi
kinerja pansus perubahan nama jalan yang sudah mencoba mengakomodir semua
usulan.