Wibisono : Kartu Pra Kerja Jokowi Bebani Anggaran APBN dan Tidak Efektif


Dr. Wibisono, SH.MH.

JAKARTA - Wacana Kartu Pra Kerja yang di usulkan calon presiden petahana Joko Widodo akan sulit untuk diawasi penggunaannya dan efektivitasnya serta membebani Anggaran Negara (APBN), ujar Dr. Wibisono,SH,MH Ketua Pendiri Garda PAS dan Pembina LPKAN Indonesia menyatakan ke media di Jakarta (8/4/2019).

Menurutnya,Bahwa meledaknya PHK dan pengangguran di Indonesia menjadi bukti kegagalan dan ingkar janji pemerintahan Jokowi-JK dalam membuka lapangan pekerjaan (job creation). Presiden Jokowi telah lalai dan melanggar janji kampanye untuk menciptakan lapangan kerja (job creation) sejak dilantik 4,5 tahun yang lalu. Semakin diperparah lagi dengan meledaknya pengangguran akibat PHK di dalam negeri maupun PHK dari luar negeri, kata Wibi

Selanjutnya, Semakin memburuknya perekonomian di kawasan Timur Tengah negara-negara Arab penghasil minyak akan menyebabkan PHK dan pemulangan terhadap TKI dan TKW dari Indonesia. Kelesuan ekonomi di Singapura dan Malaysia juga akan berakibat pemulangan dan PHK terhadap para pekerja TKI dan TKW yang berasal dari Indonesia.Menghitung waktu yang sudah sangat terbatas serta mempertimbangkan kualitas dan kompetensi para Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK yang sangat rendah, hampir mustahil Presiden Joko wi bisa mengejar ketertinggalan dalam penciptaan lapangan kerja (job creation) ini.

Diprediksi dalam waktu  setahun kedepan potensial terjadi kerusuhan sosial di Indonesia akibat kelalaian Presiden Jokowi dalam penciptaan lapangan kerja dan semakin diperburuk lagi karena Presiden Jokowi telah mendatangkan sedemikian banyak buruh / tenaga kerja kasar dari Tiongkok, terus Jokowi kok masih menjanjikan subsidi Pra Kerja?,ini uangnya darimana?, tanya wibi.

Seperti kita ketahui capres Jokowi mewacanakan distribusi Kartu Pra Kerja untuk masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan, jika ia terpilih menjadi presiden lagi. Ia berujar pemegang kartu akan diberi pelatihan untuk mempersiapkan diri di dunia kerja dan tunjangan dalam kurun waktu tertentu.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, menjelaskan bahwa Kartu Pra-Kerja adalah program andalan Jokowi yang ditujukan untuk mengurangi pengangguran dan mewujudkan keadilan sosial.

Program ini, ujarnya, akan menyasar dua golongan, yaitu pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan perguruan tinggi yang belum bekerja,Ia  menjelaskan bahwa Kartu Pra-Kerja adalah program andalan Jokowi yang ditujukan untuk mengurangi pengangguran.

Arya mengatakan pelatihan keterampilan akan dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) selama dua sampai tiga bulan, di mana dalam proses itu peserta akan diberi tunjangan. Untuk mantan pekerja yang kena PHK, mereka akan tetap diberi tunjangan maksimal tiga bulan setelah proses pelatihan selesai.

"Beri anggaran ke BLK, bukan individu"

Kata Wibi, LIPI melansir data Badan Pusat Statistik di bulan Agustus 2018, yang menyebut bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional mencapai 5,34% atau 7 juta jiwa. Alumni SMK berkontribusi pada 11% dari angka itu, katanya.

Wibi mengatakan program peningkatan keterampilan sangat penting, khususnya bagi para lulusan SMK. "Sekitar 70 hingga 80% lulusan SMK harus dilatih kembali sebelum terjun ke dunia kerja," ujarnya.

Efektivitas program seperti itu pun masih jadi pertanyaan, "Bukan hanya membebani anggaran negara,tetapi yang lebih penting adalah bagaimana target tersebut tepat sasaran. Saya lebih prefer kalau tunjangan tidak diberikan per-individu," katanya.

"Saya lebih prefer kalau tunjangan tidak diberikan per-individu," Ia menambahkan program itu sebaiknya jangan bersifat seperti "pemadam kebakaran", tapi fokus ke upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan individu melalui pengembangan BLK. Pemerintah, harus berupaya membuat BLK berdaya saing dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, pungkas Wibisono.. (red)

Posting Komentar

0 Komentar