 |
| Dr. Wibisono, SH.MH. |
JAKARTA - Wacana Kartu Pra Kerja yang di
usulkan calon presiden petahana Joko Widodo akan sulit untuk diawasi
penggunaannya dan efektivitasnya serta membebani Anggaran Negara (APBN), ujar
Dr. Wibisono,SH,MH Ketua Pendiri Garda PAS dan Pembina LPKAN Indonesia
menyatakan ke media di Jakarta (8/4/2019).
Menurutnya,Bahwa
meledaknya PHK dan pengangguran di Indonesia menjadi bukti kegagalan dan ingkar
janji pemerintahan Jokowi-JK dalam membuka lapangan pekerjaan (job creation). Presiden
Jokowi telah lalai dan melanggar janji kampanye untuk menciptakan lapangan
kerja (job creation) sejak dilantik 4,5 tahun yang lalu. Semakin diperparah
lagi dengan meledaknya pengangguran akibat PHK di dalam negeri maupun PHK dari
luar negeri, kata Wibi
Selanjutnya,
Semakin memburuknya perekonomian di kawasan Timur Tengah negara-negara Arab
penghasil minyak akan menyebabkan PHK dan pemulangan terhadap TKI dan TKW dari
Indonesia. Kelesuan ekonomi di Singapura dan Malaysia juga akan berakibat
pemulangan dan PHK terhadap para pekerja TKI dan TKW yang berasal dari
Indonesia.Menghitung waktu yang sudah sangat terbatas serta mempertimbangkan
kualitas dan kompetensi para Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK yang sangat
rendah, hampir mustahil Presiden Joko wi bisa mengejar ketertinggalan dalam
penciptaan lapangan kerja (job creation) ini.
Diprediksi
dalam waktu setahun kedepan potensial terjadi kerusuhan sosial di
Indonesia akibat kelalaian Presiden Jokowi dalam penciptaan lapangan kerja dan
semakin diperburuk lagi karena Presiden Jokowi telah mendatangkan sedemikian
banyak buruh / tenaga kerja kasar dari Tiongkok, terus Jokowi kok masih
menjanjikan subsidi Pra Kerja?,ini uangnya darimana?, tanya wibi.
Seperti kita
ketahui capres Jokowi mewacanakan distribusi Kartu Pra Kerja untuk masyarakat
yang belum mendapatkan pekerjaan, jika ia terpilih menjadi presiden lagi. Ia
berujar pemegang kartu akan diberi pelatihan untuk mempersiapkan diri di dunia
kerja dan tunjangan dalam kurun waktu tertentu.
Juru bicara
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga,
menjelaskan bahwa Kartu Pra-Kerja adalah program andalan Jokowi yang ditujukan
untuk mengurangi pengangguran dan mewujudkan keadilan sosial.
Program ini,
ujarnya, akan menyasar dua golongan, yaitu pekerja yang kena Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) dan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK), dan perguruan tinggi yang belum bekerja,Ia menjelaskan bahwa Kartu
Pra-Kerja adalah program andalan Jokowi yang ditujukan untuk mengurangi
pengangguran.
Arya
mengatakan pelatihan keterampilan akan dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK)
selama dua sampai tiga bulan, di mana dalam proses itu peserta akan diberi
tunjangan. Untuk mantan pekerja yang kena PHK, mereka akan tetap diberi
tunjangan maksimal tiga bulan setelah proses pelatihan selesai.
"Beri
anggaran ke BLK, bukan individu"
Kata Wibi,
LIPI melansir data Badan Pusat Statistik di bulan Agustus 2018, yang menyebut
bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional mencapai 5,34% atau 7 juta
jiwa. Alumni SMK berkontribusi pada 11% dari angka itu, katanya.
Wibi
mengatakan program peningkatan keterampilan sangat penting, khususnya bagi para
lulusan SMK. "Sekitar 70 hingga 80% lulusan SMK harus dilatih kembali
sebelum terjun ke dunia kerja," ujarnya.
Efektivitas
program seperti itu pun masih jadi pertanyaan, "Bukan hanya membebani
anggaran negara,tetapi yang lebih penting adalah bagaimana target tersebut
tepat sasaran. Saya lebih prefer kalau tunjangan tidak diberikan
per-individu," katanya.
"Saya lebih
prefer kalau tunjangan tidak diberikan per-individu," Ia menambahkan
program itu sebaiknya jangan bersifat seperti "pemadam kebakaran",
tapi fokus ke upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan individu melalui
pengembangan BLK. Pemerintah, harus berupaya membuat BLK berdaya saing dan
sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, pungkas Wibisono.. (red)