Surabaya- Pemerintah
Kota (Pemkot) Surabaya menerima Kunjungan Kerja (Kunker) dari Badan
Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan tersebut, dalam
rangka studi banding pengelolaan sampah mulai dari hulu sampai dengan
proses akhir yang telah diterapkan Kota Surabaya.
Sebanyak 25 orang jajaran di DPRD
Provinsi DKI Jakarta beserta Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI
Jakarta dan perwakilan dari BUMD PT Jakarta Propertindo diterima
langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Ruang Sidang Wali Kota
Senin, (29/07/2019).
Dalam kesempatan itu, Wali
Kota Risma menyampaikan bahwa pengelolaan limbah sampah
harus dilakukan dengan penanganan yang tepat. Oleh sebab
itu, Pemkot Surabaya menerapkan Perda Nomor 01 Tahun 2019, Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Surabaya, Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah
dan Kebersihan di Kota Surabaya. “Jadi sesuai dengan Perda kami, saya
membentuk tim khusus sebagai payung hukum,” kata Wali Kota Risma saat
memulai paparannya.
Wali Kota Risma
menjelaskan, tim khusus tersebut tidak hanya berasal dari teknik
lingkungan, melainkan terdiri dari hukum, ekonomi, dan LSM. Bahkan
pihaknya juga menggandeng Bapennas (Badan Perencanaan dan Pembangunan
Nasional). “Mereka yang mengawal dari proses lelang sampai dengan perhitungan,”
katanya.
Selain itu, sebagai solusi
alternatif untuk mengatasi permasalahan limbah sampah, hal pertama yang dilakukan
Pemkot Surabaya adalah membuat rumah-rumah Kompos. Saat ini, sebanyak
28 rumah kompos dibangun tersebar di wilayah Kota Surabaya. Hal tersebut
memiliki berbagai tujuan. Diantaranya, untuk memperbaiki struktur tanah supaya
dapat menyerap air dengan baik.
“Jadi dengan kompos
mampu mengurangi permasalahan penyerapan air, karena dahulunya air di Kota
Surabaya ini tidak dapat terserap dengan baik,” terangnya.
Di samping itu, pembuatan
rumah kompos ini mampu menghasilkan sumber energi listrik yang dapat digunakan
oleh warga sekitar TPA. Energi listrik yang keluar berbeda-beda mulai dari
2 kilo watt sampai 6 kilo watt,masing-masing tergantung kapasitasnya. “Dari
listrik tersebut lumayan dapat digunakan warga sekitar atau biasa saya gunakan
untuk lampu taman-taman,” jelasnya.
Namun di sisi lain,
Wali Kota Risma juga memastikan telah melakukan penghematan untuk biaya operasional. Menurutnya,
penghematan biaya operasional tersebut sangat dibutuhkan untuk memangkas
pengeluaran. Sebanyak 50 persen terletak pada biaya angkutan (operasional).
“Mengapa sengaja buat
dekat dengan perumahan, karena kalau jaraknya pendek maka akan mengurangi
biaya angkutan kami, 50 persen itu dapat saya gunakan untuk membantu warga yang
membutuhkan,” paparnya.
Kendati demikian,
Presiden UCLG ASPAC ini juga memastikan bahwa angkutan pengambilan sampah
itu juga terpantau dengan baik. Sehingga tidak ada warga yang komplain terkait
keterlambatan pengambilan sampah yang ada di tengah pemukiman warga
ini.
“Saya tahu betul tiap
kali penjemputan sampah, semua wilayah dapat terpantau. Dari
pukul berapa diambil, nama drivernya, nopol angkutannya semua sudah terekam,
sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan,” katanya.
Keberhasilan
pengelolaan sampah tersebut, terbukti dari grafik yang dipaparkan
Wali Kota Risma di tahun 2019. Dengan jumlah penduduk yang kian
meningkat, namun justru berbanding terbalik dengan masuknya sampah setiap
harinya. Sebanyak 3,3 juta penduduk dengan 1300 ton sampah setiap harinya.
Selain menerapkan
pengelolaan sampah secara efektif dan efisien, wali kota perempuan pertama
di Kota Surabaya itu juga mengajak seluruh warga untuk memilah
sampah organik maupun non organik dari tingkat rumah tangga.
Agar nantinya sampah yang masuk ke TPA sudah difilter dari rumah warga
masing-masing.
“Sampah organiknya
mereka bisa gunakan untuk rumah kompos bisa untuk urban farming, kemudian
sampah organiknya mereka jual setiap minggu. Mereka kumpulkan dan mereka jual,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua
Fraksi Nasdem DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bestari Barus mengatakan, bahwa banyak
hal yang patut ditiru dari teknologi pengelolaan sampah yang telah diterapkan
di Surabaya. Bagaimana mengelolah sampah yang murah dari hulu hingga akhir
dengan anggaran terbatas. Terlebih, Pemkot Surabaya dinilai berhasil dalam mengedukasi
masyarakat agar sadar tidak membuang sampah sembarangan.
"Tentu ini
menjadi pembelajaran bagi kami yang dari Jakarta dengan anggaran yang begitu
besar masih harus belajar ke Surabaya. Bagaimana pengelolaan sampah yang baik,
efektif dan efisien," kata Besari.
Bahkan menurutnya, selama
ini teknologi pengelolaan sampah di Surabaya telah dikelola dengan baik,
walaupun dengan keterbatasan anggaran. Namun dengan tangan dingin Wali Kota
Risma, Surabaya mampu menciptakan suatu hal yang baik, efektif dan efisien.