Mahasiswa Tolak Kenaikan BPJS, Massa Gabungan PMII Gruduk DPRD Sampang


SAMPANG - Pulahan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Kabupaten Sampang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia  (GMNI) melakukan demo di depan Kantor DPRD Sampang, Kamis (5/9/2019).

Penyebabnya bermula dari usulan Dewan jaminan sosial Nasional (DJSN) pada tanggal 28 Agustus 2019 tentang usulan kenaikan iuran BPJS kesehatan mulai dari Rp16.500 hingga Rp 40.000. Mereka  menganggap pemerintah tidak pro rakyat dan seolah olah bersifat diktator yang tidak mau mendengar suara rakyatnya.

Pantauan suarabayanewsweek.com di lapangan, puluhan mahasiswa PMII dan GMNI berangkat dari depan pasar Srimangun sambil berorasi dan membentangkan spanduk penolakan kenaikan iuran BPJS .Selain itu,juga memberikan selebaran kertas di sepanjang jalan menuju Gedung DPRD Sampang. Tiba di depan Gedung DPRD Sampang, saat berorasi mereka mendesak seluruh Anggota Dewan harus keluar. Tak lama kemudian ada beberapa wakil rakyat yang menemui pedemo.Terlihat didepan pintu masuk Kantor DPRD Sampang di jaga oleh Aparat Kepolisian.

Syaiful Rahman selaku koordinator aksi mengatankan,alasan pemerintah menaikan iuran BPJS dengan dalih difisit yang akan mencapai 28,3 Trilliun.Ini membuktikan pemerintah tak mau berfikir dampak yang akan ditanggung oleh rakyat.Padahal pemerintah menjamin kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, dan ini tampak dalam Visi dan Misi BPJS " terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi".

" Kan ini tidak sesuai dengan kenyataan,padahal dalam undang undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial Nasional pasal 17 ayat 1 menegaskan bahwa besarannya iuran ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau jumlah nominal tertentu. Padahal di pasal 4 menegaskan bahwa iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang tidak mampu akan dibayar oleh pemerintah. Namun, faktanya malah mewajibkan seluruh masyarakat untuk ikut BPJS hal ini tertera dalam undang undang nomor 24 tahun 2011. Rakyat sudah banyak terbebani oleh kebutuhan sehari-hari mulai dari tarif listrik hingga BBM, "ujarnya.

Para demonstran yang tergabung dalam kelompok Cipayung Kabupaten Sampang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendesak DPRD Sampang agar menolak kenaikan iuran BPJS dan siap di sampaikan berbentuk rekomendasi kepada DPR RI,teriak korlap aksi.
Selain itu, DPR wajib melakukan pengawasan yang ketat untuk optimalisasi sistem pelayanan. Selanjutnya Ketua DPRD Sampang dan seluruh Ketua Fraksi ikut serta menandatangani petisi penolakan kenaikan iuran BPJS kesehatan, “tandasnya. (din)
Lebih baru Lebih lama
Advertisement