Jelang Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR RI Kunker di Pemkot Surabaya

 



 


Surabaya- Dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima Kunjungan Kerja (kunker) Spesifik Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Acara tersebut, berlangsung di Ruang Sidang Wali Kota, Balai Kota Surabaya, Senin (23/11/2020).

 

Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo, diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Selain itu, hadir pula jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim dan Surabaya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jatim dan Surabaya.

 

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma mengatakan sesuai dengan permintaaan KPU beberapa waktu lalu, pihaknya akan melakukan tes swab secara serentak pada seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Surabaya. Selain itu, pelaksanaan tes swab tersebut akan dilaksanakan secara serentak tujuh hari menjelang pencoblosan, 9 Desember 2020 mendatang.

 

“Ini kan untuk keamanan bersama, jadi ya tidak apa-apa. Supaya warga atau pemilih yang datang tidak ragu untuk melakukan pencoblosan,” kata Wali Kota Risma.

 

Ia menjelaskan, saat ini puskesmas se-Surabaya sudah bisa melakukan swab secara mandiri. Oleh sebab itu, nantinya pelaksanaan tes swab itu rencananya akan dilakukan di puskesmas. Bahkan, jika memang petugas KPPS harus mengenakan baju hazmat, maka dia akan memberikan Alat Pelindung Diri (APD) berupa baju hazmat sesuai kebutuhan.

 

“Monggo bagaimana baiknya. Pagi ini kita dapat baju hazmat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Lalu jika dibutuhkan tatanan (nampan) untuk menerima e-KTP pemilih, maka akan kami bantu juga tidak apa-apa,” urainya.

 

Di samping itu, Presiden UCLG ASPAC ini pun mengimbau kepada seluruh warga Surabaya untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember mendatang. Menurutnya, pemilih tidak perlu khawatir akan protokol kesehatan (prokes). Sebab, di TPS tersebut dipastikan akan memperketat prokes.

 

“Tadi juga disebutkan bahwa diundangan akan disertakan jam setiap pemilih. Diharapkan dari situ tidak terjadi penumpukan masyarakat. Tapi jika ada yang tidak sesuai jamnya, maka tetap akan dilayani. Kami juga berikan sarung tangan saat di lokasi dan juga pulpen yang sudah disiapkan,” tegas dia.

 

Tetapi jika masyarakat masih ragu, Wali Kota Risma mempersilahkan warga untuk membawa peralatan pelindung dari rumah. Misalnya sarung tangan, hand sanitizer atau mungkin pulpen. Ia pun berharap saat pelaksanaan pilkada serentak tidak ada satu pun warga yang tidak menggunakan hak pilihnya.

 

“Karena akan menentukan bagaimana Surabaya lima tahun ke depan. Kalau sampai tidak memilih (golput) maka warga juga akan rugi. Jadi ayo datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS),” tegasnya.

 

Di kesempatan yang sama, Wali Kota Risma menambahkan, terkait permasalahan data kependudukan, ia memastikan besok, Selasa (24/11/2020) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan menggelar pertemuan virtual dengan seluruh Kepala Dispendukcapil. “Jadi untuk membahas persoalan data kependudukan besok akan ditindaklanjuti,” urainya.

 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo, menjelaskan sebenarnya secara umum berdasarkan laporan penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu, kejaksaan hingga ke kepolisian dinilai tidak banyak persoalan. Hanya saja, Arif menyebut yang menjadi diskusi terkait daftar pemilih. “Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah ditetapkan. Nah ini yang segera dikoordinasikan,” urainya.

 

Berikutnya, ia menyebut, kemungkinan potensi partisipasi atau pemilih akan mengalami penurunan drastis. Ia juga memastikan, partisipasi pemilih di masa pandemi Covid-19 ini secara umum memang mengalami kemerosotan. “Dari 69 negara saja di wilayah luar Indonesia, hanya dua negara yang meningkat itu pun kurang lebih hanya lima persen. Namun begitu secara umum cenderung menurun,” papar dia.

 

Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh elemen penyelenggara sama-sama bekerja lebih giat lagi dalam memberikan soalisasi kepada warga agar menggunakan hak pilihnya. “Maka perlu kerja ekstra keras pada penyelenggara untuk bisa mensosialisasikan dan mendorong pemilih supaya datang ke TPS pada 9 Desember mendatang,” pungkasnya. ( Ham)

Posting Komentar

0 Komentar