DPRD Surabaya: Pemkot Perlu Melakukan Sinkronisasi dan Validasi Data untuk Anak-anak Terdampak Pademi

 




Surabaya- Anak-anak yang terdampak pandemi, yang menjadi yatim, piatu, sebaiknya Pemerintah Kota ( Pemkot ) Surabaya melakukan sinkronisasi data.

Contohnya, data Dinsos sejumlah 359 anak, di dapat dari data yang masuk di pemulasaraan jenazah yang dilakukan di TPU, namun data Dinkes 238 anak, tercatat dari hasil swab positif dan RS.

Hal itu disampaikan Herlina Harsono Njoto anggota Komisi D DPRD Surabaya bahwa, validasi data perlu dilakukan untuk mendapatkan jumlah anak terdampak pandemi yang sebenarnya.

“Data yang disampaikan Dinkes dan Dinsos bisa saja bertambah misalnya, pada anak-anak yang orangtuanya meninggal akibat pandemi, tapi tidak melaporkan hasil swab dan dimakamkan di makam warga/makam kampung. RT RW perlu dilibatkan agar Pemkot Surabaya bisa mendapatkan data angka anak-anak terdampak pandemi secara riil,” kata Herlina, Kamis (26/08/2021)

Menurut Herlina, Pemkot Surabaya bisa melakukan penanganan secara cepat dan cermat dengan menggunakan program kegiatan di asrama bibit unggul.

“Tinggal menambahkan jumlah anggaran di program kegiatan tersebut, sehingga dapat menampung/mencukupi kebutuhan anak anak terdampak pandemi,” ungkap Herlina.

Ia juga mendorong agar, Pemkot juga memikirkan, bagaimana anak-anak tersebut tidak perlu harus masuk Asrama Bibit Unggul tapi bisa mendapatkan support anggaran.

Herlina menjelaskan bahwa,  tempat terbaik bagi pertumbuhan anak-anak adalah dikelilingi orang-orang yang menyayangi, tidak harus di asrama.

Tapi support anggaran untuk anak-anak tersebut merupakan kewajiban pemerintah untuk menyiapkan, sehingga kebutuhan pendidikan, kesehatan dan sandang pangan papan mereka tercukupi.

“Batasan perlu diberikan, agar anak-anak yang mendapat intervensi bantuan Pemkot benar-benar warga asli Surabaya yang menetap cukup lama di Surabaya, bukan warga pendatang,” ujarnya. (Ham)

Posting Komentar

0 Komentar