 |
| Esty Martiana Rachmi |
Surabaya
Newsweek – Warga Surabaya
jangan berkecil hati dan bersedih, bagi
masyarakat yang menerima kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) , khusus
warga Surabaya yang tahun ini tidak
tercover Pemkot Surabaya akan menjamin dengan mengunakan APBD.
Perlu
diketahui penerima kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas). Pada tahun
2008, jumlah sasaran jamkesmas ditetapkan sebanyak 458.621 jiwa, sedangkan
tahun 2012 lalu datanya turun menjadi 387.392 orang.
Kepala Dinas
Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Esty Martiana Rachmi mengatakan, dari 387.392
jiwa itu, yang berstatus warga Surabaya hanya 142.662 orang. Sisanya penduduk
musiman yang bertempat tinggal di Surabaya.
Terkait hal
ini , Esty mencoba meluruskan. Bahwa yang menentukan siapa saja penerima
jamkesmas adalah pemerintah pusat dengan didanai APBN. Penentuannya mengacu
dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Dinkes Surabaya hanya dipasrahi untuk
membagi kartu jaminan layanan kesehatan tersebut.
“Kami
menyadari jamkesmas ini sangat rawan polemik. Apalagi kalau yang dulu dapat
sekarang tidak dapat. Meskipun ada pula yang sebelumnya tidak dapat sekarang
malah masuk data penerima jamkesmas. Itu semua menjadi kewenangan pusat. Yang
pasti, apapun yang terjadi kartu ini harus dibagi sesuai datanya,” terang Esty
kepada para wartawan di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Kamis (28/2).
Masih Esty ,
yang sebelumnya menerima jamkesmas namun kali ini tidak masuk database
jumlahnya mencapai 199.313. Setelah dirinci, dari sekian itu yang merupakan
warga Surabaya hanya 26 persen, atau 53.778 jiwa. Pemkot memberikan solusi akan
tetap menjamin mereka yang sebelumnya mendapat jamkesmas tapi sekarang tidak,
dengan dana APBD. “Dengan catatan yang ditanggung adalah warga dengan KTP
Surabaya,” imbuhnya. Soal nama, Esty menuturkan pihaknya masih memikirkan dan
mematangkan konsepnya.
Sebagai
informasi, kartu jamkesmas lama dinyatakan tidak berlaku lagi per 1 Maret 2013.
Sementara pencetakan kartu jaminan pelayanan kesehatan baru yang digodhok pemkot butuh waktu. Sebab,
pembuatan kartu perlu proses klarifikasi ke lapangan. Di sisi lain, orang sakit
tidak bisa menunggu.
Menyikapi
ini, Dinkes menerapkan masa transisi. Warga untuk sementara bisa memanfaatkan
jamkesmas non-kuota. Syaratnya, warga mengurus surat keterangan tidak mampu
(SKTM) dengan membawa kartu jamkesmas yang lama.
Jamkesmas
non-kuota adalah layanan kesehatan inisiatif Pemkot Surabaya untuk mewadahi
warga yang tidak tercatat BPS. Dikatakan Esty, banyak fakta di lapangan, yang
sebenarnya miskin malah tidak terpantau BPS. Dari segi alokasi anggaran, tiap
tahun jamkesmas non-kuota selalu mengalami peningkatan. Pada 2011, pemkot
menganggarkan Rp 91 miliar Jumlahnya naik pada 2012 yakni Rp 101 miliar. Tahun
ini, dana jamkesmas non-kuota meningkat drastis mencapai Rp 120 miliar.
Sementara
itu, Kabag Pemerintahan Imam Siswandi menyatakan, fasilitas kesehatan yang
diberikan pemkot bagi warga Surabaya memang sangat diminati. Sehingga,
kemungkinan banyak yang mencoba bertindak curang demi mendapatkan pelayanan
ini, meskipun yang bersangkutan bukan warga Surabaya. Salah satu modusnya, kata
Imam, dengan meminjam kartu keluarga (KK) warga Surabaya. “Kebetulan pemilik KK
punya anak yang seumuran dan berjenis kelamin sama dengan anak yang sedang sakit,
tapi bukan warga Surabaya,” terangnya.
Untuk itu,
ia menekankan pemkot tak segan menempuh langkah tegas sebab menurutnya hal itu
sudah masuk ranah pidana, tergolong pemalsuan dokumen. “Kami sudah sosialisasi
kepada para lurah. Ini semata untuk memastikan bahwa layanan kesehatan
benar-benar diperuntukan bagi mereka yang berhak,” pungkas Imam. ( Ham )