BANJARMASIN - Kelanjutan pembangunan lima pelabuhan di Kalimantan Selatan yang dinilai berperan strategis, jalan di tempat. Mangkrak. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, menyebut, kelanjutan pembangunan infrastruktur perekonomian, dan ketahanan kemaritiman, itu domain kementerian.
“Kalimantan Selatan hanya mengordinasikan akselerasi kegiatan lapangan. Tapi sekarang sedang dipacu, sudah dirapatkan bulan lalu di kementerian (Perhubungan),” ujar Sufian AH, yang ditemui wartawan Media Kalimantan, Selasa (27/4) lalu.
Bahkan Selasa itu pula, menurut dia, dilakukan pembahasan tindak lanjut pembangunan kelima pelabuhan ini di Kabupaten Kotabaru. Ia mengakui ada lima pembangunan pelabuhan di Kalimantan Selatan yang tak lagi berlanjut. Lima pelabuhan itu, satu ada di Kabupaten Tanah Laut (pelabuhan swarangan), empat lainnya di Kabupaten Kotabaru.
“Pelabuhan Swarangan sebagai pelabuhan samudera, sedangkan di Kotabaru untuk menunjang kemaritiman,” katanya. Namun Sufian berharap, tahun depan pembangunan kelima pelabuhan dilanjutkan lagi. “Kendala mengemuka soal pembebasan lahan,” katanya.
Kasus yang terang benderang terungkap adalah pembangunan pelabuhan Swarangan di Kabupaten Tanah Laut. Soal pembebasan lahannya, membuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkesan saling lempar tanggung jawab.
Pemprov Kalsel menyatakan, pembebasan lahan untuk Pelabuhan Swarangan menjadi domain Pemkab Tanah Laut, karena pemerintah provinsi telah menerbitkan surat keputusan terkait pelimpahan wewenang pembebasan lahan. Sedangkan Pemkab Tanah Laut beranggapan pelimpahan wewenang dalam bentuk surat keputusan itu tidak sesuai aturan perundang-undangan administrasi.
Padahal informasi yang dihimpun , pembangunan pelabuhan Swarangan telah menelan dana APBN sebesar Rp 80 miliar. Digadang sebagai pelabuhan samudera, karena pelabuhan swarangan didapuk punya fasilitas di ujung samudera untuk menerima kapal, dan atau memindahkan barang kargo maupun penumpang.
Anggota DPRD Kalsel, Riswandi mengatakan, bahwa Kementerian Perhubungan telah mengumbar janji akan melanjutkan pembangunan pelabuhan ini. Namun, kata dia, Kemenhub meminta penyelesaian masalah pembebasan lahan dulu sebagai tanggung jawab pemerintah kabupaten. "Mereka akan mengajukan anggaran pada APBN 2017 untuk kelanjutan pembangunan lima pelabuhan di wilayah timur Kalsel itu," ujar politisi PKS ini.
Sekretaris Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel ini menerangkan, khusus empat pelabuhan di Kotabaru, dibidik sebagai infrastruktur penunjang kemaritiman. Hal ini terkait Kotabaru yang berbatasan dengan Laut Sulawesi dan menjadi jalur sutera menuju perairan internasional.
Adapun pelabuhan yang dibangun yaitu di Pulau Marabatuan, Pulau Mata Sirih, serta Serongga. "Ya, kita berharap lima pelabuhan di wilayah timur Kalsel itu segera terwujud. Karena keberadaan pelabuhan tersebut bukan cuma untuk pengembangan pembangunan daerah dan ekonomi, tapi juga ketahanan nusantara/kemaritiman," ujar Riswandi. (beni roska)