Surabaya Newsweek- Untuk mempermudah warga Surabaya dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan ( PBB ),kini tidak perlu lagi pasalnya, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ( PKS ),
antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan PT Bank Mandiri Tbk melalui
e-Channel Bank Mandiri di Graha Sawunggaling, Gedung Pemkot Surabaya.
Penandatangan PKS ini merupakan yang pertama di Jawa Timur antara Bank Mandiri
dengan Pemerintah Daerah.
Agus Haryoto Widodo CEO Bank
Mandiri Jawa Timur menjelaskan, memasuki era cash less warga Surabaya bisa
melakukan pembayaran PBB di manapun dan kapanpun. Dengan tidak membawa uang
tunai, diharapkan bisa menekan angka kriminalitas yang terjadi.
“Kami telah bekerja sama
dengan PDAM Surya Sembada, hingga 2016 sudah 80% pelanggan PDAM yang membayar
melalui e-Channel Mandiri, dan Mesin ATM. Kami berharap kemudahan layanan ini
dapat memotivasi masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB sesuai ketentuan dan
tepat pada waktu,” tegas Agus.
Agus Haryoto Widodo
menambahkan, nantinya setiap pelanggan akan dibebani biaya admin sebesar 2500
ribu rupiah sekali melakukan transaksi. Selain ini, pihaknya akan mendukung
Pemkot dengan cara melakukan sosialisasi kepada seluruh nasabah melalui channel
Bank Mandiri
Yusron Sumartono Kepala
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya menjelaskan,
nantinya, seluruh pembayaran PBB melalui Bank Mandiri, akan dikumpulkan dan
disetor ke bank daerah Kota Surabaya 1 kali 24 jam. Ia juga berharap agar
seluruh SKPD yang menerima pembayaran atau retribusi. Bisa menggunakan
pembayaran non tunai melalui fasilitas e-Channel perbangkan.
“Jika hari ini peresmian
khusus pajak bumi dan bangunan, kedepan sembilan (9) jenis pajak sudah bisa
dibayar melalui e-channel perbankan. Kami sedang merancang sistem, agar jenis
pajak lainnya bisa dibayar melalui e-channel. Sementara ini kami memberikan
kemudahan kepada wajib pajak dengan menempatakan mobil keliling di wilayah yang
stretegis,” imbuh Yusron.
Namun demikian Yurson menambahkan,
untuk warga yang melakukan penunggakan pembayaran. Pada menu ATM terdapat
pilihan untuk membayar PBB di tahun keberapa. Ia menjelaskan, PBB dipilih
karena sistem PBB merupakan sistem yang paling signifikan untuk untuk
dikerjakan dalam waktu sekarang.
“Target pendapatan PBB di
tahun 2016 ini sekitar 858 miliar, hingga akhir mei sudah tercapai 35%, dan
jumlah ini akan terus berkembang kedepannya,” tegas Yusron. ( Ham)