JAKARTA - Pemerintah merasa tidak perlu khawatir tentang utang yang terus meningkat,
karena rasio terhadap produk Domestik Bruto (PDB) baru sebesar 26,7%. Bila
utang terus digunakan untuk hal yang produktif, maka ke depan utang bisa
dilunasi.
Demikianlah disampaikan Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pengelolaan,
Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) di Gedung Frans Seda, Kemenkeu, Jakarta, Senin
(5/9/2016).Diketahui total utang pemerintah pusat sampai dengan akhir Juli 2016
tercatat Rp 3.359,82 triliun. Turun tipis Rp 2,92 triliun dibandingkan akhir
Juni 2016, yaitu Rp 3.362,74 triliun
Menurut Robert, utang masih dibutuhkan untuk memenuhi belanja yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan. Belanja sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Kan semua negara punya utang. Kalau negara nggak berutang, berarti menahan diri dalam pengeluaran. Kalau pemerintah menahan diri dalam pengeluaran ekonomi malah kontraksi lagi," ujar Robert. Maka dari itu pentingnya menjaga belanja negara terus diarahkan kepada hal yang produktif. Seperti yang dilakukan sekarang dengan belanja infrastruktur, dibandingkan dengan pemberian subsidi.
Menurut Robert, utang masih dibutuhkan untuk memenuhi belanja yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan. Belanja sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Kan semua negara punya utang. Kalau negara nggak berutang, berarti menahan diri dalam pengeluaran. Kalau pemerintah menahan diri dalam pengeluaran ekonomi malah kontraksi lagi," ujar Robert. Maka dari itu pentingnya menjaga belanja negara terus diarahkan kepada hal yang produktif. Seperti yang dilakukan sekarang dengan belanja infrastruktur, dibandingkan dengan pemberian subsidi.
"Karena diharapkan pemerintah spend
sehingga ekonomi hidup lagi. Kalau ekonomi tumbuh kan jadi income.
Sehingga (ke depan) membayar utang jadi lebih gampang. Jadi jangan berpatok
utang segini, tapi dengan menambah utang, itu ekonomi bertumbuh bisa tinggi dan
otomatis income nasional bertambah," paparnya. Realisasi tersebut masih dianggap aman oleh
pemerintah. Sebab rasio utangnya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih
rendah.
"Aman," kata Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) singkat di Gedung Frans Seda, Kemenkeu, Jakarta, Senin (5/9/2016). Menurut Robert, utang tidak bisa diukur dari besarnya nominal, melainkan dari sisi relativitasnya terhadap PDB. Saat ini utang tersebut baru mencapai 26,7% terhadap PDB.
Persentase tersebut tentunya masih relatif lebih rendah dibandingkan kebanyakan negara lain. Bahkan seperti Jepang sudah mencapai 200% terhadap PDB negara tersebut. "Lihat relatif terhadap PDB 26,7%. Secara nominal, kasat mata memang gede banget," ungkapnya. Sementara itu kepemilikan asing dalam surat utang pemerintah sudah mencapai 39%. Robert mengaku tidak masalah dengan persentase tersebut.
"Masih oke lah, masih butuh kita. Kita berarti sangat atraktif di asing, kredibiilitas dipercaya, angka kebijakan makro bagus dan arahnya tidak mengkhawatirkan," papar Robert
"Aman," kata Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) singkat di Gedung Frans Seda, Kemenkeu, Jakarta, Senin (5/9/2016). Menurut Robert, utang tidak bisa diukur dari besarnya nominal, melainkan dari sisi relativitasnya terhadap PDB. Saat ini utang tersebut baru mencapai 26,7% terhadap PDB.
Persentase tersebut tentunya masih relatif lebih rendah dibandingkan kebanyakan negara lain. Bahkan seperti Jepang sudah mencapai 200% terhadap PDB negara tersebut. "Lihat relatif terhadap PDB 26,7%. Secara nominal, kasat mata memang gede banget," ungkapnya. Sementara itu kepemilikan asing dalam surat utang pemerintah sudah mencapai 39%. Robert mengaku tidak masalah dengan persentase tersebut.
"Masih oke lah, masih butuh kita. Kita berarti sangat atraktif di asing, kredibiilitas dipercaya, angka kebijakan makro bagus dan arahnya tidak mengkhawatirkan," papar Robert
Saat ini, Indonesia masih memiliki
pinjaman luar negeri. Per Juli 2016, utang luar negeri pemerintah Indonesia
(baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 726,83 triliun, turun dari
akhir Juni 2016 yang sebesar Rp 735,43 triliun.
Secara bilateral, Jepang, Prancis, dan Jerman masih menjadi kreditur terbesar utang Indonesia. Sementara secara multilateral, Indonesia masih meminjam dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB).
Berikut adalah pemberi pinjaman bilateral dan multilateral terbesar buat Indonesia, seperti dikutip dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa (30/8/2016).
1. Jepang
Negeri Matahari Terbit kembali ke posisi pertama pemberi utang terbesar ke pemerintah Indonesia. Per Juli 2016, utang pemerintah Indonesia ke Jepang mencapai Rp 223,06 triliun, turun dari bulan sebelumnya Rp 228,05 triliun.
Utang tersebut mencapai 30,6% dari total pinjaman.
Secara bilateral, Jepang, Prancis, dan Jerman masih menjadi kreditur terbesar utang Indonesia. Sementara secara multilateral, Indonesia masih meminjam dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB).
Berikut adalah pemberi pinjaman bilateral dan multilateral terbesar buat Indonesia, seperti dikutip dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa (30/8/2016).
1. Jepang
Negeri Matahari Terbit kembali ke posisi pertama pemberi utang terbesar ke pemerintah Indonesia. Per Juli 2016, utang pemerintah Indonesia ke Jepang mencapai Rp 223,06 triliun, turun dari bulan sebelumnya Rp 228,05 triliun.
Utang tersebut mencapai 30,6% dari total pinjaman.
2.
Bank Dunia
Bank Dunia turun dari posisi pertama ke posisi kedua pemberi utang terbesar ke pemerintah Indonesia. Jumlahnya hingga akhir Juli 2016 mencapai Rp 218,46 triliun, turun dari bulan sebelumnya Rp 219,82 triliun.
Utang Indonesia ke Bank Dunia mencapai 30,05% dari total utang luar negeri pemerintah.
Bank Dunia turun dari posisi pertama ke posisi kedua pemberi utang terbesar ke pemerintah Indonesia. Jumlahnya hingga akhir Juli 2016 mencapai Rp 218,46 triliun, turun dari bulan sebelumnya Rp 219,82 triliun.
Utang Indonesia ke Bank Dunia mencapai 30,05% dari total utang luar negeri pemerintah.
3.
Bank Pembangunan Asia (ADB)
Utang dari ADB per Juli 2016 adalah Rp 114,43 triliun, turun dari bulan sebelumnya Rp 115,7 triliun. Jumlah ini adalah 15,7% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.
Utang dari ADB per Juli 2016 adalah Rp 114,43 triliun, turun dari bulan sebelumnya Rp 115,7 triliun. Jumlah ini adalah 15,7% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.
4. Prancis
Sampai Juli 2016, utang Indonesia ke Prancis mencapai Rp 24 triliun. Turun dari bulan sebelumnya Rp 24,2 triliun. Jumlah tersebut adalah 3,3% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.
5. Jerman
Hingga Juli 2016, utang pemerintah Indonesia ke Jerman mencapai Rp 19,64 triliun, naik tipis dari bulan sebelumnya Rp 19,81 triliun. Ini adalah 2,7% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.
6. Islamic Development Bank (IDB)
Per Juli 2016, utang pemerintah Indonesia ke IDB mencapai Rp 8,75 triliun, turun dari bulan sebelumnya Rp 8,87 triliun. Persentasenya adalah 1,2% dari total utang luar negeri Indonesia. Selain 6 besar ini, Indonesia juga memiliki utang luar negeri ke negara ini:
- Korea Selatan Rp 19,53 triliun
- China Rp 11,67 triliun
- Amerika Serikat (AS) Rp 9,52 triliun
- Australia Rp 7,41 triliun
- Spanyol Rp 3,58 triliun
- Rusia Rp 3,49 triliun