 |
Surabaya
Newsweek- Untuk aktivitas membantu kebersihan Kota Surabaya Armuji Ketua
DPRD Surabaya menyarankan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya
untuk memiliki mobil penyapu sampah.
Dikatakan Armuji mobil penyapu sampah ini dinilai
lebih efisien ketimbang menggunakan sistem manual dalam menangani masalah
sampah jejalanan di Kota Pahlawan. Harga mobil penyapu sampah ini memang tidak
murah. Namun dia yakin, dengan hadirnya mobil penyapu sampah ini kinerja DKP
semakin ringan. Sebab, mereka tak harus kebingungan mencari outsourching pasukan
kuning (paskun).
“Daripada menambah jumlah pasukan kuning, lebih
baik beli alatnya saja. Lebih efisien. Saat ini, kan DKP sudah memiliki 900
orang outsourching,” kata Armuji, kemarin.
Dia mengungkapkan, di kota besar seperti Jakarta,
dan Bandung, sudah menerapkan sistem kebersihan sampah menggunakan mobil
penyapu sampah. Satu unit mobil ini dijual dengan harga sekitar Rp 2,5 – Rp 4,5
miliar.
“Untuk permasalahan anggaran kan bisa diatur.
Pembelian ini bisa dimasukkan dalam APBD tahun depan. Surabaya sudah waktunya
menggunakan mobil penyapu sampah,” ujarnya.
Armuji menambahkan, mobil sampah nantinya hanya
untuk menyapu sampah di jalan – jalan protokol atau jalan kelas satu. Sebab,
mobil penyapu sampah ini cocok dioperasikan di jalan yang rata dan halus.
“Saya yakin kerja mobil ini akan lebih cepat, dan
hasilnya lebih bersih dibandingkan tenaga manual atau tenaga pasukan kuning,”
ucap dia.
Meski menggunakan mobil penyapu sampah, Armuji
menyarankan DKP tetap mempekerjakan pasukan kuning yang di Kota Surabaya
jumlahnya sekitar 900 orang. Mereka nantinya bisa difokuskan membersihkan jalan
selain jalan protokol dan wilayah perkampungan.
"Tenaga mereka dibagi rata ke 31 kecamatan.
Jadi, semua jalan di Surabaya bisa sama–sama bersih,” terangnya.
Selama ini, ungkapnya, untuk pengangkutan sampah
di kampung-kampung, masyarakat menggunakan sistem iuran. Karena sistem ini pula
menjadikan pengelolaan sampah di kampung-kampung tak maksimal, seperti banyak
sampah tak terangkut.
Memang, ada jadwal pangangkutan sampah di
kampung-kampung. Namun kebanyakan pengangkutan sampah itu tak seusai jadwal.
Salah satunya yang ada di kampung dan kediaman
rumah dinas Ketua DPRD di Jl Porong Surabaya. Menurut Armuji, hingga lebih dari
seminggu sampah di kampung tak diangkut.
"Warga sudah ditarik iuran sampah. Jangan
sampai di tengah kota bersih penuh taman. Tapi di kampung kotor. Jika sampah
itu terus menumpuk akan menimbukkan masalah kota. Tidak hanya pandangan mata,
tapi juga bisa menimbulkan bibit penyakit. Kondisi ini tak bisa
dibenarkan," tandasnya.
Jika ada pasukan kuning didrop, maka iuran sampah
di kampung kampung bisa ditiadakan. "Selama ini pasukan kuning dibayar
sesuai UMK Kota Surabaya. Mereka bekerja dibayar APBD," ungkap dia.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Darmawan sependapat,
bahwa Surabaya sudah waktunya mempunyai kendaraan penyapu sampah, agar
kebersihan kota terjaga setiap saat.
"Pasukan kuning tetap diberdayakan di kampung-kampung agar keindahan kota juga sampai kampung," katanya. (adv / Ham )