EKONOMI - Eksistensi ekonomi Singapura banyak dipengaruhi
oleh kebijakan negara tetangganya. Di bidang jasa keuangan, kebijakan tax
amnesty Indonesia membuat Singapura ketar-ketir. Belum lagi adanya gagasan
kanal yang memotong daratan Kra di Thailand Selatan, bila terwujud berpotensi
mematikan sumber uang Singapura dari jasa pelabuhan dan logistik dari jalur pelayaran
Selat Malaka.
Kekhawatiran Singapura ini bukan hanya rekaan PM Lee pada 10 tahun lalu.
Lee sejak jauh-jauh hari mengingatkan soal pengalaman Bahrain yang empat-lima
dekade lalu sempat menjadi hub atau pusat transit penerbangan dari Asia ke
Eropa atau sebaliknya. Namun, semenjak ada pesawat jumbo, penerbangan
Asia-Eropa tak perlu transit, dan Bahrain pun runtuh sebagai pusat transit
penerbangan di Timur Tengah.
Pengalaman yang menohok juga dialami oleh kota pelabuhan Valparaiso yang berjaya sebelum memasuki abad ke-20. Kota pelabuhan di Chili ini jadi persinggahan kapal-kapal dari pesisir pantai Amerika Barat yang harus memutari benua Amerika sebelum ke Eropa. Kejayaan kota ini akhirnya berakhir setelah dibangun Terusan Panama pada 1914. Pengalaman ini membuat Singapura benar-benar waspada, yang selama ini ekonominya bergantung pada sektor jasa.
Berdasarkan world factbook CIA, ekonomi Singapura bergantung pada jasa dan industri, masing-masing mengambil porsi terhadap ekonomi (GDP), 76,2 persen dan 23,8 persen. Sumbangan tenaga kerja sektor jasa mengambil porsi hingga 83,9 persen, disusul industri 14,8 persen, dan agrikultur 1,3 persen.
Sementara itu, berdasarkan data singstat.gov.sg, kontribusi sektor jasa Singapura, antara lain jasa keuangan dan asuransi menyumbang 12 persen, sektor transportasi dan inventori menyumbang 7 persen, selebihnya jasa lainnya seperti pariwisata hingga perdagangan. Artinya sektor jasa keuangan dan jasa transportasi terkait pelabuhan menyumbang hampir 20 persen ekonomi Singapura. Bila kedua sektor jasa ini “lepas” maka malapetaka bagi Singapura.
Sumber ekonomi dari dua jasa vital Singapura ini sedang dibayang-bayangi negeri tetangga. Pertama yang sudah di depan mata Singapura, yaitu kebijakan amnesti pajak yang sedang ditabuh keras-keras oleh Indonesia. Kedua, proyek Terusan Kra atau Kra Canal di Thailand, akan mempersingkat pelayaran di Asia-Eropa. Bila proyek ini sukses, sangat tak muskil bagi kapal-kapal yang selama ini singgah di Singapura berpindah ke Thailand karena lebih menghemat jarak dan waktu.
Gagasan membangun kanal atau terusan di Kra Thailand Selatan seperti terusan Suez dan Panama bukan hal baru bagi Thailand. Ide ini sudah ada sejak abad ke-17, jauh sebelum Singapura lahir sebagai pelabuhan utama di Asia Tenggara. Gagasan kanal ini awalnya dibangun oleh raja Thailand dalam rangka perang dengan Birma, pada waktu itu pertimbangannya lebih aspek keamanan daripada ekonomi.
Kemudian ide usang ini sempat kembali muncul lagi pada empat dasawarsa lalu saat pendiri Thai Oil Refinery PLC Chow Chowkwanyun menggagas ulang. Upaya studi proyek kanal ini juga terjadi saat Perdana Menteri Thaksin berkuasa, tapi proyek ini mentah lagi karena masalah dana dan teknologi.
Setelah tergulingnya adik perempuan Thaksin, Perdana Menteri Yingluck Shinawatra pada Mei 2014 yang kemudian digantikan Pemimpin junta Thailand Prayuth Chan-ocha, gagasan pembangunan Terusan Kra muncul tapi bukan dari pemerintah. Investor Cina termasuk yang berambisi mendanai mega proyek yang akan menjadi bagian dari jalur sutra ini. Tahun lalu sempat ada kabar bahwa mantan PM Thailand Chavalit Yongchaiyudh yang pernah berkuasa akhir 1990-an ingin mewujudkan proyek kanal senilai 28 miliar dolar AS.
Di Thailand ada pro dan kontra terkait pembangunan kanal sepanjang 100 km ini. Bagi yang mendorong kanal, beralasan selama ini jalur pelayaran Singapura yang melintasi Selat Malaka yang rawan dengan bajak laut. Setiap tahun ada sekitar 200 kapal kena serangan pembajak. Secara kapasitas, Selat Malaka sudah penuh sesak.
Menurut Malaysia Maritime Institute, dikutip dari bangkokpost.com, Selat Malaka dilewati lebih dari 122.600 kapal per tahun. Kepadatan lalu lintas laut ini diprediksi akan semakin penuh hingga 15 tahun mendatang. Sehingga gagasan lama tentang kanal Kra layak dipertimbangkan. Apalagi dengan adanya kanal ini, kapal-kapal dari Cina ke Timur Tengah atau Eropa akan berlayar lebih pendek, bisa memangkas jarak 1.200 Km atau setara menghemat 72 jam pelayaran.
Bagi Singapura, termasuk yang tak rela proyek ini terealisasi, bahkan mencoba meredamnya sejak puluhan tahun lalu. Media Thediplomat menulis tentang artikel 7 pada 1946 dalam Anglo-Thai Treaty yang isinya tentang perjanjian bahwa kerajaan Siam tak boleh membangun kanal yang menghubungkan Samudera Hindia dan Teluk Siam tanpa persetujuan pemerintah Inggris pada waktu itu.
Saat ini, masalah kanal memang isu yang seksi di Thailand, termasuk sempat menjadi pembahasan media termasuk di Singapura. Straitstimes.com mengutip Dr Li Zhenfu dari Dalian Maritime University, Cina yang memperkirakan dampak terhadap Singapura mungkin tak signifikan bila kanal Kra jadi dibangun di masa mendatang.
“Menghemat jarak memang penting tapi kapal harus mempertimbangkan layanan dan fasilitas yang baik. Pondasi dan reputasi yang telah dibangun Singapura tidak bisa ditiru dengan waktu singkat,” kata Li.
Terbangunnya kanal baru di abad 21 di Thailand suatu keniscayaan. Apalagi jalur pelayaran Selat Malaka melayani 40 persen perdagangan dunia. Proyek kanal Thailand memang belum terealisasi, tapi di masa mendatang, proyek ini bisa membawa Singapura seperti Chili yang kehilangan kota pelabuhannya. Kini, masalah besar itu sedang dihadapi Singapura, yang datang dari Indonesia, bernama tax amnesty.
Pengalaman yang menohok juga dialami oleh kota pelabuhan Valparaiso yang berjaya sebelum memasuki abad ke-20. Kota pelabuhan di Chili ini jadi persinggahan kapal-kapal dari pesisir pantai Amerika Barat yang harus memutari benua Amerika sebelum ke Eropa. Kejayaan kota ini akhirnya berakhir setelah dibangun Terusan Panama pada 1914. Pengalaman ini membuat Singapura benar-benar waspada, yang selama ini ekonominya bergantung pada sektor jasa.
Berdasarkan world factbook CIA, ekonomi Singapura bergantung pada jasa dan industri, masing-masing mengambil porsi terhadap ekonomi (GDP), 76,2 persen dan 23,8 persen. Sumbangan tenaga kerja sektor jasa mengambil porsi hingga 83,9 persen, disusul industri 14,8 persen, dan agrikultur 1,3 persen.
Sementara itu, berdasarkan data singstat.gov.sg, kontribusi sektor jasa Singapura, antara lain jasa keuangan dan asuransi menyumbang 12 persen, sektor transportasi dan inventori menyumbang 7 persen, selebihnya jasa lainnya seperti pariwisata hingga perdagangan. Artinya sektor jasa keuangan dan jasa transportasi terkait pelabuhan menyumbang hampir 20 persen ekonomi Singapura. Bila kedua sektor jasa ini “lepas” maka malapetaka bagi Singapura.
Sumber ekonomi dari dua jasa vital Singapura ini sedang dibayang-bayangi negeri tetangga. Pertama yang sudah di depan mata Singapura, yaitu kebijakan amnesti pajak yang sedang ditabuh keras-keras oleh Indonesia. Kedua, proyek Terusan Kra atau Kra Canal di Thailand, akan mempersingkat pelayaran di Asia-Eropa. Bila proyek ini sukses, sangat tak muskil bagi kapal-kapal yang selama ini singgah di Singapura berpindah ke Thailand karena lebih menghemat jarak dan waktu.
Gagasan membangun kanal atau terusan di Kra Thailand Selatan seperti terusan Suez dan Panama bukan hal baru bagi Thailand. Ide ini sudah ada sejak abad ke-17, jauh sebelum Singapura lahir sebagai pelabuhan utama di Asia Tenggara. Gagasan kanal ini awalnya dibangun oleh raja Thailand dalam rangka perang dengan Birma, pada waktu itu pertimbangannya lebih aspek keamanan daripada ekonomi.
Kemudian ide usang ini sempat kembali muncul lagi pada empat dasawarsa lalu saat pendiri Thai Oil Refinery PLC Chow Chowkwanyun menggagas ulang. Upaya studi proyek kanal ini juga terjadi saat Perdana Menteri Thaksin berkuasa, tapi proyek ini mentah lagi karena masalah dana dan teknologi.
Setelah tergulingnya adik perempuan Thaksin, Perdana Menteri Yingluck Shinawatra pada Mei 2014 yang kemudian digantikan Pemimpin junta Thailand Prayuth Chan-ocha, gagasan pembangunan Terusan Kra muncul tapi bukan dari pemerintah. Investor Cina termasuk yang berambisi mendanai mega proyek yang akan menjadi bagian dari jalur sutra ini. Tahun lalu sempat ada kabar bahwa mantan PM Thailand Chavalit Yongchaiyudh yang pernah berkuasa akhir 1990-an ingin mewujudkan proyek kanal senilai 28 miliar dolar AS.
Di Thailand ada pro dan kontra terkait pembangunan kanal sepanjang 100 km ini. Bagi yang mendorong kanal, beralasan selama ini jalur pelayaran Singapura yang melintasi Selat Malaka yang rawan dengan bajak laut. Setiap tahun ada sekitar 200 kapal kena serangan pembajak. Secara kapasitas, Selat Malaka sudah penuh sesak.
Menurut Malaysia Maritime Institute, dikutip dari bangkokpost.com, Selat Malaka dilewati lebih dari 122.600 kapal per tahun. Kepadatan lalu lintas laut ini diprediksi akan semakin penuh hingga 15 tahun mendatang. Sehingga gagasan lama tentang kanal Kra layak dipertimbangkan. Apalagi dengan adanya kanal ini, kapal-kapal dari Cina ke Timur Tengah atau Eropa akan berlayar lebih pendek, bisa memangkas jarak 1.200 Km atau setara menghemat 72 jam pelayaran.
Bagi Singapura, termasuk yang tak rela proyek ini terealisasi, bahkan mencoba meredamnya sejak puluhan tahun lalu. Media Thediplomat menulis tentang artikel 7 pada 1946 dalam Anglo-Thai Treaty yang isinya tentang perjanjian bahwa kerajaan Siam tak boleh membangun kanal yang menghubungkan Samudera Hindia dan Teluk Siam tanpa persetujuan pemerintah Inggris pada waktu itu.
Saat ini, masalah kanal memang isu yang seksi di Thailand, termasuk sempat menjadi pembahasan media termasuk di Singapura. Straitstimes.com mengutip Dr Li Zhenfu dari Dalian Maritime University, Cina yang memperkirakan dampak terhadap Singapura mungkin tak signifikan bila kanal Kra jadi dibangun di masa mendatang.
“Menghemat jarak memang penting tapi kapal harus mempertimbangkan layanan dan fasilitas yang baik. Pondasi dan reputasi yang telah dibangun Singapura tidak bisa ditiru dengan waktu singkat,” kata Li.
Terbangunnya kanal baru di abad 21 di Thailand suatu keniscayaan. Apalagi jalur pelayaran Selat Malaka melayani 40 persen perdagangan dunia. Proyek kanal Thailand memang belum terealisasi, tapi di masa mendatang, proyek ini bisa membawa Singapura seperti Chili yang kehilangan kota pelabuhannya. Kini, masalah besar itu sedang dihadapi Singapura, yang datang dari Indonesia, bernama tax amnesty.
Sektor
keuangan memang hanya menyumbang 7 persen dari GDP Singapura sekitar 292
miliar dolar AS pada tahun lalu. Sektor keuangan ini bersumber dari jasa
perbankan swasta yang ada di Singapura. Fortune pernah menulis nilai
aset yang dikelola oleh perbankan Singapura mencapai 470 miliar dolar AS.
Sedangkan nilai kekayaan orang Indonesia yang tersimpan dalam perbankan swasta Singapura sekitar 200 miliar dolar atau sekitar 42 persennya. Jumlah ini tak beda jauh dengan perkiraan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyebutkan perkiraan Rp3.000 triliun.
Amnesti pajak sempat menjadi isu liar ketika kabar soal kriminalisasi, yang dikaitkan dengan upaya pelaporan transaksi mencurigakan atau Suspicious Transaction Report (STR), yang mengacu pada ketentuan Financial Action Task Force (FATF) oleh perbankan setempat. Namun hal ini buru-buru disanggah oleh otoritas moneter Singapura, Monetary Authority of Singapore (MAS). Sikap Singapura begitu hati-hati dalam merespons amnesti pajak. Ini sekaligus menunjukkan dua wajah Singapura yang berbeda.
Singapura sangat wajar khawatir, hal sekecil apapun adalah ancaman bagi kepentingan negara mereka. Kepentingan negara jadi satu-satunya pegangan setiap negara di dunia termasuk untuk Singapura. Hanya waktu yang membuktikan apakah tetangga kita ini bisa mengalami hal yang sama dengan Bahrain atau Chili. Namun kembali mengutip PM Lee, Singapura tak akan menyerah begitu saja. (mbeng)
Sedangkan nilai kekayaan orang Indonesia yang tersimpan dalam perbankan swasta Singapura sekitar 200 miliar dolar atau sekitar 42 persennya. Jumlah ini tak beda jauh dengan perkiraan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyebutkan perkiraan Rp3.000 triliun.
Amnesti pajak sempat menjadi isu liar ketika kabar soal kriminalisasi, yang dikaitkan dengan upaya pelaporan transaksi mencurigakan atau Suspicious Transaction Report (STR), yang mengacu pada ketentuan Financial Action Task Force (FATF) oleh perbankan setempat. Namun hal ini buru-buru disanggah oleh otoritas moneter Singapura, Monetary Authority of Singapore (MAS). Sikap Singapura begitu hati-hati dalam merespons amnesti pajak. Ini sekaligus menunjukkan dua wajah Singapura yang berbeda.
Singapura sangat wajar khawatir, hal sekecil apapun adalah ancaman bagi kepentingan negara mereka. Kepentingan negara jadi satu-satunya pegangan setiap negara di dunia termasuk untuk Singapura. Hanya waktu yang membuktikan apakah tetangga kita ini bisa mengalami hal yang sama dengan Bahrain atau Chili. Namun kembali mengutip PM Lee, Singapura tak akan menyerah begitu saja. (mbeng)