Mantan Camat Diduga Melakukan Penipuan, Begini Respon Ketua Komisi A DPRD Surabaya

 

Yona Bagus Widyatmoko Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya

Surabaya - Penipuan bermodus lowongan kerja yang melibatkan mantan camat, mencuat setelah adanya aduan warga kepada Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan viral di media sosial. Menuai respon dari Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko, bahkan mengecam keras atas dugaan penipuan tersebut.

"Atas kejadian ini kami mengimbau dan mewanti-wanti agar setiap ASN dan pejabat publik baik eksekutif maupun Legislatif agar tidak menyalahgunakan wewenang jabatan, untuk melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan warga dengan aksi tipu-tipu," ucap Yona Bagus Widyatmoko, Minggu (19/4/2026).

Menurut dia, kasus ini bermula dari pengakuan seorang warga yang mengaku diminta membayar Rp25 juta agar anaknya bisa bekerja sebagai tenaga alih daya di lingkungan Pemkot Surabaya. Namun, janji tersebut tidak terealisasi hingga berbulan-bulan, sementara uang yang telah diserahkan tidak kembali. "Karena sekalipun yang bersangkutan sudah pensiun (mantan camat) namun kejadian ini dilakukan pada saat dirinya masih menjadi ASN dan menjadi pejabat aktif," ungkapnya.

Ia menilai peristiwa ini berdampak pada citra Pemerintahan Kota Surabaya di mata publik. Sehingga, dia meminta agar kejadian serupa tidak terulang dengan memperkuat pengawasan internal terhadap aparatur sipil negara. "Citra pemerintah kota Surabaya tercoreng atas ulah yg seperti ini. walikota dan pihak inspektorat harus lebih jeli dalam menempatkan ASN di pos-pos vital," jelasnya.

Ia menjelaskan, transparansi melalui pelaporan harta kekayaan menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pejabat publik. "Faktor integritas harus ditempatkan sebagai aspek prioritas dan LHKPN calon camat bahkan lurah adalah hal mutlak yang harus dilaporkan," bebernya 

Wali Kota Surabaya harus benar-benar selektif, lanjut Yona Bagus Widyatmoko,  dan menerapkan asas kehati-hatian dalam proses rekutmen dan penempatan unsur pimpinan,baik lurah maupun camat dan para kepala perangkat dinas serta memilih orang yang tepat dari beberapa aspek termasuk aspek integritasnya. (Adv/ Ham)

Lebih baru Lebih lama
Advertisement