Plt DLH Kota Surabaya M
Fikser
SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi menjadi lokasi peluncuran
perdana program Partnership for Preventing Riverine Plastic Pollution, sebuah
kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia untuk menekan
pencemaran sampah plastik di sungai sebelum bermuara ke laut.
Program yang didukung
Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, United
Nations Development Programme (UNDP), dan Tim Koordinasi Nasional Penanganan
Sampah Laut (TKN PSL) ini menempatkan Surabaya sebagai daerah percontohan nasional
dalam pengelolaan sampah sungai berbasis kolaborasi dan perubahan perilaku
masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt)
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M. Fikser, mengatakan bahwa
Pemkot Surabaya mengapresiasi kepercayaan pemerintah pusat yang menunjuk Kota
Pahlawan sebagai lokasi soft launching program dalam rangka peringatan Hari
Lingkungan Hidup Sedunia. Menurutnya, program yang saat ini berjalan di Kali
Tebu dan Kali Merutu tersebut telah menunjukkan hasil nyata dalam mengurangi
pencemaran plastik di aliran sungai.
“Setiap hari
rata-rata satu ton sampah plastik berhasil diangkat dari kedua sungai tersebut
melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai organisasi lingkungan
yang terlibat dalam program ini,” kata Fikser, di Ruang Praban, Lantai 3 Kantor
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Surabaya, Jumat (5/6/2026).
Ia menjelaskan,
program tersebut tidak hanya berfokus pada pembersihan sungai, tetapi juga
mengedepankan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan
dan menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai. Pendekatan ini dinilai
menjadi kunci untuk membangun kesadaran warga agar mampu mengelola sampah sejak
dari sumbernya.
“Dampak program juga
mulai dirasakan masyarakat sekitar. Sampah yang berhasil dikumpulkan tidak
langsung dibuang, melainkan dipilah, disortir, dan dikemas untuk dijual
kembali. Proses tersebut melibatkan warga setempat sehingga menciptakan peluang
ekonomi baru sekaligus memberikan nilai tambah dari sampah yang sebelumnya tidak
termanfaatkan,” ungkapnya.
Perubahan kondisi
lingkungan pun mulai terlihat di kawasan Kali Tebu. Sungai yang sebelumnya
dipenuhi sampah kini tampak lebih bersih dan tertata. Kesadaran warga untuk
menjaga kebersihan lingkungan juga mulai tumbuh seiring berjalannya
program.
Keberhasilan jangka
panjang program ini diharapkan ditandai dengan terus menurunnya volume sampah
yang masuk ke aliran sungai. Di sisi lain, Surabaya terus memperkuat strategi
pengurangan sampah dari hulu melalui berbagai program berbasis masyarakat
seperti Kampung Zero Waste dan Kampung Program Iklim (Proklim).
“Langkah tersebut
sejalan dengan target Wali Kota Surabaya yang mendorong pengurangan sampah
hingga 40 persen,” imbuhnya.
Saat ini, timbulan
sampah di Surabaya mencapai sekitar 1.800 ton per hari. Dari jumlah tersebut,
sekitar 200 ton telah dimanfaatkan kembali melalui fasilitas TPS 3R dan
aktivitas para pemulung. Sementara 1.600 ton lainnya dikirim ke tempat
pemrosesan akhir, dengan sekitar 1.000 ton telah diolah melalui fasilitas
gasifikasi menjadi energi listrik. Adapun sekitar 600 ton sisanya masih
berakhir di area landfill.
Untuk mempercepat
pengurangan sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, pemerintah pusat juga
menunjuk Surabaya sebagai salah satu lokasi pengembangan fasilitas pengolahan
sampah menjadi energi listrik. Lahan seluas 5,8 hektare telah disiapkan di
kawasan Sumberrejo dan saat ini tengah menjalani proses survei.
“Fasilitas tersebut
ditargetkan mulai dibangun pada akhir tahun ini dan diharapkan mampu mengolah
sisa sampah yang masih masuk ke landfill, termasuk sampah dari wilayah Surabaya
Raya seperti Sidoarjo, Gresik, dan Lamongan,” jelasnya.
Ketua Kelompok Kerja
Perubahan Perilaku Masyarakat Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan
Ekonomi Sirkular, Sri Morwani Nifadilastuti, menegaskan bahwa perubahan
perilaku masyarakat menjadi faktor utama dalam menyelesaikan persoalan sampah
perkotaan. Menurutnya, pemilahan sampah sejak dari sumber akan mencegah sampah
berakhir di sungai maupun lokasi pembuangan liar yang berpotensi mencemari
lingkungan.
“Pengurangan dan
pemilahan sampah dari sumbernya menjadi kunci dalam menciptakan sistem
pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Sampah yang dikelola dengan baik
tidak hanya mengurangi pencemaran, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi
bagi masyarakat,” ujar Sri Morwani Nifadilastuti.
Senada dengan itu,
Koordinator Sekretariat Tim Penanganan Sampah Laut (TKN PSL), Ahmad Bahri
Rambe, mengatakan keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antara
pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga internasional, dan masyarakat.
Melalui kerja sama UNDP dan TKN PSL, program ini dirancang untuk membantu
pemerintah mengurangi pencemaran sampah di sungai, baik sampah plastik maupun
sampah organik.
“Selain kegiatan pembersihan sungai, edukasi masyarakat menjadi komponen
utama program ini. Tujuannya agar perubahan perilaku dapat terbangun dan
pengelolaan sampah berjalan berkelanjutan dalam jangka panjang,” kata Ahmad
Bahri.
Mewakili Asisten
Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Pangan, Ahmad Didin mengungkapkan bahwa program ini merupakan hasil kerja sama
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia dengan UNDP sebagai lembaga
pelaksana. Pada tahap awal, program dijalankan di lima wilayah yakni Surabaya,
Sidoarjo, Bekasi, Solo, dan Bali.
Namun demikian,
Surabaya menjadi daerah pertama yang dipilih untuk peluncuran program.
Pemilihan tersebut bukan tanpa alasan. Kota Pahlawan dinilai memiliki komitmen
kuat dalam pengelolaan sampah dan telah menunjukkan berbagai inovasi yang dapat
menjadi contoh bagi daerah lain.
“Surabaya diharapkan menjadi model bagi daerah lain. Jika implementasinya berhasil, berbagai praktik baik yang diterapkan di sini dapat direplikasi untuk memperkuat pengelolaan sampah dan mengurangi pencemaran plastik secara nasional,” ujar Ahmad Didin. (Ham)