 |
| Sukadar Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya |
Surabaya-Dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD-P 2026 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya menuai sorotan DPRD Surabaya. Penambahan anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp190 miliar, jauh dari angka yang sebelumnya diterima Badan Anggaran (Banggar) menjadi pertanyaan. Mulai dari kebutuhan belanja pegawai, pengadaan dan operasional armada hingga ketepatan sasaran sejumlah program.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya Sukadar mengatakan, perubahan anggaran program jamban. Ia menyatakan sebelumnya terdapat angka sekitar Rp2 miliar yang sudah terkunci berdasarkan data 1.487 warga penerima manfaat. Namun dalam perubahan anggaran, menjadi sekitar Rp15 miliar.
“Perbaikan jamban sebesar 1.487 unit itu sudah selesai, sudah terkunci. Tapi tiba-tiba muncul angka Rp13 miliar, dari Rp2 miliar menjadi Rp15 miliar. Dengan waktu yang hanya sekitar empat bulan, ada penambahan sekitar Rp13 miliar,” ujar Sukadar, Selasa ( 1/09/2026).
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Surabaya, Faris Abidin, mempertanyakan besarnya anggaran yang diajukan DLH, terutama yang disebut berkaitan dengan pemenuhan gaji tenaga kerja.
“Terkait penyelesaian anggaran tersebut, saya rasa dari setiap keterangan, kebanyakan memang penawaran anggarannya digunakan untuk pemenuhan gaji, baik P3K maupun lainnya. Apakah masing-masing subkegiatan memang punya SDM atau personel yang sesuai dengan peruntukannya?" jelas Faris.
Dia meminta DLH untuk membeberkan secara rinci kebutuhan belanja gaji setiap bulan. Menurutnya, penjelasan tersebut penting untuk mengetahui berapa besar anggaran yang benar-benar terserap untuk membiayai tenaga lapangan, termasuk satgas dan P3K.
“Berapa potensial anggaran yang dikeluarkan DLH setiap bulan untuk membayar gaji petugas, baik satgas maupun P3K? Karena masing-masing ada penambahan di situ,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pola pengelolaan sampah yang dinilai masih terlalu berat di sektor hilir. Penambahan anggaran, menurut dia, semestinya dibarengi dengan penguatan program pengurangan sampah sejak dari sumbernya.
“Program-program di hulu ini perlu disempurnakan dan difasilitasi masyarakat, baik terkait pembelian sampah maupun petugas DLH yang mengangkut sampah dari rumah ke TPS,” tandasnya.
Menurut dia, jika persoalan di hulu tidak ditangani, DLH berpotensi bekerja berulang-ulang. Sampah yang seharusnya berkurang dari sumber justru kembali menumpuk dan membutuhkan biaya pengangkutan tambahan.
“Kalau itu tidak diselesaikan, otomatis debit yang selama ini mungkin sudah terbentuk akan kembali lagi. DLH akan bekerja dua kali. Penambahan anggarannya selalu ada, tetapi pemanfaatan dan pengolahan sampah tetap segitu-segitu saja,” terangnya.
Kepala DLH Surabaya M. Fikser menjelaskan, kebutuhan armada menjadi salah satu komponen penting dalam operasional pengelolaan lingkungan. DLH, kata dia, memiliki puluhan armada dengan fungsi berbeda, termasuk kendaraan pengangkut sampah, arm roll dan armada taman.
“Kami memiliki 42 unit armada, kemudian kendaraan pengangkutan sampah sekitar 80 unit, arm roll 48 unit, serta tangki air 42 unit untuk merawat seluruh taman di Surabaya,” bebernya. (Adv/Ham)