BANGKALAN - Sejumlah aktivis
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) menggelar aksi protes di
depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Bangkalan, Selasa ( 10/01). Ketua DPRD Bangkalan, Imron Rosyadi,
setelah mendengarkan tuntutan demonstran, Ketua DPRD Bangkalan itu menjawab tentutan para mahasiswa. Ia menegaskan bahwa, RAPBD Bangkalan sudah di
sahkan pada tanggal 30 Desember 2016, "APBD sudah di sahkan pada tanggal
30 Desember, jadi apalagi yang kalian tuntut ". jawabnya di hadapan para
demonstran.
Soal, Kepala SKPD yang sudah kedaluarsa
itu bukan wewenang DPRD Bangkalan tapi wewenang Bupati, "Jadi silahkan
minta ke Bapak Bupati saja".tambahnya.
Imron Rosyadi juga menjelaskan
mengenai kabar tentang bangkalan yang mendapatkan sanksi dari Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri ) itu tidak benar, hingga sampai saat ini tidak ada surat
resmi secara tertulis baik dari gubernur maupun Kemendagri bahwa bangkalan
mendapatkan sanksi. " tidak ada hunbugannya keterlambatan SPJ dengan
sanksi. Jadi sudah jelas ya tak ada masalah apa-apa yang perlu di pertanyakan
lagi,"tegasnya sambil bergegas meninggalkan massa.
"Jangan bilang di bangkalan tak
ada masalah apa-apa". Masalah utamanya adalah keterlambatan pengesahan
RAPBD 2017. Jadi anda harus buka mata jangan seenaknya bilang tidak ada
apa-apa, " teriak salah satu demonstran tak puas dengan pernyataan ketua
DPRD bangkalan sambil menyuruh keluar lagi Ketua DPRD bangkalan untuk menemui
Mahasiswa.
Dari teropong dilapangan, akhirnya
ketua DPRD Bangkalan keluar lagi menemui mahasiswa." Masalah keterlambatan
RAPBD itu sebab perubahan SOTK yang harus diselesaikan dulu. Itu sudah sesuai
dengan permintaan Pemprof".tegasnya.
Sempat terjadi debat kusir antara
massa mahasiswa dengan Ketua DPRD Bangkalan hingga tonggat komando massa di
ambil alih Ketua PC PMII Bangkalan. Bahiruddin mengajak kepada seluruh peserta
unjuk rasa agar berlaku sopan dan tertib di dalam mengutarakan aspirasinya.
" Debat kusir seperti ini tidak bermanfaat,
jadi kita minta saja kepada legislatif agar kedepan lebih serius untuk
melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah agar keterlambatan tidak
terjadi lagi".tegasnya di tengah-tengah massa. (Yit)