Ketua DPRD Surabaya Menyoal Perahu Tambang Yang Menelan Korban



Surabaya Newsweek- Menyikapi musibah terbaliknya perahu tambang di Kali Surabaya kawasan Wringinanom Gresik, Ketua DPRD Surabaya Armuji mendorong instansi yang berwenang atas wilayah sungai, agar proaktif dan tanggap soal, adanya perahu tambang. Khususnya perahu tambang yang beroperasi di sungai kawasan Surabaya.

Menurut Armuji, jika keberadaan perahu sarana penyeberangan itu sulit dihilangkan, paling tidak ada aturan ketat bagi warga yang membuka jasa perahu tambang.

“Misalnya ada standar keamanan untuk perahu tambang. Harus pakai pelampung, harus ada pengamanan di kanan kiri perahu, dan seterusnya,” kata Armuji.

Dengan demikian, jelasnya, masyarakat yang memang membutuhkan jasa perahu tambang pun tetap terjaga keselamatannya dan risiko kecelakaan bisa terkurangi.

“Sebab di Surabaya ada beberapa titik yang memang mengandalkan jasa perahu tambang. Sebagai pemerintah harus memberikan perlindungan maksimal,” tegasnya.

Hal itu dia sampaikan, sebab kejadian serupa pernah terjadi di Kali Surabaya kawasan Wonokromo beberapa tahun lalu. Dia berharap musibah yang menelan korban jiwa itu tidak terjadi lagi dan bisa diantisipasi dengan aturan standar keamanan.

Politisi PDI Perjuangan ini mengakui, perahu tambang ini adalah angkutan tradisonal yang susah untuk dihilangkan.

Warga seperti di Ngagel, Wonokromo, Joyoboyo, sebut dia, sebenarnya sudah difasilitasi pemerintah dengan adanya jembatan.

Hanya, sebagian warga merasa terlalu jauh kalau lewat jembatan. “Makanya nekat pakai perahu tambang,” terang Armuji.

Pemkot Surabaya pun berupaya mengurangi ketergantungan warga terhadap perahu tambang. Di antaranya, berencana membangun jembatan di Jalan Ratna, Ngagel.

Wali Kota Tri Rismaharini mengatakan, pembangunan Jembatan Ratna penting. Sebab, munculnya perahu tambang tak lepas dari kurangnya akses jembatan di kawasan sungai.

Selain itu, pemkot juga tak berwenang melarang perahu tambang beroperasi di Surabaya. Apalagi, kata Risma, warga membutuhkan adanya perahu tambang tersebut.

"Kalau dilarang nggak bisa. Makanya, nanti di Jalan Ratna mau dibangunkan jembatan,” ujar Risma kepada wartawan.

Jembatan itu akan menghubungkan dua jalan yang terpisahkan Kalimas, yakni Jalan Ratna di sisi timur Kalimas, hingga tembus ke Jalan Bengawan di sisi barat.

Dia menambahkan, Jembatan Ratna bakal dibangun sepanjang 36 meter dan lebar 19 meter, dengan empat lajur jalan. Jembatan itu akan dilengkapi pedestrian bagi pejalan kaki.

Adanya jembatan itu juga diharapkan mampu memotong jalur dari Ngagel ke Darmokali yang selama ini harus memutar di jembatan BAT, atau jembatan di kawasan Jalan Sulawesi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengungkapkan, ratusan perahu tambang di seluruh sungai di provinsi ini tak satu pun yang memiliki izin dari pemerintah.

“Dari data yang ada, tidak ada satupun yang mengantongi izin,” kata Gus Ipul, usai memimpin pertemuan membahas standar keamanan perahu tambang, beberapa hari lalu.

Dia menyebutkan, di Kali Surabaya tercatat ada 65 perahu tambang yang masih beroperasi. Sedangkan di Kali Wonokromo tercatat ada satu perahu dan di Kalimas ada empat perahu.

Sesuai aturan yang ada, terang Gus Ipul, perahu tambang masuk kategori sarana transportasi air yang harus mengantongi izin dari Balai Besar Wilayah Sungai.

Keberadaan perahu tambang, imbuhnya, sangat dibutuhkan masyarakat karena cepat, efektif dan murah, sehingga tidak mungkin melarang mereka. ( Ham )

Posting Komentar

0 Komentar