Surabaya
Newsweek- Menyikapi musibah terbaliknya perahu tambang di Kali Surabaya
kawasan Wringinanom Gresik, Ketua DPRD Surabaya Armuji mendorong instansi yang
berwenang atas wilayah sungai, agar proaktif dan tanggap soal, adanya perahu
tambang. Khususnya perahu tambang yang beroperasi di sungai kawasan Surabaya.
Menurut Armuji, jika keberadaan perahu sarana
penyeberangan itu sulit dihilangkan, paling tidak ada aturan ketat bagi warga
yang membuka jasa perahu tambang.
“Misalnya ada standar keamanan untuk perahu
tambang. Harus pakai pelampung, harus ada pengamanan di kanan kiri perahu, dan
seterusnya,” kata Armuji.
Dengan demikian, jelasnya, masyarakat yang memang
membutuhkan jasa perahu tambang pun tetap terjaga keselamatannya dan risiko
kecelakaan bisa terkurangi.
“Sebab di Surabaya ada beberapa titik yang memang
mengandalkan jasa perahu tambang. Sebagai pemerintah harus memberikan
perlindungan maksimal,” tegasnya.
Hal itu dia sampaikan, sebab kejadian serupa
pernah terjadi di Kali Surabaya kawasan Wonokromo beberapa tahun lalu. Dia
berharap musibah yang menelan korban jiwa itu tidak terjadi lagi dan bisa
diantisipasi dengan aturan standar keamanan.
Politisi PDI Perjuangan ini mengakui, perahu
tambang ini adalah angkutan tradisonal yang susah untuk dihilangkan.
Warga seperti di Ngagel, Wonokromo, Joyoboyo,
sebut dia, sebenarnya sudah difasilitasi pemerintah dengan adanya jembatan.
Hanya, sebagian warga merasa terlalu jauh kalau
lewat jembatan. “Makanya nekat pakai perahu tambang,” terang Armuji.
Pemkot Surabaya pun berupaya mengurangi
ketergantungan warga terhadap perahu tambang. Di antaranya, berencana membangun
jembatan di Jalan Ratna, Ngagel.
Wali Kota Tri Rismaharini mengatakan, pembangunan
Jembatan Ratna penting. Sebab, munculnya perahu tambang tak lepas dari
kurangnya akses jembatan di kawasan sungai.
Selain itu, pemkot juga tak berwenang melarang
perahu tambang beroperasi di Surabaya. Apalagi, kata Risma, warga membutuhkan
adanya perahu tambang tersebut.
"Kalau dilarang nggak bisa. Makanya, nanti
di Jalan Ratna mau dibangunkan jembatan,” ujar Risma kepada wartawan.
Jembatan itu akan menghubungkan dua jalan yang
terpisahkan Kalimas, yakni Jalan Ratna di sisi timur Kalimas, hingga tembus ke
Jalan Bengawan di sisi barat.
Dia menambahkan, Jembatan Ratna bakal dibangun
sepanjang 36 meter dan lebar 19 meter, dengan empat lajur jalan. Jembatan itu
akan dilengkapi pedestrian bagi pejalan kaki.
Adanya jembatan itu juga diharapkan mampu
memotong jalur dari Ngagel ke Darmokali yang selama ini harus memutar di
jembatan BAT, atau jembatan di kawasan Jalan Sulawesi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur
Saifullah Yusuf mengungkapkan, ratusan perahu tambang di seluruh sungai di
provinsi ini tak satu pun yang memiliki izin dari pemerintah.
“Dari data yang ada, tidak ada satupun yang
mengantongi izin,” kata Gus Ipul, usai memimpin pertemuan membahas standar
keamanan perahu tambang, beberapa hari lalu.
Dia menyebutkan, di Kali Surabaya tercatat ada 65
perahu tambang yang masih beroperasi. Sedangkan di Kali Wonokromo tercatat ada
satu perahu dan di Kalimas ada empat perahu.
Sesuai aturan yang ada, terang Gus Ipul, perahu
tambang masuk kategori sarana transportasi air yang harus mengantongi izin dari
Balai Besar Wilayah Sungai.
Keberadaan perahu tambang, imbuhnya, sangat
dibutuhkan masyarakat karena cepat, efektif dan murah, sehingga tidak mungkin
melarang mereka. ( Ham )