Berita Terbaru

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

TERPOPULER

DPRD Tantang Pemkot Verifikasi Terbuka Data Pasar Merjosari

MALANG – Kembali memanasnya polemik Pasar Merjosari membuat DPRD Kota Malang geram. Perwakilan rakyat itu pun kali ini menantang pemerintah Kota Malang melakukan verifikasi terbuka terkait data Pasar Merjosari.

Ketua DPRD Kota Malang, Arief Wicaksono mengatakan pemindahan yang dilakukan kepada para pedagang cenderung memaksakan. Karena berbagai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya belum juga diselesaikan. Mulai dari uji layak fungsi bangunan hingga penetapan nilai jual dari masing-masing bedak.

“Kesepakatan belum beres saja, atap sudah dibuka semua. Kan tidak boleh seperti itu, bagaimana nasib pedagang nanti,” katanya di sela-sela rapat koordinasi antara DPRD Kota Malang, Dinas Perdagangan, kepolisian dan perwakilan pedagang Pasar Merjosari di lantai tiga gedung DPRD Kota Malang, Jumat (5/5).

Dia juga menyayangkan adanya aduan pedagang asli atau pedagang lama pasar yang tidak mendapat bedak sebagaimana yang ada dalam kesepakatan sebelumnya. Meskipun ada beberapa pedagang yang belum melakukan verifikasi, tapi tetap harus didahulukan dulu.
“Mereka belum mau pindah karena Pasar Terpadu Dinoyo (PTD) tuntutannya belum rampung, ada 93 pedagang belum menyelesaikan administrasinya dan tetap jangan dihanguskan itu kesepakatannya,” urai Arief.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyampaikan, dari total sekitar 1.367 lapak yang ada di PTD, saat ini kepemilikannya banyak berasal dari pedagang asli Pasar Merjosari. Hal ini sangat disayangkan, karena dalam kesepakatan sebelumnya jelas disebutkan bahwa pedagang asli harus diutamakan. “Tapi nyatanya yang ada di lapangan, lapak itu banyak yang dimiliki oleh pedagang baru. Saya tantang pemerintah untuk blak-blakan verifikasi data itu,” tegasnya.

Begitu juga dengan penentuan harga, lanjutnya, beserta permasalahan teknis lain yang terasa sangat ruwet dan berbelit. Semua pun masih akan terus ditelaah, dan apabila ditemukan ada indikasi pelanggaran, maka akan diserahkan kepada pihak berwajib. (SS)

Post Comment

Tidak ada komentar:

Berikan Tanggapan Anda