Rehab Rumah Kumuh Rp 25 Juta Dinilai Dewan Masih Minim

Surabaya Newsweek- Sikap perduli DPRD Kota Surabaya, terhadap program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) yang dinilai masih minim, kini Wakil rakyat ini berusaha mengupayakan kenaikan anggaran tersebut untuk tahun depan. Agustin Poliana Ketua Komisi D DPRD Surabaya mengatakan, alokasi anggaran rehab rumah kumuh sekitar Rp 25 juta tiap rumah, ternyata masih minim.

Menurutnya, masih banyak warga penerima program RSDK yang harus menambah biaya pembangunan, meski sudah mendapatkan bantuan. Dengan cara menaikkan anggaran RSDK, diharapkan bisa mengurangi beban warga. “Ada yang laporan, sudah dapat bantuan tapi masih cari utangan,” tandas Agustin.

Legislator dari PDI Perjuangan ini mengaku, anggaran Rp 25 juta tak diterima warga. Dana tersebut dipotong PPN dan PPH, sehingga tinggal Rp. 23,6 juta. Selain itu, dana tersebut dikelola Unit Pembinaan Keluarga Misik (UPKM), unit pelaksana di lapangan yang dibentuk Dinas Sosial Kota Surabaya. “Jadi UPKM itu melakukan pendataan dan realiasi.,” paparnya.

Agustin Poliana yang akrab dipanggil Titin ini menyebutkan, dari dana pembangunan sebesar Rp. 23,6 juta, 70 persen digunakan untuk kebutuhan bahan bangunan, sedangkan 30 persen untuk ongkos tukang. Namun, ongkos tukang juga dikurangi dengan PPH.

Sementara, waktu renovasi juga hanya sekitar 16 hari. “Yang jadi persoalan bukan nilainya, tapi untuk klasifikasi rumah yang direhabilitasi, mulai dari ringan, sedang hingga berat harus dibedakan kategorinya,”ujarnya.
.
Dia mencontohkan, yang masuk kategori ringan seperti untuk perbaikan plafon, sedangkan yang masuk sedang kerusakan tembok atau lantai. “Tahun ini untuk klasifikasi sudah masuk PAK (Perubahan Anggaran Keuangan),” jelas Agustin.

Legislator empat periode ini menyebutkan, dana perbaikan rumah yang tak layak sekiar Rp. 25 juta memang masih rendah di banding daerah lain. Di antaranya Klungkung, Bali. Di daerah tersebut, dana perbaikan tipa unit rumah sebesar Rp. 30 juta. Namun menurutnya, pagu rumah yang diperbaiki lebih sedikit dibanding kota Surabaya, karena APBD nya yang juga lebih rendah.

“Di klungkung sekitar 200 unit pertahunnya, sedang Surabaya seribu. Tapi memang APBD Surabaya besar, Rp. 8,7 triliun,” ujarnya

Program bedah rumah di Kota Surabaya, urainya, terbagi dalam beberapa kawasan. Minimal satu kelurahan terdapat 6 - 10 titik yang diperbaiki. Sesuai data pemerintah kota, sasaran yang paling banyak berada di kawasan utara dan barat. “Kalau daerah elit kan gak mungkin,” tegasnya.


Ia menambahkan, kendala yang masih dihadapi program RSDK adalah masalah status tanah. Selama ini masih banyak hunian tak layak yang menempati lahan milik pihak ketiga, di antaranya PT KAI dan Pengairan. Sesuai persyaratan, program bedah rumah bisa dijalankan pada hunian. Seperti  status tanahnya tidak dalam sengketa maupun milik pihak lain. ( Adv / Ham )

Posting Komentar

0 Komentar