Surabaya Newsweek-
Sikap perduli DPRD Kota Surabaya, terhadap program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh
(RSDK) yang dinilai masih minim, kini Wakil rakyat ini berusaha mengupayakan kenaikan anggaran tersebut untuk tahun depan. Agustin Poliana Ketua Komisi D
DPRD Surabaya mengatakan, alokasi anggaran rehab rumah kumuh sekitar Rp 25 juta
tiap rumah, ternyata masih minim.
Menurutnya, masih banyak warga
penerima program RSDK yang harus menambah biaya pembangunan, meski sudah
mendapatkan bantuan. Dengan cara menaikkan anggaran
RSDK, diharapkan bisa mengurangi beban warga. “Ada yang laporan, sudah dapat
bantuan tapi masih cari utangan,” tandas Agustin.
Legislator dari PDI Perjuangan
ini mengaku, anggaran Rp 25 juta tak diterima warga. Dana tersebut dipotong PPN
dan PPH, sehingga tinggal Rp. 23,6 juta. Selain itu, dana tersebut dikelola
Unit Pembinaan Keluarga Misik (UPKM), unit pelaksana di lapangan yang dibentuk
Dinas Sosial Kota Surabaya. “Jadi UPKM itu melakukan pendataan dan realiasi.,”
paparnya.
Agustin Poliana yang akrab
dipanggil Titin ini menyebutkan, dari dana pembangunan sebesar Rp. 23,6 juta,
70 persen digunakan untuk kebutuhan bahan bangunan, sedangkan 30 persen untuk
ongkos tukang. Namun, ongkos tukang juga dikurangi dengan PPH.
Sementara, waktu renovasi juga
hanya sekitar 16 hari. “Yang jadi persoalan bukan nilainya, tapi untuk klasifikasi
rumah yang direhabilitasi, mulai dari ringan, sedang hingga berat harus dibedakan
kategorinya,”ujarnya.
.
Dia mencontohkan, yang masuk kategori ringan
seperti untuk perbaikan plafon, sedangkan yang masuk sedang kerusakan tembok
atau lantai. “Tahun ini untuk klasifikasi sudah masuk PAK (Perubahan Anggaran
Keuangan),” jelas Agustin.
Legislator empat periode ini
menyebutkan, dana perbaikan rumah yang tak layak sekiar Rp. 25 juta memang
masih rendah di banding daerah lain. Di antaranya Klungkung, Bali. Di daerah
tersebut, dana perbaikan tipa unit rumah sebesar Rp. 30 juta. Namun menurutnya,
pagu rumah yang diperbaiki lebih sedikit dibanding kota Surabaya, karena APBD
nya yang juga lebih rendah.
“Di klungkung sekitar 200 unit
pertahunnya, sedang Surabaya seribu. Tapi memang APBD Surabaya besar, Rp. 8,7
triliun,” ujarnya
Program bedah rumah di Kota
Surabaya, urainya, terbagi dalam beberapa kawasan. Minimal satu kelurahan
terdapat 6 - 10 titik yang diperbaiki. Sesuai data pemerintah kota, sasaran
yang paling banyak berada di kawasan utara dan barat. “Kalau daerah elit kan
gak mungkin,” tegasnya.
Ia menambahkan, kendala yang
masih dihadapi program RSDK adalah masalah status tanah. Selama ini masih
banyak hunian tak layak yang menempati lahan milik pihak ketiga, di antaranya
PT KAI dan Pengairan. Sesuai persyaratan, program bedah rumah bisa dijalankan
pada hunian. Seperti status tanahnya tidak dalam sengketa maupun milik
pihak lain. ( Adv / Ham )