Pembebasan Biaya Sekolah SMA/ SMK di Respon Gubernur Jatim, DPRD Ngotot Usulkan Anggaran

Surabaya Newsweek - Surat Walikota Surabaya tanggal  22 Pebruari 217  nomor : 421/ 1178/436.3.4/2017, terkait permintaan bantuan pembebasan biaya pendidikan kepada anak SMA / SMK bagi anak yang kurang mampu di Surabaya sebanyak 11.824, akhirnya terjawab oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo melalui surat tanggal 11 Agustus nomor : 420/ 4828/ 101.1/ 2017.surat balasan yang berisi tentang dilakukannya visitasi  terlebih dahulu, untuk memastikan kebenaran data agar, pembiayaan sesuai dengan persedur dan bantuan keringanan biaya pendidikan sampai dengan 50 %.

Asisten 1 Pemkot Surabaya Yayuk Eko Agustin mengatakan bahwa, pihak Pemrov Jatim telah mertespon surat yang dikirimkan oleh Pemkot Surabaya, jadi tidak perlu lagi Pemkot repot – repot lagi memikirkan anak SMA / SMK yang tidak mampu, karena sudah diurus oleh Pemprov Jatim.

“Surat bantuan pembebasan biaya anak sekolah SMA/ SMK  sudah di respon dan di cover  oleh Pemprov Jatim, jadi Pemkot Surabaya tidak perlu repot- repot memikirkan jalan keluar untuk membantu anak yang tidak mampu di pendidikan menengah,”ujarnya.    

Sedangkan, DPRD Kota Surabaya Armuji mengatakan bahwa, masalah  warga tidak mampu di jenjang SMA SMK ini tidak bisa disikapi dengan diam saja. Bagi warga yang tidak mampu harus tetap dibantu dengan intervensi dari APBD Pemkot Surabaya.

"Ini sedang kita usulkan. Untuk memberikan bantuan pada 11.000 siswa miskin. Angkanya ketemunya sekitar Rp 28 miliar," kata Armuji. 

Armuji menjelaskan, pihaknya sudah memikirkan terkait sistem penyaluran bantuan agar tidak menyalahi aturan. Nantinya dana APBD itu langsung disalurkan oleh Pemkot ke sekolah yang diberikan melalui rekening.

"Yang menyalurkan nanti SKPD langsung ada dua SKPD nantinya menyalurkan yang saling terkait. Jadi bukan siswa menerima langsung tapi dinas yang membayarkan langsung ke sekolah," kata Armuji.

Untuk itu, nantinya uang bantuan APBD ini tidak akan full membantu biaya sekolah SMA SMK, melainkan lebih dari 50 persen. Misalnya, dikatakan Armuji, biaya sekolahnya Rp 300 ribu, nanti dibantu Pemkot senilai Rp 200 ribu.

"Kalau segitu kan lumayan, sudah terbantu sekitar 50 persen lebih. Nantinya kita salurkan seperti itu," ucap Armuji.

Menurutnya upaya untuk menyantolkan anggaran untuk membantu siswa SMA SMK ini penting lantaran warga memang masih membutuhkan. Banyak keluarga tak mampu yang merasa keberatan harus menbayar sekolah mahal setelah sebelumnya diterapkan pendidikan gratis.

Achmad Zakaria juga menyampaikan bahwa,  pendanaan untuk SMA SMK ini masih alot dibahas di dalam rapat.

"Belum diputuskan. Pemkot katanya masih akan mengkaji dulu. Tapi mau mengkaji sampai kapan, padahal anggaran ini harus selesai maksimal 30 November 2017," kata politisi PKS ini.

Sementara itu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat dikonfirmasi masalah ini mengatakan pihaknya belum ada rencana untuk kembali memberikan alokasi anggaran bagi siswa siswa SMA SMK.

Alasan utamanya karena pendidikan menengan atas sudah tidak ada dalam kewenangan Pemkot. Jika itu dilakukan dikhawatirkan menimbulkan temuan badan pemeriksa keuangan maupun KPK.

"Nggak ada. Sudah tidak ada. Kamu ingin aku dipenjara tah?" tukas Risma.


Menurutnya, temuan tindakan korupsi bukan hanya dipicu oleh memperkaya diri sendiri. Melainkan bisa juga disebabkan karena kesalahan administrasi. Oleh sebab itu Risma lebih memilih untuk bersikap berhati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan masalah di kemudian hari.( Ham )

Posting Komentar

0 Komentar