Safari Politik Walikota Dipertanyakan, Ketua dan Wakil Ketua Komisi A Beda Persepsi


Surabaya Newsweek- Keikutsertaan Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam safari politik, mendampingi Cawagub Puti Guntur Soekarno mendapat kritikan Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto, ia mengatakan, kepala daerah dan wakilnya seharusnya meminta persetujuan Kementrian Dalam Negeri lewat Gubernur , jika menjadi juru kampanye, karena saat ini belum memasuki masa kampanye , ia mengharapkan Walikota untuk mengkonsultasikan kegiatan tersebut ke Kemendagri melalui Gubernur.

“Idealnya kepala daerah berkonsultasi dengan gubernur  ketika, masa kampanye izin itu turunnya melalui gubernur,” ungkapnya, Selasa (23/1/ 2018)

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, saat memasuki masa kampanye, tugas KPU dan Panwas yang harus lebih jeli mencermati siapa saja, yang menjadi juru kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jatim, apakah mereka mengantongi izin cuti.

“Izin cuti dari jabatannya atau izin dari instansi yang ada di atasnya, itu tugas KPU dan Panwas  untuk mengawasi siapa saja yang menjadi juru kampanye” tandas Herlina.

Herlina menambahkan, sejauh ini dirinya belum melihat keluhan masyarakat terkait, kegiatan walikota mengikuti Cawagub Puti Guntur Soekarno, apakah menganggu tugasnya selaku kepala daerah.

“Tapi untuk pastinya apa yang dilakukan Walikota masuk kategori kampanye atau tidak bisa dikonsultasikan ke gubernur,”  tambahnya.

Menanggapi sorotan tersebut, Wakil Ketua Komisi A, Adi Sutarwijono mengatakan, bahwa kepala daerah maupun wakilnya wajib mengajukan cuti jika, mengikuti kampanye atau menjadi juru kampanye.

Namun demikian, ia menegaskan, masa kampanye tiba ketika, sudah ada penetapan pasangan calon dan nomor urutnya. Penetapan pasangan Cagub dan Cawagub jatim, sesuai jadwal berlangsung 12 Februari mendatang.

Adi menjelaskan, kegiatan yang dilakukan Walikota Surabaya Tri rismaharini bersama Puti Guntur Soekarno, berkaitan dengan diskusi kebijakan selama memimpin Kota Surabaya.

“Bu Risma tak mengajak memilih, tapi membuka ruang untuk mendiskusikan kebijakan pembangunan dan pemerintahannya,” ujar Ketua Bappilu PDIP surabaya

Menurut Adi, Kegiatan Walikota mendampingi Cawagub yang diusung PKB, PDIP, PKS dan Gerindra tersebut  tidak masalah, mereka berdua adalah teman. Disamping itu, sesama kader PDIP yang bertugas di pemerintahan memberikan kontribusi  adalah hal yang wajar.


“Mengenai rutinitas beliau terganggu atau tidak. Saya kira kalau meluangkan waktu berarti gak terganggu,” tandasnya.( Ham )

Posting Komentar

0 Komentar