Berita Terbaru

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

TERPOPULER

MoU Dewan Pers Dan Kapolri, Mestinya Dibatalkan

JAKARTA - Protes keras insan pers atas kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh Dewan Pers kian deras mengalir dari berbagai penjuru tanah air. Gerakan protes itu makin memuncak akibat maraknya tindakan kriminalisasi terhadap pers di berbagai daerah namun Dewan Pers terlihat diam saja, bahkan terkesan ikut mendorong agar para jurnalis kritis dipenjarakan.

Menyikapi permasalahan ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Hentje Mandagi dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke telah mengambil langkah hukum sebagai upaya mengakomodir aspirasi para wartawan dan media dari berbagai daerah yang merasa dirugikan oleh kebijakan dan aturan yang dibuat oleh Dewan Pers. Pada Kamis. 19 April 2018, kedua pimpinan organisasi pers ini resmi melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menunjuk tim kuasa hukum yang diketuai Dolfi Rompas, SH, MH.

Berbagai aturan dan kebijakan Dewan Pers yang dinilai melampaui kewenangannya antara lain adalah melaksanakan kegiatan wajib bagi wartawan Indonesia untuk ikut Uji Kompetensi Wartawan melalui Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan yang ditetapkan sendiri oleh Dewan Pers dengan cara membuat peraturan-peraturan sepihak. Tindakan yang dilakukan Dewan Pers ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena melampaui kewenangan fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) UU Pers.

“Berdasarkan fungsi Dewan Pers tersebut tidak ada satupun ketentuan yang mengatur Dewan Pers sebagai lembaga yang dapat menyelenggarakan uji kompetensi wartawan,” ujar Dolfi Rompas, selaku kuasa hukum penggugat.

Perbuatan Dewan Pers menyelenggarakan kegiatan uji kompetensi wartawan juga sangat bertentangan atau menyalahi Pasal 18 ayat (4) dan (5) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: “(4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.(5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Kegiatan uji kompetensi wartawan tersebut di atas juga menyalahi atau melanggar pasal 1 ayat (1) & (2); dan pasal 3, serta pasal 4 ayat (1) & (2) Peraturan Pemerintah tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. “Jadi sangat jelas di sini aturan hukum menjelaskan bahwa lembaga yang berwenang menetapkan atau mengeluarkan lisensi bagi Lembaga Uji Kompetensi atau Lembaga Sertifikasi Profesi adalah BNSP bukannya Dewan Pers. Sehingga Lembaga Uji Kompetensi Wartawan yang ditunjuk atau ditetapkan Dewan Pers dalam Surat Keputusannya adalah ilegal dan tidak memiliki dasar hukum dan sangat merugikan wartawan,” imbuh Dolfie Rompas.

Sementara itu, Hentje Mandagi selaku Ketua Umum DPP SPRI menegaskan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi organisasi wartawan yang menetapkan sendiri peraturannya dengan cara membuat dan menerapkan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan kepada seluruh organisasi pers masuk kategori Perbuatan Melawan Hukum. Akibat perbuatan tersebut menyebabkan anggota dari organisasi-organisasi Pers yang memilih anggota Dewan Pers pada saat diberlakukan UU Pers tahun 1999 kini kehilangan hak dan kesempatan untuk ikut memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers. Dan bahkan organisasi-organisasi pers tersebut, termasuk SPRI, tidak dijadikan konstituen Dewan Pers akibat peraturan yang dibuat oleh Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan dengan menetapkan sepihak bahwa hanya tiga organisasi pers sebagai konstituen Dewan Pers yakni PWI, Aji, dan IJTI.

Mandagi juga mengatakan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi terhadap perusahaan pers dengan cara membuat Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, sangat bertentangan dan melampaui fungsi dan kewenangan Dewan Pers sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf g UU Pers. “Dampak dari hasil verifikasi perusahaan pers yang diumumkan ke publik menyebabkan media massa atau perusahaan pers yang tidak atau belum diverifikasi menjadi kehilangan legitimasi di hadapan publik. Perusahaan pers yang belum atau tidak diverifikasi mengalami kerugian materil maupun imateril karena kehilangan peluang dan kesempatan serta terkendala untuk mendapatkan belanja iklan,” jelas Mandagi.

Selain itu, ada edaran Dewan Pers terkait hasil verifikasi perusahan pers di berbagai daerah menyebabkan sejumlah instansi pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum di daerah mengeluarkan kebijakan yang hanya melayani atau memberi akses informasi kepada media yang sudah diverifikasi Dewan Pers. Hal ini sangat merugikan perusahaan pers maupun wartawan yang bekerja pada perusahan pers yang dinyatakan belum lolos verifikasi Dewan Pers, karena mengalami kesulitan dalam memperoleh akses informasi dan akses pengembangan usaha.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke menegaskan, pihaknya mengajukan gugatan ini sebagai bentuk pembelaan kepada seluruh pekerja media, secara khusus terhadap para jurnalis yang terdampak langsung dengan kebijakan Dewan Pers selama ini. Dua kasus yang diadukan dan ditangani PPWI yang terkait langsung dengan kebijakan Dewan Pers menjadi pertimbangan PPWI Nasional, sehingga merasa perlu melibatkan diri dalam proses gugat-menggugat secara hukum ini.

Menurut PPWI

1. Kriminalisasi terhadap dua jurnalis Aceh, Umar Effendi dan Mawardi terkait pemberitaan tentang “Tidak Sholat Jumat seorang oknum anggota DPRA, Azhari alias Cage, yang dimuat di media online Berita Atjeh dan berdasarkan rekomendasi Dewan Pers mereka akhirnya dijebloskan ke penjara.

2. Kriminalisasi terhadap pers yang menimpa Pemimpin Umum media Jejak News Ismail Novendra terkait berita tentang dugaan KKN oknum pengusaha yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Kapolda Sumatera Barat, dan meraup beberapa proyek strategis di sejumlah instansi pemerintah di Sumatera Barat. Kasus ini tetap berlanjut ke Pengadilan Negeri setempat meskipun Dewan Pers telah merekomendasikan agar kasus tersebut diselesaikan dengan menggunakan UU Pers, namun polisi tetap memproses menggunakan pasal 310 dan 311 KUHP.

Salah satu kesimpulan dari dua kasus di atas, menurut Lalengke, bahwa sebenarnya rekomendasi Dewan Pers, dari pangkal hingga ke ujung hanyalah akal-akalan saja dan tidak membantu, serta tidak berguna alias tidak diperlukan. “Untuk itu Dewan Pers perlu ditinjau kembali atau dibubarkan saja sebelum uang negara habis digunakan untuk biaya operasional lembaga yang tidak berguna bagi dunia jurnalisme di negeri ini,”  imbuh Wilson Lalengke.

Sengketa Pers

Hal senada beberapa hari lalu, tepatnya Selasa, 17 April 2018, beberapa organisasi pers mendapatkan surat terbuka dari Sdr.Rinaldo, redaksi Sinar Pagi Baru. Perihal, mohon klarifikasi Dewan Pers. Rinaldo memberikan apresiasi atas keterlibatan Dewan Pers yang telah diajak oleh Polri, khususnya Polres Kotabaru Kalsel untuk memberikan rekomendasi tanpa mengundang redaksi media yang bersangkutan terlebih dahulu atas pemberitaan pewarta berinisial “MY” di Kotabaru hingga dianggap pidana murni.

Untuk diketahui, beberapa pemberitaan yang ditulisnya. Menurut penilaian Rinaldo mempunyai arah kepada kepentingan masyarakat yang telah diperlakukan tidak manusiawi oleh satu perusahaan sawit, yakni-PT MSAM join Perhutani II dengan semena-mena dan pemberitaan itu merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Terbukti, Jum’at, (6 April) perwakilan masyarakat sampai mengadukan nasibnya ke Komnas HAM di Jakarta. Jauh dari kediaman mereka di pelosok pedesaan di Kalimantan Selatan.

Media yang saat ini dalam penanganan Polres Kotabaru atas  laporan PT MSAM tanggal 23 Maret 2018, yang merasa telah tersudutkan oleh pemberitasi Dewan Pers telah ditangkapan yang membela kepentingan masyarakat atas rekomendasi Dewan Pers telah ditangkap, rambutnya digunduli (botaki) oleh pihak kepolisian. Kemudian dilanjutkan pemanggilan kepada redaksi-redaksi media di antaranya diketahui adalah kemajuanrakyat.co.id, berantasnews.com dan vonistipikor.com.

Rinaldo juga meminta penjelasan, bagaimana prosedur yang telah dilakukan oleh Dewan Pers hingga memberikan rekomendasi bahwa pemberitaan yang dikoordinasikan oleh Polres Kotabaru adalah pidana murni. Hal ini dinyatakan langsung oleh penyidik dalam siaran pers dan telah tersiar di beberapa media.Apakah Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada redaksi-redaksi yang dilaporkan itu, protesnya dalam tulisan itu.

PMMI sesalkan

Pada bagian lainnya, Ketua Umum Perkumpulan Media Mingguan Indonesia (PMMI), Bachtiar Utomo yang didampingi Edi Sutanto, Sekjen organisasi itu menyesalkan, sikap yang disampaikan oleh Dewan Pers terkait sengketa pers antara pengusaha dan lembaga pers. “Jika yang disampaikan oleh rekan-rekan sejawat tersebut benar adanya, maka dunia pers sangat berkabung atas kejadian tersebut,” katanya menjawab pertanyaan, Minggu siang, (22/4) di Surabaya.

Semestinya, Dewan Pers sebagai lembaga yang menaungi pers, seperti; media cetak dan elektronik, Televisi,Radio maupun media online yang sudah berbadan hukum sesuai dengan UU Pers No.40 tahun 1999 harus mengarahkan atau lembaga pers yang sedang bersengketa itu diperlakukan sesuai dengan UU tersebut yang bersifat Lex Spesialis atau khusus dan bukan diberlakukan pidana umum, cetus Bachtiar. “Atau, setidak-tidaknya Dewan Pers mengarahkan pada MoU yang telah disepakati dengan Kapolri, 9 Pebruari 2017 dan bukan pidana umum itu, “ katanya menyesalkan.

Lha kalau modelnya seperti itu sifatnya, masih kata Bachtiar yang diamini oleh Edy Sutanto, maka DP sebagai lembaga ‘pengayom’ bagi pers kehilangan marwahnya dan kehilangan jati dirinya karena menjadi ‘stempel’ bagi pengusaha maupun penguasa yang ingin memberangus pers yang bersikap kritis dan tidak ada bedanya dengan yang dilakukan oleh rejim Orde Baru untuk membungkam pers yang bersifat kritis, sentilnya.

Ketum PMMI yang berkiprah dalam dunia pers sejak awal tahun 1980-an mempertanyakan urgensi pembuatan MoU antara Dewan Pers dan Kapolri, tanggal 9 Pebruari 2017 yang ditanda tangani dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Ambon dan tidak dilaksanakan untuk apa. “Kalau MoU tidak berlaku untuk semua kalangan pers dan hanya bisa dilaksanakan untuk segelintir pers berskala perusahaan besar. Lebih baik, MoU tersebut ditinjau ulang atau dibatalkan saja karena tidak bermanfaat untuk semua pers,” tambahnya.

Dia menyinggung telah melakukan klarifikasi terkait kasus yang menimpa media yang sedang bersengketa di Kotabaru Kalimantan Selatan dengan Ketua Dewan Pers, Yosep  Adi Prasetya atau dikenal dengan akrab Stanley melalui SMS (pertanyaan singkat) atau kontak per telepon,Senin (23/4) hingga berita ini diturunkan masih belum mendapatkan  jawaban dari yang bersangkutan…(Kom/Ham)

Post Comment

Tidak ada komentar:

Berikan Tanggapan Anda