BATULICIN - Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) RI lakukan monitoring dan evaluasi
(Monev) pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di
jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Program yang sedang diinisiasi
lembaga anti rasuah itu di gelar di Aula Setda Rabu (11/07/18) Kantor Bupati.
Korwil Kalsel dan Kaltara Bidang Koordinasi dan supervisi Pencegahan KPK Cendera S.Reksoprodjo mengatakan. Monev ini merupakan langkah dasar pembinaan dan pencegahan agar korupsi tidak terjadi di tiap daerah.
"Pencegahan korupai terintegrasi itu terkait E Planning dan E Budgeting yaitu perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), penguatan pengawas aparat intern pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan dana desa serta BUMD dan sektor strategis lainnya, "ujarnya.
Dikatakannya, dari 9 sektor kegiatan itu dominan terjadi penyalahgunaannya atas berbagai kasus sesuai data yang ada melalui data litbang yang dimiliki KPK. Karena seringnya terjadi di 9 sektor itu, litbang KPK sendiri tandasnya sudah melakukan penelitian sejak tahun 2004 sampai 2017. Sehingga apa dan penyebab korupsi itu dapat disimpulkan. "Dengan itu di harapkan sesuai tugas kami hal itu jangan sampai terulang lagi sehingga kami akan memperbaiki data kelola di lembaga itu, "imbuhnya.
Plt.Bupati Tanbu H.Sudian Noor melalui Sekretaris Daerah Kab.Tanah Bumbu Roswandi Salem.M.Sos.MM mengatakan. Kegiatan ini merupakan langkah penting dan strategis dalam upaya mendukung penuh program PKK.
"Melalui Emonev ini saya mengajak para kepala SKPD untuk mendukung program KPK RI.Ini menjadi kesempatan bagi para SKPD untuk lebih memahami pencegahan korupsi dalam pengelolaan anggaran agar terhindar dari korupsi, "kata Sekda.
Lanjutnya, Pemerintah Daerah lebih mempokuskan dalam peningkatan pelayanan publik. Yakni melalui pengelolaan berbasis tekhnologi informasi dan komunikasi maupun E Government yang bertujuan segala informasi dapat di peroleh masyarakat secara mudah dan cepat.
"Diantaranya lagi segala hal mempermudah pelayanan terkait anggaran demi menghindari potensi kolusi dan korupsi, kami sudah menerapkan sistem pelayanan Transaksi Non Tunai, begitu juga SP2D Online" tutupnya. Selain itu kegiatan Monev tersebut turut dihadiri Korwil Kalbar Bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Rusfian. Para pimpinan SKPD di lingkup Pemkab Tanbu. (Mc/Adv/Maiya)
Korwil Kalsel dan Kaltara Bidang Koordinasi dan supervisi Pencegahan KPK Cendera S.Reksoprodjo mengatakan. Monev ini merupakan langkah dasar pembinaan dan pencegahan agar korupsi tidak terjadi di tiap daerah.
"Pencegahan korupai terintegrasi itu terkait E Planning dan E Budgeting yaitu perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), penguatan pengawas aparat intern pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan dana desa serta BUMD dan sektor strategis lainnya, "ujarnya.
Dikatakannya, dari 9 sektor kegiatan itu dominan terjadi penyalahgunaannya atas berbagai kasus sesuai data yang ada melalui data litbang yang dimiliki KPK. Karena seringnya terjadi di 9 sektor itu, litbang KPK sendiri tandasnya sudah melakukan penelitian sejak tahun 2004 sampai 2017. Sehingga apa dan penyebab korupsi itu dapat disimpulkan. "Dengan itu di harapkan sesuai tugas kami hal itu jangan sampai terulang lagi sehingga kami akan memperbaiki data kelola di lembaga itu, "imbuhnya.
Plt.Bupati Tanbu H.Sudian Noor melalui Sekretaris Daerah Kab.Tanah Bumbu Roswandi Salem.M.Sos.MM mengatakan. Kegiatan ini merupakan langkah penting dan strategis dalam upaya mendukung penuh program PKK.
"Melalui Emonev ini saya mengajak para kepala SKPD untuk mendukung program KPK RI.Ini menjadi kesempatan bagi para SKPD untuk lebih memahami pencegahan korupsi dalam pengelolaan anggaran agar terhindar dari korupsi, "kata Sekda.
Lanjutnya, Pemerintah Daerah lebih mempokuskan dalam peningkatan pelayanan publik. Yakni melalui pengelolaan berbasis tekhnologi informasi dan komunikasi maupun E Government yang bertujuan segala informasi dapat di peroleh masyarakat secara mudah dan cepat.
"Diantaranya lagi segala hal mempermudah pelayanan terkait anggaran demi menghindari potensi kolusi dan korupsi, kami sudah menerapkan sistem pelayanan Transaksi Non Tunai, begitu juga SP2D Online" tutupnya. Selain itu kegiatan Monev tersebut turut dihadiri Korwil Kalbar Bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Rusfian. Para pimpinan SKPD di lingkup Pemkab Tanbu. (Mc/Adv/Maiya)