Surabaya NewsWeek- Reses anggota DPRD Kota Surabaya,
tanggal 1-7 November 2018, menjadi ajang curhat warga. Selain berbagai usulan
pembangunan, tidak sedikit warga yang mengusulkan kenaikan biaya transport
lokal ‘Bumantik’, atau Ibu Pemantau Jentik.
Atas keluhan itu,
anggota DPRD diminta memperjuangkan kenaikan biaya transport lokal dalam
penyusunan APBD Kota Surabaya tahun 2019, yang sebentar lagi akan
dibahas.
“Ibu-Ibu kader
Bumantik banyak yang usul kenaikan biaya transport lokal itu. Maklum, jumlahnya
sangat kecil,” kata Adi Sutarwijono, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya,
Rabu (7/11/2018).
Pada reses ke-3 tahun
2018, Adi menggelar menggelar pertemuan dengan warga di Rungkut, Tenggilis
Mejoyo dan Wonocolo.
“Ibu-ibu menyampaikan,
mereka terima transport lokal dari Pemkot Surabaya Rp 30 ribu per bulan. Itu
masih dipotong PPN. Terima bersih Rp 28.200 per bulan,” kata Adi dari Fraksi
PDI Perjuangan (PDIP).
Kader-kader “Bumantik”
dibentuk Pemkot Surabaya untuk membantu pemantauan jentik nyamuk di masyarakat.
Tujuannya untuk mencegah nyamuk demam berdarah.
Anggota DPRD Kota
Surabaya yang lain, Chusnul Chotimah, juga menerima usulan kenaikan transport
lokal tersebut. “Ibu-ibu di Kenjeran dan Tambaksari juga mengusulkan kenaikan
biaya transport,” ujar Chusnul, anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Politisi perempuan
dari PDI Perjuangan itu berjanji akan membawa aspirasi warga itu dalam forum
kebijakan dengan Pemkot Surabaya.
“Pemkot Surabaya itu
membentuk kader-kader untuk membantu tugas pemerintahan di masyarakat. Selain
transport lokal, mereka juga mendapatkan BPJS yang dibiayai dari APBD Kota
Surabaya,” kata Chusnul.
Ia menyebut, total
kader ‘Bumantik’ di Kota Surabaya mencapai 23.150 orang. Kemudian, kader lansia
sebanyak 3.565 orang. Lalu, satgas TB (tuberkolosis) 190 orang. Total kader
posyandu 14.000 orang.
Ditambah lagi kader
pos pembinaan terpadu (Posbindu) 1.754 orang. Kader kesehatan jiwa 156 orang.
Terakhir, kader paliatif 315 orang. “Total dari semua itu mencapai 43.130
orang,” kata Chusnul.
Pada awal pembentukan,
para kader itu menerima transport lokal Rp 15.000. Kemudian, dilakukan penaikan
menjadi Rp 25.000. Penaikan terakhir, Pemkot Surabaya setuju memberi Rp 30
ribu. “Jadi sudah terjadi penaikan tiga kali,” kata Chusnul.
Ia memastikan, Fraksi
PDIP di DPRD Kota Surabaya akan memperjuangkan kenaikan transport lokal para
kader itu. “Mudah-mudahan Pemkot Surabaya setuju usulan itu. Mengingat para
kader itu bekerja sukarela di masyarakat,” kata dia.
Ketua DPRD Kota Surabaya
Armuji juga mendapatkan curhat sama. Ia juga setuju kenaikan transport lokal
para kader tersebut.
“Sebentar lagi kan
pembahasan KUA PPAS dan APBD tahun 2019. Semoga terjadi kesepakatan dengan Tim
Anggaran Pemkot Surabaya. Prinsip, kami setuju perubahan yang lebih baik untuk
masyarakat,” kata Armuji.( Adv / Ham )