 |
Wali
Kota Hadi Zainal Abidin memberikan sambutan saat penerimaan tim survei
akreditasi RSUD di Ruang Edelweis RSUD dr Moh Saleh.
|
PROBOLINGGO - Sebagai salah satu pusat
layanan kesehatan dan menjadi rujukan bagi masyarakat yang ada di kota
Probolinggo dan sekitarnya, RSUD dr Mohamad Saleh Kota Probolinggo tengah
menjalani survei akreditasi rumah sakit, mulai hari ini Senin (20/5) hingga
Kamis (23/5) mendatang.
Survei yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Rumah
Sakit (KARS) ini diharapkan mendapat nilai terbaik dan sesuai dengan harapan
banyak pihak. Meski telah menyandang KARS, namun RSUD dr Mohamad Saleh harus
akreditasi ulang setiap 3 tahun sekali.
Tim
KARS yang dipimpin oleh Laurens Teodorus Barten Kalesaran SP.B ini, berlangsung
di Ruang Edelweis RSUD dr Mohamad Saleh dan secara langsung diterima oleh Wali
Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin dan Wawali Mochammad Soufis Subri.
Perlu
diketahui bahwa Akreditasi adalah salah satu persyaratan perjanjian kerja sama
pelayanan kesehatan antara RSUD dan BPJS. Jika masa berlaku akreditasi tersebut
habis, kerjasama dengan BPJS bisa dihapuskan. Akreditasi ini berlaku selama 3
tahun, sehingga harus diperbaiki. Saat akreditasi terakhir, RSUD pelat merah
ini menyandang nilai paripurna.
“Ini
hari bersejarah bagi RSUD dr Mohamad Saleh saya begitu concern terhadap
pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Itulah sebabnya mengapa kesehatan menjadi
salah satu program prioritas utama kami. RSUD ini walaupun di tengah kota
tetapi jadi harapan bagi warga sekitarnya, termasuk warga Kota Probolinggo.
Dokter disini luar biasa semua, semangat semua,”Ujar Wali Kota Habib Hadi, saat
menyampaikan sambutannya.
Apapun
yang didapat (hasil survei), lanjut Habib Hadi, dapat menjadi pemacu mutu
pelayanan RS untuk melakukan yang lebih baik bagi masyarakat. “Untuk
meningkatkan apa yang menjadi harapan warga kota semuanya. Meningkatkan
perlindungan sumber daya manusia (SDM) di rumah sakit,” katanya.
Habib
Hadi berharap, hasil yang sesuai harapan bersama itu sebagai jerih parah
setelah semua pihak di RSUD bekerja selama bertahun-tahun dengan mengutamakan
kesehatan pasien dan pelayanan terbaik.
“Dengan
diraihnya akreditasi oleh RSUD, masyarakat tahu persis keberadaan pelayanan RS
yang bukan hanya janji manis. Dengan dilakukan akreditasi, bisa membawa manfaat
untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan,” imbuhnya.
Habib
Hadi juga menyatakan rencana Pemerintah Kota Probolinggo membangun RSUD baru
yang akan dibangun tahun 2020. Pasalnya, proposal sudah diterima langsung oleh
Presiden RI Joko Widodo. Pemkot pun tengah menyusun SK tim percepatan
pembangunan RS baru di Kota Probolinggo.
“Mudah-mudahan
bisa cepat terealisasi dan terlaksana untuk menyempurnakan kebijakan pemerintah
dan masyarakat Kota Probolinggo. Rumah sakit harus dibangun bagaimana pun
caranya, usaha lewat jalur yang ada. Harus jemput bola dan mengingatkan terus,
mudah-mudahan tahun 2019 mulai berjalan,” ungkap Habib Hadi, yang menyatakan
akhir tahun ini akan membangun akses jalan atau jembatan di area RS baru.
“Saya
konsen masalah kesehatan, ada beberapa hal yang harus dipahami. Kesehatan
menjadi prioritas kami. Semoga penilaian lancar, sukses dan dapat nilai yang
baik sesuai yang kita harapkan,” kata wali kota.
Ketua
Tim KARS Laurens Teodorus Barten Kalesaran pun mengatakan, setiap RS di
Indonesia harus mempunyai akreditasi yang harus diperbarui tiga tahun sekali.
Artinya, dalam tiga tahun harus ada pelayanan yang telah di-update, RS harus
meningkatkan kinerjanya.
“Kami
tidak melakukan tawar-menawar, karena KARS adalah badan independen yang diakui
Kemenkes RI untuk memberikan penilaian akreditasi semua pelayanan RS di
Indonesia,” kata Laurens.
Selama
beberapa hari di RSUD dr Mohamad Saleh, Laurens bersama tiga orang timnya akan
melakukan komunikasi dan memotret pelayanan yang sudah ada di RSUD tersebut.
“Semoga kami dapat berkoordinasi dengan lancar, baik, sehat dan apa adanya.
Penilaian kami mulai dari sekarang,” imbuh dia. Penerimaan siang i
tu pun
dilanjutkan dengan paparan oleh Plt Direktur RSUD, dr Rubiyati M.MKes. Dalam
paparannya Rubiati menyampaikan pengajuan akrediatasi ulang telah diajukan
sejak awal Maret lalu dan memastikan, “Selama proses akreditasi ulang dan hasil
akreditasi belum keluar, masyarakat tidak perlu khawatir sebab pelayanan BPJS
kesehatan tetap masih dapat dimanfaatkan.”Ujar Rubiati. (Suh)