SURABAYA –
Ketua Umum DPP Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia, R.
Mohammad Ali, melakukan acara Refleksi Akhir Tahun 2019 dan konsolidasi
organisasi Tahun 2020 yang digelar di hotel Narita Surabaya (5/01/2020). Acara
ini juga dihadiri Pengurus DPP LPKAN Indonesia, Pengurus DPD LPKAN Indonesia
Jawa Timur dan sayap organisasi, yakni; Pengurus Lembaga Kajian Hukum dan
Advokasi Indonesia (LKHAI) dan Pengurus Lembaga Pengawasan Anti Narkoba
(LPGAN).
R. Mohammad Ali mengatakan merasa bersyukur
bangsa ini mampu melewati tahun politik 2019 kemarin dengan damai dan aman.
“Meskipun ada sedikit polarisasi, tetapi akhirnya kita dapat membuktikan bahwa
kita adalah bangsa yang besar. Karena keutuhan bangsa di atas segalanya,” ujar
R. Mohammad Ali.
Lanjut R. Mohammad Ali yang ditemui wartawan
menambahkan, bahwa LPKAN Indonesia pro aktif dalam memelihara dan menciptakan
suasana yang kondusif di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan lahirnya LPKAN
Indonesia dinilai sangat tepat ketika terjadi gejala penurunan mental sebagian
pejabat Aparatur Negara sehingga masyarakat menilai bahwa aparatur negara
sejatinya harus mampu menjadi sosok yang dapat diteladani.
“LPKAN Indonesia lahir untuk jawaban sebuah
perubahan, sebagai wadah yang aktif dalam perannya menyukseskan pembangunan
bangsa dan negara, ikut menjaga kedaulatan negara serta menjaga ketertiban
sosial,” terangnya.
Dikatakannya, LPKAN Indonesia adalah wajah
Indonesia. Ia juga selalu menekankan kepada seluruh pengurus LPKAN Indonesia
baik ditingkat wilayah, daerah maupun sayap sayap organisasi agar membantu
masyarakat untuk mengawasi kinerja para aparatur negara dan membantu mencarikan
solusi serta jalan keluarnya. Sebab, kata dia, di situlah sejatinya peran LPKAN
Indonesia sebagai lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan
yang telah diakui keberadaannya dan bukan hanya sekedar organisasi abal-abal
namanya,pungkasnya.
Sebelumnya, Dr.Adi Suparto, Dewan Pakar DPP
LPKAN Indonesia menyatakan, “keberhasilan sebuah organisasi diukur dengan
menjalankan program kerja yang telah ditentukan sebelumnya dan dilakukan
evaluasi, setiap triwulan, enam bulan atau setahun. Program kerja tersebut
harus jelas, terukur sifatnya dan mempunyai target yang bisa dijangkau”. Saya
mengapresiasi kerja keras pengurus DPP LPKAN yang telah berhasil membentuk
kepengurusan 6 DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Propinsi, yakni; DKI Jakarta, Jatim,
Jabar, Jateng, Bali dan Sumatera Utara (Sumut), tuturnya.
Dewan Pakar yang menjadi staf pengajar di
beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur mengaku telah mempunyai data-data yang
valid tentang dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia tahun 2019 maupun tahun 2020. Namun, anggota Dewan
Pakar meminta pengurus dan anggota LPKAN untuk melakukan investigasi dan
mengkaji dengan Banom (badan otonom) LKHAI sebelum melakukan rilis agar apa
yang disajikan oleh LPKAN benar - benar akurat. Ia optimis langkah taktis yang dijalankan LPKAN mempunyai prospek yang sangat baik di masa
depan, sebab yang menjadi bidang garapan organisasi ini sangat diharapkan kehadirannya
oleh masyarakat, bangsa dan Negara dalam kondisi darurat,imbuh Adi Suparto. (b)