SAMPANG – Gerakan Aktivis yang tergabung dari
empat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan mengatasnamakan Gerakan Bersama
Untuk Kemanusiaan (Gebuk) mendatangi Kantor DPMD Kabupaten Sampang agar Kepala
Dinas segera di pecat.Pasalnya, Malik Amrullah selaku Kadis DPMD Sampang diduga tidak becus
menangani Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) hingga kini ada Desa yang
belum tersalurkan program tersebut. Hal itu di sampaikan Moh Siddik selaku
Korlap aksi di depan Kantor DPMD yang berada di jalan Jaksa Agung
Suprapto,Selasa (9/6/2020).
“Kami sebagai
aktivis minta Kepala DPMD mundur dari jabatannya sebagai Kepala Dinas,sebab
dalam menangani program BLT DD tidak becus sehingga menyebabkan keterlambatan
dan natinya rakyat yang jadi korban.Keterlambatan itu menurutnya,telah
melanggar Instruksi Kemendes tentang percepatan penyaluran BLT DD,"teriak
Moh Siddik selaku ketua Jaka Jatim korda Sampang dengan lantang.
Tidak kalah
lantang Faisol Orator dari LSM JCW menilai Kepala DPMD telah lalai dan diduga
sengaja membiarkan kondisi keterlambatan BLT DD sehingga masih ada Desa yang
belum menyalurkannya.“Padal sudah jelas ada alokasi anggaran Pembinaan serta
Pengawasan se nilai 1,M,”teriak Faisol dalam orasinya.
Faisol juga
sempat menyoroti data penerima manfaat yang dianggapnya amburadul serta tidak
tepat sasaran dan bahkan ada dugaan tumpang tindih dari bantuan Bansos lainnya
. Sementara Kepala DPMD Malik Amrullah mengaku masih ada 18 Desa yang belum
merealisasikan BLT DD.
Malik
berdalih Pemerintah Desa enggan menyalurkan secara tunai karena terlalu
beresiko bagi Kepala Desa.“Sementara jika melalui rekening waktunya terlalu
mepet, kami sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak Bank,”ungkap
Malik Amrullah.
Ditambahkan
saat proses keterlambatan itu pihaknya sudah memberikan teguran melalui Surat
kepada Pemerintahan Desa setempat. Di tempat yang sama Ketua Asosiasi Kepala
Desa (AKD) Sampang Akhmad Muhtadin mengungkapkan jika aksi unjuk rasa kepada
DPMD seyogyanya tidak menyebut Desa maupun Perangkat Desa, sebab itu menjadi
ranah Kepala Desa.
Lanjud Ahmat,
terkait data yang belum lengkap disebabkan karena banyak program yang turun
pasca pendataan BLT DD hingga harus merubahnya beberapa kali.“Setelah Lebaran
ada data tambahan Program yang diterima dan berbasis data Tambahan BST Kemensos
maupun Bansos Propinsi,”jelas Akhmad Muhtadin.
Ditambahkan
akumulasi dari permasalahan itulah yang menjadikan keterlambatan menyetor data
ke DPMD. Sebelum aksi di mulai puluhan aktivis dari LSM Jaka Jatim,MDW,JCW,dan
GPN berkumpul di depan SMAN I yang berada di jalan Wakhid Hasyim dan berangkat
menuju Kantor DPMD dengan pengawalan petugas keamanan dengan ketat. (din)