Belum Tersalurkan BLT DD, Gabungan Aktivis LSM Tuntut Kepala DPMD Sampang Segera Mundur


SAMPANG – Gerakan Aktivis yang tergabung dari empat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan mengatasnamakan Gerakan Bersama Untuk Kemanusiaan (Gebuk) mendatangi Kantor DPMD Kabupaten Sampang agar Kepala Dinas segera di pecat.Pasalnya, Malik Amrullah selaku  Kadis DPMD Sampang diduga tidak becus menangani Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) hingga kini ada Desa yang belum tersalurkan program tersebut. Hal itu di sampaikan Moh Siddik selaku Korlap aksi di depan Kantor DPMD yang berada di jalan Jaksa Agung Suprapto,Selasa (9/6/2020).

“Kami sebagai aktivis minta Kepala DPMD mundur dari jabatannya sebagai Kepala Dinas,sebab dalam menangani program BLT DD tidak becus sehingga menyebabkan keterlambatan dan natinya rakyat yang jadi korban.Keterlambatan itu menurutnya,telah melanggar Instruksi Kemendes tentang percepatan penyaluran BLT DD,"teriak Moh Siddik selaku ketua Jaka Jatim korda Sampang dengan lantang.

Tidak kalah lantang Faisol Orator dari LSM JCW menilai Kepala DPMD telah lalai dan diduga sengaja membiarkan kondisi keterlambatan BLT DD sehingga masih ada Desa yang belum menyalurkannya.“Padal sudah jelas ada alokasi anggaran Pembinaan serta Pengawasan se nilai 1,M,”teriak Faisol dalam orasinya.

Faisol juga sempat menyoroti data penerima manfaat yang dianggapnya amburadul serta tidak tepat sasaran dan bahkan ada dugaan tumpang tindih dari bantuan Bansos lainnya . Sementara Kepala DPMD Malik Amrullah mengaku masih ada 18 Desa yang belum merealisasikan BLT DD.

Malik berdalih Pemerintah Desa enggan menyalurkan secara tunai karena terlalu beresiko bagi Kepala Desa.“Sementara jika melalui rekening waktunya terlalu mepet, kami sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak Bank,”ungkap Malik Amrullah.

Ditambahkan saat proses keterlambatan itu pihaknya sudah memberikan teguran melalui Surat kepada Pemerintahan Desa setempat. Di tempat yang sama Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sampang Akhmad Muhtadin mengungkapkan jika aksi unjuk rasa kepada DPMD seyogyanya tidak menyebut Desa maupun Perangkat Desa, sebab itu menjadi ranah Kepala Desa.

Lanjud Ahmat, terkait data yang belum lengkap disebabkan karena banyak program yang turun pasca pendataan BLT DD hingga harus merubahnya beberapa kali.“Setelah Lebaran ada data tambahan Program yang diterima dan berbasis data Tambahan BST Kemensos maupun Bansos Propinsi,”jelas Akhmad Muhtadin.

Ditambahkan akumulasi dari permasalahan itulah yang menjadikan keterlambatan menyetor data ke DPMD. Sebelum aksi di mulai puluhan aktivis dari LSM Jaka Jatim,MDW,JCW,dan GPN berkumpul di depan SMAN I yang berada di jalan Wakhid Hasyim dan berangkat menuju Kantor DPMD dengan pengawalan petugas keamanan dengan ketat. (din)

Posting Komentar

0 Komentar